Connect with us

UTAMA

Jemaat Benyamin Oebufu Gelar Pawai Paskah Bernuansa Budaya, Dimeriahkan Maria Shandi

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Ketua Majelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Samuel B. Pandie melepas rombongan pawai paskah bernuansa etnis di halaman Gereja Benyamin Oebufu, Minggu (21/4).

Kupang, penatimor.com – Jemaat GMIT Benyamin Oebufu (JBO) menggelar festival Paskah tahun 2019.

Semua warga jemaat berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan tahunan ini.

Festival Paskah Jemaat GMIT Benyamin Oebufu kali ini mengangkat tema budaya.

Adapun kegiatan Pawai Paskah yang mengangkat tema, “Kebangkitan Kristus memulihkan segala relasi”, dan sub tema, “Paskah mengeratkan relasi dalam bingkai keberagaman”.

Pawai ini tampak berbeda dengan pawai Paskah lainnya. Semua peserta yang hadir mengenakan pakaian adat lengkap Ada 17 rayon yang terlibat dalam kegiatan ini. Adapun peserta lintas agama yang juga ikut memeriahkan acara ini.

Bukan hanya budaya NTT, tetapi juga budaya luar Provinsi NTT. Ada etnis Jawa, Toraja, Bali dan daerah lainnya.

Sementara etnis NTT, terdiri dari etnis TTS, Flores, Rote, Alor, Manggarai dan etnis NTT lainnya.

Pawai etnis ini dimulai pukul 14.00, namun antusias jemaat untuk memeriahkan pawai ini sangat besar.

Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, datang dan mengenakan pakaian adat masing-masing.

Keberagaman yang ada di Jemaat Benyamin Oebufu dikemas menjadi satu kekayaan budaya yang harus tetap dijaga dan dilistarikan.

Hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Winston Rondo, dan Kapolres Kupang Kota AKBP Satria Perdana.

Sementara Ketua Majelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Samuel B. Pandie hadir mengenakan pakaian adat Bali, sementara Wakil Ketua Majelis Pdt. Grace Pandie-Sjioen, mengenakan pakaian adat Sumba.

Rute pawai etnis Jemaat Benyamin Oebufu dimulai dari depan Gereja Benyamin, sampai Bundaran Tirosa.

Setelah semua rombongan sampai di Bundaran Tirosa, langsung dilanjutkan dengan tarian massal daerah, dan langsung digelar konser rohani yang diisi oleh penyanyi Maria Shandi.

Wakil Ketua Mejelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Grace Pandie-Sjioen, mengatakan, perayaan pawai Paskah bernuansa etnis ini terselenggara atas kerja sama semua jemaat, sponsor dan anggota majelis.

Tentunya kata dia, tujuan kegiatan ini bukan untuk bereforia, melainkan untuk menyatukan jemaat dengan budaya dan memaknai kematian dan kebangkitan Yesus.

“Karena bangsa ini baru saja selesai menggelar pesta politik, kita semua sudah memilih siapa yang menjadi wakil kita di lembaga legislatif, baik itu DPRD Kota Kupang, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, maupun Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Momen Paskah tahun 2019 ini, lanjut Grace, waktunya berdekatan dengan momentum politik. Tentunya Pemilu kemarin sudah berjalan baik dan aman sampai sekarang masuk pada proses penghitungan.

“Diharapkan, dengan perayaan momen pawai Paskah bernuansa etnis ini, dapat menyegarkan kembali jemaat dan masyarakat umum, bahwa pertarungan sudah selesai, dan saatnya kita kembali untuk mendukung siapapun yang terpilih nantinya, perbedaan pilihan waktu lalu merupakan hal yang wajar, namun keberagaman dan kekeluargaan menjadi hal penting yang harus selalu diingat,” katanya.

Pdt. Grace melanjutkan, Tuhan sudah bangkit dan menebus serta mendamaikan kita semua, kiranya dengan pengorbanan-Nya, dapat membawa kedamaian bagi semua umat, khususnya di Kota Kupang, di NTT yang dikenal sebagai Provinsi Toleransi Tertinggi.

“Kami Jemaat Benyamin Oebufu juga sangat berterima kasih kepada Wali Kota Kupang, Kapolres Kupang Kota beserta jajaran terkait, yang telah senantiasa membantu dan mengawal jalannya pawai ini setiap tahunnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pemerintah tentunya sangat mendukung pawai yang digelar oleh Jemaat Benyamin Oebufu.

Dimana sudah dua tahun terkahir ini, Wali Kota mengaku hadir langsung dalam acara pawai Paskah bernuansa etnis Jemaat Benyamin Oebufu.

“Saya sudah dua kali hadir di sini, dan saya rasa ini hal yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya yang sekarang menjadi perhatian, dijadikan jemaat sebagai salah satu objek dalam pawai paskah. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai wisata rohani di Kota Kupang, dan pusatnya ada di Jemaat Benyamin Oebufu, wisatawan ingin melihat kekayaan budaya NTT, maka bisa datang di Benyamin,” katanya.

Wali Kota mengaku, pemerintah juga selalu mengharapkan bantuan dari gereja, terutama dalam memberikan masukan terkait program dan langkah strategis yang harus diambil untuk menjadikan Kota Kupang lebih baik.

“Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu Kota Kupang mendapatkan penilaian buruk tentang sampah. Kota Kupang menjadi salah satu kota terkotor di Indonesia. Karena itu masalah sampah harus diperangi bersama. Pemerintah bekerja sama dengan gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kota Kupang pada umumnya, agar kita semua bersama menjadikan kota ini menjadi lebih bersih,” katanya.

Jefri mengaku sangat mendukung pawai Paskah bernuansa etnis ini. Kegiatan unik ini hanya ada di Benyamin Oebufu dan sangat kental dengan nilai keberagaman dan kekayaan budaya NTT.

“Saya secara pribadi sangat kagum dengan acara ini, sebisa mungkin, saya ingin membantu pelaksanaan kegiatan ini setiap tahun. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu obyek wisata rohani di Kota Kupang. Bangga dan bersyukur bersama Jemaat Benyamin Oebufu, yang berhasil menyelenggarakan kegiatan luar biasa ini,” kata Wali Kota.

Sementara, Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana, mengatakan, Kota Kupang, Provinsi NTT, Negara Indonesia sangat kaya akan keberagaman, baik itu budaya, suku agama dan lainnya.

Hal ini juga dapat dilihat dari pawai budaya ini. Gereja Benyamin dinilai luar biasa karena mampu menampilkan semua budaya. Bukan hanya budaya NTT tetapi ada juga budaya di luar NTT.

“Saya tentunya melihat kegiatan ini sebagai kegiatan yang luar biasa. Saya dapat melihat sendiri, begitu banyak budaya di NTT, masing-masing daerah memiliki ciri dan budaya sendiri. Inilah yang membuat NTT kaya akan budaya,” katanya.

“Kami dari Polres Kupang Kota akan mengawal jalannya pawai ini sampai selesai. Diharapkan pawai ini sebagai salah satu prosesi yang dapat menyatukan semua budaya yang ikut dan menjadi bagian dari Kota Kupang,” terangnya. (R1)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!