Connect with us

UTAMA

24 KK di Kota Kupang Keluhkan Jalan Rusak

Published

on

Warga RT 09/RW 03 Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak.

Kupang, penatimor.com – Masih ada warga di Kota Kupang yang kesulitan mendapatkan akses jalan.

Sudah sangat lama kondisi jalan di wilayah Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang ini tidak tersentuh aspal.

Akses jalan memang sangat penting bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari.

Bagi masyarakat di wilayah ini, mereka tidak pernah terlayani program pemerintah, khususnya pembangunan jalan.

Kepentingan masyarakat akan akses jalan ini seakan dianak tirikan oleh Pemerintah Kota Kupang, karena meski berada di tengah kota, namun tidak ada jalan yang layak untuk 24 kepala keluarga di wilayah RT 09/RW 03, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Usulan pembukaan jalan baru kepada pemerintah, baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kota Kupang bahkan Pemerintah Provinsi NTT, sudah diajukan namun upaya tersebut tidak digubris.

Kondisi ini sudah diusulkan oleh warga setempat sejak tahun 2014 silam melalui Musrembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Kupang.

Selain usulan melalui Musrembang, warga juga melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah setempat, melalui rapat-rapat atau pertemuan yang membahas tentang kepentingan warga, namun masyarakat hanya mendapatkan janji manis dari pemerintah.

Rasa kecewa atas sikap pemerintah ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Namun berbagai upaya terus dilakukan secara swadaya masyarakat untuk membuka jalan.

Masyarakat juga melakukan patungan anggaran untuk mengadakan tanah putih. Jalan yang panjangnya sekitar 1 km itu membutuhkan banyak tanah putih.

Maka masyarakat hanya bisa membeli tanah putih lalu dikerjakan secara bertahap.

Meski demikian, setelah diratakan dengan tanah putih, setiap kali hujan, jalan tersebut selalu rusak karena terdapat beberapa bukit.

Gotlif Josua (41), warga RT 09/RW 03, kepada wartawan, belum lama ini, mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dikatakan, sejak tahun 2014 hingga saat ini, jalan tersebut sudah diperbaiki kurang lebih sebanyak 14 kali, namun tetap rusak karena proses pekerjaan dilakukan seadanya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Padahal jalan tersebut jika dikerjakan maka menjadi jalan alternatif bagi para pengguna jalan yang hendak menuju ke Kelurahan Alak.

“Warga yang melintas seringkali mengalami kecelakaan akibat jalan yang sangat rusak. Pengeluhan ini terus disuarakan kepada pemerintah tetapi kami hanya mendapat janji-janji manis dari para penguasa di kota ini,” ujar Gotlif.

Lebih lanjut Gotlif menjelaskan, sikap pemerintah yang tidak peduli sangat mengecewakan, bahkan warga enggan mengikuti Pemilu, tetapi ia berusaha memberikan pemahaman kepada warganya untuk memberikan hak suaranya saat pesta demokrasi tersebut.

“Warga kecewa dan lebih memilih golput karena dari masa ke masa, pemimpin ke pemimpin, tetap tidak diperhatikan. Tetap saya berusaha memberikan pemahaman kepada mereka bahwa niat untuk golput bukan solusinya sehingga disaat Pemilu harus ikut,” katanya.

Gotlif mengurai, jalan tersebut telah melalui beberapa masa kepemimpinan, yakni tingkat RT selama tiga periode, lurah tiga periode, wali kota selama dua periode dan gubernur juga sudah dua periode, namun akses jalan yang diusulkan kepada masyarakat yang hidup sebagai nelayan dan perkantoran itu belum juga terjawab.

Mewakili masyarakat, Gotlif mengharapkan kepada pemerintah saat ini baik dari tingkat yang paling bawah yaitu RT, Kelurahan, Wali Kota dan Gubernur untuk memperhatikan nasib mereka, karena mereka bagian dari warga Kota Kupang dan juga bagian bangsa ini.

“Kami tidak mengurangi rasa hormat kepada pemerintah, tapi tolong perhatikan kami masyarakat kecil adalah bagian dari bangsa ini. Kami juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya,” harapnya.

Selain itu, Stefanus Lino yang juga warga setempat menambahkan jalan tersebut terdapat batu besar yang harus diratakan dan membutuhkan alat berat, namun karena upaya mereka tidak pernah terjawab, sehingga dari 24 kepala keluarga itu secara patungan uang untuk membayar pekerja untuk meratakan batu-batu yang ada.

Stefanus menjelaskan setelah mengeluarkan biaya yang banyak untuk meratakan batu-batu besar, lalu warga kembali patungan untuk membeli sertu atau tanah putih untuk pengerasan. Namun jalan tetap rusak saat hujan.

“Kami hidup di sini seperti tidak ada pemerintah di kota ini, padahal di saat ada momen Pemilu, banyak yang datang meminta dan menebar janji di sini, saat terpilih kepentingan masyarakat diabaikan,” ungkapnya.

Terpantau, dari ke 24 kepala keluarga tersebut secara bergotong royong meratakan tanah putih di ruas jalan tersebut.

Sampai dengan sore hari, terdapat lima truk yang sudah mengangkut tanah putih dan target warga sebanyak 10 truk. (R1)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!