Connect with us

UTAMA

Pemkot Kupang Gelar Musrenbang, 2.357 Usulan Dibahas

Published

on

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud menyerahkan pokok pikiran hasil reses DPRD Kota Kupang kepada Penjabat Sekda Kota Kupang Yos Rera Beka di Hotel Ima, Kamis (11/4).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang tahun 2020 di Hotel Ima, Kamis (11/4).

Kegiatan ini diikuti oleh 51 lurah, 6 camat, dan semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian di lingkup Pemkot Kupang.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang Yos Rera Beka, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Mery Salouw, Asisten III Thomas Jansen Ga dan Plt. Bappelitbangda Provinsi NTT Lecky Frederik Koli.

Kegiatan ini mengusung tema, “Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya manusia dan ekonomi perkotaan dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Penjabat Sekda Kota Kupang Yos Rera Beka, mengatakan, berbagai tahapan Musrenbang sudah dilakukan, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan sekarang Musrenbang tingkat Kota Kupang.

“Jangan lupa bahwa Musrenbang ini juga merupakan rencana kerja pembangunan tahun 2020 mendatang, sehingga sangat diperlukan peran semua pihak, berdiskusi dan memberikan masukan, baik itu dari DPRD, kelurahan dan kecamatan, serta akan diseralaraskan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelas Yos Rera Beka.

Menurut dia, tujuan Musrenbang adalah bagaimana pembangunan daerah ke depan dan semua kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara baik.

Untuk itu diharapkan dapat diperhatikan program-program yang diusulkan, agar pembangunan daerah berjalan dengan baik.

“Harus diperhatikan juga program prioritas, dimana menjadi kebutuhan dasar masyarakat, karena pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Diharapkan semua bisa berdiskusi secara baik,” kata Yos.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, mengatakan, Musrembang tersebut merupakan momen bermartabat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

“Kita semua hadir di sini untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Kota Kupang tahun 2020, yang merupakan hasil usulan warga pada pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan dan kecamatan,” kata Telendmark.

Usulan warga ini jelas dia, yang akan disinkronkan dengan program kerja pada masing-masing OPD di Pemkot Kupang.

Dia menjelaskan, RKPD untuk periode satu tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan akan dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan lainnya.

Telendmark menjelaskan, pada momen Musrenbang RKPD Kota Kupang tahun 2020 ini, DPRD Kota Kupang yang merupakan representatif dari rakyat Kota Kupang, hendak menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kupang, yang ditampung dari berbagai usulan dan saran masyarakat yang disampaikan kepada setiap anggota DPRD pada kegiatan reses masa persidangan I tahun 2019 pada masing-masing daerah pemilihan.

Menurut legislative Partai Golkar itu, perlu diketahui bahwa pokok pikiran ini telah disampaikan secara resmi kepada Pemkot Kupang dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan I pada beberapa waktu yang lalu.

Dia melanjutkan, pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019 yaitu, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, yang meliputi, infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan bahu pengaman jalan.

Selain itu, ketersediaan bank data tentang jalan, status jalan, ketersediaan lampu penerangan jalan, dan penataan taman kota yang berkelanjutan.

Termasuk pembangunan gedung kantor yang memadai bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain, perbaikan nasib guru hononer pada semua tingkatan yang digaji di bawah standar UMP agar ditingkatkan menjadi honorer Pemkot dan Pemprov NTT.

Masih menurut Telendmark, revisi petunjuk teknis tentang penerimaan murid baru yang menggunakan sistem zona agar dapat memperhatikan hasil prestasi akademik siswa.

Termasuk pemberian bantuan beasiswa dan bantuan sarana prasarana bagi siswa khususnya pada tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Kupang.

“Juga perhatian terhadap tenaga pengajar dan fasilitas pendukung pada sekolah swasta, penyeragaman program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN), sigap dan tanggap dalam mengatasai penularan wabah penyakit Demam Berdarah, TB, hepatitis, HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi,” katanya.

Telendmark juga menyampaikan agar ada optimalisasi fasilitas pendukung RSUD S.K. Lerik dan puskesmas-puskesmas di Kota Kupang, peningkatan sarana pendukung Posyandu, Posyandu Lansia dan insentif bagi petugas Posyandu di Kota Kupang.

“Penataan ruang terbuka untuk sektor publik pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah, antara lain pemberian modal usaha, bantuan sarana pertanian, bantuan sarana prasarana bagi nelayan, pelatihan ketrampilan bagi pemuda, penataan pemerintahan dan administrasi kependudukan,” terangnya.

Seiring perkembangan kota yang semakin maju dan dinamis, menurut Telendmark, dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran kelurahan antara lain Kelurahan Liliba, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Fatululi dan kelurahan lainnya yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk penyediaan sarana pransarana perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) Kota Kupang.

Selain itu, lanjut Telendmark, terkait penanggulangan bencana, Kota Kupang sebagai daerah yang rentan akan terjadinya bencana alam sewaktu-waktu.

Untuk DPRD mendorong pemerintah untuk selalu menyediakan anggaran yang memadai untuk mengatasi masalah bencana alam.

“Pokir (pokok pikiran) yang telah disampaikan, diharapkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya dan pokir beserta lampiran hasil-hasil reses masa persidangan I tahun 2019,” kata tutup Telendmark.

Sementara itu, sebanyak 2.357 usulan yang akan dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tingkat Kota Kupang tahun 2020.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Jhon Pelt saat Musrenbang.

Jhon Pelt menjelaskan, Musrenbang di tingkat kelurahan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dari tingkat RT/RW, kemudian dilakukan penginputan usulan melalui aplikasi e-Musrenbang, yang dilaksanakan dari tanggal 8-26 Februari 2019 lalu.

Terdapat 2.357 usulan dari Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang dimulai dari tanggal 4-14 Maret 2019, dengan merumuskan 624 usulan yang terbagi dalam Bidang Fisik sebanyak 544 usulan, Bidang Ekonomi sebanyak 32 usulan, Bidang Sosial Budaya sebanyak 48 usulan.

Selanjutnya, akan dibahas dalam forum perangkat daerah dan menyepakati 372 program prioritas Kota Kupang yang terbagi dalam Bidang Fisik sebanyak 328 prioritas, Bidang Ekonomi sebanyak 11 prioritas, dan Bidang Sosial Budaya sebanyak 33 prioritas.

“Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kupang hasil reses I sebanyak 433 pokir yang terbagi dalam Bidang Fisik sebanyak 275 pokir, Bidang Ekonomi sebanyak 28 pokir, dan Bidang Sosbud sebanyak 138 pokir,” katanya.

Jhon Pelt menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Dia menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu perencanaan daerah untuk periode 1 tahun 2020. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD.

“RKPD saat ini yang disusun merupakan RKPD tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022. Fokus RKPD tahun 2020 yaitu peningkatan kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Kupang, peningkatan perekonomian perkotaan, akses pelayanan perizinan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Jhon Pelt.

Dia menjelaskan, tujuan penyusunan RKPD melalui 3 tahapan yaitu forum perangkat daerah, dengan tujuan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman sasaran, lokasi kegiatan, pagu indikatif sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan.

Selain itu, lanjut Jhon Pelt, koordinasi terpadu lintas perangkat daerah forum konsultasi publik dengan tujuan memperoleh masukan dan saran terhadap penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2020 yang dibahas bersama antara kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan
merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah.

“Selain itu, Musrenbang Kota Kupang bertujuan membahas rancangan RKPD Kota Kupang tahun 2020 yaitu penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kota Kupang tahun 2020,” pungkas Jhon Pelt. (R1)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TPDI: Kapolri Harus Tangkap Prabowo-Sandiaga

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kapolri harus segera menangkap dan menahan Prabowo Subianto untuk menghentikan gerakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama para pimpinan Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sebagai partai politik pengusungnya, yang disebut akan melakukan gerakan People Power menggunakan kekuatan rakyat untuk menolak hasil Pilpres 2019.

Hal ini dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/4).

Menurut Petrus, aksi-aksi demikian adalah inkonstitusional karena menggunakan kekuatan rakyat di luar mekanisme konstitusi untuk menolak hasil Pemilu 2019.

Gerakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih hasil Pemilu Pilpres 2019 dengan mematok angka kemenangan di atas 62%, jelas dapat dikualifikasi sebagai kejahatan “permufakatan jahat untuk melakukan makar sebegaimana dimaksud pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan atau dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946, Tentang peraturan Hukum Pidana.

“Prabowo-Sandi Cs telah mengabaikan proses penghitungan resmi KPU sebagai lembaga negara yang sah, yang hingga saat ini masih melakukan penghitungan, kemudian pada saat yang bersamaan Prabowo-Sandi Cs mengancam akan melalukan gerakan “people power” menolak keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2019 alias tidak mengakui kemenangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Petrus.

“Oleh karena itu gerakan Prabowo-Sandi Cs patut diduga merupakan sebuah permufakatan jahat untuk melalukan makar dan penyebaran berita bohong kepada rakyat yang menimbulkan keonaran soal angka kemenangannya sebanyak 62% mendahului Keputusan Resmi KPU. Ini jelas merupakan peristiwa pidana yang harus dicari siapa pelakunya, apalagi mengarah kepada tujuan untuk memecah belah persatuan dan membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI,” tegas Petrus.

Dia menilai sikap Capres-Cawapres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2019 dan mengancam akan melakukan gerakan people power.

Hal itu berimplikasi mengancam perpecahan antar anak bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam kedaulatan NKRI yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Aktivitas deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres 2019 yang mengklaim terpilih atau sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pemilu 2019, mendahului keputusan resmi KPU disertai ancaman “people power” sebelum KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, patut diduga merupakan permufakatan jahat untuk tindakan makar terhadap kekuasaan pemerintahan yang sah.

“Ini patut diduga sebagai upaya untuk melakukan kudeta terselubung atas nama kebebasan menyampaikan pendapat di muka  umum,” tutup Petrus. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Jemaat Benyamin Oebufu Gelar Pawai Paskah Bernuansa Budaya, Dimeriahkan Maria Shandi

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Ketua Majelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Samuel B. Pandie melepas rombongan pawai paskah bernuansa etnis di halaman Gereja Benyamin Oebufu, Minggu (21/4).

Kupang, penatimor.com – Jemaat GMIT Benyamin Oebufu (JBO) menggelar festival Paskah tahun 2019.

Semua warga jemaat berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan tahunan ini.

Festival Paskah Jemaat GMIT Benyamin Oebufu kali ini mengangkat tema budaya.

Adapun kegiatan Pawai Paskah yang mengangkat tema, “Kebangkitan Kristus memulihkan segala relasi”, dan sub tema, “Paskah mengeratkan relasi dalam bingkai keberagaman”.

Pawai ini tampak berbeda dengan pawai Paskah lainnya. Semua peserta yang hadir mengenakan pakaian adat lengkap Ada 17 rayon yang terlibat dalam kegiatan ini. Adapun peserta lintas agama yang juga ikut memeriahkan acara ini.

Bukan hanya budaya NTT, tetapi juga budaya luar Provinsi NTT. Ada etnis Jawa, Toraja, Bali dan daerah lainnya.

Sementara etnis NTT, terdiri dari etnis TTS, Flores, Rote, Alor, Manggarai dan etnis NTT lainnya.

Pawai etnis ini dimulai pukul 14.00, namun antusias jemaat untuk memeriahkan pawai ini sangat besar.

Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, datang dan mengenakan pakaian adat masing-masing.

Keberagaman yang ada di Jemaat Benyamin Oebufu dikemas menjadi satu kekayaan budaya yang harus tetap dijaga dan dilistarikan.

Hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Winston Rondo, dan Kapolres Kupang Kota AKBP Satria Perdana.

Sementara Ketua Majelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Samuel B. Pandie hadir mengenakan pakaian adat Bali, sementara Wakil Ketua Majelis Pdt. Grace Pandie-Sjioen, mengenakan pakaian adat Sumba.

Rute pawai etnis Jemaat Benyamin Oebufu dimulai dari depan Gereja Benyamin, sampai Bundaran Tirosa.

Setelah semua rombongan sampai di Bundaran Tirosa, langsung dilanjutkan dengan tarian massal daerah, dan langsung digelar konser rohani yang diisi oleh penyanyi Maria Shandi.

Wakil Ketua Mejelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Grace Pandie-Sjioen, mengatakan, perayaan pawai Paskah bernuansa etnis ini terselenggara atas kerja sama semua jemaat, sponsor dan anggota majelis.

Tentunya kata dia, tujuan kegiatan ini bukan untuk bereforia, melainkan untuk menyatukan jemaat dengan budaya dan memaknai kematian dan kebangkitan Yesus.

“Karena bangsa ini baru saja selesai menggelar pesta politik, kita semua sudah memilih siapa yang menjadi wakil kita di lembaga legislatif, baik itu DPRD Kota Kupang, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, maupun Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Momen Paskah tahun 2019 ini, lanjut Grace, waktunya berdekatan dengan momentum politik. Tentunya Pemilu kemarin sudah berjalan baik dan aman sampai sekarang masuk pada proses penghitungan.

“Diharapkan, dengan perayaan momen pawai Paskah bernuansa etnis ini, dapat menyegarkan kembali jemaat dan masyarakat umum, bahwa pertarungan sudah selesai, dan saatnya kita kembali untuk mendukung siapapun yang terpilih nantinya, perbedaan pilihan waktu lalu merupakan hal yang wajar, namun keberagaman dan kekeluargaan menjadi hal penting yang harus selalu diingat,” katanya.

Pdt. Grace melanjutkan, Tuhan sudah bangkit dan menebus serta mendamaikan kita semua, kiranya dengan pengorbanan-Nya, dapat membawa kedamaian bagi semua umat, khususnya di Kota Kupang, di NTT yang dikenal sebagai Provinsi Toleransi Tertinggi.

“Kami Jemaat Benyamin Oebufu juga sangat berterima kasih kepada Wali Kota Kupang, Kapolres Kupang Kota beserta jajaran terkait, yang telah senantiasa membantu dan mengawal jalannya pawai ini setiap tahunnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pemerintah tentunya sangat mendukung pawai yang digelar oleh Jemaat Benyamin Oebufu.

Dimana sudah dua tahun terkahir ini, Wali Kota mengaku hadir langsung dalam acara pawai Paskah bernuansa etnis Jemaat Benyamin Oebufu.

“Saya sudah dua kali hadir di sini, dan saya rasa ini hal yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya yang sekarang menjadi perhatian, dijadikan jemaat sebagai salah satu objek dalam pawai paskah. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai wisata rohani di Kota Kupang, dan pusatnya ada di Jemaat Benyamin Oebufu, wisatawan ingin melihat kekayaan budaya NTT, maka bisa datang di Benyamin,” katanya.

Wali Kota mengaku, pemerintah juga selalu mengharapkan bantuan dari gereja, terutama dalam memberikan masukan terkait program dan langkah strategis yang harus diambil untuk menjadikan Kota Kupang lebih baik.

“Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu Kota Kupang mendapatkan penilaian buruk tentang sampah. Kota Kupang menjadi salah satu kota terkotor di Indonesia. Karena itu masalah sampah harus diperangi bersama. Pemerintah bekerja sama dengan gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kota Kupang pada umumnya, agar kita semua bersama menjadikan kota ini menjadi lebih bersih,” katanya.

Jefri mengaku sangat mendukung pawai Paskah bernuansa etnis ini. Kegiatan unik ini hanya ada di Benyamin Oebufu dan sangat kental dengan nilai keberagaman dan kekayaan budaya NTT.

“Saya secara pribadi sangat kagum dengan acara ini, sebisa mungkin, saya ingin membantu pelaksanaan kegiatan ini setiap tahun. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu obyek wisata rohani di Kota Kupang. Bangga dan bersyukur bersama Jemaat Benyamin Oebufu, yang berhasil menyelenggarakan kegiatan luar biasa ini,” kata Wali Kota.

Sementara, Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana, mengatakan, Kota Kupang, Provinsi NTT, Negara Indonesia sangat kaya akan keberagaman, baik itu budaya, suku agama dan lainnya.

Hal ini juga dapat dilihat dari pawai budaya ini. Gereja Benyamin dinilai luar biasa karena mampu menampilkan semua budaya. Bukan hanya budaya NTT tetapi ada juga budaya di luar NTT.

“Saya tentunya melihat kegiatan ini sebagai kegiatan yang luar biasa. Saya dapat melihat sendiri, begitu banyak budaya di NTT, masing-masing daerah memiliki ciri dan budaya sendiri. Inilah yang membuat NTT kaya akan budaya,” katanya.

“Kami dari Polres Kupang Kota akan mengawal jalannya pawai ini sampai selesai. Diharapkan pawai ini sebagai salah satu prosesi yang dapat menyatukan semua budaya yang ikut dan menjadi bagian dari Kota Kupang,” terangnya. (R1)

Continue Reading

UTAMA

24 KK di Kota Kupang Keluhkan Jalan Rusak

Published

on

Warga RT 09/RW 03 Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak.

Kupang, penatimor.com – Masih ada warga di Kota Kupang yang kesulitan mendapatkan akses jalan.

Sudah sangat lama kondisi jalan di wilayah Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang ini tidak tersentuh aspal.

Akses jalan memang sangat penting bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari.

Bagi masyarakat di wilayah ini, mereka tidak pernah terlayani program pemerintah, khususnya pembangunan jalan.

Kepentingan masyarakat akan akses jalan ini seakan dianak tirikan oleh Pemerintah Kota Kupang, karena meski berada di tengah kota, namun tidak ada jalan yang layak untuk 24 kepala keluarga di wilayah RT 09/RW 03, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Usulan pembukaan jalan baru kepada pemerintah, baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kota Kupang bahkan Pemerintah Provinsi NTT, sudah diajukan namun upaya tersebut tidak digubris.

Kondisi ini sudah diusulkan oleh warga setempat sejak tahun 2014 silam melalui Musrembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Kupang.

Selain usulan melalui Musrembang, warga juga melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah setempat, melalui rapat-rapat atau pertemuan yang membahas tentang kepentingan warga, namun masyarakat hanya mendapatkan janji manis dari pemerintah.

Rasa kecewa atas sikap pemerintah ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Namun berbagai upaya terus dilakukan secara swadaya masyarakat untuk membuka jalan.

Masyarakat juga melakukan patungan anggaran untuk mengadakan tanah putih. Jalan yang panjangnya sekitar 1 km itu membutuhkan banyak tanah putih.

Maka masyarakat hanya bisa membeli tanah putih lalu dikerjakan secara bertahap.

Meski demikian, setelah diratakan dengan tanah putih, setiap kali hujan, jalan tersebut selalu rusak karena terdapat beberapa bukit.

Gotlif Josua (41), warga RT 09/RW 03, kepada wartawan, belum lama ini, mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dikatakan, sejak tahun 2014 hingga saat ini, jalan tersebut sudah diperbaiki kurang lebih sebanyak 14 kali, namun tetap rusak karena proses pekerjaan dilakukan seadanya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Padahal jalan tersebut jika dikerjakan maka menjadi jalan alternatif bagi para pengguna jalan yang hendak menuju ke Kelurahan Alak.

“Warga yang melintas seringkali mengalami kecelakaan akibat jalan yang sangat rusak. Pengeluhan ini terus disuarakan kepada pemerintah tetapi kami hanya mendapat janji-janji manis dari para penguasa di kota ini,” ujar Gotlif.

Lebih lanjut Gotlif menjelaskan, sikap pemerintah yang tidak peduli sangat mengecewakan, bahkan warga enggan mengikuti Pemilu, tetapi ia berusaha memberikan pemahaman kepada warganya untuk memberikan hak suaranya saat pesta demokrasi tersebut.

“Warga kecewa dan lebih memilih golput karena dari masa ke masa, pemimpin ke pemimpin, tetap tidak diperhatikan. Tetap saya berusaha memberikan pemahaman kepada mereka bahwa niat untuk golput bukan solusinya sehingga disaat Pemilu harus ikut,” katanya.

Gotlif mengurai, jalan tersebut telah melalui beberapa masa kepemimpinan, yakni tingkat RT selama tiga periode, lurah tiga periode, wali kota selama dua periode dan gubernur juga sudah dua periode, namun akses jalan yang diusulkan kepada masyarakat yang hidup sebagai nelayan dan perkantoran itu belum juga terjawab.

Mewakili masyarakat, Gotlif mengharapkan kepada pemerintah saat ini baik dari tingkat yang paling bawah yaitu RT, Kelurahan, Wali Kota dan Gubernur untuk memperhatikan nasib mereka, karena mereka bagian dari warga Kota Kupang dan juga bagian bangsa ini.

“Kami tidak mengurangi rasa hormat kepada pemerintah, tapi tolong perhatikan kami masyarakat kecil adalah bagian dari bangsa ini. Kami juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya,” harapnya.

Selain itu, Stefanus Lino yang juga warga setempat menambahkan jalan tersebut terdapat batu besar yang harus diratakan dan membutuhkan alat berat, namun karena upaya mereka tidak pernah terjawab, sehingga dari 24 kepala keluarga itu secara patungan uang untuk membayar pekerja untuk meratakan batu-batu yang ada.

Stefanus menjelaskan setelah mengeluarkan biaya yang banyak untuk meratakan batu-batu besar, lalu warga kembali patungan untuk membeli sertu atau tanah putih untuk pengerasan. Namun jalan tetap rusak saat hujan.

“Kami hidup di sini seperti tidak ada pemerintah di kota ini, padahal di saat ada momen Pemilu, banyak yang datang meminta dan menebar janji di sini, saat terpilih kepentingan masyarakat diabaikan,” ungkapnya.

Terpantau, dari ke 24 kepala keluarga tersebut secara bergotong royong meratakan tanah putih di ruas jalan tersebut.

Sampai dengan sore hari, terdapat lima truk yang sudah mengangkut tanah putih dan target warga sebanyak 10 truk. (R1)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!