Connect with us

HUKRIM

Gugatan Jimmi Sianto Dinilai Prematur

Published

on

Fransisco Bernando Bessi dan Lesly Anderson Lay.

Kupang, penatimor.com – Gugatan Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto terhadap tergugat I dan tergugat II Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTT dinilai prematur.

Hal tersebut disampaikan lewat kuasa hukum tergugat I dan II, Yesly Aderson Lai Cs melalui eksepsi dan jawaban terhadap gugatan yang disampaikan oleh penggugat.

Eksepsi tersebut diserahkan oleh kuasa hukum tergugat kepada majelis hakim serta penggugat pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang, Rabu (13/3).

Sidang lanjutan yang berlangsung di ruang sidang Pengayoman PN Kupang tersebut dipimpin oleh A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H yang bertindak sebagai ketua majelis hakim didampingi anggota majelis Ari Prabowo, SH., dan Prasetio Utomo, SH.

Ketua tim kuasa hukum Tergugat I dan II, Yesly Aderson Lai kepada wartawan usai sidang, mengatakan setelah dipelajari gugatan yang diajukan pada pokoknya penggugat mempermasalahkan mengenai sebanyak tiga pokok yakni Surat Keputusan Nomor: I.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang pencabutan kartu tanda anggota Partai Hanura, keputusan Nomor E.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu dan surat Nomor: E.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang perubahan komposisi Fraksi Partai Hanura DPRD NTT.

Menurutnya, gugatan penggugat diajukan tanpa terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan partai politik, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur.

Ditambahkan, hal tersebut sesual pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tertanggal 30 April 2013, terdapat kaidah hukum yaitu oleh karena penyelesaian secara internal partai belum ditempuh oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap prematur, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Lanjut Lesly, dalam pokok perkara sebagai tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.

“Bahkan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang menilai tentang sah tidaknya peraturan DPRD Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2018 sehingga dalil penggugat sangat beralasan untuk ditolak,” ungkapnya.

Dibeberkan penggugat dalam gugatannya juga mengakui akan eksistensi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

“Pada gugatan penggugat mengakui bahwa Ketua Umum Partai Hanura yakni Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lontung Siregar melalui putusan Menteri Hukum dan HAM, tidak saja penggugat namun pemerintah mengakui kepengurusan ini, jadi gugatan ini prematur dan harus ditolak,” imbuhnya.

Terkait dengan gugatan perubahan komposisi Fraksi Partai Hanura DPRD NTT, Lesly yang didampinggi kedua rekannya itu menegaskan bahwa proses pemberhentian dari keanggotaan partai politik, pencabutan kartu nama dan pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD dan BAB III pasal 4 ayat (2) ART.

“Sebenarnya Penggugat merasa keberatan terhadap pemberhentian tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan protes untuk diselesaikan di Mahkamah Partai. Namun hingga dengan Penggugat mendaftarkan dan disidangkan, Penggugat tidak melalui mekanisme tersebut,” ujar Lesly dan dibenarkan rekan tim kuasa hukumnya.

Sementara kuasa hukum penggugat, Fransisco Bernando Bessi, SH., MH., saat dikonfirmasi terkait dengan gugatan yang dinilai prematur tersebut, menegaskan bahwa pihaknya tetap pada gugatan yang telah diajukan dan akan sampaikan dalam bukti dan saksi nantinya.

“Pak Jimmi sama sekali tidak mengakui kepengurusan Pak Refafi dan kami juga sudah menang secara sah di PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta. Jadi wajar kita ajukan gugatan karena Pak Jimmi tidak ada urusan dengan Pak Refafi Gah,” tegas Fransisco.

Melalui eksepsi juga, Tergugat I dan II mengharapkan kepada majelis hakim agar dapat menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan II, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sebelumnya Penggugat juga melayangkan gugatan kepada Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno dan ketiga wakilnya, Alexander Take Ofong, Gabriel Beri Binna dan Yunus Takandewa. (R1)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pakai Bahan Peledak, Nelayan Sikka Ditangkap Polisi, Berkas Dilimpah ke Jaksa

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Polairud Polda NTT mengamankan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Nangaraso, Kabupaten Sikka.

Pelaku ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019, sekira pukul 15.00.

Demikian disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera yang didampingi AKP Andi M. Rahmat SIK.,selaku Kasie Sidik Subdit Gakkum, dalam jumpa pers di Aula Mako Ditpolairud NTT, Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa (21/5).

Dijelaskan, tim gabungan kru Kapal Polisi (KP) XXII 3007 Dit Polairud Polda NTT mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak di Perairan Nangaraso.

Pelaku berinisial KK itu adalah nelayan di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Tersangka sudah diamankan ke Pos Polair Mobile Sikka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/V/2019/Ditpolairud tanggal 2 Mei 2019.

“Tersangka KK melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak karena biaya lebih murah untuk membuat bom ikan dan hasil tangkapan sangat banyak dan mendapat keuntungan pribadi,” jelas Wadir Polairud.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit perahu ketinting, 87 ekor ikan campuran jenis, 1 buah dayung, 1 buah masker selam, 1 korek api, 1 bungkus rokok, 1 serokan ikan dan keranjang anyaman.

Tersangka melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Perkara tindak pidana dengan tersangka KK masih dalam proses penyidikan dan telah dilaksanakan pelimpahan tahap pertama berkas perkar kepada JPU Kejati NTT pada tanggal 20 Mei 2019. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Nelayan Semau Terancam 6 Tahun Penjara, Berkas P-21

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (handak) masih marak terjadi di wilayah perairan NTT.

Direktorat Polairud Polda NTT belum lama ini berhasil menangkap pelakunya yang adalah nelayan asal Pulau Semau.

Kasus ini disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Dnyana yang didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat (30/4), sekira pukul 11.15.

Pelaku ditangkap tim gabungan kru kapal polisi XXII dan Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT.

“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan memakai bahan peledak yang dilakukan di Perairan Batu Hopong, Desa Huilelot, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang,” kata Wadir Polairud.

Merespon laporan masyarakat tersebut, lanjut dia, Tim Pol Airud pada pukul 11.30, berhasil mengamankan tersangka YKB dari Desa Huilelot.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sampan, 1 buah dayung, dan 20 ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak.

Tersangka YKB saat diperiksa mengaku melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena biayanya lebih murah dan hasil tangkapan lebih banyak sehingga sangat menguntungkan.

“Tersangka YKB sudah kami tahan, dan berkas perkara sudah kami kirim ke Kejaksaan dan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati NTT. Kami akan serahkan tersangka dan barang bukti pada Kamis, 23 Mei 2019,” kata Wadir Polairud.

Tersangka dijerat dengan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UUD Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UUD 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Lidik Monumen Pancasila, Kejati NTT Periksa Mantan Kadis Perumahan Rakyat

Published

on

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTT.

Kupang, penatimor.com – Pemeriksaan saksi makin intensif dilakukan pihak Kejati NTT dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila yang mangkrak.

Proyek ini dikerjakan PT Erom dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Narada Karya.

Saksi yang diperiksa adalah kontraktor pelaksana, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dona Tho, bendahara dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/5), mengatakan, penyelidikan perkara ini berdasarkan indikasi awal terjadinya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai progres fisik.

“Dari informasi awal itu kami melakukan penyelidikan. Nanti akan kami gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah bisa dinaikan ke penyidikan atau dihentikan,” kata Abdul.

Pembangunan monumen Pancasila dengan konstruksi setinggi 50 meter itu terhenti lantaran ketiadaan alat crane untuk mengangkat material yang sudah tersedia semuanya di lokasi proyek.

Rekanan pelaksana membutuhkan crane dengan kapasitas 6 ton, sementara yang tersedia saat ini hanya 3 ton.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa TP4D Kejati NTT memberikan petunjuk ke PPK agar proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai Keppres, dengan ketentuan kontraktor pelaksana tetap membayar denda maksimal.

Namun informasi ini langsung dibantah Asisten Intelijen Kejati NTT Bambang Setyadi yang menegaskan TP4D sudah tidak lagi memberikan pendampingan hukum terhadap proyek dimaksud.

“TP4D sudah tidak ada hubungan lagi dengan proyek monumen Pancasila maupun NTT Fair. Kalau mau dilanjutkan, saya pikir tidak bisa, karena semua tahapan dan mekanisme sudah dipakai kontraktornya, namun proyek itu tetap saja tidak selesai,” jelas Bambang.

Proyek yang berlokasi di ujung Jalur 40 ini bernomor kontrak PRKP-NTT/643/483/Bid.CK/U/2018 dengan tanggal kontrak 9 Mei 2018.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 28. 243. 481.000, monumen ini semestinya selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2018 atau terhitung 220 hari sejak tanggal kontrak, 8 Mei 2018.

Pengerjaan proyek ini menggunakan dana APBD I Provinsi NTT tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Tho.

Memang pada proyek ini terpantau material on site (MOS), artinya seluruh material telah tersedia di lokasi proyek namun belum terpasang karena ketiadaan alat crane. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!