Connect with us

HUKRIM

Kades Kakor Divonis 2,4 Tahun Penjara, Hakim Minta Jaksa Proses Sekdes

Published

on

Maria Goreti Kelen bersalaman dengan JPU usai dijatuhi hukuman di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (14/3).

Kupang, penatimor.com– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang melalui tahapan dan fakta persidangan akhirnya menjatuhkan hukuman 2 tahun 4 bulan penjara kepada Kepala Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Maria Goreti Kelen atas tindakan korupsi anggaran dana desa.

Sesuai dengan fakta persidangan, majelis hakim memutuskan Maria Goreti Kelen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Perbuatan Kepala Desa Kakor tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 280.347.043.21 dari ADD Desa Kakor Tahun 2016 sebesar Rp 1.031.014.913 yang adalah sumber dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 398.209.979, dana desa sebesar Rp 617.786.695 dan retribusi daerah sebesar Rp 15.018.238.

Kerugian tersebut merupakan alokasi anggaran pembangunan fisik kurang lebih Rp 670.000.000 untuk beberapa item pekerjaan, yakni rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit, pembangnan jalan rabat sepanjang 350 meter yang menghubungkan antara RT 01 dan RT 04 Desa Kakor dengan anggaran sebesar Rp 36.000.000.

Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Denete Sibu, SH., MH., tampak tenang mendengar pembacaan putusan majelis hakim di ruang sidang Pegadilan Tipikor Kupang, Kamis (14/3).

Putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Fransis Sinaga, SH., MH., didampinggi Hakim Anggota Ibnu Kholik, SH.,MH., dan Drs. Gustaf Marpaung, SH., itu telah menimbangkan seluruh dakwaan serta fakta persidangan dan nota pembelaan terdakwa.

Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, terdakwa melanggar pasal subsidear dan primer. Terdakwa dituntut dengan hukuman selama 3 tahun 5 bulan penjara.

Namun majelis hakim memutuskan perbuatan terdakwa tidak sah dan meyakinkan sesuai dakwaan subsidear. Namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Praksis Sinaga menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsider sehingga dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidear 1 tahun penjara.

Selain hukuman kurungan dan denda, terdakwa juga wajib melaksanakan hukuman pidana tambahan untuk membayar kompensasi atau uang pengganti kerugian negara senilai Rp 140.173.571.

Namun karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran pada rekening Pemda Manggarai sebesar Rp 43.214.631, maka dia diwajibkan hanya membayar sisanya sebesar Rp 96.958.840.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa Denete S.L. Sibu menyatakan kliennya menerima putusan tersebut.

Dia menjelaskan tuntutan primer yang dilontarkan jaksa ditolak hakim, namun kliennya divonis melanggar dakwaan subsider.

Denete juga menjelaskan, kliennya harus mengganti kerugian negara karena penggantian itu berkaitan dengan substansi korupsi yakni terjadi kerugian negara.

Ia juga menyerahkan kepada jaksa terkait eksekusi terhadap Sekretaris Desa David Jembo yang disebutkan dalam putusan untuk mengganti kerugian negara secara tanggung renteng bersama kliennya.

“Terkait sekretaris desa, ini yang kita sesalkan, karena dalam amar putusan disebutkan penggantian keuangan negara akan dilakukan dengan tanggung renteng, jadi jaksa yang akan melakukan eksekusi terhadap sekretaris desa, bagaimana caranya kita tunggu,” paparnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Wihananto, SH., saat dikonfirmasi terkait keterlibatan Sekretaris Desa Kakor, David Jembo yang sesuai petunjuk hakim agar diproses, karena berperan dalam kasus tersebut, mengaku akan berkoordinasi dengan para pimpinannya.

“Kita mendapat petunjuk dari majelis hakim karena dalam fakta persidangan menguak adanya keterlibatan David Jembo selaku sekretaris, namun ini akan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindak lanjuti,” singkat Agus Wihananto. (R3)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pakai Bahan Peledak, Nelayan Sikka Ditangkap Polisi, Berkas Dilimpah ke Jaksa

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Polairud Polda NTT mengamankan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Nangaraso, Kabupaten Sikka.

Pelaku ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019, sekira pukul 15.00.

Demikian disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera yang didampingi AKP Andi M. Rahmat SIK.,selaku Kasie Sidik Subdit Gakkum, dalam jumpa pers di Aula Mako Ditpolairud NTT, Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa (21/5).

Dijelaskan, tim gabungan kru Kapal Polisi (KP) XXII 3007 Dit Polairud Polda NTT mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak di Perairan Nangaraso.

Pelaku berinisial KK itu adalah nelayan di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Tersangka sudah diamankan ke Pos Polair Mobile Sikka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/V/2019/Ditpolairud tanggal 2 Mei 2019.

“Tersangka KK melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak karena biaya lebih murah untuk membuat bom ikan dan hasil tangkapan sangat banyak dan mendapat keuntungan pribadi,” jelas Wadir Polairud.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit perahu ketinting, 87 ekor ikan campuran jenis, 1 buah dayung, 1 buah masker selam, 1 korek api, 1 bungkus rokok, 1 serokan ikan dan keranjang anyaman.

Tersangka melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Perkara tindak pidana dengan tersangka KK masih dalam proses penyidikan dan telah dilaksanakan pelimpahan tahap pertama berkas perkar kepada JPU Kejati NTT pada tanggal 20 Mei 2019. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Nelayan Semau Terancam 6 Tahun Penjara, Berkas P-21

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (handak) masih marak terjadi di wilayah perairan NTT.

Direktorat Polairud Polda NTT belum lama ini berhasil menangkap pelakunya yang adalah nelayan asal Pulau Semau.

Kasus ini disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Dnyana yang didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat (30/4), sekira pukul 11.15.

Pelaku ditangkap tim gabungan kru kapal polisi XXII dan Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT.

“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan memakai bahan peledak yang dilakukan di Perairan Batu Hopong, Desa Huilelot, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang,” kata Wadir Polairud.

Merespon laporan masyarakat tersebut, lanjut dia, Tim Pol Airud pada pukul 11.30, berhasil mengamankan tersangka YKB dari Desa Huilelot.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sampan, 1 buah dayung, dan 20 ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak.

Tersangka YKB saat diperiksa mengaku melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena biayanya lebih murah dan hasil tangkapan lebih banyak sehingga sangat menguntungkan.

“Tersangka YKB sudah kami tahan, dan berkas perkara sudah kami kirim ke Kejaksaan dan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati NTT. Kami akan serahkan tersangka dan barang bukti pada Kamis, 23 Mei 2019,” kata Wadir Polairud.

Tersangka dijerat dengan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UUD Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UUD 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Lidik Monumen Pancasila, Kejati NTT Periksa Mantan Kadis Perumahan Rakyat

Published

on

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTT.

Kupang, penatimor.com – Pemeriksaan saksi makin intensif dilakukan pihak Kejati NTT dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila yang mangkrak.

Proyek ini dikerjakan PT Erom dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Narada Karya.

Saksi yang diperiksa adalah kontraktor pelaksana, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dona Tho, bendahara dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/5), mengatakan, penyelidikan perkara ini berdasarkan indikasi awal terjadinya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai progres fisik.

“Dari informasi awal itu kami melakukan penyelidikan. Nanti akan kami gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah bisa dinaikan ke penyidikan atau dihentikan,” kata Abdul.

Pembangunan monumen Pancasila dengan konstruksi setinggi 50 meter itu terhenti lantaran ketiadaan alat crane untuk mengangkat material yang sudah tersedia semuanya di lokasi proyek.

Rekanan pelaksana membutuhkan crane dengan kapasitas 6 ton, sementara yang tersedia saat ini hanya 3 ton.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa TP4D Kejati NTT memberikan petunjuk ke PPK agar proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai Keppres, dengan ketentuan kontraktor pelaksana tetap membayar denda maksimal.

Namun informasi ini langsung dibantah Asisten Intelijen Kejati NTT Bambang Setyadi yang menegaskan TP4D sudah tidak lagi memberikan pendampingan hukum terhadap proyek dimaksud.

“TP4D sudah tidak ada hubungan lagi dengan proyek monumen Pancasila maupun NTT Fair. Kalau mau dilanjutkan, saya pikir tidak bisa, karena semua tahapan dan mekanisme sudah dipakai kontraktornya, namun proyek itu tetap saja tidak selesai,” jelas Bambang.

Proyek yang berlokasi di ujung Jalur 40 ini bernomor kontrak PRKP-NTT/643/483/Bid.CK/U/2018 dengan tanggal kontrak 9 Mei 2018.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 28. 243. 481.000, monumen ini semestinya selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2018 atau terhitung 220 hari sejak tanggal kontrak, 8 Mei 2018.

Pengerjaan proyek ini menggunakan dana APBD I Provinsi NTT tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Tho.

Memang pada proyek ini terpantau material on site (MOS), artinya seluruh material telah tersedia di lokasi proyek namun belum terpasang karena ketiadaan alat crane. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!