Connect with us

UTAMA

Lewat UPJA, Program Alsintan Kementan Tingkatkan Pendapatan Petani di Sikka

Published

on

Ilustrasi (NET)

Makassar, penatimor.com – Program modernisasi pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman rupanya berdampak nyata akan pembangunan pertanian di daerah pinggiran.

Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester (mesin panen padi) traktor roda 4, transplanter (alat tanam padi), cultivator dan pompa air telah memajukan pertanian di Kabupaten Sikka, NTT.

Abidin (38), pengelola Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Tani Mandi di Desa Madapanda, Kecamatan Madapanda, Kabupaten Sikka, NTT mengungkapkan bantuan alsintan yang diperoleh yakni combine harvester dan traktor roda 4, traktor roda 2 dan pomoa air semuanya dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatanya melalui sistem sewa pakai kepada petani yang membutuhkan.

“Combine harvester saat panen kami sampai lintas kabupaten melakukan jasa panen padi. Itu sampai ke Kabupaten Ende. Jadi tidak ada yang menganggur. Malah kami dapat penghasilan,” demikian dikatakan Abidin disela-sela yang hadir pada pertemuan Apresiasi, Penguatan Penyuluh dan Petani Andalan yang digelar di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (10/4).

Abidin menjelaskan dari pengelolaan atau pemanfaatan berbagai jenis alsintan, UPJA yang dikelolalnya memiliki penghasilan sehingga dirinya dan anggotanya memiliki tambahan pendapatan.

“Hasilnya pun kami sudah belikan alat mesin pertanian secara mandiri. Kami beli sendiri combine harvester dan traktor roda 2. Jadi kami bisa beli sendiri, tanpa lagi berharap adanya bantuan,” ungkapnya.

Karena itu, Abidin menegaskan program mekanisasi pertanian benar-benar nyata meningkatkan pendapatan petani dan mempercepat proses tanam bahkan meningkatkan minat masyarakat untuk bertani.

Pengolahan lahan dengan menggunakan traktor roda 4, hanya membutuhkan biaya Rp 850 ribu per ha, sementara dengan traktor roda 2 membutuhkan biaya Rp 1,5 juta per ha.

“Petani hanya sedikit keluarkan biaya. Waktu tanam bisa lebih cepat juga, tidak lagi berhari, tapi cukup 2 sampai 3 jam saja,” katanya.

“Jadi berkat program alat mesin pertanian Kementan di pemerintahan sekarang, pertanian di daerah kami yang dikenal tertindas, tapi sekarang sudah modern. Sudah seperti di Jawa,” pintanya.

Direktur Alsintan Kementan, Andi Nur Alam Syah yang juga hadir pertemuan apresiasi tersebut mengatakan bantuan alsintan pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang nyata. Dengan total bantuan alsintan lebih dari 350.000 unit.

“Peningkatan jumlah alsintan ini meningkatkan indeks mekanisasi pertanian dan akan mampu meningkatkan kecepatan dalam pengolahan lahan, penanaman dan pemanenan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Nur Alam ini menegaskan Kementan terus melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alsintan. Kemudian terus memperkuat kelembagaan untuk mengelola alsintan yang ada di masyarakat. Yaitu melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Brigade Alsintan.

“Untuk mempercepat pengembangan kelembagaan alsintan maka kelompok penerima bantuan alsintan diwajibkan untuk membentuk UPJA atau Brigade Alsintan,” tegasnya.

Dengan adanya UPJA, sambung Nur Alam, dapat melindungi pengguna dari alat dan atau mesin yang tidak layak pakai dan mencegah beredarnya alat dan atau mesin pertanian yang mutunya tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.

“Selain itu, memberi kepastian usaha bagi produsen alat dan atau mesin pertanian terhadap hasil produksinya yang memenuhi standar,” pungkasnya. (R5)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!