Connect with us

HUKRIM

Kepala Kantor Agama Kabupaten Kupang Dipolisikan

Published

on

Ferdinandus Himan diapit Thomas Yansen Jeharum dan ayah korban menunjukan surat terima laporan di SPKT Polda NTT, Kamis (14/3).

Kupang, penatimor.com –  Seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kupang, Thomas Yansen Jeharum, nekat mempolisikan atasannya karena diberhentikan sepihak.

Kuasa hukum Thomas, Ferdinandus Himan, SH., mengaku telah melaporkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Saturlino Correia ke Polda NTT, Kamis (14/3).

Laporan polisi kasus ini tertuang dalam surat terima laporan/pengaduan Nomor: STTL/B/89/III/2019/SPKT.

Dikatakan, Saturlino dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan karena telah memberhentikan PTT tanpa alasan jelas.

“Tindakan kepala kantor agama itu, melanggar Pasal 421 KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun penjara,” ujar Himan kepada wartawan, Jumat (15/3).

Advokat muda di Kupang itu menjelaskan, pemberhentikan sepihak itu berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang tentang adanya dugaan kasus amoral yang dilakukan kliennya.

“Klien saya diadukan karena dituduh tidak bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya,” katanya.

Merespon pengaduan itu kata Himan, Kepala Kantor Agama Kabupaten Kupang Saturlino Correia langsung mengeluarkan surat skorsing tertanggal 25 Januari 2019.

Dalam surat itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang menyatakan, Thomas Yansen Jeharum, pegawai tidak tetap pada Seksi Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang diskorsing selama satu bulan terhitung mulai surat itu dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan moral.

“Klien saya bekerja sebagai PTT sejak 2016 dan pada Januari 2019, ia dilaporkan terkait moral. Sebagai karyawan, klien saya mengikuti saja sesuai isi surat skorsing,” jelas Himan.

Ia mengatakan, menanggapi surat skorsing, pihak keluarga melakukan pendekatan secara kekeluargaan.
Thomas Jeharum bersama keluarganya menemui keluarga perempuan yang saat itu diketahui sedang mengandung.

Keluarga Thomas pun siap bertanggung jawab dan siap menikahkan keduanya. Bahkan, keluarga mengurus semuanya hingga proses persalinan.

Atas kesepakatan bersama, mereka akhirnya membuat surat akta perdamaian yang ditandatangani kedua keluarga.

“Surat damai itu ditandatangani orangtua klien saya dan orangtua dari gadis itu. Akta perdamaian itu sah, karena ditandatangani juga beberapa saksi di atas materai,” katanya.

Ironisnya, setelah ada akta perdamaian antara kedua belah pihak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang tak kunjung mencabut status skorsing kepada korban.

Setelah ditelusuri, kuat dugaan posisi korban telah diganti oleh orang lain tanpa melalui tes untuk menjadi pegawai PTT.

“Dasar ini yang membuat kami melaporkan tindakan penyalagunaan kekuasaan yang dilakukan kepala kantor ke Polda NTT,” tandas Himan.

Ia menambahkan, selain secara pidana, pihaknya juga berencana mengadukan persoalan itu ke Disnakertrans.

“Saya harap aparat Polda NTT segera menindaklanjuti laporan kami agar klien saya bisa mendapat keadilan,” pungkasnya. (R3)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pakai Bahan Peledak, Nelayan Sikka Ditangkap Polisi, Berkas Dilimpah ke Jaksa

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Polairud Polda NTT mengamankan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Nangaraso, Kabupaten Sikka.

Pelaku ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019, sekira pukul 15.00.

Demikian disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera yang didampingi AKP Andi M. Rahmat SIK.,selaku Kasie Sidik Subdit Gakkum, dalam jumpa pers di Aula Mako Ditpolairud NTT, Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa (21/5).

Dijelaskan, tim gabungan kru Kapal Polisi (KP) XXII 3007 Dit Polairud Polda NTT mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak di Perairan Nangaraso.

Pelaku berinisial KK itu adalah nelayan di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Tersangka sudah diamankan ke Pos Polair Mobile Sikka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/V/2019/Ditpolairud tanggal 2 Mei 2019.

“Tersangka KK melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak karena biaya lebih murah untuk membuat bom ikan dan hasil tangkapan sangat banyak dan mendapat keuntungan pribadi,” jelas Wadir Polairud.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit perahu ketinting, 87 ekor ikan campuran jenis, 1 buah dayung, 1 buah masker selam, 1 korek api, 1 bungkus rokok, 1 serokan ikan dan keranjang anyaman.

Tersangka melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Perkara tindak pidana dengan tersangka KK masih dalam proses penyidikan dan telah dilaksanakan pelimpahan tahap pertama berkas perkar kepada JPU Kejati NTT pada tanggal 20 Mei 2019. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Nelayan Semau Terancam 6 Tahun Penjara, Berkas P-21

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (handak) masih marak terjadi di wilayah perairan NTT.

Direktorat Polairud Polda NTT belum lama ini berhasil menangkap pelakunya yang adalah nelayan asal Pulau Semau.

Kasus ini disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Dnyana yang didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat (30/4), sekira pukul 11.15.

Pelaku ditangkap tim gabungan kru kapal polisi XXII dan Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT.

“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan memakai bahan peledak yang dilakukan di Perairan Batu Hopong, Desa Huilelot, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang,” kata Wadir Polairud.

Merespon laporan masyarakat tersebut, lanjut dia, Tim Pol Airud pada pukul 11.30, berhasil mengamankan tersangka YKB dari Desa Huilelot.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sampan, 1 buah dayung, dan 20 ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak.

Tersangka YKB saat diperiksa mengaku melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena biayanya lebih murah dan hasil tangkapan lebih banyak sehingga sangat menguntungkan.

“Tersangka YKB sudah kami tahan, dan berkas perkara sudah kami kirim ke Kejaksaan dan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati NTT. Kami akan serahkan tersangka dan barang bukti pada Kamis, 23 Mei 2019,” kata Wadir Polairud.

Tersangka dijerat dengan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UUD Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UUD 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Lidik Monumen Pancasila, Kejati NTT Periksa Mantan Kadis Perumahan Rakyat

Published

on

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTT.

Kupang, penatimor.com – Pemeriksaan saksi makin intensif dilakukan pihak Kejati NTT dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila yang mangkrak.

Proyek ini dikerjakan PT Erom dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Narada Karya.

Saksi yang diperiksa adalah kontraktor pelaksana, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dona Tho, bendahara dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/5), mengatakan, penyelidikan perkara ini berdasarkan indikasi awal terjadinya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai progres fisik.

“Dari informasi awal itu kami melakukan penyelidikan. Nanti akan kami gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah bisa dinaikan ke penyidikan atau dihentikan,” kata Abdul.

Pembangunan monumen Pancasila dengan konstruksi setinggi 50 meter itu terhenti lantaran ketiadaan alat crane untuk mengangkat material yang sudah tersedia semuanya di lokasi proyek.

Rekanan pelaksana membutuhkan crane dengan kapasitas 6 ton, sementara yang tersedia saat ini hanya 3 ton.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa TP4D Kejati NTT memberikan petunjuk ke PPK agar proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai Keppres, dengan ketentuan kontraktor pelaksana tetap membayar denda maksimal.

Namun informasi ini langsung dibantah Asisten Intelijen Kejati NTT Bambang Setyadi yang menegaskan TP4D sudah tidak lagi memberikan pendampingan hukum terhadap proyek dimaksud.

“TP4D sudah tidak ada hubungan lagi dengan proyek monumen Pancasila maupun NTT Fair. Kalau mau dilanjutkan, saya pikir tidak bisa, karena semua tahapan dan mekanisme sudah dipakai kontraktornya, namun proyek itu tetap saja tidak selesai,” jelas Bambang.

Proyek yang berlokasi di ujung Jalur 40 ini bernomor kontrak PRKP-NTT/643/483/Bid.CK/U/2018 dengan tanggal kontrak 9 Mei 2018.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 28. 243. 481.000, monumen ini semestinya selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2018 atau terhitung 220 hari sejak tanggal kontrak, 8 Mei 2018.

Pengerjaan proyek ini menggunakan dana APBD I Provinsi NTT tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Tho.

Memang pada proyek ini terpantau material on site (MOS), artinya seluruh material telah tersedia di lokasi proyek namun belum terpasang karena ketiadaan alat crane. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!