Connect with us

HUKRIM

Gugatan Jimmi Sianto Dinilai Prematur

Published

on

Fransisco Bernando Bessi dan Lesly Anderson Lay.

Kupang, penatimor.com – Gugatan Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto terhadap tergugat I dan tergugat II Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTT dinilai prematur.

Hal tersebut disampaikan lewat kuasa hukum tergugat I dan II, Yesly Aderson Lai Cs melalui eksepsi dan jawaban terhadap gugatan yang disampaikan oleh penggugat.

Eksepsi tersebut diserahkan oleh kuasa hukum tergugat kepada majelis hakim serta penggugat pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang, Rabu (13/3).

Sidang lanjutan yang berlangsung di ruang sidang Pengayoman PN Kupang tersebut dipimpin oleh A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H yang bertindak sebagai ketua majelis hakim didampingi anggota majelis Ari Prabowo, SH., dan Prasetio Utomo, SH.

Ketua tim kuasa hukum Tergugat I dan II, Yesly Aderson Lai kepada wartawan usai sidang, mengatakan setelah dipelajari gugatan yang diajukan pada pokoknya penggugat mempermasalahkan mengenai sebanyak tiga pokok yakni Surat Keputusan Nomor: I.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang pencabutan kartu tanda anggota Partai Hanura, keputusan Nomor E.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu dan surat Nomor: E.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang perubahan komposisi Fraksi Partai Hanura DPRD NTT.

Menurutnya, gugatan penggugat diajukan tanpa terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan partai politik, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur.

Ditambahkan, hal tersebut sesual pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tertanggal 30 April 2013, terdapat kaidah hukum yaitu oleh karena penyelesaian secara internal partai belum ditempuh oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap prematur, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Lanjut Lesly, dalam pokok perkara sebagai tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.

“Bahkan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang menilai tentang sah tidaknya peraturan DPRD Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2018 sehingga dalil penggugat sangat beralasan untuk ditolak,” ungkapnya.

Dibeberkan penggugat dalam gugatannya juga mengakui akan eksistensi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

“Pada gugatan penggugat mengakui bahwa Ketua Umum Partai Hanura yakni Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lontung Siregar melalui putusan Menteri Hukum dan HAM, tidak saja penggugat namun pemerintah mengakui kepengurusan ini, jadi gugatan ini prematur dan harus ditolak,” imbuhnya.

Terkait dengan gugatan perubahan komposisi Fraksi Partai Hanura DPRD NTT, Lesly yang didampinggi kedua rekannya itu menegaskan bahwa proses pemberhentian dari keanggotaan partai politik, pencabutan kartu nama dan pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD dan BAB III pasal 4 ayat (2) ART.

“Sebenarnya Penggugat merasa keberatan terhadap pemberhentian tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan protes untuk diselesaikan di Mahkamah Partai. Namun hingga dengan Penggugat mendaftarkan dan disidangkan, Penggugat tidak melalui mekanisme tersebut,” ujar Lesly dan dibenarkan rekan tim kuasa hukumnya.

Sementara kuasa hukum penggugat, Fransisco Bernando Bessi, SH., MH., saat dikonfirmasi terkait dengan gugatan yang dinilai prematur tersebut, menegaskan bahwa pihaknya tetap pada gugatan yang telah diajukan dan akan sampaikan dalam bukti dan saksi nantinya.

“Pak Jimmi sama sekali tidak mengakui kepengurusan Pak Refafi dan kami juga sudah menang secara sah di PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta. Jadi wajar kita ajukan gugatan karena Pak Jimmi tidak ada urusan dengan Pak Refafi Gah,” tegas Fransisco.

Melalui eksepsi juga, Tergugat I dan II mengharapkan kepada majelis hakim agar dapat menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan II, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sebelumnya Penggugat juga melayangkan gugatan kepada Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno dan ketiga wakilnya, Alexander Take Ofong, Gabriel Beri Binna dan Yunus Takandewa. (R1)

HUKRIM

Setelah 6 Tahun, Polresta Kupang Akhirnya Ungkap Kematian Linda Brand, Suaminya Tersangka

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Setelah berproses hukum sejak tahun 2013, penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kupang Kota akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kematian Linda Brand.

Mengejutkan memang, karena tersangka nya adalah Eric Mella yang tak lain adalah suami korban sendiri.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Kupang Kota menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan penyidik pada pekan lalu.

Tersangka juga sesuai rencana telah dipanggil oleh penyidik Subnit 1 Unit Pidum untuk diperiksa pada hari ini, Sabtu (23/3).

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan, belum lama ini, membenarkan.

“Ya, kita sudah tetapkan suami korban sebagai tersangka,” singkat Kasat Bobby.

Sekadar tahu, kasus ini sudah sangat lama mangkrak di Polres Kupang Kota.

Sebelumnya, pihak keluarga korban, untuk kedua kalinya meminta penyidik Polda NTT untuk melakukan outopsi terhadap jenazah korban.

Outopsi kedua kali dilakukan di lokasi makam korban, TPU Liliba pada Jumat, 20 September 2013.

Outopsi dilakukan setelah dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda NTT, terdapat berbagai kejanggalan yang tidak terungkap dalam proses hukum kasus yang menimpa korban.

Ricky Brand, selaku kuasa hukum keluarga korban, kepada wartawan saat itu mengaku, outopsi ulang janazah korban terpaksa dilakukan, mengingat hasil autopsi sebelumnya tidak mampu mengungkap kejanggalan yang ada pada tubuh korban.

Dia juga menilai, dokter polisi dari Mabes Polri, dr. Theresia Lindawati yang sebelumnya melakukan outopsi, tidak teliti sehingga bekas benturan pada leher korban tidak terungkap.

“Kami hanya ingin tahu penyebab kematian adik kami dengan berbagai kejanggalan yang sudah kami ajukan kepada polisi,” sebut Ricky.

Menurutnya, saat gelar perkara di Mapolda NTT, Senin (26/8/2013), terindikasi kuat korban meninggal akibat mengalami tindak kekerasan.

Hal ini, diperkuat dengan pengakuan dokter yang melakukan visum terhadap jenazah korban, dimana mendapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dokter Irmantoyo menyatakan pada tubuh adik kami terdapat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, kami meminta agar kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polres Kupang Kota diambil alih oleh Polda NTT, sekaligus melakukan autopsi ulang dengan mendatangkan dokter forensik dari Bali,” ujar Ricky.

Sekadar tahu, korban yang tinggal di Jalan Hati Mulia Nomor 10, Kelurahan Oebobo, ditemukan tewas oleh suaminya, Eric Mella dalam kamar mandi rumahnya, sekitar pukul 12.30 Wita, Jumat (26/4/2013).

Kasus ini pun dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota oleh saudara korban, John Brand (42), warga Jalan R Suprapto No. 19 RT 07/RW 03 Kelurahan Oebobo, Minggu (28/4/2013) sekitar pukul 22.30 Wita dengan dugaan korban meninggal tidak wajar.

Dalam penyelidikan polisi, akhirnya jenazah korban diautopsi Jumat (14/6/2013) lalu atas permintaan keluarga, dan hasilnya terungkap banyak kejanggalan yang perlu diusut tuntas. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polisi Kembangkan Penyelidikan Kasus Dana BOS SMKN 5 Kupang

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Kupang Kota terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 5 Kupang.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, dalam pengembangan penyelidikan perkara dimaksud, tim penyelidik yang dipercayakan menangani perkara dimaksud, kembali memeriksa sejumlah saksi tambahan.

Sebelumnya kata Bobby, telah diperiksa lima orang saksi, masing-masing berinisial NN, AL, JA, SS, dan AM.

Pemeriksaan saksi berlangsung tertutup dari pukul 09.00-11.00, atau selama 2 jam.

Para saksi yang diperiksa ini berkapasitas sebagai tim pemeriksa dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi masih sebatas materi tentang pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 5 Kupang.

Sebelumnya, penyelidik juga telah memeriksa dua orang saksi yang ada pengelola dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang, yaitu Ketua Panitia Pengelola Dana BOS SMK Negeri 5 Kupang Adrianus Banoet dan Bendahara BOS merangkap Bendahara Komite Semar Raja Kota.

Menurut Kasat Reskrim, penyelidikan terus dilakukan dengan memeriksa para pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti.

“Kami juga terus melidik alur penggunaan dana BOS pada sekolah tersebut dengan melakukan pulbaket,” kata Bobby.

Perwira dengan pangkat dua balok di pundak itu, melanjutkan, selain melakukan pulbaket penggunaan dana BOS, penyelidik Unit Tipidkor Satreskrim juga fokus melidik penggunaan dana hibah langsung yang telah diterima oleh SMK Negeri 5 Kota Kupang.

“Para saksi yang sudah diperiksa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana BOS,” kata Bobby.

“Kami akan jadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi jika dibutuhkan keterangan tambahan,” lanjut dia.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sikka ini, menambahkan, pihaknya belum dapat menentukan besaran kerugian dalam perkara dimaksud.

Namun, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, Unit Tipidkor langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Bobby, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMKN 5 Kupang.

“Atas dasar informasi masyarakat tersebut, kami melakukan telaah, pulbaket dan penyelidikan, sesuai dengan tahapan dan prosedur serta tahapan proses penyelidikan,” sebut Bobby. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polda NTT Limpah ke Kejati Berkas Korupsi Dana Bos SDI Liliba

Published

on

Tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT saat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi dana BOS SDI Liliba di kantor Kejati NTT, Jumat (22/3).

Kupang, penatimor.com – Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT melimpahkan kembali ke Kejati NTT berkas perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SD Inpres Liliba di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Pelimpahan dilakukan penyidik, Jumat (22/3), setelah melengkapi petunjuk jaksa peneliti Kejati NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan, dengan pelimpahan ini, penyidik tinggal menunggu hasil penelitian jaksa, apakah masih harus dilengkapi atau sudah lengkap dan ditetapkan P-21.

“Penyidik tunggu penetapan jaksa apakah P-21 atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi,” kata Jules.

Ditanya mengenai adanya potensi tersangka baru dalam pokok perkara dimaksud, Jules sampaikan penyidik masih fokus merampungkan berkas perkara kedua tersangka yang ada.

“Nanti kita lihat, sementara masih fokus pada dua tersangka,” ujar mantan Kabid Propam Polda NTT itu.

Tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT juga telah mengajukan perpanjangan masa penahanan untuk kedua tersangka, masing-masing Rosina Monoh selaku Kepala SDI Liliba dan Yener P. Noty sebagai Bendahara SDI Liliba.

Sekadar tahu, dalam pemeriksaan kedua tersangka ditemukan banyak kwitansi pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga dan volume barang serta pembelanjaan fiktif.

Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 149.622.181.

Tim penyidik juga menyita barang bukti dari kedua tersangka berupa 1 buah dokumem rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) tahun 2017, 1 buah RKAS tahun 2018, 1 buah box dokumen pengelolaan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba triwulan I, II, III dan IV tahun 2017, 1 buah box dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba triwulan I dan II tahun 2018 dan uang sebesar Rp 50 juta dari tangan kepala sekolah.

Polisi telah memeriksa 21 saksi dan meminta audit kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Provinsi NTT.

Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Desember 2018 lalu.

Penyidik baru menetapkan dua orang tersangka, dan belum ada indikasi penambahan tersangka.

Selain itu, penyidik juga terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan jika ada informasi lain dari masyarakat, maka akan ditindak lanjuti. Namun sejauh ini belum ada indikasi penambahan tersangka.

Penyidik juga sudah melakukan penahanan kedua tersangka setelah ditetapkan menjadi tersangka. Kedua tersangka sementara ditahan di ruang tahanan Polres Kupang Kota sambil menunggu proses pemberkasan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana jo Pasal 55 ayat Ke-1e KUHP.

Kedua tersangka juga terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!