Connect with us

HUKRIM

Kepala Kantor Agama Kabupaten Kupang Dipolisikan

Published

on

Ferdinandus Himan diapit Thomas Yansen Jeharum dan ayah korban menunjukan surat terima laporan di SPKT Polda NTT, Kamis (14/3).

Kupang, penatimor.com –  Seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kupang, Thomas Yansen Jeharum, nekat mempolisikan atasannya karena diberhentikan sepihak.

Kuasa hukum Thomas, Ferdinandus Himan, SH., mengaku telah melaporkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Saturlino Correia ke Polda NTT, Kamis (14/3).

Laporan polisi kasus ini tertuang dalam surat terima laporan/pengaduan Nomor: STTL/B/89/III/2019/SPKT.

Dikatakan, Saturlino dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan karena telah memberhentikan PTT tanpa alasan jelas.

“Tindakan kepala kantor agama itu, melanggar Pasal 421 KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun penjara,” ujar Himan kepada wartawan, Jumat (15/3).

Advokat muda di Kupang itu menjelaskan, pemberhentikan sepihak itu berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang tentang adanya dugaan kasus amoral yang dilakukan kliennya.

“Klien saya diadukan karena dituduh tidak bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya,” katanya.

Merespon pengaduan itu kata Himan, Kepala Kantor Agama Kabupaten Kupang Saturlino Correia langsung mengeluarkan surat skorsing tertanggal 25 Januari 2019.

Dalam surat itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang menyatakan, Thomas Yansen Jeharum, pegawai tidak tetap pada Seksi Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang diskorsing selama satu bulan terhitung mulai surat itu dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan moral.

“Klien saya bekerja sebagai PTT sejak 2016 dan pada Januari 2019, ia dilaporkan terkait moral. Sebagai karyawan, klien saya mengikuti saja sesuai isi surat skorsing,” jelas Himan.

Ia mengatakan, menanggapi surat skorsing, pihak keluarga melakukan pendekatan secara kekeluargaan.
Thomas Jeharum bersama keluarganya menemui keluarga perempuan yang saat itu diketahui sedang mengandung.

Keluarga Thomas pun siap bertanggung jawab dan siap menikahkan keduanya. Bahkan, keluarga mengurus semuanya hingga proses persalinan.

Atas kesepakatan bersama, mereka akhirnya membuat surat akta perdamaian yang ditandatangani kedua keluarga.

“Surat damai itu ditandatangani orangtua klien saya dan orangtua dari gadis itu. Akta perdamaian itu sah, karena ditandatangani juga beberapa saksi di atas materai,” katanya.

Ironisnya, setelah ada akta perdamaian antara kedua belah pihak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang tak kunjung mencabut status skorsing kepada korban.

Setelah ditelusuri, kuat dugaan posisi korban telah diganti oleh orang lain tanpa melalui tes untuk menjadi pegawai PTT.

“Dasar ini yang membuat kami melaporkan tindakan penyalagunaan kekuasaan yang dilakukan kepala kantor ke Polda NTT,” tandas Himan.

Ia menambahkan, selain secara pidana, pihaknya juga berencana mengadukan persoalan itu ke Disnakertrans.

“Saya harap aparat Polda NTT segera menindaklanjuti laporan kami agar klien saya bisa mendapat keadilan,” pungkasnya. (R3)

HUKRIM

Setelah 6 Tahun, Polresta Kupang Akhirnya Ungkap Kematian Linda Brand, Suaminya Tersangka

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Setelah berproses hukum sejak tahun 2013, penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kupang Kota akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kematian Linda Brand.

Mengejutkan memang, karena tersangka nya adalah Eric Mella yang tak lain adalah suami korban sendiri.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Kupang Kota menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan penyidik pada pekan lalu.

Tersangka juga sesuai rencana telah dipanggil oleh penyidik Subnit 1 Unit Pidum untuk diperiksa pada hari ini, Sabtu (23/3).

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan, belum lama ini, membenarkan.

“Ya, kita sudah tetapkan suami korban sebagai tersangka,” singkat Kasat Bobby.

Sekadar tahu, kasus ini sudah sangat lama mangkrak di Polres Kupang Kota.

Sebelumnya, pihak keluarga korban, untuk kedua kalinya meminta penyidik Polda NTT untuk melakukan outopsi terhadap jenazah korban.

Outopsi kedua kali dilakukan di lokasi makam korban, TPU Liliba pada Jumat, 20 September 2013.

Outopsi dilakukan setelah dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda NTT, terdapat berbagai kejanggalan yang tidak terungkap dalam proses hukum kasus yang menimpa korban.

Ricky Brand, selaku kuasa hukum keluarga korban, kepada wartawan saat itu mengaku, outopsi ulang janazah korban terpaksa dilakukan, mengingat hasil autopsi sebelumnya tidak mampu mengungkap kejanggalan yang ada pada tubuh korban.

Dia juga menilai, dokter polisi dari Mabes Polri, dr. Theresia Lindawati yang sebelumnya melakukan outopsi, tidak teliti sehingga bekas benturan pada leher korban tidak terungkap.

“Kami hanya ingin tahu penyebab kematian adik kami dengan berbagai kejanggalan yang sudah kami ajukan kepada polisi,” sebut Ricky.

Menurutnya, saat gelar perkara di Mapolda NTT, Senin (26/8/2013), terindikasi kuat korban meninggal akibat mengalami tindak kekerasan.

Hal ini, diperkuat dengan pengakuan dokter yang melakukan visum terhadap jenazah korban, dimana mendapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dokter Irmantoyo menyatakan pada tubuh adik kami terdapat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, kami meminta agar kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polres Kupang Kota diambil alih oleh Polda NTT, sekaligus melakukan autopsi ulang dengan mendatangkan dokter forensik dari Bali,” ujar Ricky.

Sekadar tahu, korban yang tinggal di Jalan Hati Mulia Nomor 10, Kelurahan Oebobo, ditemukan tewas oleh suaminya, Eric Mella dalam kamar mandi rumahnya, sekitar pukul 12.30 Wita, Jumat (26/4/2013).

Kasus ini pun dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota oleh saudara korban, John Brand (42), warga Jalan R Suprapto No. 19 RT 07/RW 03 Kelurahan Oebobo, Minggu (28/4/2013) sekitar pukul 22.30 Wita dengan dugaan korban meninggal tidak wajar.

Dalam penyelidikan polisi, akhirnya jenazah korban diautopsi Jumat (14/6/2013) lalu atas permintaan keluarga, dan hasilnya terungkap banyak kejanggalan yang perlu diusut tuntas. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polisi Kembangkan Penyelidikan Kasus Dana BOS SMKN 5 Kupang

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Kupang Kota terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 5 Kupang.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, dalam pengembangan penyelidikan perkara dimaksud, tim penyelidik yang dipercayakan menangani perkara dimaksud, kembali memeriksa sejumlah saksi tambahan.

Sebelumnya kata Bobby, telah diperiksa lima orang saksi, masing-masing berinisial NN, AL, JA, SS, dan AM.

Pemeriksaan saksi berlangsung tertutup dari pukul 09.00-11.00, atau selama 2 jam.

Para saksi yang diperiksa ini berkapasitas sebagai tim pemeriksa dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi masih sebatas materi tentang pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 5 Kupang.

Sebelumnya, penyelidik juga telah memeriksa dua orang saksi yang ada pengelola dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang, yaitu Ketua Panitia Pengelola Dana BOS SMK Negeri 5 Kupang Adrianus Banoet dan Bendahara BOS merangkap Bendahara Komite Semar Raja Kota.

Menurut Kasat Reskrim, penyelidikan terus dilakukan dengan memeriksa para pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti.

“Kami juga terus melidik alur penggunaan dana BOS pada sekolah tersebut dengan melakukan pulbaket,” kata Bobby.

Perwira dengan pangkat dua balok di pundak itu, melanjutkan, selain melakukan pulbaket penggunaan dana BOS, penyelidik Unit Tipidkor Satreskrim juga fokus melidik penggunaan dana hibah langsung yang telah diterima oleh SMK Negeri 5 Kota Kupang.

“Para saksi yang sudah diperiksa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana BOS,” kata Bobby.

“Kami akan jadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi jika dibutuhkan keterangan tambahan,” lanjut dia.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sikka ini, menambahkan, pihaknya belum dapat menentukan besaran kerugian dalam perkara dimaksud.

Namun, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, Unit Tipidkor langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Bobby, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMKN 5 Kupang.

“Atas dasar informasi masyarakat tersebut, kami melakukan telaah, pulbaket dan penyelidikan, sesuai dengan tahapan dan prosedur serta tahapan proses penyelidikan,” sebut Bobby. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polda NTT Limpah ke Kejati Berkas Korupsi Dana Bos SDI Liliba

Published

on

Tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT saat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi dana BOS SDI Liliba di kantor Kejati NTT, Jumat (22/3).

Kupang, penatimor.com – Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT melimpahkan kembali ke Kejati NTT berkas perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SD Inpres Liliba di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Pelimpahan dilakukan penyidik, Jumat (22/3), setelah melengkapi petunjuk jaksa peneliti Kejati NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan, dengan pelimpahan ini, penyidik tinggal menunggu hasil penelitian jaksa, apakah masih harus dilengkapi atau sudah lengkap dan ditetapkan P-21.

“Penyidik tunggu penetapan jaksa apakah P-21 atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi,” kata Jules.

Ditanya mengenai adanya potensi tersangka baru dalam pokok perkara dimaksud, Jules sampaikan penyidik masih fokus merampungkan berkas perkara kedua tersangka yang ada.

“Nanti kita lihat, sementara masih fokus pada dua tersangka,” ujar mantan Kabid Propam Polda NTT itu.

Tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT juga telah mengajukan perpanjangan masa penahanan untuk kedua tersangka, masing-masing Rosina Monoh selaku Kepala SDI Liliba dan Yener P. Noty sebagai Bendahara SDI Liliba.

Sekadar tahu, dalam pemeriksaan kedua tersangka ditemukan banyak kwitansi pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga dan volume barang serta pembelanjaan fiktif.

Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 149.622.181.

Tim penyidik juga menyita barang bukti dari kedua tersangka berupa 1 buah dokumem rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) tahun 2017, 1 buah RKAS tahun 2018, 1 buah box dokumen pengelolaan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba triwulan I, II, III dan IV tahun 2017, 1 buah box dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba triwulan I dan II tahun 2018 dan uang sebesar Rp 50 juta dari tangan kepala sekolah.

Polisi telah memeriksa 21 saksi dan meminta audit kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Provinsi NTT.

Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Desember 2018 lalu.

Penyidik baru menetapkan dua orang tersangka, dan belum ada indikasi penambahan tersangka.

Selain itu, penyidik juga terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan jika ada informasi lain dari masyarakat, maka akan ditindak lanjuti. Namun sejauh ini belum ada indikasi penambahan tersangka.

Penyidik juga sudah melakukan penahanan kedua tersangka setelah ditetapkan menjadi tersangka. Kedua tersangka sementara ditahan di ruang tahanan Polres Kupang Kota sambil menunggu proses pemberkasan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana jo Pasal 55 ayat Ke-1e KUHP.

Kedua tersangka juga terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!