Connect with us

EKONOMI

Satgas Waspada Investasi Hentikan 47 Entitas Investasi Ilegal, Ini Daftarnya

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, Penatimor.com – Satgas Waspada Investasi menghentikan 47 entitas yang diduga melakukan investasi ilegal alias bodong.

Sebanyak 47 entitas ini banyak bergerak di usaha multilevel marketing, investasi mata uang kripto, investasi uang, dan pialang berjangka.

Berikut ini adalah nama 47 entitas tersebut:

1. PT Sinergi Rezeki Ananta/Essenzo

2. CV PTINDO/ www.baleo.id/ CV Pitulungan Indonesia

3. PT Aladiev Mitra Mandiri

4. PT BOG Indonesia Sukses

5. PT Bonaventura Berkah Sukses

6. PT Inbioplus Sun Internasional/ My Zenza

7. BDI Groups/ https://bdigroups.com/id/

8. PT Karunia Berjaya Selamanya/ www.mox.wed.id

9. Toga Chat/Toga Capital

10. PT Global Net International

11. www.arrow-miner.com/

PT Baruna Investama Indonesia

12. CV Green Leaf Indonesia

13. Gaharu Lumajang Community

14. Weenzee Indonesia

15. Arcee Coin

16. X-One System

17. Konsorsium Venture 6

18. Digital Rich/app.digital-rich.com

19. PT Kopral Digital Khatulistiwa

20. Mitra Hipo

21. Program Berbagi Berkah

22. Asuransi Lifetime Insurance Devesta

23. Jaminan Penghasilan Aceh

24. Binary.com

25. Gate Solutions Club

26. PT Asia Natura Futures

27. PT Inprofit Indonesia

28. IDFXCapital.com

29. www.omahforex.com

30. Indogolden Future

31. Lippo Forex

32. Road Tour FXTM Indonesia

33. Financial Brokerage Service (FBS)

34. MRG Premiere

35. PT Fortuna Cemerlang (FC33)

36. Sony Trade/ www.sonytrade.com

37. PT Ramza Malay Gemilang/ Investopedia D’Gallery

38. PT Pandu Prima Amanah (PPA Tour & Training) dan PT Panca Pola Anugerah (PPA Institute)

39. PT Sriwijaya Berkah Wisata

40. PT Santara Daya Inspiratama

41. Bank One Syariah

42. Kofin/ koin.simdif.com

43. Sinar Tiga Berlian

44.Mydropnshop

45. Kafi.sms.com

46. Management Asset Community and Development

47. Maha Messari Group/ PT Hotel Maha Messari Dewante. (Sumber: OJK/R2)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Menkeu: Camat Ujung Tombak Maju Mundurnya Negeri Ini!

Published

on

Sri Mulyani Indrawati (Foto.Ist)

Jakarta, Penatimor.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ujung tombak maju mundurnya negeri ini. Hal ini dikatakannya mengingat sentralnya peran camat dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan mengoordinir pemerintahan desa.

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (20/03/2019).

“Camat ini ujung tombaknya sebuah negara, maju mundurnya negara ini ada di tangan camat. Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level maneger tengah. Suatu institusi kalau maneger yang di level tengah seperti camat ini memiliki managerial yang baik , perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” papar Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani itu menyebutkan, kunci seluruh implementasi pembangunan nasional berada di tangan seorang camat. Pasalnya camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, terutama terkait pada dana kelurahan dan dana desa yang dikucurkan oleh negara setiap tahunnya.

“Seluruh implementasi pembangunan nasional kuncinya juga ada di camat. Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun. Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera,” ungkap Ani.

Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp 46,98 triliun untuk tahun 2016, Rp 60 triliun untuk tahun 2017, Rp 60 triliun untuk tahun 2018, dan Rp 70 triliun di tahun 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan kesejahteraan di desa, anggarannya terus naik, tahun ini Rp 70 trilliun. Dana desa selama lima tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600  km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 uni. Ini kelihatan sederhana, tapi memang ini pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, karena ada juga daerah yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini kelihatan sepele tapi sangat menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh sebabnya, mari kita kawal dengan sebaik-baiknya,” ajak Ani.

Sementara dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yang termasuk baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

“Dana kelurahan sebesar Rp 3 trilliun itu diharapkan sangat membantu kelurahan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang infrastruktur. Alokasi untuk kelurahan yang dalam kategori sangat perlu ditingkatkan sedikit lebih besar daripada kategori kelurahan yang lain,” kata Ani. (R2/Puspen Kemendagri)

Continue Reading

EKONOMI

Klaim Tak Dibayar, Nasabah Somasi Asuransi Bumi Putera

Published

on

Tommy Yakob, SH., memberikan keterangan kepada wartawan di Kantornya yang beralamat di Jl. A. Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com –  Marluisye J. E Letik (45) warga Jl. Kelapa RT 001/RW 001, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, terpaksa layangkan somasi ke PT. Ansuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kupang karena klaim asuransinya tak kunjung dicairkan.

Nasabah yang juga salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTT ini memiliki perikatan polis asuransi dengan nomor polis 2001319695 dengan masa kontraknya terhitung sejak 1 Juli 2001 dan berakhir pada 1 Juli 2017.

Namun, ketika diklaim pencairan dana asuransi sebesar Rp 14.669.000 tidak digubris oleh pihak asuransi Bumi Putera.

“Sesuai dengan kesepakatan bahwa asuransi tersebut bisa diklaim jika sudah sudah mencapai 17 tahun dan setelah melewati waktu perjanjian tersebut klien saya melakukan pengajuan klaim. Klaim itu diajukan sejak 4 Juli 2018 lalu namun, kepada pihak PT Asuransi beralasan masih menunggu keputusan kantor pusat,” ujar kuasa hukum korban, Tommy Yakob, SH., Kepada wartawan di kantornya yang beralamat di Jl. A. Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, belum lama ini.

Tommy Jacob mengatakan, kronologis persoalan ini berawal saat kliennya mengikuti salah satu program beasiswa dari PT. Ansuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kupang dan saat kliennya ingin melakukan pengambilan uang, pimpinan dan staf Bumi Putera selalu beralasan.

Mendapat perlakuan dari pimpinan PT Ansuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kupang itu, Tommy mengaku kliennya lalu melaporkan masalah tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTT dengan tujuan bisa membantu mengambil uang miliknya.

Namun upaya tersebut tampak tidak digubris oleh PT Ansuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kupang sehingga kliennya mengambil upaya somasi.

“Klien kami sudah surati juga OJK NTT, tetapi pihak asuransi sampai sekarang belum lakukan pencairan, sehingga kami ajukan somasi,” ujar Tommy.

Lebih lanjut Tommy mengatakan, sesuai Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian yang mengatakan perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.

Jika melanggar, maka pihak perusahaan akan mendapat sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

“Kami berharap PT. Asuransi segera menyelesaikan pembayaran klaim habis kontrak milik nasabah. Kami memberikan deadline waktu 7 × 24 jam, namun tidak diindahkan maka kami akan mengambil upaya hukum,” tegas Tommy Jacob. (R3)

Continue Reading

EKONOMI

Bakumpul UMKM Menuju Online di Pulau Sumba

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT (KPw BI NTT) dan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) menyelenggarakan Bakumpul UMKM Manuju Online yang merupakan sosialisasi dan pelatihan terkait pasar digital (e-commerce) kepada pelaku UMKM di Pulau Sumba, Jumat (15/3/2019).

Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, kegiatan yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Sumba Barat tersebut merupakan tindaklanjut penandatanganan perjanjian kerjasama KPw BI Provinsi NTT dengan Bank NTT dalam rangka mendorong digitalisasi UMKM di NTT. Pada pelaksanaannya, pelatihan dan fasilitasi akses pasar digital dibantu oleh pelaku e-commerce seperti Bukalapak.

Pada sambutannya Kepala KPw BI Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga menjelaskan, kegiatan tersebut sejalan dengan visi Bank Indonesia yaitu untuk Menjadi Bank Sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah menyusun 12 program strategis yang salah satunya terkait dengan memperkuat Kebijakan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Pengembangan ekonomi digital salah satunya dilakukan dengan mendorong pelaku UMKM untuk mengakses pasar online (digital) dan bertransaksi secara online.

“Melalui hal tersebut tentu saja akses pasar dapat lebih luas sehingga barang yang diproduksi di Pulau Sumba dapat dipasarkan atau diakses hingga ke Pulau atau Provinsi lain,” ungkap Tigor.

Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi E-Commerce dalam negeri mencapai Rp11-13 triliun per bulan dan transaksi tersebut terus meningkat tiap waktunya.

Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole menyambut baik kegiatan yang dilakukan. Pada sambutannya, ia mendorong agar UMKM mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi agar mendapatkan manfaat dari transformasi digital khususnya terkait fasilitas pemasaran.

Dapawole mengatakan, saat ini masih terdapat beberapa masalah utama dalam pengembangan UMKM di Pulau Sumba yaitu pemahaman terhadap teknologi, pengembangan SDM, akses pasar dan permodalan.

“Diharapkan pengembangan kapasitas UMKM yang dilakukan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi,” harapnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan teknis tekait e-commerce oleh narasumber dari Bukalapak. Bakumpul UMKM Manuju Online di Pulau Sumba merupakan yang pertama dari empat rencana pelatihan yang akan dilakukan di tahun 2019.

Acara seperti ini selanjutnya akan dilakukan di Pulau Timor tepatnya di Atambua, dan dua kali di Pulau Flores yaitu di Labuan Bajo dan di Maumere. Adapun Rangkaian sosialisasi tersebut akan berpuncak pada bulan September di Kupang di mana akan dilakukan kegiatan UMKM GO ONLINE yang merupakan fasilitasi pasar digital kepada pelaku UMKM. Pada kesempatan tersebut UMKM akan didorong untuk mengakses pasar digital hingga dapat melakukan komunikasi dan transaksi secara online. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!