Connect with us

UTAMA

TPDI: Sita Sopi Berarti Menghina Budaya NTT

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Diperlukan kebijakan dan persepsi yang sama di kalangan aparatur daerah pada setiap kabupaten-kota di NTT tentang konstitusionalitas Sopi asli NTT agar aparat pemerintah (Polri) tidak lagi menempatkan miras Sopi sebagai produk terlarang dan haram dikonsumsi.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).

“Tidak boleh ada operasi penindakan miras di pasar-pasar sebagaimana selama ini terjadi, operasi penindakan miras oleh aparat kepolisian atau Sat Pol PP selama ini menunjukan bahwa belum adanya persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum tentang konstitusionalitas miras, peredarannya dan penggunaannya sebagai menu sehari-hari masyarakat NTT yang sah dan dilindungi konstitusi,” kata Petrus.

Menurut advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta ini, jika kita memperhatikan proses pembuatan miras mulai dari mengambil nira dari pohon lontar, enau atau kelapa hingga proses penyulingan untuk mendapatkan alkohol dengan kadar tertentu, dengan peralatan yang sangat sederhana (tungku dari batu-batu, periuk tanah, bambu, lilitan daun untuk menutup rapat mulut periuk dan bambu yang dipasang untuk menyalurkan uap panas ketika dimasak dengan kayu bakar), hingga mendapatkan tetesan alkohol dengan takaran kadar alkohol tertentu, maka serangkaian proses untuk menghasilkan miras ini, menggambarkan bahwa para leluhur kita sejak awal telah memiliki pengetahuan tradisional dan menguasai teknologi tradisional dengan logika tinggi, tanpa menggunakan buku panduan dan peralatan canggih lainnya.

Menurut Petrus, miras lokal NTT (Moke, Sopi atau Tuak) adalah produk hasil olahan pengetahuan dan teknologi tradisional warisan nenek moyang yang merupakan buah dari ide, gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Bahkan menurut dia, pemilikan dan pewarisannya secara komunal, diakui, dirawat bahkan dijadikan sebagai salah satu menu wajib dalam setiap pesta atau pertemuan adat keluarga baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik acara resmi maupun tidak resmi.

Karena itu, lanjut Petrus, miras yang tumbuh dan berkembang di NTT jangan dipandang sebagai sebuah menu pelengkap atau sekadar asesoris dari sudut kuliner apalagi sebagai produk ilegal, akan tetapi ia mempunyai nilai magis dalam ritus upacara adat.

Miras lokal NTT ini bahkan merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap aktivitas ekspresi budaya tradisional masyarakat NTT dalam kehidupan ritus sehari-hari.

Munculnya operasi penindakan atas penjualan moke/sopi/arak di pasar-pasar tradisional akhir-akhir ini di beberapa kabupaten, dimana polisi menyita dan merampas miras yang diperjualbelikan di pasar tradisional, adalah tindakan yang bersifat menghina budaya NTT.

Oleh karena miras kata Petrus, bagi masyarakat NTT tidak sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi lebih daripada itu miras adalah bagian dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh Hukum Adat dan UUD 1945.

Dengan demikian, lanjut Petrus, tindakan kepolisian berupa penyitaan, perampasan dan pemusnahan terhadap miras NTT adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan dan melukai harga diri dan martabat orang NTT, menghina tradisi budaya Masyarakat NTT, karena Hukum Adat, Konstitusi 45 dan Hukum Nasional tidak melarang tindakan memproduksi, mengkonsumsi, memperjual-belikan di pasar atau di kios-kios demi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan ekspresi budaya masyarakat.

Menurut Petrus, dari mana nenek moyang kita menemukan pengetahuan tradisional untuk membuat miras, siapa yang memberikan mereka ilmu atau tekonologi tradisional menyuling nira (tuak putih) untuk mendapatkan alkohol dengan kadar alkohol tertentu dan terukur dengan peralatan tradisional kemudian diwariskan terus menerus hingga ke generasi sekarang.

Dia melanjutkan, tidak banyak orang yang tahu atau tidak ada seorangpun dari kita yang tahu mengenai siapa penemu dan kemudian mengembangkan proses pembuatan miras NTT hingga diwariskan sampai kepada generasi milenial saat ini.

Namun demikian keberadaan miras NTT telah mendapatkan pengakuan di dalam Hukum Adat sebagai salah satu menu utama dalam setiap pesta adat dan ritual adat, karena secara terus menerus diwariskan secara komunal pada generasi berikutnya untuk dijadikan sebagai bagian dari kebiasaan hidup masyarakat adat hingga mendapatkan pengakuan di dalam UUD 1945 sebagai kearifan lokal yang harus dilindungi. (R4)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!