Connect with us

OPINI

Catatan WALHI NTT di Peringatan Hari Air Sedunia

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Pentimor.com – Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis tentang ketimpangan akses terhadap air di provinsi berbasis kepulauan itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (22/3/1019) menyebutkan, sumber daya air merupakan bagian penting dari kehidupan umat manusia. Sebab manusia tanpa air adalah kepunahan sehingga negara dalam hal ini berwenang untuk mengatur sebaik-baiknya untuk kesejatraan rakyat.

Hal ini pula untuk menghindari terjadinya ketimpangan akses terhadap air baik itu ketimpangan antar wilayah, antar sektor maupun antar generasi. Dengan kata lain pengolahan air harus berkeadilan antar generasi dan sektor serta merata antar wilayah.

Sebelumnya Indonesia perna dikejutkan dengan putusan MK No: 85/PUU-XI/2013 di mana putusan itu menghapus seluruh pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menghidupakan kembali UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Hal ini terjadi sebab UU No 7 Tahun 2004 melegalkan privatisasi dan komersialisasi.

Persoalan ini tentu berdampak kepada masyarakat yang akan menerima risiko kelangkaan air bersih akibat privatisasi dan komersialisasi. Ditambah lagi pengurusan izin di tingkat daerah hanya bersifat prosedural dan formal semata untuk menambah pendapatan (PAD). Situasi ini tentu akan melemahkan proses pengawasan di lapangan.

Saat ini NTT sedang sibuk melakukan pengembangan di sektor Pariwisata. Pengembangan pariwisata menghadirkan persoalan baru yang sampai saat ini belum dilihat sebagai suatu persoalan yang serius. Di Labuan Bajo contohnya, ancaman industri pariwisata terlihat sangat jelas. Sebab dengan mengembangakan pariwisata maka hotel-hotel berbintang dan jasa penginapan mulai dibangun untuk menampung arus wisatawan yang diproyeksikan mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2019.

Dampak dari pesatnya pembangunan hotel-hotel ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya air sehingga air menjadi komoditi yang akan diperebutkan. Instalasi Pengeolahan Air Wai Mese milik PDAM Waim Mbeliling dengan debit air 40 liter/detik, membagi 10 liter/detik ke 10 hotel mewah di Labuan Bajo sedangkan 18 liter/detik dibagi ke 5.000 pelanggan rumah tangga.

Bahkan dana APBN sebesar Rp 3 miliar untuk membangun instalasi air justru untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel dan jasa tinggal lainnya bukan untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketidakadilan ini tentu terjadi akibat hadirnya pariwisata di Labuan Bajo.

Jika Labuan Bajo disebut sebagai kota seribu jerigen maka Kota Kupang pantas disebut sebagai kota seribu tengki. Kebutuhan masyarakat akan air bersih benar-benar bergantung pada mobil-mobil tengki yang berporasi. Sumber daya air di Kota Kupang betul-betul dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan orientasi pada provit.

Selain mobil tengki ada juga  perusahaan air minum dalam kemasan yang menfaatkan sumber daya air yang berorientasi pada provit. Cerita ini sama hal dengan modus yang dilegalkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan oleh swasta dan berorientasi pada provit.

Jika ditelusuri lebih dalam, kedua kota ini sebenarnya tidak mengalami kekurangan air bersih. Persoalannya di tata kelolah yang bermasalah. Ketimpangan akibat privatisasi dan komersialisasi ini harus cepat diselesaikan secara bijak sehingga air tidak lagi air tidak lagi menjadi komoditi yang diperebutkan.

Peran pemerintah bukan saja sebatas urusan izin namun sampai pada tahap pengawasan, evaluasi dan sanksi sehingga kedepan tidak terjadi lagi ketimpangan akses terhadap sumber daya air.

(R2/WALHI NTT)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Bupati Sikka, Antara Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat dan Pembangkangan DPRD

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

BUPATI dan Wakil Bupati Sikka Robi Idong dan Romanus Woga (ROMA), sudah 5 bulan berjalan memimpin Sikka untuk periode kepemimpinan 2018-2023.

Paket ROMA terpilih melalui jalur perseorangan atau independen, mengalahkan pasangan calon incumbent Joseph Ansar Rera-Rafael Raga dari koalisi PAN dan Demokrat dan paslon Alexander Longginus-Setphanus Say dari koalisi PDIP-Gerindra.

Kemenangan Robi Idong-Romanus Woga antara lain karena salah satu program unggulannya adalah pemenuhan hak-hak dasar warga Sikka yang pada pemerintahan sebelumnya diabaikan.

Padahal di dalam UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (termasuk UU Pemerintahan Daerah sebelumnya), urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut menurut ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, monoter dan fiskal nasional dan agama.

Lalu pertanyannya, dimanakah urusan-urusan pemenuhan hak-hak dasar yang menjadi domain otonomi daerah diatur.

Jawabannya adalah bahwa, hal ihwal kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diatur di dalam UUD 1945, kemudian diatur lebih lanjut di dalam pelbagai perundang-undangan organik seperti UU No. 20 Tahun 2003,Tentang Sistim Pendidikan Nasioal, UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Oleh karena itu persoalan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, bukanlah program mana suka (pilihan) Bupati Sikka, melainkan amanat UUD 1945 yang harus diimplementasikan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional bangsa yaitu kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian upaya menghalang-halangi langkah Bupati Sikka dalam memenuhi hak konstitusionalitas warga dengan alasan belum adanya Peraturan Menteri yang mengatur tentang norma, standar, prosedur dan kriteria tentang Bantuan Dana Adat Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, adalah tindakan yang inkonstitusional. Pemenuhan hak-hak dasar warga adalah masalah konstitusionalitas, maka “kevakuman” Peraturan Menteri yang dijadikan alasan DPRD Sikka untuk menolak Ranperda Bupati Sikka menjadi tidak relevan, karena “kevakuman” itu sudah diantisipasi dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga bupati selaku pemegang kekuasaan eksekutif daerah wajib mengeksekusinya melalui program-program yang disusun dalam Perda dan Perkada.

Program Dana Adat Pendidikan Dapat Dilanjutkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib itu kemudian dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar di sini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial (pasal 11 dan pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah).

Untuk mewujudkan urusan pemerintahan wajib, Bupati Sikka Robi Idong kemudian menyusun dan mengajukan Ranperda Tentang Bantuan Dana Adat Pendidikan kepada DPRD untuk dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan.

Namun yang terjadi, justru munculnya sikap bangkang yang tidak populis dari DPRD Sikka semata-mata karena perbedaan pemahaman akibat kurang membaca dan/atau hanya sepotong-sepotong membaca bunyi pasal dan ayat dari suatu UU, lantas merasa gagah dan tanpa malu-malu menuduh Bupati Sikka Robi Idong tidak paham UU dan menyembunyikan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

Pertanyaannya, benarkah Robi Idong menyembunyikan ayat (4) dari pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, jawabannya adalah “tidak benar” dan “tidak mungkin”, apalagi ini era digitalisasi sehingga tidak ada sesuatu hal apapun, oleh siapapun dan atas alasan apapun bisa menututup-nututupi.

Apalagi ketiadaan Peraturan Menteri terkait ketentuan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, hal itu tidak lagi menjadi halangan bagi Bupati Robi Idong mewujudkan programnya, karena ketentuan pasal 16 dan 17 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah telah memberinya wewenan untuk memenuhi kewajibannya soal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tanpa harus menunggu Peraturan Menteri seperti dimaksud pada pasal 76 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012.

Penolakan 7 Fraksi DPRD Sikka atas Ranperda Bantuan Dana Adat Pendidikan dengan alasan hanya karena Bupati tidak mencantumkan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi di dalam RANPERDA-nya, lantas Bupati Sikka dianggap tidak jujur, tidak mampu memahami regulasi secara utuh dan menyembunyikan ayat (4), hal ini merupakan tuduhan yang penuh kecongkakan, sehingga lupa bahwa mereka sesungguhnya sedang memamerkan ketidakpahamannya di ruang publik, demi mendapatkan kesan sebagai orang-orang jujur, cerdik pandai, yang memahami secara komprehensif materi sebuah UU.

Era Digitalisasi

Di era digitalisasi, menuduh Bupati Robi Idong menyembunyikan sebuah ayat dari sebuah pasal dari suatu UU, itu adalah pekerjaan sia-sia yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak gaul, sehingga tidak mengenal kemajuan teknologi dan informasi.

Tidak adanya pencantuman sebuah ayat dari sebuah pasal dari suatu UU dalam sebuah naskah seperti Ranperda, adalah sesuatu yang wajar karena namanya juga Rancangan Perda yang masih memerlukan penyelarasan dan penyempurnaan. Dengan demikian pernyataan bahwa Bupati Sikka menyembunyikan, tidak memahami regulasi dan sengaja tidak mencantumkan ayat (4) pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, hal itu tidak benar.

Mengapa, karena Bupati Sikka tahu bahwa ketentuan pasal 76 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi dalam konteks perlunya norma, standar, prosedur dan kriteria dalam bentuk Peraturan Menteri itu sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena kevakuman itu sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Apalagi dalam konteks Ranperda, maka segala sesuatu yang masih bopeng, bisa dipoles dan diselaraskan sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus antara Eksekutif dan Legislatif beradu argumentasi, menguji daya kritis dan kemampuan menguasai regulasi terutama dinamika dan substansi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan Daerah, tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijkan daerah dimaksud. Selanjutnya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (baca ketentuan pasal 16 dan pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian, maka upaya keras Bupati Sikka untuk mengeksekusi salah satu kewajiban pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sikka sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah serta UU terkait lainnya, adalah dalam rangka melaksanakan konstitusionalitas wewenangnya selaku bupati dan memenuhi konstitusionalitas hak warganya, diawali dengan mengajukan Ranperda Tentang Bantuan Dana Adat Pendidikan, sebagai payung hukumnya untuk mengeksekusi amanat pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, jo. ketentuan pasal 16 dan 17 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. (*)

(Pertus Salestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi)

Continue Reading

OPINI

Paus Fransiskus, Prabowo Subianto dan Orang Miskin Terpinggirkan

Published

on

Natalius Pigai

Oleh Natalius Pigai:

“Kepada Kota dan Dunia (Urbi et Orbi): “Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang Miskin dan Terpinggirkan, Paus Fransiskus. 25 Desember 2018”

Paus Fransiskus menggegerkan Pemimpin Dunia ketika baru naik takta sebagai Pemimpin Gereja Katolik di Vatikan menegaskan pentingnya intervensi Negara menyelamatkan kemiskinan dan kebodohan di seluruh dunia. “Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah”. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah “kita tidak boleh membunuh”. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil”. Paus juga mengembalikan nilai iman (fidelis), harapan (expectation) dan kasih (caritate) sebagaimana diucapkan kepada kota dan dunia (urbi et orbi) Balisika Santo Petrus pada Kotbah Natal 25 Desember 2018 “ Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan). Peran gereja sejatinya demi kepentingan umum (bonum commune), memihak kepada yang lemah (option for the poor) dan berbagi (subsidiaritas) dan solidaritas tanpa batas (solidarities) dan bahkan menjadi articulator kaum pencari keadilan (voice of voiceless)

Dua tahun kemudian pernyataan Paus Fransiskus tersebut disambut oleh Direktur IMF Christine Lagarde pada tanggal 25 Juni 2015, bahwa “sistem menetes ke bawah meningkatkan kesejahteraan pendapatan. Menciptakan ketidakadilan dihampir setiap Negara. Ketika yang kaya semakin kaya. Kekayaan tidak menetes ke ke bawah. Demkian pula Hillary Clinton tanggal 7 Juli 2015 bahwa “kita (bangsa Amerika) tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam.

Pendapat Paus Fransiskus, kontra dengan Pemerintah Joko Widodo (2014-2019) membawa Indonesia berpotensi sebagai Negara Gagal. Itulah sebabnya Prabowo Subianto membaca buku yang berjudul Negara Gagal. Membaca buku berjudul Why Nations Fail (Kenapa Negara Gagal) yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A Robinson cukup mengejutkan jika dianalisis terkait thesis Pemerinatahn Joko Widodo dalam membangun negara dan bangsa kurun waktu 2014-2019.

Para ahli ekonom pembangunan yang berada di lingkaran pemerintahan Jokowi kurang berfikir out of the box tentang arah pembangunan. Pemerintah harus membaca dan merumuskan ulang terkait rancang bangun pembangunan nasional yang berorientasi pada 2 problem utama yaitu, pengentasan kemiskinan (prosperity) dan distribusi keadilan (justice).

Para Punggawa Kuasa bangsa ini berhipotesa bahwa negara gagal karena adanya kesenjangan (gap) infrastruktur yang dimiliki antara negara kaya dan miskin. Ternyata salah! Meskipun investasi begitu banyak, negara dengan berambisi untuk metamorfosis aksesibilitas dan moda transportasi darat, laut dan udara, namun tetap saja tidak akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju bahkan negara bisa terancam gagal karena ketidakmampuan sumber daya teknologi, tenaga dan dana, akhirnya tersandera dalam perangkap utang.

Srilangka dan Pakistan akan jatuh sebagai negara gagal ditangan negara Tirai Besi. Sebagai contoh di Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Timur dan Barat. Sebelum reunifikasi tetap saja memiliki kesenjangan sebagai negara kaya dan negara miskin meskipun mempunyai instrastruktur yang hampir sama hebat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal.
Dalam buku Nagara Gagal, secara jelas menyatakan bahwa suatu negara gagal karena sumber daya ekonomi yang ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), sementara sumber politik dan kekuasaan menopang kelompok kecil oligarki tersebut.

Prabowo Subianto adalah seorang nasionalis dan patriot, telah lama berjuang agar Indonesia menjadi bangsa yang “tidak hanya mandiri tetapi berdaulat”. Bangsa yang tidak gampang jatuh dalam penetrasi kapital dan hegemoni dunia ekonomi kapitalisme. Prabowo tidak mau jika Negara menjadi komprador kapitalisme karena Kapitalisme mengajarkan setiap orang bertarung dan bertahan dalam ketidakberdayaan (survivel)dan orang miskin akan terancam, bangsa bumi putra tergerus dalam jurang kemiskinan. Negara mesti sebagai pelopor dan perintis untuk intervensi menyelamatkan rakyat bahkan Prabowo juga menginginkan adanya subjek pembangunan dilakukan melalui kemitraan abadi antara Negara dan rakyat. Tidak hanya public private partnership (PPP) tetapi public state partnership (PSP). Prabowo adalah antitesa Joko Widodo yang konon katanya Jokowinomic yang justru sumber daya ekonomi terpusat pada oligarki ekonomi, sumber daya ekonomi tergadai pada investasi asing, bahkan swasta sebagai aktor pembangunan nasional.

Dalam Buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto secara jelas dan tegas menginginkan pemerintah bertindak sebagai pelopor, bahkan proaktif untuk kemakmuran rakyat, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) dan mental dan moral (Atittute).

Cara pandang Prabowo Subianto yang mau menghadirkan pembangunan di tengah-tengah orang miskin, terpinggirkan dan di perdesaan ingin merubah pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang Prabowo mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota.

Prabowo menyadari bahwa di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan Mafia Barkley yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumiputera yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya, kaum bumiputera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (Knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain.

Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dan komitmen terhadap orang miskin yang disampaikan dalam debat ke 2 Pilpres tanggal 17 Pebruari 2019 mau membangun Indonesia dari basis kehidupan masyarakat desa, sebuah antitesa dari konsep efek tetesan ke bawah (trikle down effect) yang primadona di negara-negara selatan-selatan di dunia ketiga di 70-an sampai medio 90-an. Konsep pembangunan yang digandrungi para dosen ekonomi pembangunan di universitas ternama di dunia ketiga, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM) Yogya dan Universitas Indonesia (UI). Kecuali Profesor Doktor Mubyarto pencetus Inpres Desa Tertinggal (Iki Duit Tangkarko, dalam bahasa Jawa) adalah penentang konsep kapitalisme borjuasi dan liberalisme. Sayang, Mubyarto, pejuang ekonomi Pancasila berjuang sendirian dan dikucilkan bahkan tidak pernah diberi peran strategis di negeri ini. Lebih dari 50 tahun, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa diabaikan, jurusan ilmu pemerintahan desa, jurusan sosiatri pembangunan desa dipandang sebelah mata.

Sebenarnya Prabowo Subianto mau membangkitkan kembali praktik membangun Indonesia dari pinggiran yang sudah lama ditengelamkan termasuk oleh Joko Widodo. Di negara Tanzania baik di Sanzibar maupun juga Tanggayika Prof Julius Nyerere menerapkan konsep sosialisme ujama yang menghidupkan semangat kebangsaan dengan menggairahkan agrobisnis di perdesaan. Demikian pula penerapan konsep Felda di Malaysia, dimana roda pertumbuhan ekonomi dihidupkan oleh industri perkebunan dengan mobilisasi sumber daya manusia di wilayah-wilayah Felda.

Demikian pula konsep Semaul undong di Korea yang membangun kota dari pinggiran. Di paruh kedua 70-an dan awal 80-an negeri ini juga pernah belajar dari Tanzania khususnya konsep transmigrasi dan pembangunan desa . Jejak kaki Julius Nyerere 1981, terukir di SMA Negeri di Baturaja, Sumatera Selatan. Oleh Karena itu, membangun Indonesia dari desa sudah pernah dipraktekan dan hasilnya kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri melalui swasembada Pangan.

Pertanyaannya adalah apa program nyata dan hal baru dari konsepsi Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran? Bangsa Indonesia tertipu karena minimnya gagasan dan implementasi dalam pemerintah Jokowi 2014-2019.
Sebelum mempertanyakan program nyata, kita mesti bertanya, lagi intensi dasar munculnya butir membangun Indonesia dari pinggiran sebab konsep membangun Indonesia dari pinggiran telah ada sebelum pemerintahan Jokowi bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Program kolonisasi penduduk Grobogan dan Purwodadi ke Kedong Tataan, Kalianda, Lampung Selatan melalui politik etis Belanda atas perjuangan Dowes Dekker atau Suwardi Suryaninggrat, dkk 1912 yang kisahnya dilukiskan dengan baik oleh peneliti Perancis, Patric Levang berjudul Tanah Sabrang.

Setelah Indonesia merdeka 1945, program kolonisasi diubah sebutannya menjadi transmigrasi, ciri khas bangsa Indonesia bahkan program asli Indonesia karena istilah transmigrasi tidak ditemukan dalam kamus bahasa asing termasuk dalam ensiklopedia terlengkap dunia; Britanica maupun juga Americana. Lalu apa yang baru dalam program Prabowo? Tentu saja yang baru adalah langkah nyata, menuliskan butir cita-citanya lasim makin menua dilaksanakan di negeri ini.

Jaman Jokowi, mendengar dan membangun rakyat memang mengharu-biru kan perasaan bagi orang-orang pinggiran dan yang terpinggirkan. Namun memasuki 4,5 tahun masa pemerintahan Jokowi berbagai persoalan korupsi terkait insfrastruktur pedesaan, korupsi dana desa oleh pelaksana di desa, kabupaten dan juga Kementerian Desa makin meyakinkan kita bahwa Nawacita hanya adagium simbolik, cita- cita tidak substansial bahkan utopia perubahan.

Prabowo sudah paham bahwa penduduk pedesaan adalah orang-orang yang lahir, tumbuh dan berkembang di daerah terpencil, terisolasi, jauh dari hiruk pikuk modernisasi, bahkan desa diasosiasikan sebagai ujung dari pembangunan. Kemiskinan dan kebodohan yang menumpuk di perdesaan seringkali dikapitalisasi para penguasa dan politisi untuk kepentingan, setelah berkuasa ditinggalkan begitu saja.

Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup, baik anggaran, personel dan fasilitas hanya butuh pemimpin empati, tulus, konsisten membangun desa. Anggaran desa saat ini cukup besar, bahkan paling besar dalam sejarah Republik Indonesia. Selain anggaran pembangunan desa di kementerian desa sebesar Rp 170 triliun, juga terdapat di berbagai satker seperti; PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, kementerian Dalam Negeri. Kita harus memiliki kemauan untuk merubah (unwilling to change), kita harus mau melakukan revolusi dalam berfikir (revolusio normain), dan juga mau menjadi orang gila dalam membangun di negeri ini.

(Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2004, Aktivis Kemanusiaan)

Continue Reading

OPINI

Pertarungan II Jokowi vs Prabowo, Siapa Menang?

Published

on

Ilustrasi Jokowi vs Prabowo (NET)

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)

SEMUA lembaga survei ternama seperti Poltracking, Populi Centre, Indikator Politik, Cyrus Network, Charta Politika, Indo Barometer, Alvara, LSI Denny JA, Y Publica dalam survei terbarunya telah menempatkan Jokowi-MA sebagai pemenang jika Pilpres dilakukan di waktu dekat ini, masalahnya pelaksanaan Pilpres masih kurang beberapa bulan lagi, yakni April 2019, hingga banyak orang harap-harap cemas bahkan ragu apa benar Jokowi-MA akan menang. Sebuah kekhawatiran yang tidak berlebihan, mengingat semakin gencarnya kubu Prabowo melakukan serangan politik secara total pada kubu Jokowi.

Untuk menjawab keraguan ini terpaksa saya harus berusaha berpikir keras, agar saya dapat memberikan analisa yang lebih obyektif, rasional, tajam dan akurat mengenai siapa yang menang atau yang kalah dari kedua kontestan Capres tsb.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN JOKOWI-MA:

Jokowi merupakan petahana yang sudah pernah menang melawan Prabowo di Pilpres 2014. Prabowo mengakar di Gerindra dan Hatta Rajassa saat itu mengakar di PAN. Keduanya saat itu didukung penuh oleh partai lainnya yang besar dan menengah serta berpengaruh, yakni Partai Golkar, PPP dan PKS, serta partai gurem PBB. Namun sekali lagi Jokowi meski dikeroyok oleh banyak partai besar saat itu tetap menang. Hanya saja sejak adanya Pilkada DKI tahun 2016 yang paling rusuh sepanjang sejarah, Jokowi terus menerus diserang dengan berbagai fitnah yang lambat laun menggerus elektabilitas Jokowi, mengingat masih tumpulnya sebagian daya kritis masyarakat terhadap info-info hoax yang diulang terus menerus tanpa henti. Kelemahan dari kubu Jokowi adalah ketidak seriusannya untuk mengubah strategi dari menahan serangan menjadi berbalik menyerang, meskipun Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-MA sudah mengeluarkan statement politik untuk mengubah strategi itu, namun dalam pelaksanaannya tidak begitu terlihat perubahannya.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PRABOWO-SANDI

Prabowo harus diakui sangat cerdik dalam merangkul dan memanfaatkan kekuatan Islam fundamentalis. Mereka itu sebenarnya sangat kecil tetapi sangat militan dan terbiasa bergerak tanpa ada perintah, serta tak henti-hentinya terus bergerak melebarkan sayap dukungan. Saya sendiri pernah mengalami hidup sebagai pribadi yang seperti itu, meski saya dari dulu sangat anti untuk mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan saya. Karenanya saya sangat tidak heran mengapa mereka bisa bergerak seperti tidak ada letihnya. Keletihan itu akan muncul disaat kesadaran perlahan-lahan mulai tumbuh dalam jiwa mereka, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, barulah mereka akan berhenti dengan sendirinya.

Pasukan penyebar hoax yang diinisiasi oleh pentolan-pentolan kubu Prabowo-Sandi ini memang tidak bisa diremehkan, akan tetapi berkat kesabaran dan keuletan dari seorang Jokowi, lautan massa buta yang berhasil kubu Prabowo ciptakan, pada akhirnya mampu dibelah secara perlahan-lahan oleh Jokowi. Ya, Jokowi bagaikan Musa yang membelah lautan dan kemudian Jokowi berjalan dengan tenang ke tengah lautan massa dengan selamat. Kalian telah melihat kejadian itu di momentum aksi 212 bukan? Dan para pemimpin pasukan itu satu persatu sekarang mulai beralih mendukung Jokowi bersama partai politiknya.

Golkar, PPP yang asli, PBB sekarang sudah berada di kubu Jokowi-MA. Di sisi lain pemimpin-pemimpin pasukan Prabowo sudah kabur dan sebagian besar masuk penjara karena perbuatan kriminal seperti korupsi, menyebarkan hoax dan melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan. Panglima TNI dan KAPOLRI juga sangat setia pada Jokowi, tidak seperti Panglima TNI sebelumnya yang menyimpan agenda rahasianya sendiri setelah linglung dipuja-puji kubu Prabowo sebagai Sang Jenderal pembela Islam. PAN terbelah dan para pendirinya mengecam Amin Rais dukun politiknya Prabowo. SBY Baper, mulai memberikan dukungan totalnya pada Prabowo namun kader-kadernya di daerah malah memberikan dukungannya ke Jokowi-MA. Semua ini merupakan tanda paling kuat, bahwa Jokowi-MA benar-benar akan memenangkan pertarungan politik dalam PILPRES 2019.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya, mampukah kubu Jokowi memanfaatkan situasi politik ini dengan sangat baik, yakni berjuang untuk memenangkan Jokowi-MA secara total? Islam Moderat jelas dukung Jokowi- MA, kelompok Nasionalis sejati jelas dukung Jokowi-MA, penganut agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu sejati jelas dukung Jokowi-MA, kenapa kita masih ragu untuk menghadapi kaum oportunis yang bersekutu dengan kaum fundamentalis? Mereka hanya menguasai speaker hingga suaranya terdengar keras dan gaduh dimana-mana, tetapi kita yang berdiri di atas nalar yang sehat dan niat yang tulus untuk membentengi bangsa dan negara dari infiltrasi kaum oportunis dan barisan Satpam Surga, dengan izin Tuhan kita pasti menang asal kita maksimalkan kita punya tekad dan merealisasikan perjuangan ! Semoga…(SHE).

Jakarta, 2 Januari 2019.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, pemerhati politik dan penulis yang menjadi Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI.

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!