Connect with us

UTAMA

Sambut HUT Kota Kupang, Wali Kota Bagi KTP-e Secara Massal

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore secara simbolis membagikan KTP-e kepada masyarakat penerima di Balai Kota Kupang, Kamis (11/4).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota
Kupang Jefri Riwu Kore membagikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) kepada masyarakat Kota Kupang di lapangan Balai Kota Kupang, Kamis (11/4).

Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang beberapa waktu lalu mencetak 15 ribu keping KTP-e di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Masyarakat Kota Kupang tampak antusias memadati lapangan upacara Balai Kota. Mereka langsung menuju stand kelurahan masing-masing, dimana 51 kelurahan sudah ada stand atau tenda pelayanannya masing-masing, sehingga masyarakat langsung terlayani dengan baik.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat di lingkup Pemkot Kupang.

Wali Kota didampingi Penjabat Sekda Yos Rera Beka, Asisten II Elly Wairata, Asisten III Thomas Jansen Ga, Kepala Dinas Sosial drg Retnowati, Kepala Dinas Komimfo Balina Ully, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nuri Sengkono, dan pimpinan OPD lainnya.

Selain itu, hadir juga dari DPRD Kota Kupang yaitu Ketua Komisi I Padron Paulus didampingi Adrianus Talli, Zetyo Ratuarat, dan anggota Komisi I lainnya.

Kegiatan pembagian KTP-e secara massal ini direncanakan akan digelar selama tiga hari, mulai Kamis sampai Sabtu mendatang, dengan total KTP-e yang akan dibagikan sebanyak 16 ribu keping.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan, sangat mengapresiasi Dinas Dukcapil Kota Kupang, karena kreatif dalam melakukan inovasi dalam pelayanan di Kota Kupang.

“Selama ini kita tahu bersama bahwa Dinas Dukcapil selalu menjadi sorotan, dimana masyarakat sering mengeluhkan pelayanannya, sampai dimaki-maki dan bentuk protes lainnya. Tetapi hari ini, di bawah pimpinan Agus Ririmase, Dukcapil membuktikan bahwa perubahan dan perbaikan selalu dapat dilakukan dengan bekerja sungguh dan inovasi kreatif,” katanya.

Wali Kota mengaku, dengan dilakukan berbagai inovasi pelayanan, maka dapat dikatakan suatu pimpinan itu berhasil membawa perubahan dalam ruang kerjanya, dan berdampak baik bagi pelayanan di masyarakat.

“Saya berharap pelayanan di Dinas Dukcapil akan terus membaik dan membawa perubahan, agar masyarakat Kota Kupang yang ingin mengurus administrasi kependudukan bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.

Jefri menambahkan, jika diperlukan, maka Dinas Dukcapil juga dapat meminta bantuan DPRD untuk membagikan KTP-e di wilayahnya masing-masing, karena DPRD juga merupakan wakil rakyat, yang tentunya mengenal warganya secara baik.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase, mengatakan, sejak dirinya dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas Dukcapil, dia sudah mulai bekerja dengan program jemput bola.

“Kami juga akan melakukan jemput bola di beberapa tempat, yaitu di Lapas Anak, Lapas Perempuan, Rumah Sakit Jiwa dan tempat lainnya. Prinsipnya adalah, masyarakat harus mendapatkan idenditas kependudukan,” ujarnya.

Agus mengaku, semua tim di Dinas Dukcapil mempunyai komitmen untuk memperbaiki dan melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan nyaman.

Sehingga apabila masyarakat merasa tidak nyaman dengan pelayanan Dinas Dukcapil, maka dapat disampaikan agar diperbaiki.

Agus Ririmase yang juga mantan Camat Kelapa Lima itu mengaku, Dinas Dukcapil juga membagikan KTP-e ini agar masyarakat juga dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pileg dan Pilpres pada 17 April mendatang.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Padron Paulus, mengatakan, terobosan ini memang sangat luar biasa, dan diharapkan akan terus menghadirkan terobosan-terobosan baru yang dapat mempercepat pelayanan di masyarakat.

“Tetapi ada satu catatan penting yaitu jika KTP-e semuanya sudah dicetak, lebih baik dibagikan ke kelurahan agar kelurahan membaginya per RT, karena di kelurahan dan di RT, ada anggaran operasional yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini saran saya yang dapat digunakan ke depannya,” kata Padron.

Tetapi kegiatan ini menurut dia, sangat bermanfaat kepada masyarakat, karena sebagai salah satu rangkaian acara HUT Kota Kupang.

Selain itu, Padron Paulus katakan, seperti yang disampaikan Wali Kota Kupang bahwa meminta bantuan DPRD untuk membagikan KTP-e, tentunya DPRD akan mendukung, karena DPRD juga bekerja untuk melayani masyarakat.

Harapannya, kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

“Tentunya jangan sampai pelayanan di Kantor Dukcapil menjadi terhambat karena semua petugas turun dalam kegiatan ini,” harap Padron Paulus. (R1)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TPDI: Kapolri Harus Tangkap Prabowo-Sandiaga

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kapolri harus segera menangkap dan menahan Prabowo Subianto untuk menghentikan gerakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama para pimpinan Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sebagai partai politik pengusungnya, yang disebut akan melakukan gerakan People Power menggunakan kekuatan rakyat untuk menolak hasil Pilpres 2019.

Hal ini dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/4).

Menurut Petrus, aksi-aksi demikian adalah inkonstitusional karena menggunakan kekuatan rakyat di luar mekanisme konstitusi untuk menolak hasil Pemilu 2019.

Gerakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih hasil Pemilu Pilpres 2019 dengan mematok angka kemenangan di atas 62%, jelas dapat dikualifikasi sebagai kejahatan “permufakatan jahat untuk melakukan makar sebegaimana dimaksud pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan atau dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946, Tentang peraturan Hukum Pidana.

“Prabowo-Sandi Cs telah mengabaikan proses penghitungan resmi KPU sebagai lembaga negara yang sah, yang hingga saat ini masih melakukan penghitungan, kemudian pada saat yang bersamaan Prabowo-Sandi Cs mengancam akan melalukan gerakan “people power” menolak keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2019 alias tidak mengakui kemenangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Petrus.

“Oleh karena itu gerakan Prabowo-Sandi Cs patut diduga merupakan sebuah permufakatan jahat untuk melalukan makar dan penyebaran berita bohong kepada rakyat yang menimbulkan keonaran soal angka kemenangannya sebanyak 62% mendahului Keputusan Resmi KPU. Ini jelas merupakan peristiwa pidana yang harus dicari siapa pelakunya, apalagi mengarah kepada tujuan untuk memecah belah persatuan dan membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI,” tegas Petrus.

Dia menilai sikap Capres-Cawapres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2019 dan mengancam akan melakukan gerakan people power.

Hal itu berimplikasi mengancam perpecahan antar anak bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam kedaulatan NKRI yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Aktivitas deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres 2019 yang mengklaim terpilih atau sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pemilu 2019, mendahului keputusan resmi KPU disertai ancaman “people power” sebelum KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, patut diduga merupakan permufakatan jahat untuk tindakan makar terhadap kekuasaan pemerintahan yang sah.

“Ini patut diduga sebagai upaya untuk melakukan kudeta terselubung atas nama kebebasan menyampaikan pendapat di muka  umum,” tutup Petrus. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Jemaat Benyamin Oebufu Gelar Pawai Paskah Bernuansa Budaya, Dimeriahkan Maria Shandi

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Ketua Majelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Samuel B. Pandie melepas rombongan pawai paskah bernuansa etnis di halaman Gereja Benyamin Oebufu, Minggu (21/4).

Kupang, penatimor.com – Jemaat GMIT Benyamin Oebufu (JBO) menggelar festival Paskah tahun 2019.

Semua warga jemaat berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan tahunan ini.

Festival Paskah Jemaat GMIT Benyamin Oebufu kali ini mengangkat tema budaya.

Adapun kegiatan Pawai Paskah yang mengangkat tema, “Kebangkitan Kristus memulihkan segala relasi”, dan sub tema, “Paskah mengeratkan relasi dalam bingkai keberagaman”.

Pawai ini tampak berbeda dengan pawai Paskah lainnya. Semua peserta yang hadir mengenakan pakaian adat lengkap Ada 17 rayon yang terlibat dalam kegiatan ini. Adapun peserta lintas agama yang juga ikut memeriahkan acara ini.

Bukan hanya budaya NTT, tetapi juga budaya luar Provinsi NTT. Ada etnis Jawa, Toraja, Bali dan daerah lainnya.

Sementara etnis NTT, terdiri dari etnis TTS, Flores, Rote, Alor, Manggarai dan etnis NTT lainnya.

Pawai etnis ini dimulai pukul 14.00, namun antusias jemaat untuk memeriahkan pawai ini sangat besar.

Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, datang dan mengenakan pakaian adat masing-masing.

Keberagaman yang ada di Jemaat Benyamin Oebufu dikemas menjadi satu kekayaan budaya yang harus tetap dijaga dan dilistarikan.

Hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Winston Rondo, dan Kapolres Kupang Kota AKBP Satria Perdana.

Sementara Ketua Majelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Samuel B. Pandie hadir mengenakan pakaian adat Bali, sementara Wakil Ketua Majelis Pdt. Grace Pandie-Sjioen, mengenakan pakaian adat Sumba.

Rute pawai etnis Jemaat Benyamin Oebufu dimulai dari depan Gereja Benyamin, sampai Bundaran Tirosa.

Setelah semua rombongan sampai di Bundaran Tirosa, langsung dilanjutkan dengan tarian massal daerah, dan langsung digelar konser rohani yang diisi oleh penyanyi Maria Shandi.

Wakil Ketua Mejelis Jemaat Benyamin Oebufu Pdt. Grace Pandie-Sjioen, mengatakan, perayaan pawai Paskah bernuansa etnis ini terselenggara atas kerja sama semua jemaat, sponsor dan anggota majelis.

Tentunya kata dia, tujuan kegiatan ini bukan untuk bereforia, melainkan untuk menyatukan jemaat dengan budaya dan memaknai kematian dan kebangkitan Yesus.

“Karena bangsa ini baru saja selesai menggelar pesta politik, kita semua sudah memilih siapa yang menjadi wakil kita di lembaga legislatif, baik itu DPRD Kota Kupang, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, maupun Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Momen Paskah tahun 2019 ini, lanjut Grace, waktunya berdekatan dengan momentum politik. Tentunya Pemilu kemarin sudah berjalan baik dan aman sampai sekarang masuk pada proses penghitungan.

“Diharapkan, dengan perayaan momen pawai Paskah bernuansa etnis ini, dapat menyegarkan kembali jemaat dan masyarakat umum, bahwa pertarungan sudah selesai, dan saatnya kita kembali untuk mendukung siapapun yang terpilih nantinya, perbedaan pilihan waktu lalu merupakan hal yang wajar, namun keberagaman dan kekeluargaan menjadi hal penting yang harus selalu diingat,” katanya.

Pdt. Grace melanjutkan, Tuhan sudah bangkit dan menebus serta mendamaikan kita semua, kiranya dengan pengorbanan-Nya, dapat membawa kedamaian bagi semua umat, khususnya di Kota Kupang, di NTT yang dikenal sebagai Provinsi Toleransi Tertinggi.

“Kami Jemaat Benyamin Oebufu juga sangat berterima kasih kepada Wali Kota Kupang, Kapolres Kupang Kota beserta jajaran terkait, yang telah senantiasa membantu dan mengawal jalannya pawai ini setiap tahunnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pemerintah tentunya sangat mendukung pawai yang digelar oleh Jemaat Benyamin Oebufu.

Dimana sudah dua tahun terkahir ini, Wali Kota mengaku hadir langsung dalam acara pawai Paskah bernuansa etnis Jemaat Benyamin Oebufu.

“Saya sudah dua kali hadir di sini, dan saya rasa ini hal yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya yang sekarang menjadi perhatian, dijadikan jemaat sebagai salah satu objek dalam pawai paskah. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai wisata rohani di Kota Kupang, dan pusatnya ada di Jemaat Benyamin Oebufu, wisatawan ingin melihat kekayaan budaya NTT, maka bisa datang di Benyamin,” katanya.

Wali Kota mengaku, pemerintah juga selalu mengharapkan bantuan dari gereja, terutama dalam memberikan masukan terkait program dan langkah strategis yang harus diambil untuk menjadikan Kota Kupang lebih baik.

“Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu Kota Kupang mendapatkan penilaian buruk tentang sampah. Kota Kupang menjadi salah satu kota terkotor di Indonesia. Karena itu masalah sampah harus diperangi bersama. Pemerintah bekerja sama dengan gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kota Kupang pada umumnya, agar kita semua bersama menjadikan kota ini menjadi lebih bersih,” katanya.

Jefri mengaku sangat mendukung pawai Paskah bernuansa etnis ini. Kegiatan unik ini hanya ada di Benyamin Oebufu dan sangat kental dengan nilai keberagaman dan kekayaan budaya NTT.

“Saya secara pribadi sangat kagum dengan acara ini, sebisa mungkin, saya ingin membantu pelaksanaan kegiatan ini setiap tahun. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu obyek wisata rohani di Kota Kupang. Bangga dan bersyukur bersama Jemaat Benyamin Oebufu, yang berhasil menyelenggarakan kegiatan luar biasa ini,” kata Wali Kota.

Sementara, Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana, mengatakan, Kota Kupang, Provinsi NTT, Negara Indonesia sangat kaya akan keberagaman, baik itu budaya, suku agama dan lainnya.

Hal ini juga dapat dilihat dari pawai budaya ini. Gereja Benyamin dinilai luar biasa karena mampu menampilkan semua budaya. Bukan hanya budaya NTT tetapi ada juga budaya di luar NTT.

“Saya tentunya melihat kegiatan ini sebagai kegiatan yang luar biasa. Saya dapat melihat sendiri, begitu banyak budaya di NTT, masing-masing daerah memiliki ciri dan budaya sendiri. Inilah yang membuat NTT kaya akan budaya,” katanya.

“Kami dari Polres Kupang Kota akan mengawal jalannya pawai ini sampai selesai. Diharapkan pawai ini sebagai salah satu prosesi yang dapat menyatukan semua budaya yang ikut dan menjadi bagian dari Kota Kupang,” terangnya. (R1)

Continue Reading

UTAMA

24 KK di Kota Kupang Keluhkan Jalan Rusak

Published

on

Warga RT 09/RW 03 Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak.

Kupang, penatimor.com – Masih ada warga di Kota Kupang yang kesulitan mendapatkan akses jalan.

Sudah sangat lama kondisi jalan di wilayah Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang ini tidak tersentuh aspal.

Akses jalan memang sangat penting bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari.

Bagi masyarakat di wilayah ini, mereka tidak pernah terlayani program pemerintah, khususnya pembangunan jalan.

Kepentingan masyarakat akan akses jalan ini seakan dianak tirikan oleh Pemerintah Kota Kupang, karena meski berada di tengah kota, namun tidak ada jalan yang layak untuk 24 kepala keluarga di wilayah RT 09/RW 03, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Usulan pembukaan jalan baru kepada pemerintah, baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kota Kupang bahkan Pemerintah Provinsi NTT, sudah diajukan namun upaya tersebut tidak digubris.

Kondisi ini sudah diusulkan oleh warga setempat sejak tahun 2014 silam melalui Musrembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Kupang.

Selain usulan melalui Musrembang, warga juga melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah setempat, melalui rapat-rapat atau pertemuan yang membahas tentang kepentingan warga, namun masyarakat hanya mendapatkan janji manis dari pemerintah.

Rasa kecewa atas sikap pemerintah ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Namun berbagai upaya terus dilakukan secara swadaya masyarakat untuk membuka jalan.

Masyarakat juga melakukan patungan anggaran untuk mengadakan tanah putih. Jalan yang panjangnya sekitar 1 km itu membutuhkan banyak tanah putih.

Maka masyarakat hanya bisa membeli tanah putih lalu dikerjakan secara bertahap.

Meski demikian, setelah diratakan dengan tanah putih, setiap kali hujan, jalan tersebut selalu rusak karena terdapat beberapa bukit.

Gotlif Josua (41), warga RT 09/RW 03, kepada wartawan, belum lama ini, mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dikatakan, sejak tahun 2014 hingga saat ini, jalan tersebut sudah diperbaiki kurang lebih sebanyak 14 kali, namun tetap rusak karena proses pekerjaan dilakukan seadanya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Padahal jalan tersebut jika dikerjakan maka menjadi jalan alternatif bagi para pengguna jalan yang hendak menuju ke Kelurahan Alak.

“Warga yang melintas seringkali mengalami kecelakaan akibat jalan yang sangat rusak. Pengeluhan ini terus disuarakan kepada pemerintah tetapi kami hanya mendapat janji-janji manis dari para penguasa di kota ini,” ujar Gotlif.

Lebih lanjut Gotlif menjelaskan, sikap pemerintah yang tidak peduli sangat mengecewakan, bahkan warga enggan mengikuti Pemilu, tetapi ia berusaha memberikan pemahaman kepada warganya untuk memberikan hak suaranya saat pesta demokrasi tersebut.

“Warga kecewa dan lebih memilih golput karena dari masa ke masa, pemimpin ke pemimpin, tetap tidak diperhatikan. Tetap saya berusaha memberikan pemahaman kepada mereka bahwa niat untuk golput bukan solusinya sehingga disaat Pemilu harus ikut,” katanya.

Gotlif mengurai, jalan tersebut telah melalui beberapa masa kepemimpinan, yakni tingkat RT selama tiga periode, lurah tiga periode, wali kota selama dua periode dan gubernur juga sudah dua periode, namun akses jalan yang diusulkan kepada masyarakat yang hidup sebagai nelayan dan perkantoran itu belum juga terjawab.

Mewakili masyarakat, Gotlif mengharapkan kepada pemerintah saat ini baik dari tingkat yang paling bawah yaitu RT, Kelurahan, Wali Kota dan Gubernur untuk memperhatikan nasib mereka, karena mereka bagian dari warga Kota Kupang dan juga bagian bangsa ini.

“Kami tidak mengurangi rasa hormat kepada pemerintah, tapi tolong perhatikan kami masyarakat kecil adalah bagian dari bangsa ini. Kami juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya,” harapnya.

Selain itu, Stefanus Lino yang juga warga setempat menambahkan jalan tersebut terdapat batu besar yang harus diratakan dan membutuhkan alat berat, namun karena upaya mereka tidak pernah terjawab, sehingga dari 24 kepala keluarga itu secara patungan uang untuk membayar pekerja untuk meratakan batu-batu yang ada.

Stefanus menjelaskan setelah mengeluarkan biaya yang banyak untuk meratakan batu-batu besar, lalu warga kembali patungan untuk membeli sertu atau tanah putih untuk pengerasan. Namun jalan tetap rusak saat hujan.

“Kami hidup di sini seperti tidak ada pemerintah di kota ini, padahal di saat ada momen Pemilu, banyak yang datang meminta dan menebar janji di sini, saat terpilih kepentingan masyarakat diabaikan,” ungkapnya.

Terpantau, dari ke 24 kepala keluarga tersebut secara bergotong royong meratakan tanah putih di ruas jalan tersebut.

Sampai dengan sore hari, terdapat lima truk yang sudah mengangkut tanah putih dan target warga sebanyak 10 truk. (R1)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!