Connect with us

UTAMA

Ungkap Pelaku, DPRD Kota Kupang Minta Kasus Dishub Diproses Hukum

Published

on

Telendmark Daud dan Adrianus Talli

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan penyimpangan anggaran parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang terus berlanjut.

DPRD Kota Kupang pun menanggapi pernyataan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore yang mengaku telah mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, menegaskan agar Wali Kota Kupang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum (Apgakum), jika memang Wali Kota mengaku memegang bukti penyalahgunaan keuangan yang merugikan keuangan daerah.

“Jika memang Wali Kota memegang buktinya, maka serahkan itu ke aparat penegak hukum, karena hasil pemeriksaan Inspektorat tidak ditemukan adanya bukti kerugian negara,” kata Telendmark saat diwawancarai di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia menjelaskan, Wali Kota harus mengambil tindakan tegas untuk melapor ke aparat kepolisian atau kejaksaan jika memang ada bukti yang dipegang.

“Berdasarkan informasi di media, Wali Kota mengaku mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat, jadi apakah memang mekanismenya seperti itu, apakah harus ada temuan baru hasil pemeriksaan itu diterima. Dari pada dikembalikan ke Inspektorat dan Wali Kota merasa Inspektorat tidak bekerja secara baik, maka langsung saja ke aparat penegak hukum,” terangnya.

Menurut Telendmark, pengembalian berkas hasil pemeriksaan ke Inspektorat seperti ekspresi ketidakpuasan Wali Kota, terkesan seperti Wali Kota ingin agar pemeriksaan itu menunjukan bukti yang memberatkan keempat pejabat Dinas Perhubungan, karena sanksi telah lebih dahulu diberikan.

“Selain itu, Kepala Inspektorat yang menjabat sekarang adalah mantan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, tentunya dia tahu masalah sebenarnya, maka cari kebenaran siapa pembisik yang menyebabkan semua masalah ini terjadi, jangan seolah-olah, hasil pemeriksaan dipaksakan untuk ada temuan kerugian, karena sanksi sudah terlanjur diberikan,” katanya.

Telendmark mengaku, masalah sebenarnya bermula dari lahan parkir, karena itu jika memang ada bukti yang dipegang, maka langsung saja ke aparat penegak hukum, agar tidak jadi polemik yang berkepanjangan.

“Karena tentunya empat pejabat Dinas Perhubungan yang dikenakan sanksi itu masih dalam beban psikoligi, karena hasil Inspektorat sudah ada tetapi dikembalikan lagi, seolah Wali Kota ingin agar mereka bersalah karena sanksi sudah diberikan,” katanya.

Dia berharap, jangan sampai Wali Kota melindungi korupsi, karena Wali Kota mengaku memegang buktinya, maka serahkan bukti itu ke aparat penegak hukum, agar diselidiki siapa oknum yang korupsi dan menyebabkan masalah ini terjadi.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, sejak awal dirinya sudah mengatakan bahwa indikasi yang ada belum tentu benar, karena indikasi merupakan sesuatu yang belum pasti.

“Harusnya, didahulukan dengan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Inspektorat, kemudian hasil pemeriksaan ini yang dipakai sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan,” katanya.

Jika sekarang sudah ada hasil pemeriksaan dan tidak ditemukan korupsi, maka harus dikembalikan ke posisinya dan harus ada pemulihan nama baik.

“Wali Kota harus tegas dan mengambil kebijakan agar mengembalikan mereka ke jabatan, dan pemulihan nama baik, Wali Kota tidak bisa hanya menggunakan indikasi untuk mengambil keputusan, karena harus ada hasil pemeriksaan yang resmi,” katanya.

Menurut Adrianus Talli, jika Wali Kota mengembalikan berkas ke inspektorat, maka akan timbul persepsi bahwa Wali Kota menjadikan orang-orang ini sebagai objek sasaran untuk tetap dihukum, sementara hasil pemeriksaan sudah ada bahwa tidak ada butki.

Inspektorat kata Adrianus, adalah lembaga yang diakui negara dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa ASN.

Jika berkas pemeriksaan dikembalikan oleh Wali Kota, maka akan timbul opini masyarakat bahwa Wali Kota tidak mempercayai Inspektorat.

“Jangan sampai orang-orang yang dihukum ini juga memegang bukti dan membukanya, lalu orang-orang di belakang Wali kota akan terungkap, siapa yang menyebabkan masalah ini. Sebagai mitra pemerintah, saya takutkan adalah orang-orang dibelakang Wali Kota yang bermain dalam hal ini,” ungkapnya.

Adrianus Talli berharap agar Wali Kota menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ada, karena semua ini demi kebaikan bersama. (R1)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!