Connect with us

UTAMA

Sambil Menangis, Hotman Paris Ungkap Bayaran Termahal dari Pria Sumba

Published

on

Hotman Paris

Jakarta, penatimor.com – Nama Hotman Paris Hutapea tentu tak asing lagi di dunia lawyer.

Selain sukses sebagai seorang pengacara, Hotman Paris juga sukses sebagai seorang pebisnis properti.

Kesuksesan Hotman Paris pun tidak dicapai dalam sekejap.

Di balik kesuksesannya sekarang Hotman Paris menyimpan sekelumit cerita tentang perjuangannya.

Hotman Paris Hutapea lahir di Laguboti, Sumatera Utara, Indonesia, pada 20 Oktober 1959 silam.

Selama menjabat sebagai pengacara, ia pernah dijuluki sebagai “Raja Pailit” dan pengacara selebritis Indonesia, serta pengacara 30 Miliar.

Mendapatkan julukan ‘Celebrity Lawyers’, ‘The Most Dangerous Lawyer’ oleh majalah SWA, dan ‘Bling-bling Lawyer’ oleh salah satu majalah di Australia.

Melansir Wikipedia, Hotman selalu bekerja keras untuk kesuksesannya, setiap hari dia selalu bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi sudah di kantor dan membuka kantor jam 6 pagi.

Hal ini dinyatakannya bukan karena menyiksa diri atau rakus terhadap uang, tetapi karena suka kepada pekerjaannya.

Hotman Paris Hutapea pernah berkarier sebagai anak buah di kantor pengacara.

Ia pun mesti bersabar untuk mencapai kesuksesan seperti saat ini.

Kerja keras pengacara langganan banyak artis ini memang patut diacungi jempol.

Kini ia memiliki sederet mobil mewah dan bisnis properti.

Sebagai pengacara kondang dan langganan pengusaha dan artis, Hotman menerima bayaran tak sedikit.

Soal bayaran ini, Hotman mengungkap bayaran yang menurutnya lebih mahal dari harga Lamborghini.

Bayaran yang termahal bagi Hotman itu adalah saat seorang bersujud di kakinya.

Hotman mengunggah foto momen tersebut di akun Instagramnya.

“Apa honor pengacara yang termahal yang pernah saya terima bahkan lebih mahal dari harga lamborghini? Inilah honorku paling mahal di dunia.

Lihat foto saat klienku Agus pemuda miskin dari Sumba bersujud memeluk kakiku mengucapkan terimakasih di depan sidang pengadilan Denpasar sesudah hakim membacakan vonis yang menvonis Agus bukan pelaku pembunuhan melainkan Ibu tiri Engeline. Sang Ibu tiri dihukum seumur hidup oleh hakim.

Hotman menghabiskan waktu 3 bulan di Bali untuk membela Agus, pemuda pembantu rumah tangga dari Sumba yang sangat miskin. Mudah-mudahan Hotman berumur panjang agar bisa menceritakan “legenda” ini ke cucu kelak nanti.

Jujur selama 35 tahun Hotman banyak membela orang “salah” menjadi “seolah benar “, dan menghasilkan banyak uang. Tapi semua uang itu disimpan di bank dan tidak pernah aku lihat setiap hari. Bahkan saat matipun nantinya Hotman tidak akan pamit sama uangnya.

Tapi, kenangan saat Agus pemuda miskin tanpa uang 5 perakpun bersujud di kaki Hotman, akan saya bawa ke liang kubur pada saat dipanggil YME kelak.

Satu hal yang saya tidak pernah lupa bahwa hidup ini singkat dan pada waktunya nanti tubuhku akan berakhir di lubang 2m tanah dan pasti saya tidak akan sempat pamit sama ratusan ruko dan lamborghiniku, dan juga tidak akan pamit sama musuh-musuh ku yang geram melihat kesuksesanku. Amin.

(Catatan: caption ini saya tulis sambil menangis karena Pengacara muda yang berdiri di sampingku dalam foto bernama “Haposan Sihombing SH”, telah meninggal dunia beberapa waktu lalu karena sakit saat mengujungi ibunya di kampung di daerah danau Toba. Kenapa Tuhan “memanggil” dia saat ibunya di kampung sedang bahagia dikunjungi anak darah dagingnya yang sukses sebagai advokat di Bali? Kenapa orang baik dipanggil duluan oleh YME?),” tulis Hotman di akun Instagramnya sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya. instagram.com/hotmanparisofficial

Postingan Hotman pun membuat netizen trenyuh.

angelanatalia63: Salut Pak Hotman. Saya merinding membacanya. GBU Pak Hotman

fariedalfarelly: Luarbiasa bg @hotmanparisofficial

mamusaja: Subhanallah..semoga menjadi contoh bagi semua penegak hukum di bumi indonesia ini..sukses untuk bang hotman dan sejahtera untuk seluruh keluarganya. (R4)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!