Connect with us

EKONOMI

Dua Kabupaten Jadi Model Pengembangan Kerja Sama dengan Investor

Published

on

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, H.M Nurdin menyampaikan paparannya dalam Rapat Temu Investor sekitar Kawasan Pemukiman Transmigrasi di Kupang, Rabu (10/4/2019).

Kupang, Penatimor.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Sumba Timur untuk pengembangan model kerja sama dengan investor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, H.M Nurdin sampaikan ini dalam Rapat Temu Investor sekitar Kawasan Pemukiman Transmigrasi di Kupang, Rabu (10/4/2019).

Nurdin menjelaskan, Kementerian Desa PDTT melakukan kerja sama dengan PT. MSN (Muria Sumba Manis) di Kabupaten Sumba Timur untuk pengembangan komoditi tebu untuk Gula, serta PT. Mergo Agro Abadi (MAA) untuk pengembangan tanaman Sisal di kawasan transmigrasi di Melolo, Kecamatan Umalulu.

“Sementara di Kabupaten TTU, dilakukan kerja sama mdengan PT. Tamaris Garam Nusantara untuk pengembangan Garam di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu,” jelas Nurdin.

Dia menyampaikan, dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui konsep Kota Mandiri Terpadu (KMT), Kementerian PDTT melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan pola investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Di kawasan transmigrasi, ada kawasan-kawasan sisa yang disebut lahan-lahan cadangan atau lahan sisa yang belum termanfaatkan. Lahan-lahan inilah yang kita kerjasamakan dengan investor melalui sistem HPL (Hak Pengelolahan Lahan) di mana perusahan mengusahakan komoditi-komoditi mereka sekaligus mensejahterakan masyarakat transmigran di sekitar kawasan, serta pengembangan infrastruktur di daerah tersebut,” katanya.

Skema kerja sama yang dilakukan yaitu melalui plasma dan intiplasma. Dengan demikian, nasyarakat diharapkan mendapatkan manfaat ganda dalam meningkatkan kesejahteraaanya dengan bekerja pada perusahaan dan dari hasil panen komoditi.

“Untuk pengembangan KTM ini, semua sektor kementerian pusat bisa terlibat. Misalnya PUPR untuk bangun jalan dan embung. Kementerian Agraria untuk sertifikatnya dan kementerian teknis lainnya untuk pengawasan komoditinya,” ujarnya.

Nurdin menyebutkan, sejumlah kendala yang dihadapi yakni masih kurangnya minat warga lokal untuk menempati Satuan Pemukiman (SP) baru tersebut. Padahal, kawasan ini sangat potensial untuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kendala lainnya adalah sulitnya perizinan dari pemerintah daerah. Karena itu harapannya agar bisa difasilitasi untuk dicarikan jalan keluarnya,” tandasnya. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Lion Air Tawarkan Tarif Promo 50 Persen

Published

on

Pesawat Lion Air (NET)

Jakarta, penatimor.com – Maskapai Lion Air Group memberikan diskon 50 persen bertajuk #rindukampunghalaman khusus rute penerbangan domestik.

“Lion Air menawarkan pelanggan, pebisnis maupun wisatawan (travelers) dalam mempersiapkan rencana perjalanan udara saat momen terbaik Lebaran dan liburan tahun ini,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro.

Harga jual tiket 50 persen di bawah tarif normal mulai 16 Mei hingga 15 Juni 2019, tersedia dengan jumlah kursi terbatas serta mengikuti syarat dan ketentuan.

Bagi travelers dapat memperoleh tarif promo melalui transaksi pembelian di website resmi www.lionair.co.id , Mobile App Lion Air, kantor penjualan tiket Lion Air Group atau agen perjalanan (online dan korporasi).

“Tarif yang berlaku belum termasuk pelayanan jasa penumpang udara (PSC), pajak pertambahan nilai (PPN) dan biaya asuransi (Iuran Wajib Jasa Raharja/ IWJR),” jelas Danang.

Kehadiran promo 50 persen merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada travelers selama ini atas kepercayaan terbang bersama Lion Air dan telah mendukung Lion Air meningkatkan kinerja ketepatan waktu operasional (on time performance/ OTP).

Pencapaian tingkat OTP terbaru yakni 85,2 persen sepanjang April 2019 dengan total 12.300 penerbangan dari rata-rata 400-420 frekuensi terbang per hari, yang dilayani ke lebih dari 51 kota tujuan domestik dan internasional.

OTP April tahun ini menunjukkan angka tertinggi atau meningkat 23 persen dibandingkan 69,2 persen di bulan yang sama pada 2018 dan 64,9 persen pada 2017.

Selain itu, tarif promo #rindukampunghalaman adalah salah satu wujud kesungguhan Lion Air dalam menjawab tingginya permintaan pasar penerbangan dan wisata sejalan tren baru di dunia traveling sejak beberapa tahun belakangan.

Lion Air berharap dengan diskon 50 persen, travelers memiliki kesempatan untuk mengunjungi kampung halaman atau berbagai kota semakin besar, yang menyuguhkan potensi bisnis serta destinasi instagramable sesuai tren perjalanan kekinian.

Sejalan menghadirkan tarif promo 50 persen #rindukampunghalaman, Lion Air menawarkan tren perjalanan udara simpel.

“Apabila travelers akan membawa bagasi saat bepergian maka bisa membeli bagasi. Sebaliknya, bila berangkat tanpa bagasi, maka tidak perlu membayar bagasi. Konsep ini memberikan nilai lebih ekonomis serta terjangkau yang disesuaikan kebutuhan,” tandas Danang.(chi/jpnn/R4)

Continue Reading

EKONOMI

Kemenhub Turunkan Tarif Batas Atas Penerbangan

Published

on

Ilustrasi penumpang di bandara (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kementerian Perhubungan melakukan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 tahun 2019, tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, menjadi Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Perhubungan tersebut ditandatangani pada Rabu, (15/5).

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti, revisi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat terutama menjelang pelaksanaan Angkutan Lebaran 2019.

Sedangkan di sisi lain juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha industri penerbangan.

“Akan dilakukan penurunan tarif batas atas (TBA) sebanyak 12 – 16 persen. Penurunan ini dipastikan tidak mengurangi faktor-faktor substansial seperti keselamatan, keamanan dan dan juga ketepatan waktu atau on time performance (OTP) penerbangan. Di sisi lain kami juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha maskapai penerbangan,” ujar Polana.

Menurut Polana, komponen biaya yang akan dilakukan efisiensi sehingga memberi kontribusi terhadap penurunan TBA tersebut berasal dari efektifitas operasional pesawat udara di bandara.

Selain itu juga dilakukan efisiensi pada jam operasi pesawat udara dengan cara meningkatkan OTP sehingga terjadi efisiensi penggunaan bahan bakar.

Seperti diketahui, penggunaan bahan bakar merupakan komponen utama dalam biaya operasional pesawat.

Terkait pemberlakukan tarif baru sesuai KM 106 tahun 2019 ini, badan usaha angkutan niaga (maskapai) berjadwal harus segera melakukan penyesuaian paling lambat dua hari sejak ditetapkannya keputusan menteri ini.

Pemberlakuan tarif baru akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan atau dilakukan sewaktu waktu jika terjadi perubahan yang mempengaruhi operasional penerbangan secara signifikan.

Polana memaparkan bahwa terkait penentuan tarif dasar penerbangan tidak hanya dipengaruhi oleh single factor tapi multi factor, di antaranya biaya operasional penerbangan, jasa kebandarudaraan (PSC), jasa pelayanan navigasi penerbangan, pajak pertambahan nilai (ppn), asuransi dan lain-lain.

“Beberapa komponen ini sangat dipengaruhi oleh kurs dollar terhadap rupiah. Jadi kami harapkan masyarakat dapat memahami bahwa harga tiket bersifat fluktuatif,” tandas Polana. (chi/jpnn/R4)

Continue Reading

EKONOMI

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Published

on

Foto: IST/net

Jayapura, Penatimor.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-   87/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019.

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS tanggal 31 Januari 2011, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa sejak tanggal 16 Juni 2016 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0%.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Yotefa agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (R2/Hms OJK)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!