Connect with us

UTAMA

Sambut HUT Kota Kupang, Wali Kota Bagi KTP-e Secara Massal

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore secara simbolis membagikan KTP-e kepada masyarakat penerima di Balai Kota Kupang, Kamis (11/4).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota
Kupang Jefri Riwu Kore membagikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) kepada masyarakat Kota Kupang di lapangan Balai Kota Kupang, Kamis (11/4).

Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang beberapa waktu lalu mencetak 15 ribu keping KTP-e di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Masyarakat Kota Kupang tampak antusias memadati lapangan upacara Balai Kota. Mereka langsung menuju stand kelurahan masing-masing, dimana 51 kelurahan sudah ada stand atau tenda pelayanannya masing-masing, sehingga masyarakat langsung terlayani dengan baik.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat di lingkup Pemkot Kupang.

Wali Kota didampingi Penjabat Sekda Yos Rera Beka, Asisten II Elly Wairata, Asisten III Thomas Jansen Ga, Kepala Dinas Sosial drg Retnowati, Kepala Dinas Komimfo Balina Ully, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nuri Sengkono, dan pimpinan OPD lainnya.

Selain itu, hadir juga dari DPRD Kota Kupang yaitu Ketua Komisi I Padron Paulus didampingi Adrianus Talli, Zetyo Ratuarat, dan anggota Komisi I lainnya.

Kegiatan pembagian KTP-e secara massal ini direncanakan akan digelar selama tiga hari, mulai Kamis sampai Sabtu mendatang, dengan total KTP-e yang akan dibagikan sebanyak 16 ribu keping.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan, sangat mengapresiasi Dinas Dukcapil Kota Kupang, karena kreatif dalam melakukan inovasi dalam pelayanan di Kota Kupang.

“Selama ini kita tahu bersama bahwa Dinas Dukcapil selalu menjadi sorotan, dimana masyarakat sering mengeluhkan pelayanannya, sampai dimaki-maki dan bentuk protes lainnya. Tetapi hari ini, di bawah pimpinan Agus Ririmase, Dukcapil membuktikan bahwa perubahan dan perbaikan selalu dapat dilakukan dengan bekerja sungguh dan inovasi kreatif,” katanya.

Wali Kota mengaku, dengan dilakukan berbagai inovasi pelayanan, maka dapat dikatakan suatu pimpinan itu berhasil membawa perubahan dalam ruang kerjanya, dan berdampak baik bagi pelayanan di masyarakat.

“Saya berharap pelayanan di Dinas Dukcapil akan terus membaik dan membawa perubahan, agar masyarakat Kota Kupang yang ingin mengurus administrasi kependudukan bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.

Jefri menambahkan, jika diperlukan, maka Dinas Dukcapil juga dapat meminta bantuan DPRD untuk membagikan KTP-e di wilayahnya masing-masing, karena DPRD juga merupakan wakil rakyat, yang tentunya mengenal warganya secara baik.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase, mengatakan, sejak dirinya dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas Dukcapil, dia sudah mulai bekerja dengan program jemput bola.

“Kami juga akan melakukan jemput bola di beberapa tempat, yaitu di Lapas Anak, Lapas Perempuan, Rumah Sakit Jiwa dan tempat lainnya. Prinsipnya adalah, masyarakat harus mendapatkan idenditas kependudukan,” ujarnya.

Agus mengaku, semua tim di Dinas Dukcapil mempunyai komitmen untuk memperbaiki dan melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan nyaman.

Sehingga apabila masyarakat merasa tidak nyaman dengan pelayanan Dinas Dukcapil, maka dapat disampaikan agar diperbaiki.

Agus Ririmase yang juga mantan Camat Kelapa Lima itu mengaku, Dinas Dukcapil juga membagikan KTP-e ini agar masyarakat juga dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pileg dan Pilpres pada 17 April mendatang.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Padron Paulus, mengatakan, terobosan ini memang sangat luar biasa, dan diharapkan akan terus menghadirkan terobosan-terobosan baru yang dapat mempercepat pelayanan di masyarakat.

“Tetapi ada satu catatan penting yaitu jika KTP-e semuanya sudah dicetak, lebih baik dibagikan ke kelurahan agar kelurahan membaginya per RT, karena di kelurahan dan di RT, ada anggaran operasional yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini saran saya yang dapat digunakan ke depannya,” kata Padron.

Tetapi kegiatan ini menurut dia, sangat bermanfaat kepada masyarakat, karena sebagai salah satu rangkaian acara HUT Kota Kupang.

Selain itu, Padron Paulus katakan, seperti yang disampaikan Wali Kota Kupang bahwa meminta bantuan DPRD untuk membagikan KTP-e, tentunya DPRD akan mendukung, karena DPRD juga bekerja untuk melayani masyarakat.

Harapannya, kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

“Tentunya jangan sampai pelayanan di Kantor Dukcapil menjadi terhambat karena semua petugas turun dalam kegiatan ini,” harap Padron Paulus. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!