Connect with us

UTAMA

Bawaslu NTT Patroli ke TPS Jelang Pemungutan Suara, Sudah 23 Pelanggaran

Published

on

Jemris Foentuna

Kupang, penatimor.com – Bawaslu Provinsi NTT terus memantau proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Pemantauan melibatkan seluruh pengawas tingkat provinsi dan pengawas kota dan kabupaten.

Hal tersebut disampaikan Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Jemris Fointuna di ruang kerjanya, Jumat (12/4).

Jemris mengatakan personel yang diturunkan sebanyak 20 ribu orang ke setiap desa-desa untuk memantau pergerakan oknum-oknum yang mencoba melakukan politik uang dan juga mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu lainnya.

Terhadap persiapan, pihaknya mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat TPS sudah siap mengawal proses berjalannya Pemilu yang bermartabat, lancar dan damai.

“Selain pengawasan Pemilu, kami juga mendorong KPU agar bisa menyediakan seluruh logistik-logistik yang masih kurang agar tidak terkesan terburu karena waktu yang sudah mepet,” katanya.

Ditambahkan sesuai dengan jadwal KPU NTT, akan melakukan pendistribusian logistik yang masih kurang mulai terhitung hari ini tanggal 14-16 April. Waktu pendistribusian selama tiga hari ini diharapkan dapat tersalur semuanya ke TPS.

“Dengan waktu yang mepet ini kita mendorong KPU agar bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar penyalitan bisa dapat dilakukan tepat waktu,” ujarnya.

Ditambahkan sejauh ini pihaknya telah menangani temuan pelanggaran dan laporan dugaan pelanggaran sebanyak 23 pelanggaran Pemilu, masing-masing, temuan sebanyak 18 dan laporan pelanggaran sebanyak 5 pelangaran.

Dari 23 temuan dan laporan tersebut yakni untuk tingkat provinsi sebanyak 3 laporan dan Kabupaten Alor 1 laporan.

Sedangkan temuan yang ditemukan di tingkat kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTU, Lembata, Alor Manggarai masing-masing 1 pelanggaran.

Sementara Kabupaten TTS 3 pelanggaran, Kabupaten Sikka 2 pelanggaran, Sumba Timur 4 dan Kabupaten Sumba Tengah 2 pelanggaran.

Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pidana etika. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran administrasi sudah 6 pelanggaran, pidana 1 dan pelanggaran etika 1.

Dari pelanggaran yang dilaporkan serta temuan seluruhnya dinyatakan bukan pelanggaran dan dihentikan sebanyak 6 lain-lainnya ada 10 pelanggaran.

Terpantau di Aula Kantor Gubernur Lama Naikolan, KPU Kota Kupang tengah menyortir logistik berupa surat suara dan juga kota suara.

Maya Eka Fenti, anggota PPK Kecamatan Oebobo saat dikonfirmasi mengatakan untuk Kota Kupang yang sudah didistribusikan sebanyak 4 kecamatan dan masih ada 2 kecamatan.

Untuk dua kecamatan ini sementara disiapkan untuk didistribusikan ke setiap kelurahan.

“Dengan waktu yang ada dipastikan akan terdistribusi sesuai dengan jumlah TPS tepat waktu,” ujar Maya. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!