Connect with us

HUKRIM

Kades Kakor Divonis 2,4 Tahun Penjara, Hakim Minta Jaksa Proses Sekdes

Published

on

Maria Goreti Kelen bersalaman dengan JPU usai dijatuhi hukuman di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (14/3).

Kupang, penatimor.com– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang melalui tahapan dan fakta persidangan akhirnya menjatuhkan hukuman 2 tahun 4 bulan penjara kepada Kepala Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Maria Goreti Kelen atas tindakan korupsi anggaran dana desa.

Sesuai dengan fakta persidangan, majelis hakim memutuskan Maria Goreti Kelen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

Perbuatan Kepala Desa Kakor tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 280.347.043.21 dari ADD Desa Kakor Tahun 2016 sebesar Rp 1.031.014.913 yang adalah sumber dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 398.209.979, dana desa sebesar Rp 617.786.695 dan retribusi daerah sebesar Rp 15.018.238.

Kerugian tersebut merupakan alokasi anggaran pembangunan fisik kurang lebih Rp 670.000.000 untuk beberapa item pekerjaan, yakni rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit, pembangnan jalan rabat sepanjang 350 meter yang menghubungkan antara RT 01 dan RT 04 Desa Kakor dengan anggaran sebesar Rp 36.000.000.

Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Denete Sibu, SH., MH., tampak tenang mendengar pembacaan putusan majelis hakim di ruang sidang Pegadilan Tipikor Kupang, Kamis (14/3).

Putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Fransis Sinaga, SH., MH., didampinggi Hakim Anggota Ibnu Kholik, SH.,MH., dan Drs. Gustaf Marpaung, SH., itu telah menimbangkan seluruh dakwaan serta fakta persidangan dan nota pembelaan terdakwa.

Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, terdakwa melanggar pasal subsidear dan primer. Terdakwa dituntut dengan hukuman selama 3 tahun 5 bulan penjara.

Namun majelis hakim memutuskan perbuatan terdakwa tidak sah dan meyakinkan sesuai dakwaan subsidear. Namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Praksis Sinaga menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsider sehingga dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidear 1 tahun penjara.

Selain hukuman kurungan dan denda, terdakwa juga wajib melaksanakan hukuman pidana tambahan untuk membayar kompensasi atau uang pengganti kerugian negara senilai Rp 140.173.571.

Namun karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran pada rekening Pemda Manggarai sebesar Rp 43.214.631, maka dia diwajibkan hanya membayar sisanya sebesar Rp 96.958.840.

Usai sidang, penasihat hukum terdakwa Denete S.L. Sibu menyatakan kliennya menerima putusan tersebut.

Dia menjelaskan tuntutan primer yang dilontarkan jaksa ditolak hakim, namun kliennya divonis melanggar dakwaan subsider.

Denete juga menjelaskan, kliennya harus mengganti kerugian negara karena penggantian itu berkaitan dengan substansi korupsi yakni terjadi kerugian negara.

Ia juga menyerahkan kepada jaksa terkait eksekusi terhadap Sekretaris Desa David Jembo yang disebutkan dalam putusan untuk mengganti kerugian negara secara tanggung renteng bersama kliennya.

“Terkait sekretaris desa, ini yang kita sesalkan, karena dalam amar putusan disebutkan penggantian keuangan negara akan dilakukan dengan tanggung renteng, jadi jaksa yang akan melakukan eksekusi terhadap sekretaris desa, bagaimana caranya kita tunggu,” paparnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Wihananto, SH., saat dikonfirmasi terkait keterlibatan Sekretaris Desa Kakor, David Jembo yang sesuai petunjuk hakim agar diproses, karena berperan dalam kasus tersebut, mengaku akan berkoordinasi dengan para pimpinannya.

“Kita mendapat petunjuk dari majelis hakim karena dalam fakta persidangan menguak adanya keterlibatan David Jembo selaku sekretaris, namun ini akan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindak lanjuti,” singkat Agus Wihananto. (R3)

HUKRIM

OTT BUMN, KPK Tangkap Direktur Krakatau Steel

Published

on

Gedung Merah Putih Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (NET).

Jakarta, penatimor.com – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini, operasi senyap itu menyasar pejabat Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang merupakan seorang direktur Krakatau Steel. Informasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaidtan.

“Ya benar (direktur Krakatau Steel), tadi sore sekitar pukul 18.30 WIB. Tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu Direktur BUMN dari pihak swasta,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat malam (22/3).

Namun, dia tak merinci siapa direktur krakatau yang dimaksud. Padahal, Krakatau Steel memiliki beberapa orang yang menjabat sebagai direktur.

Adanya transaksi ini, diakui Basaria, setelah timnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Transaksi itu ialah rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN.

“Diduga sebagian uang telah diberikan secara cash dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan,” tukasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan uang yang ditemukan saat transaksi itu sedang dihitung atau didalami tim lembaga antirasuah ini.

“Iya, sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dollar,” ujarnya.

Kemudian, total ada sekitar 4 orang yang diamankan dalam operasi ini. Namun, dia tak merinci pihak siapa saja yang dimaksud.

“Mereka sudah berada di gedung KPK untuk klarifikasi lebih lanjut. Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok sore melalui konferensi pers di kantor KPK,” tuturnya.

“KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan tersebut,” pungkasnya.

KPK mengamankan empat orang, termasuk direktur Krakatau Steel, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Diduga suap diberikan secara tunai dan juga transfer melalui bank.

Komisaris Utama PT Krakatau Steel TBk, I Gusti Putu Suryawirawan mengaku sedang berkomunikasi dengan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim usai kejadian tersebut.

“Pak Silmy barusan komunikasi sama saya. Ini siapa nih. Dia (Silmy) bilang nggak tahu siapa (yang diciduk),” ujar Putu kepada JawaPos.com, Jumat (22/3).

“Ini barusan saya Whatsapp dia. Ini bener (ada OTT), cuman nggak tahu siapa,” ungkapnya.

Saat ini, Putu mengaku tengah berkomunikasi dengan Silmy dan direksi lainnya untuk mencari tahu siapa yang diciduk KPK.

“Pak Silmy malah bilang nggak tahu siapa. Coba kita cari tahu dulu,” pungkasnya. (JawaPos.com/R4)

Continue Reading

HUKRIM

Setelah 6 Tahun, Polresta Kupang Akhirnya Ungkap Kematian Linda Brand, Suaminya Tersangka

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Setelah berproses hukum sejak tahun 2013, penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kupang Kota akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kematian Linda Brand.

Mengejutkan memang, karena tersangka nya adalah Eric Mella yang tak lain adalah suami korban sendiri.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Kupang Kota menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan penyidik pada pekan lalu.

Tersangka juga sesuai rencana telah dipanggil oleh penyidik Subnit 1 Unit Pidum untuk diperiksa pada hari ini, Sabtu (23/3).

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan, belum lama ini, membenarkan.

“Ya, kita sudah tetapkan suami korban sebagai tersangka,” singkat Kasat Bobby.

Sekadar tahu, kasus ini sudah sangat lama mangkrak di Polres Kupang Kota.

Sebelumnya, pihak keluarga korban, untuk kedua kalinya meminta penyidik Polda NTT untuk melakukan outopsi terhadap jenazah korban.

Outopsi kedua kali dilakukan di lokasi makam korban, TPU Liliba pada Jumat, 20 September 2013.

Outopsi dilakukan setelah dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda NTT, terdapat berbagai kejanggalan yang tidak terungkap dalam proses hukum kasus yang menimpa korban.

Ricky Brand, selaku kuasa hukum keluarga korban, kepada wartawan saat itu mengaku, outopsi ulang janazah korban terpaksa dilakukan, mengingat hasil autopsi sebelumnya tidak mampu mengungkap kejanggalan yang ada pada tubuh korban.

Dia juga menilai, dokter polisi dari Mabes Polri, dr. Theresia Lindawati yang sebelumnya melakukan outopsi, tidak teliti sehingga bekas benturan pada leher korban tidak terungkap.

“Kami hanya ingin tahu penyebab kematian adik kami dengan berbagai kejanggalan yang sudah kami ajukan kepada polisi,” sebut Ricky.

Menurutnya, saat gelar perkara di Mapolda NTT, Senin (26/8/2013), terindikasi kuat korban meninggal akibat mengalami tindak kekerasan.

Hal ini, diperkuat dengan pengakuan dokter yang melakukan visum terhadap jenazah korban, dimana mendapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dokter Irmantoyo menyatakan pada tubuh adik kami terdapat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, kami meminta agar kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polres Kupang Kota diambil alih oleh Polda NTT, sekaligus melakukan autopsi ulang dengan mendatangkan dokter forensik dari Bali,” ujar Ricky.

Sekadar tahu, korban yang tinggal di Jalan Hati Mulia Nomor 10, Kelurahan Oebobo, ditemukan tewas oleh suaminya, Eric Mella dalam kamar mandi rumahnya, sekitar pukul 12.30 Wita, Jumat (26/4/2013).

Kasus ini pun dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota oleh saudara korban, John Brand (42), warga Jalan R Suprapto No. 19 RT 07/RW 03 Kelurahan Oebobo, Minggu (28/4/2013) sekitar pukul 22.30 Wita dengan dugaan korban meninggal tidak wajar.

Dalam penyelidikan polisi, akhirnya jenazah korban diautopsi Jumat (14/6/2013) lalu atas permintaan keluarga, dan hasilnya terungkap banyak kejanggalan yang perlu diusut tuntas. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polisi Kembangkan Penyelidikan Kasus Dana BOS SMKN 5 Kupang

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Kupang Kota terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 5 Kupang.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, dalam pengembangan penyelidikan perkara dimaksud, tim penyelidik yang dipercayakan menangani perkara dimaksud, kembali memeriksa sejumlah saksi tambahan.

Sebelumnya kata Bobby, telah diperiksa lima orang saksi, masing-masing berinisial NN, AL, JA, SS, dan AM.

Pemeriksaan saksi berlangsung tertutup dari pukul 09.00-11.00, atau selama 2 jam.

Para saksi yang diperiksa ini berkapasitas sebagai tim pemeriksa dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi masih sebatas materi tentang pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 5 Kupang.

Sebelumnya, penyelidik juga telah memeriksa dua orang saksi yang ada pengelola dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang, yaitu Ketua Panitia Pengelola Dana BOS SMK Negeri 5 Kupang Adrianus Banoet dan Bendahara BOS merangkap Bendahara Komite Semar Raja Kota.

Menurut Kasat Reskrim, penyelidikan terus dilakukan dengan memeriksa para pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti.

“Kami juga terus melidik alur penggunaan dana BOS pada sekolah tersebut dengan melakukan pulbaket,” kata Bobby.

Perwira dengan pangkat dua balok di pundak itu, melanjutkan, selain melakukan pulbaket penggunaan dana BOS, penyelidik Unit Tipidkor Satreskrim juga fokus melidik penggunaan dana hibah langsung yang telah diterima oleh SMK Negeri 5 Kota Kupang.

“Para saksi yang sudah diperiksa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana BOS,” kata Bobby.

“Kami akan jadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi jika dibutuhkan keterangan tambahan,” lanjut dia.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sikka ini, menambahkan, pihaknya belum dapat menentukan besaran kerugian dalam perkara dimaksud.

Namun, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, Unit Tipidkor langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Bobby, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMKN 5 Kupang.

“Atas dasar informasi masyarakat tersebut, kami melakukan telaah, pulbaket dan penyelidikan, sesuai dengan tahapan dan prosedur serta tahapan proses penyelidikan,” sebut Bobby. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!