Connect with us

OPINI

Catatan WALHI NTT di Peringatan Hari Air Sedunia

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Pentimor.com – Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis tentang ketimpangan akses terhadap air di provinsi berbasis kepulauan itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (22/3/1019) menyebutkan, sumber daya air merupakan bagian penting dari kehidupan umat manusia. Sebab manusia tanpa air adalah kepunahan sehingga negara dalam hal ini berwenang untuk mengatur sebaik-baiknya untuk kesejatraan rakyat.

Hal ini pula untuk menghindari terjadinya ketimpangan akses terhadap air baik itu ketimpangan antar wilayah, antar sektor maupun antar generasi. Dengan kata lain pengolahan air harus berkeadilan antar generasi dan sektor serta merata antar wilayah.

Sebelumnya Indonesia perna dikejutkan dengan putusan MK No: 85/PUU-XI/2013 di mana putusan itu menghapus seluruh pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menghidupakan kembali UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Hal ini terjadi sebab UU No 7 Tahun 2004 melegalkan privatisasi dan komersialisasi.

Persoalan ini tentu berdampak kepada masyarakat yang akan menerima risiko kelangkaan air bersih akibat privatisasi dan komersialisasi. Ditambah lagi pengurusan izin di tingkat daerah hanya bersifat prosedural dan formal semata untuk menambah pendapatan (PAD). Situasi ini tentu akan melemahkan proses pengawasan di lapangan.

Saat ini NTT sedang sibuk melakukan pengembangan di sektor Pariwisata. Pengembangan pariwisata menghadirkan persoalan baru yang sampai saat ini belum dilihat sebagai suatu persoalan yang serius. Di Labuan Bajo contohnya, ancaman industri pariwisata terlihat sangat jelas. Sebab dengan mengembangakan pariwisata maka hotel-hotel berbintang dan jasa penginapan mulai dibangun untuk menampung arus wisatawan yang diproyeksikan mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2019.

Dampak dari pesatnya pembangunan hotel-hotel ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya air sehingga air menjadi komoditi yang akan diperebutkan. Instalasi Pengeolahan Air Wai Mese milik PDAM Waim Mbeliling dengan debit air 40 liter/detik, membagi 10 liter/detik ke 10 hotel mewah di Labuan Bajo sedangkan 18 liter/detik dibagi ke 5.000 pelanggan rumah tangga.

Bahkan dana APBN sebesar Rp 3 miliar untuk membangun instalasi air justru untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel dan jasa tinggal lainnya bukan untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketidakadilan ini tentu terjadi akibat hadirnya pariwisata di Labuan Bajo.

Jika Labuan Bajo disebut sebagai kota seribu jerigen maka Kota Kupang pantas disebut sebagai kota seribu tengki. Kebutuhan masyarakat akan air bersih benar-benar bergantung pada mobil-mobil tengki yang berporasi. Sumber daya air di Kota Kupang betul-betul dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan orientasi pada provit.

Selain mobil tengki ada juga  perusahaan air minum dalam kemasan yang menfaatkan sumber daya air yang berorientasi pada provit. Cerita ini sama hal dengan modus yang dilegalkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan oleh swasta dan berorientasi pada provit.

Jika ditelusuri lebih dalam, kedua kota ini sebenarnya tidak mengalami kekurangan air bersih. Persoalannya di tata kelolah yang bermasalah. Ketimpangan akibat privatisasi dan komersialisasi ini harus cepat diselesaikan secara bijak sehingga air tidak lagi air tidak lagi menjadi komoditi yang diperebutkan.

Peran pemerintah bukan saja sebatas urusan izin namun sampai pada tahap pengawasan, evaluasi dan sanksi sehingga kedepan tidak terjadi lagi ketimpangan akses terhadap sumber daya air.

(R2/WALHI NTT)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

PMII Kupang Soroti Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan di NTT 

Published

on

Hasnu Ibrahim (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi berbasis kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau dengan tiga buah pulau besar yakni Pulau Flores, Sumba dan Timor.

Dengan demikian menjadi suatu kebutuhan manakala memperhatikan serta memprioritaskan potensi kekayaan alam laut NTT demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini, dengan pengembangan sektor pariwisata atau ekowisata sebagai agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Keelokan pariwisata NTT terus tersingkap. Upaya  tersebut menjadi salah satu agenda konsentrasi kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang baru dilantik pada tanggal 5 September  2018 tahun lalu.

Gebrakan baru dalam menyongsong “NTT Bangkit dan NTT Sejahtera” tentunya dapat dilihat dari 5 platform visi/misi pemerintah yakni Pariwisata, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang, Hasnu Ibrahim menyebutkan, dari ke 5 program tersebut, salah satu agenda yang menarik bagi PMII Kupang yakni menakar pemahaman Pemprov NTT terkait konsep pariwisata dan ekowisata.

PMII Kupang menilai, antara konsep pariwisata dan ekowisata sering dicampur adukkan sehingga asas sustainabelity (keberlanjutan) jarang diperhatikan oleh semua kalangan terutama Pemprov selaku pemangku kebijakan.

“Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu Pariwisata dan bagaimana perbedaannya  dengan Ekowisata? Alangkah baiknya seluruh stakeholder harus memahami dulu perbedaan dari kedua pengertian tersebut,” ungkap Hasnu, Kamis (30/5/2019).

Hasnu menjelaskan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU 10/2019 tentang Kepariwisataan).

Sedangkan ekowisata, yakni kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/ usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

“Maka antara konsep pariwisata dan ekowisata sangat jelas perbedaannya. Sehingga publik NTT harus cerdas dalam melihat setiap kebijakan otonomi daerah Pemerintah Provinsi NTT,” jelasnya.

Dia menegaskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

“Sedangkan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU tersebut bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” tegasnya.

Dalam siklus kebijakan daerah, lanjutnya, otonomi daerah dan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk membuat peraturan daerah sebelum menjalankan dan melaksanakan program. Karena peraturan daerah (Perda) adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota masih dalam koridor UU No 32 Tahun 2004.

Pembangunan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata menyumbang devisa dari kunjungan wisatawan manca negara (Wisman) dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponennya.

Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek lingkungan, pariwisata Khususnya ekowisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.

Pengembangan sektor pariwisata dan penunjangnya memiliki makna penting dalam integrasi nasional. Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografi wilayah Nusantara, tetapi juga memandu lahirnya partisipasi, efisiensi dan kesejahteraan.

“Keberhasilan negara memberikan kesejahteraan bermakna hak dan kewajiban negara dan warga negara telah berjalan optimal. Warga yang sejahtera cenderung bersifat integratif dan hubungan warga negara dengan pemerintahan positif sehingga masing-masing ingin memelihara manfaat dan hubungan positif tersebut,” paparnya.

Berdasarkan The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009 (Word Economic Forum), daya saing pariwisata Indonesia tercatat pada peringkat ke-81 dari 133 Negara. Posisi diatas masih dibawah Malaysia (32 %), Singapura (10 %), dan Thailand (39 %), sedangkan Indonesia (31 %).

PMII mengapresiasi gagasan Dinas Pariwisata provinsi yang terus berusaha mengembangkan pariwisata NTT ke arah ekowisata. Seperti dituturkan Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Alexander Sena saat menjabat sebagai Kadis Pariwisata NTT berikut :

Pariwisata NTT dikembangkan dengan konsep ekowisata yaitu keberlanjutan bagi alam maupun masyarakat.

“Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budaya dan alam. Konsep ke depan untuk NTT adalah ecotourism (ekowisata),” tutur Alexander baru-baru ini di Jakarta, kepada Kompas Travel.

Alexander menuturkan, pariwisata yang berbasis masyarakat salah satu programnya adalah pengembangan desa wisata. Sejak tahun 2012, lanjutnya, pemerintah provinsi menganggarkan Rp 50 juta per desa untuk pengembangan desa wisata.

“Kami targetnya setiap tahun itu 50 desa. Program ini sejak 2012 sampai 2018,” katanya.

Desa yang disasar adalah desa yang memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang wisata atau berpotensi wisata. Pengembangan yang diberikan berupa misalnya pelatihan sadar wisata bagi masyarakat desa wisata serta pelatihan bagi pemilik homestay.

Alexander juga menjelaskan pentingnya pelestarian alam NTT sebagai daya tarik pariwisata. Potensi alam untuk wisata yang dimiliki NTT, jelas Alex, mulai dari Pulau Komodo, Kelimutu, banyaknya titik penyelaman yang tersebar di NTT seperti di Riung (Ngada), Pulau Kepa di Alor, sampai Teluk Maumere di Maumere.

“Ini merupakan aset pariwisata bahari, karena NTT adalah kepulauan, banyak pulau besar dan kecil tersebar,” tutur Alexander.

Tambahan lagi, lanjut Alexander, adalah potensi budaya. Di NTT banyak tradisi unik seperti penangkapan ikan paus di Lembata. Lalu suku-suku tradisional yang masih hidup sesuai tradisi nenek moyang seperti Wae Rebo di Manggarai. Ada pula tradisi Pasola di Sumba.

Hanya saja, Alexander mengakui untuk infrastruktur perlu banyak pengembangan. Seperti akses penerbangan masih berupa rute domestik yang terkonsentrasi di Labuan Bajo dan Kupang. Demikian juga hotel berbintang masih terkonsentrasi di Kupang dan Labuan Bajo.

Untuk akomodasi, Alexander menganggap pentingnya pengembangan homestay di NTT. “Hampir semua kabupaten punya hotel, tinggal kelasnya saja. Kebanyakan hotel melati,” tambah Alexander.

Menanggapi hal itu, Hasnu menyatakan, pada realisasinya, gagasan serta gebrakan tersebut diatas kini telah dilupakan. Sehingga bagi PMII, ada indikasi kuat terkait kasus dugaan korupsi khususunya di Dinas Pariwisata Provinsi NTT.

“Dalam melihat indikasi kasus korupsi ini sangat sederhana, walaupun PMII Kupang belum memiliki bukti yang sangat cukup dalam membongkar persoalan ini,” tegas Hasnu.

Karena itu, Hasnu mengatakan, program yang tidak sesuai dengan realitas fisik maka besar kemungkinan ada indikasi kasus korupsi di dalamnya, karena korupsi bukan saja dinilai merampok uang negara, tapi hasil keputusan kebijkan yang salah pada tempatnya adalah suatu bentuk korupsi pada ranah administrasi publik.

“Sebagaimana yang diketahui secara seksama, NTT tidak hanya mempunyai tiga danau unik dipuncak gunung Kelimutu yang akhirnya kadang kala berubah warna dan pulau Komodo sebagai wisata unggulan. Di lain Aspek provinsi ini juga masih mempunyai banyak pantai dan teluk yang bisa menjadi tujuan wisata bahari,” katanya.

PMII Kupang juga mendesak Bidang Destinasi dan Promosi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, agar menjadikan destinasi wisata bahari seperti teluk yang diunggulkan keindahannya yakni Taman Laut Teluk Maumere, Pink Beach di Manggarai Barat, Pantai Nihiwatu di Sumba, Alor Dive, Pantai Cepi Watu di Borong Manggarai Timur dan Pantai Nemberala di Rote Ndao agar diperhatikan secara serius dan menjadi agenda prioritas Pemprov.

Sudah saatnya, sektor pariwisata menjadi kekuatan ekonomi baru bagi NTT, sebab sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 5.203 juta jiwa itu sebesar Rp 2 triliun pada 2016.

“Artinya, sektor pariwisata sudah menjadi kekuatan ekonomi baru dengan indikator wisatawan asing ke NTT 80.000 orang, domestik 369.000 orang pada 2015 dan meningkat lebih dari 100.000 orang pada 2016 atau melebihi target pemerintah 10 persen atau naik 20 persen,” tandasnya.

Terkait arus kunjungan wisatawan ke NTT dan dampaknya bagi perekonomian serta daya beli masyakat sekitar destinasi pariwisata yang ada, diakui Menteri Pariwisata RI, Dr. Arief Yahya bahkan mengapresiasi Gubernur NTT dan jajarannya karena berhasil ‘menyulap’ Flobamorata menjadi destinasi wisata dunia.

Parameternya jelas, angka kunjungan wisatawan domestik dan internasional meningkat pesat sampai 100 persen di tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini membuat NTT semakin tersohor. Bahkan Menpar memperingatkan NTB karena bisa dilampaui NTT.

Kontribusi sektor ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan sektor atau bidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang hanya 12,67 persen.

Demikian pula terhadap sektor atau bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi Mobil dan sepeda motor yang hanya 11,07 persen dan sektor kontruksi menempati struktur paling buntut dengan kontribusi hanya 10,81 persen dalam struktur ekonomi NTT.

Dampaknya, kata dia, pada triwulan-II 2017 tercatat sebesar Rp22,25 triliun (Atas Dasar Harga Berlaku) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen (yoy).

Menurut Hasnu, berdasarkan hasil audiensi bersama Bank Indonesia (BI) dan PMII Kupang terkait “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT pada bulan Oktober 2018, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan-II 2017 mengalami peningkatan apabila dibandingkan triwulan-I 2017 yang sebesar 4,98 persen, meskipun sedikit melambat jika dibandingkan triwulan II-2016 yang tumbuh sebesar 5,35 persen (yoy).

“Hal ini katanya karena infrastruktur penunjang juga pariwisata telah semakin memadai, dengan perkembangan tersebut, maka akan memberikan manfaat dan kontribusi yang semakin besar khususnya bidang ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat NTT,” katanya.

Dia menyatakan, saat ini kontribusi sektor pariwisawa terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat NTT telah mencapai 20 persen, dan diharapkan kontribusi tersebut bisa terus meningkat dengan beragam pembenahan dan pengembangan yang dilakukan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata memberi perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata di NTT. Perhatian itu, dibuktikan pada kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi strategis nasional dari NTT.

“Kunjungan wisatawan domestik dan internasional ke NTT terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan konektivitas udara, darat, dan laut yang semakin lancar dari berbagai arah. Bandara El Tari di Kupang dan Bandara Komodo di Labuan Bajo kini disiapkan melayani penerbangan internasional melalui pola charter flight maupun regular flight,” katanya.

Karena itu, berbagai event skala lokal, nasional, regional dan internasional seperti Tour de Flores, Tour de Timor, sebagai bagian dari strategi menjadikan NTT mendunia.

“Terobosan baru, kita bekerja sama dengan Carnival Shipping Line, operator cruise terbesar dunia agar rutin mendatangkan kapal pesiar ke NTT. Selama ini home port kapal pesiar dunia di Singapura dan di Indonesia mereka hanya lewat saja, sehingga keuntungan ekonomisnya dinikmati Singapura,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut dia, katanya akan bangun home port cruise di Labuan Bajo dan call-call port di sejumlah kabupaten. Pemprov NTT juga jemput bola, membahas kerja sama investasi bangun infrastruktur pariwisata dengan Spanyol dan pelaku ekonominya. Kontennya dibahas di Kupang, lalu diajukan ke Bappenas untuk skema bantuan luar negeri.

“Gambaran diatas, tentu sangat bisa untuk menjawab NTT Bangkit dan NTT Sejahtera, melalui pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata,” ujarnya.

Tapi bagi PMII, pemikiran perihal integrasi usaha wisata dengan sektor pertanian atau pedesaan, dikenal dengan community-based tourism (CBT). Pada dasarnya, ada tiga komponen utama dalam pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni penjelajahan (adventure travel), wisata budaya (culture travel) dan ekowisata (ecotourism).

“Apabila dasar pikiran diatas yang dilakukan maka sudah jelas akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, khususnya terkait dengan perolehan pendapatan, kesempatan kerja, serta pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat, yang pada akhirnya akan menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Karena konsep CBT PMII menilai implementasi ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Karena budaya, lingkungan dan peninggalan sejarah adalah nyawa (Roh) dari kegiatan pariwisata Indonesia. Tanpa adanya budaya maka pariwisata akan terasa hambar dan kering,  dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

“Sehingga konsep CBT adalah hasil edukasi pemahaman ekowisata tidak kita temui dalam konsep pariwisata,” tambahnya.

PMII juga melihat, di tengah dinamika ekonomi dunia, ditandai krisis ekonomi dunia, globalisasi ekonomi yang belum tuntas, kenaikan harga minyak dunia, serta tarik menarik kepentingan ekonomi dunia maju dan dunia ketiga, telah berkembang suatu jenis jasa wisata yang memberikan jaminan bagi terciptanya kesejahteraan. Sektor usaha tersebut dikenal dengan ecotourism atau ekowisata.

“NTT memiliki potensi keindahan dan kekayaan dan kekayaan alam, khususunya apabila jasa ekowisata yang dikembangkan. Sebagai bentuk wisata yang sedang tren, ekowisata mempunyai kekhususan tersendiri yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan produk lokal dan menghargai budaya lokal,” sebutnya.

“PMII Kupang berharap, seluruh stakeholder khusunya Pemprov dan Dinas Pariwisata NTT agar memikirkan kelangsungan (sustainabelity) dari provinsi ini tidak hanya terkooptasi terhadap keuntungan berbasiskan profit oriented, tapi yang lebih penting dalam dunia wisata adalah asas konservasi serta keberlanjutan, agar generasi NTT tetap tersenyum melihat keindahan alam dari provinsi ini,” pungkasnya. (R2)

Continue Reading

OPINI

Catatan AHP Kenang Sosok Mendiang Bupati Ende Marsel Petu

Published

on

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (kiri) bersama mendiang Bupati Ende Marsel Petu (kanan)

Kupang, Penatimor.com – Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W. Petu atau yang akrab disapa Marsel Petu, telah berpulang menghadap Sang Khalik, Minggu (26/5/2019) dini hari, sekira pukul 02.17 WITA.

Kepergian bupati yang baru saja dilantik untuk kepemimpinan periode kedua itu, membawa duka mendalam bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya masyarakat Nusa Bunga, Kabupaten Ende.

Termasuk Andreas Hugo Pareira (AHP), Anggota DPR RI / Ketua DPP PDI Perjuangan mengungkapkan duka mendalam dalam catatannya:

Selamat Jalan “Bupati Pancasila, Bupati Rakyat Ende”

Kira-kira akhir Januari 2018, saya ditelepon Marsel Petu, Bupati Ende. Beliau menyampaikan akan ke Jakarta dan ingin bertemu untuk mengobrol beberapa hal. Saya langsung jawab: “Silakan ka’e, kapan tiba di Jakarta, kontak saya, sehingga kita bertemu”.

Pertemuan berlangsung dua minggu kemudian, pertengahan Februari 2018, di ruangan kerja saya di kantor DPP PDI Perjuangan, Jln Diponegoro 58.

Dalam obrolan yang panjang, Marsel Petu menyampaikan obsesinya untuk menjadikan Ende sebagai salah satu national heritage dan destinasi wisata ideologi Pancasila.

Mengingat di Ende lah Bung Karno pernah dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda, bertemu, bergaul, berdialog dengan masyarakat, berdiskusi dan berolah pikir dengan para misionaris Katolik yang bekerja di Ende. Sehingga Ende merupakan salah satu “stepping stone” lahirnya Pancasila. Di Ende lah Bung Karno mulai menggali dan menemukan ide Ke-bhinekaan untuk philosphi hidup berbangsa dan bernegara, sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila.

Marsel menjelaskan banyak hal yang menyangkut paket rencana untuk menjadikan Ende sebagai Kota Pancasila, termasuk rencana beliau untuk membangun patung lambang negara burung Garuda di atas puncak Gunung Meja.

Marsel juga menjelaskan tekadnya untuk melakukan upacara dan parade Pancasila secara besar-besaran di setiap tanggal 1 Juni, dan menjadikan itu sebagai agenda nasional yang dilaksanakan di Ende.

Saya menyimak pembicaraan Bupati Ende ini dengan kagum karena pengetahuan dan pemahaman dan upaya pengamalannya terhadap Pancasila, yang mungkin tidak banyak lagi dimiliki oleh banyak orang termasuk oleh pemimpin maupun pejabat-pejabat kita saat ini.

Di akhir diskusi kami, Marsel Petu sambil senyum menyampaikan ke saya: “Pak Andre, baju saya memang kuning, tapi darah saya merah”.

Marsel Petu juga menyampaikan ke saya, beliau ingin kembali maju untuk pencalonan bupati periode jabatan 2019-2024, dan secara khusus menyampaikan keinginan untuk didukung oleh PDI Perjuangan.

Tanpa ragu, saya jawab: “kita akan maju bersama, PG dan PDI Perjuangan akan menjadi pilar utama pendukung Marsel-Jafar”.

Kita semua tahu, Marsel-Jafar akhirnya maju lalu terpilih kembali dan baru awal April 2019 dilantik untuk mengemban jabatan bupati/wakil bupati periode 2019-24.

Keterpilihan Marsel-Jafar dengan kemenangan yang cukup telak membuktikan betapa rakyat mencintai bupatinya yang pekerja keras dan penuh dengan ide progresif.

Ende lima tahun dibawah kepemimpinan Marsel-Jafar telah menorehkan banyak prestasi-prestasi riil, sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik tingkat propinsi dan salah satu yang terbaik tingkat nasional.

Ende pun telah membuka diri dalam hal jalur transportasi niaga laut maupun udara, sehingga menjadi salah satu pintu gerbang utama transportasi manusia dan barang dari dan ke Flores. Sehingga kota Ende dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih sibuk baik siang maupun malam. Ende telah menjadi kota kecil yang hidup 24 jam.

Dalam beberapa acara kunjungan kemasyarakatan, saya sempat bersama dengan sang bupati Pancasila ini. Betapa dalam pidato-pidatonya, Marsel selalu muncul dengan narasi kerakyatan, ungkapan bahasa kultural merupakan retorika-retorika yang menyentuh dan memotivasi rakyat untuk kerja dan menjadi lebih maju.

Rakyat mencintai sang bupati Pancasila yang merakyat ini. Di massa kepemimpinan beliau yang meskipun singkat telah meletakan dasar-dasar pembangunan menuju Kabupaten Ende yang Sare Pawe.

Selamat jalan Ka’e Marsel, selamat jalan Bupati Pancasila yang merakyat.

Andreas Hugo Pareira
Anggota DPR RI / Ketua DPP PDI Perjuangan

(R2/PenaTimor)

Continue Reading

OPINI

Bupati Sikka, Antara Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat dan Pembangkangan DPRD

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

BUPATI dan Wakil Bupati Sikka Robi Idong dan Romanus Woga (ROMA), sudah 5 bulan berjalan memimpin Sikka untuk periode kepemimpinan 2018-2023.

Paket ROMA terpilih melalui jalur perseorangan atau independen, mengalahkan pasangan calon incumbent Joseph Ansar Rera-Rafael Raga dari koalisi PAN dan Demokrat dan paslon Alexander Longginus-Setphanus Say dari koalisi PDIP-Gerindra.

Kemenangan Robi Idong-Romanus Woga antara lain karena salah satu program unggulannya adalah pemenuhan hak-hak dasar warga Sikka yang pada pemerintahan sebelumnya diabaikan.

Padahal di dalam UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (termasuk UU Pemerintahan Daerah sebelumnya), urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut menurut ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, monoter dan fiskal nasional dan agama.

Lalu pertanyannya, dimanakah urusan-urusan pemenuhan hak-hak dasar yang menjadi domain otonomi daerah diatur.

Jawabannya adalah bahwa, hal ihwal kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diatur di dalam UUD 1945, kemudian diatur lebih lanjut di dalam pelbagai perundang-undangan organik seperti UU No. 20 Tahun 2003,Tentang Sistim Pendidikan Nasioal, UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Oleh karena itu persoalan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, bukanlah program mana suka (pilihan) Bupati Sikka, melainkan amanat UUD 1945 yang harus diimplementasikan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional bangsa yaitu kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian upaya menghalang-halangi langkah Bupati Sikka dalam memenuhi hak konstitusionalitas warga dengan alasan belum adanya Peraturan Menteri yang mengatur tentang norma, standar, prosedur dan kriteria tentang Bantuan Dana Adat Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, adalah tindakan yang inkonstitusional. Pemenuhan hak-hak dasar warga adalah masalah konstitusionalitas, maka “kevakuman” Peraturan Menteri yang dijadikan alasan DPRD Sikka untuk menolak Ranperda Bupati Sikka menjadi tidak relevan, karena “kevakuman” itu sudah diantisipasi dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga bupati selaku pemegang kekuasaan eksekutif daerah wajib mengeksekusinya melalui program-program yang disusun dalam Perda dan Perkada.

Program Dana Adat Pendidikan Dapat Dilanjutkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib itu kemudian dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar di sini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial (pasal 11 dan pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah).

Untuk mewujudkan urusan pemerintahan wajib, Bupati Sikka Robi Idong kemudian menyusun dan mengajukan Ranperda Tentang Bantuan Dana Adat Pendidikan kepada DPRD untuk dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan.

Namun yang terjadi, justru munculnya sikap bangkang yang tidak populis dari DPRD Sikka semata-mata karena perbedaan pemahaman akibat kurang membaca dan/atau hanya sepotong-sepotong membaca bunyi pasal dan ayat dari suatu UU, lantas merasa gagah dan tanpa malu-malu menuduh Bupati Sikka Robi Idong tidak paham UU dan menyembunyikan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

Pertanyaannya, benarkah Robi Idong menyembunyikan ayat (4) dari pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, jawabannya adalah “tidak benar” dan “tidak mungkin”, apalagi ini era digitalisasi sehingga tidak ada sesuatu hal apapun, oleh siapapun dan atas alasan apapun bisa menututup-nututupi.

Apalagi ketiadaan Peraturan Menteri terkait ketentuan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, hal itu tidak lagi menjadi halangan bagi Bupati Robi Idong mewujudkan programnya, karena ketentuan pasal 16 dan 17 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah telah memberinya wewenan untuk memenuhi kewajibannya soal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tanpa harus menunggu Peraturan Menteri seperti dimaksud pada pasal 76 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012.

Penolakan 7 Fraksi DPRD Sikka atas Ranperda Bantuan Dana Adat Pendidikan dengan alasan hanya karena Bupati tidak mencantumkan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi di dalam RANPERDA-nya, lantas Bupati Sikka dianggap tidak jujur, tidak mampu memahami regulasi secara utuh dan menyembunyikan ayat (4), hal ini merupakan tuduhan yang penuh kecongkakan, sehingga lupa bahwa mereka sesungguhnya sedang memamerkan ketidakpahamannya di ruang publik, demi mendapatkan kesan sebagai orang-orang jujur, cerdik pandai, yang memahami secara komprehensif materi sebuah UU.

Era Digitalisasi

Di era digitalisasi, menuduh Bupati Robi Idong menyembunyikan sebuah ayat dari sebuah pasal dari suatu UU, itu adalah pekerjaan sia-sia yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak gaul, sehingga tidak mengenal kemajuan teknologi dan informasi.

Tidak adanya pencantuman sebuah ayat dari sebuah pasal dari suatu UU dalam sebuah naskah seperti Ranperda, adalah sesuatu yang wajar karena namanya juga Rancangan Perda yang masih memerlukan penyelarasan dan penyempurnaan. Dengan demikian pernyataan bahwa Bupati Sikka menyembunyikan, tidak memahami regulasi dan sengaja tidak mencantumkan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, hal itu tidak benar.

Mengapa, karena Bupati Sikka tahu bahwa ketentuan pasal 76 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi dalam konteks perlunya norma, standar, prosedur dan kriteria dalam bentuk Peraturan Menteri itu sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena kevakuman itu sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Apalagi dalam konteks Ranperda, maka segala sesuatu yang masih bopeng, bisa dipoles dan diselaraskan sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus antara Eksekutif dan Legislatif beradu argumentasi, menguji daya kritis dan kemampuan menguasai regulasi terutama dinamika dan substansi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan Daerah, tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijkan daerah dimaksud. Selanjutnya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (baca ketentuan pasal 16 dan pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian, maka upaya keras Bupati Sikka untuk mengeksekusi salah satu kewajiban pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sikka sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah serta UU terkait lainnya, adalah dalam rangka melaksanakan konstitusionalitas wewenangnya selaku bupati dan memenuhi konstitusionalitas hak warganya, diawali dengan mengajukan Ranperda Tentang Bantuan Dana Adat Pendidikan, sebagai payung hukumnya untuk mengeksekusi amanat pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, jo. ketentuan pasal 16 dan 17 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. (*)

(Pertus Salestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!