Connect with us

UTAMA

Pemkot Kupang Gelar Musrenbang, 2.357 Usulan Dibahas

Published

on

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud menyerahkan pokok pikiran hasil reses DPRD Kota Kupang kepada Penjabat Sekda Kota Kupang Yos Rera Beka di Hotel Ima, Kamis (11/4).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang tahun 2020 di Hotel Ima, Kamis (11/4).

Kegiatan ini diikuti oleh 51 lurah, 6 camat, dan semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian di lingkup Pemkot Kupang.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang Yos Rera Beka, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Mery Salouw, Asisten III Thomas Jansen Ga dan Plt. Bappelitbangda Provinsi NTT Lecky Frederik Koli.

Kegiatan ini mengusung tema, “Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya manusia dan ekonomi perkotaan dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Penjabat Sekda Kota Kupang Yos Rera Beka, mengatakan, berbagai tahapan Musrenbang sudah dilakukan, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan sekarang Musrenbang tingkat Kota Kupang.

“Jangan lupa bahwa Musrenbang ini juga merupakan rencana kerja pembangunan tahun 2020 mendatang, sehingga sangat diperlukan peran semua pihak, berdiskusi dan memberikan masukan, baik itu dari DPRD, kelurahan dan kecamatan, serta akan diseralaraskan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelas Yos Rera Beka.

Menurut dia, tujuan Musrenbang adalah bagaimana pembangunan daerah ke depan dan semua kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara baik.

Untuk itu diharapkan dapat diperhatikan program-program yang diusulkan, agar pembangunan daerah berjalan dengan baik.

“Harus diperhatikan juga program prioritas, dimana menjadi kebutuhan dasar masyarakat, karena pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Diharapkan semua bisa berdiskusi secara baik,” kata Yos.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, mengatakan, Musrembang tersebut merupakan momen bermartabat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

“Kita semua hadir di sini untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Kota Kupang tahun 2020, yang merupakan hasil usulan warga pada pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan dan kecamatan,” kata Telendmark.

Usulan warga ini jelas dia, yang akan disinkronkan dengan program kerja pada masing-masing OPD di Pemkot Kupang.

Dia menjelaskan, RKPD untuk periode satu tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan akan dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan lainnya.

Telendmark menjelaskan, pada momen Musrenbang RKPD Kota Kupang tahun 2020 ini, DPRD Kota Kupang yang merupakan representatif dari rakyat Kota Kupang, hendak menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kupang, yang ditampung dari berbagai usulan dan saran masyarakat yang disampaikan kepada setiap anggota DPRD pada kegiatan reses masa persidangan I tahun 2019 pada masing-masing daerah pemilihan.

Menurut legislative Partai Golkar itu, perlu diketahui bahwa pokok pikiran ini telah disampaikan secara resmi kepada Pemkot Kupang dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan I pada beberapa waktu yang lalu.

Dia melanjutkan, pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019 yaitu, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, yang meliputi, infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan bahu pengaman jalan.

Selain itu, ketersediaan bank data tentang jalan, status jalan, ketersediaan lampu penerangan jalan, dan penataan taman kota yang berkelanjutan.

Termasuk pembangunan gedung kantor yang memadai bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain, perbaikan nasib guru hononer pada semua tingkatan yang digaji di bawah standar UMP agar ditingkatkan menjadi honorer Pemkot dan Pemprov NTT.

Masih menurut Telendmark, revisi petunjuk teknis tentang penerimaan murid baru yang menggunakan sistem zona agar dapat memperhatikan hasil prestasi akademik siswa.

Termasuk pemberian bantuan beasiswa dan bantuan sarana prasarana bagi siswa khususnya pada tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Kupang.

“Juga perhatian terhadap tenaga pengajar dan fasilitas pendukung pada sekolah swasta, penyeragaman program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN), sigap dan tanggap dalam mengatasai penularan wabah penyakit Demam Berdarah, TB, hepatitis, HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi,” katanya.

Telendmark juga menyampaikan agar ada optimalisasi fasilitas pendukung RSUD S.K. Lerik dan puskesmas-puskesmas di Kota Kupang, peningkatan sarana pendukung Posyandu, Posyandu Lansia dan insentif bagi petugas Posyandu di Kota Kupang.

“Penataan ruang terbuka untuk sektor publik pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah, antara lain pemberian modal usaha, bantuan sarana pertanian, bantuan sarana prasarana bagi nelayan, pelatihan ketrampilan bagi pemuda, penataan pemerintahan dan administrasi kependudukan,” terangnya.

Seiring perkembangan kota yang semakin maju dan dinamis, menurut Telendmark, dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran kelurahan antara lain Kelurahan Liliba, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Fatululi dan kelurahan lainnya yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk penyediaan sarana pransarana perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) Kota Kupang.

Selain itu, lanjut Telendmark, terkait penanggulangan bencana, Kota Kupang sebagai daerah yang rentan akan terjadinya bencana alam sewaktu-waktu.

Untuk DPRD mendorong pemerintah untuk selalu menyediakan anggaran yang memadai untuk mengatasi masalah bencana alam.

“Pokir (pokok pikiran) yang telah disampaikan, diharapkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya dan pokir beserta lampiran hasil-hasil reses masa persidangan I tahun 2019,” kata tutup Telendmark.

Sementara itu, sebanyak 2.357 usulan yang akan dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tingkat Kota Kupang tahun 2020.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Jhon Pelt saat Musrenbang.

Jhon Pelt menjelaskan, Musrenbang di tingkat kelurahan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW, kemudian dilakukan penginputan usulan melalui aplikasi e-Musrenbang, yang dilaksanakan dari tanggal 8-26 Februari 2019 lalu.

Terdapat 2.357 usulan dari Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang dimulai dari tanggal 4-14 Maret 2019, dengan merumuskan 624 usulan yang terbagi dalam Bidang Fisik sebanyak 544 usulan, Bidang Ekonomi sebanyak 32 usulan, Bidang Sosial Budaya sebanyak 48 usulan.

Selanjutnya, akan dibahas dalam forum perangkat daerah dan menyepakati 372 program prioritas Kota Kupang yang terbagi dalam Bidang Fisik sebanyak 328 prioritas, Bidang Ekonomi sebanyak 11 prioritas, dan Bidang Sosial Budaya sebanyak 33 prioritas.

“Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kupang hasil reses I sebanyak 433 pokir yang terbagi dalam Bidang Fisik sebanyak 275 pokir, Bidang Ekonomi sebanyak 28 pokir, dan Bidang Sosbud sebanyak 138 pokir,” katanya.

Jhon Pelt menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Dia menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu perencanaan daerah untuk periode 1 tahun 2020. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD.

“RKPD saat ini yang disusun merupakan RKPD tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022. Fokus RKPD tahun 2020 yaitu peningkatan kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Kupang, peningkatan perekonomian perkotaan, akses pelayanan perizinan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Jhon Pelt.

Dia menjelaskan, tujuan penyusunan RKPD melalui 3 tahapan yaitu forum perangkat daerah, dengan tujuan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman sasaran, lokasi kegiatan, pagu indikatif sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan.

Selain itu, lanjut Jhon Pelt, koordinasi terpadu lintas perangkat daerah forum konsultasi publik dengan tujuan memperoleh masukan dan saran terhadap penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2020 yang dibahas bersama antara kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan
merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah.

“Selain itu, Musrenbang Kota Kupang bertujuan membahas rancangan RKPD Kota Kupang tahun 2020 yaitu penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kota Kupang tahun 2020,” pungkas Jhon Pelt. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!