Connect with us

UTAMA

Pemerintah NTT Diminta Tidak ‘Namkak’ Tangani Kasus DBD

Published

on

Solidaritas Korban DBD Sumba Timur saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTT, Rabu (13/3).

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta tidak ‘namkak’ (Nganga dalam bahasa Dawan/ Timor) dalam menangani kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di NTT khususnya di Kabupaten Sumba Timur.

Permintaan ini disampaikan Solidaritas Korban DBD Sumba Timur yang terdiri dari berbagai elemen; GMNI, GMKI, PMKRI, PERMASI, PERMAPELTA, KEMMAS, IPMASTIM, IRGSC, WALHI NTT) dalam orasi dan aksi di depan Kantor Gubernur NTT, Rabu (13/3/2019).

Dalam catatan Solidaritas Korban DBD Sumba Timur, virus DBD telah mewabah di Sumba Timur. Per Maret 2019, 18 orang meninggal dunia, dan ada sebanyak 880 pasien kasus di 22 Kecamatan di Sumba Timur.

Para pasien kini dirawat di tiga Rumah Sakit di Sumba Timur, yakni RSUD Umbu Rara Meha, RSK Lindimara, dan RSU Imanuel Waingapu. Pesebaran penyakit DBD di NTT per Maret 2019 mencapai 1.169 kasus.

Pihak Dinas Sumba Timur sudah menetepakan kasus DBD di Sumba Timur sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), tetapi hingga kini belum ada upaya masif dalam mencegah jumlah korban berjatuhan, menanggulangi korban dan mengkampanyekan perilaku hidup sehat untuk mencegah pesebaran virus DBD.

Sebagai wilayah yang banyak terjangkiti virus DBD, Sumba Timur mengalami kekurangan fasilitas penanggulangan DBD. Faktanya, kabupaten Sumba Timur hanya memiliki 5 unit alat fogging. Dari segi pesebaran, presentase penderita DBD paling banyak diidap oleh warga Kota Waingapu.

Karena itu, massa aksi yang berjumlah sekitar lebih dari 60 orang itu, melakukan aksi bersama menuntut Pemerintah Provinsi dan jajaran terkait segera bertindak menanggulangi bencana DBD, mengurangi jumlah korban, mencegah penyebaran virus DBD di Sumba Timur khususnya dan di NTT.

Rima Belaut, salah seorang peserta aksi dalam orasinya yang disampaikan dalam bahasa Inggris mengatakan, “Poor sanitation and enviromental governance in the City of Waingapu triggered the dengue virus to develop rapidly. Sanitation governance that has been carried out by the goverment so far does not good enough and the management of waste has been not properly implement by goverment in accordance with national policy number 18/2009 about waste management,” katanya.

Orasi dalam bahasa Inggris ini, bertujuan untuk melaksanakan amanat Pergub 56 Tahun 2018 tentang Hari Berbahas Inggris pada hari Rabu.

Massa aksi kecewa karena tidak dapat bertemu dengan gubernur untuk menyampaikan sikapnya. Masa Aksi diterima oleh Kabag Humas Pemprov NTT, Elisabeth Lendu.

Pada kesempatan itu, Elisabeth berjanji akan meneruskan aspirasi massa aksi kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat agar segera mengambil langkah tegas atasi DBD di Sumba Timur.

Bertolak dari kantor gubernur, massa aksi menuju kantor DPRD NTT. Sama halnya, massa aksi tidak dapat bertemu seorang anggota dewan pun, dan hanya bertemu Humas DPRD NTT yang diterima oleh Alfons Waturaka.

Dalam orasi di Kantor DPRD, massa aksi menyatakan, anggota DPRD jangan hanya cari suara ketika menjelang pemilu, tetapi tetap pasang telinga dan peduli pada rakyat setiap waktu.

“Anggota DPRD NTT dapil Sumba Timur itu gagal total memperhatikan warganya, mereka hanya mampu cari suara tapi tidak mampu bersuara ketika rakyatnya menderita,” tegas Ferdinand Umbu Ridi, Ketua GMKI Cabang Kupang.

Seusai menerima pernyataan sikap massa aksi, Alfons Waturaka berjanji akan menjadwalkan audiensi Solidaritas untuk Korban DBD Sumba Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT.

Dalam aksi massa Solidaritas untuk Korban DBD menyatakan, menuntut komitment pemerintah provinsi NTT, segera membetuk tim khusus penanganan dan pencegahan kasus DBD di Sumba Timur.

“Kami memberi waktu 7 x 24 jam untuk membentuk tim khusus. Bila melewati batas waktu yang ditentukan, kami akan datang lagi dengan massa lebih besar,” tegas Nong Emanuel, Koordinator Lapangan Massa Aksi Solidaritas untuk Korban DBD Sumba Timur.

Dalam aksinya itu, ada 7 poin pernyataan sikap dari Solidaritas untuk Korban Deman Berdarah Dengue (DBD) di Sumba Timur kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT, yakni:

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperbaiki tata kelola kota dan sanitasi di Sumba Timur,

Meminta DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk serius mengawasi tindakan pencegahan dan penanganan DBD dari sisi anggaran dan regulasi,

Memperbaiki dan membenahi tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai UU/32/2009, Pengelolaan sampah harus berbasis pada UU 18/2008,

Membentuk tim khusus dan relawan untuk mencegah dan menangani DBD,

Menyediakan posko-posko dan obat-obatna di setiap untuk meminimalisir jarak dan keterlambatan akses kesehatan warga yang terkena wabah DBD,

Meminta Gubernur NTT turun tangan menyelesaikan persoalan DBD di Kabupaten Sumba Timur. (R2)

UTAMA

Tak Lapor Dana Kampanye, 11 Parpol di Daerah Tak Bisa Ikut Pemilu

Published

on

Hasyim Asy'ari

Jakarta, penatimor.com – KPU mengumumkan parpol yang dibatalkan kepesertaannya pada pemilu tingkat kabupaten/kota karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Ada 11 parpol yang tak bisa ikut pemilu di tingkat daerah.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan parpol yang tak menyampaikan laporan awal dana kampanye ke KPU dan KPUD hingga tenggal 10 Maret diberi sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 334 ayat 2 dan Pasal 338 ayat 1 UU Pemilu serta Pasal 71 ayat 2 PKPU 24/2018.

“Berdasarkan ketentuan itu, KPU pusat meminta laporan dari KPU provinsi, kabupaten/kota, kemudian sesuai dengan data hasil penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) dari KPU provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia, terdapat 11 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota,” kata Hasyim di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dibagi dalam tiga kategori.

Kategori pertama, partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota, dan mengajukan calon anggota (caleg) DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sampai tenggat penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori kedua, partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian dengan tanggal 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, dan tidak menyampaikan LADK sampai tenggat waktu penyampaian LADK 10 Maret 2019.

Sementara itu, hanya lima parpol yang dinyatakan lengkap telah menyampaikan laporan awal dana kampanye dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kelima partai itu adalah Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

Hasyim mengatakan, bila ada partai politik kepengurusannya di tingkat provinsi tidak menyampaikan LADK kepada KPU provinsi, kepesertaannya untuk pemilu DPRD provinsi di wilayah provinsi itu dibatalkan. Hal itu juga berlaku bagi pemilu DPRD kabupaten/kota.

Hasyim menegaskan, yang dibatalkan merupakan kepesertaan pemilunya di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bukan membatalkan kepengurusan parpol.

Berikut ini daftar parpol yang dibatalkan kepesertaan pemilunya di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota:

1. PKB di 6 Kabupaten dan 3 kota yang tersebar di 6 provinsi.

2. Partai Garuda di tingkat provinsi Kalimantan Utara. Di tingkat kabupaten/kota ada 110 kabupaten dan 20 kota yang tersebar di 26 provinsi.

3. Partai Berkarya, di 27 kabupaten dan 1 kota, tersebar di 11 provinsi.

4. PKS, di 8 Kabupaten, 1 kota, tersebar di 6 provinsi.

5. Partai Perindo, di 2 kabupaten dan 2 kota, tersebar di 4 provinsi.

6. PPP, di 19 kabupaten dan 1 kota tersebar di 9 provinsi.

7. PSI, di 43 kabupaten dan 6 kota tersebar di 19 provinsi.

8. PAN, di 5 kabupaten dan 2 kota tersebar di 2 provinsi.

9. Partai Hanura, di 7 kabupaten 1 kota tersebar di 6 provinsi.

10. PBB, di 57 kabupaten dan 1 kota tersebar di 18 provinsi.

11. PKPI, di 90 kabupaten dan 16 kota di 24 provinsi.

Total yang dibatalkan 1 provinsi dan 428 di tingkat kabupaten/kota.
(yld/fdn/detik.com/R4)

Continue Reading

OPINI

Catatan WALHI NTT di Peringatan Hari Air Sedunia

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Pentimor.com – Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis tentang ketimpangan akses terhadap air di provinsi berbasis kepulauan itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (22/3/1019) menyebutkan, sumber daya air merupakan bagian penting dari kehidupan umat manusia. Sebab manusia tanpa air adalah kepunahan sehingga negara dalam hal ini berwenang untuk mengatur sebaik-baiknya untuk kesejatraan rakyat.

Hal ini pula untuk menghindari terjadinya ketimpangan akses terhadap air baik itu ketimpangan antar wilayah, antar sektor maupun antar generasi. Dengan kata lain pengolahan air harus berkeadilan antar generasi dan sektor serta merata antar wilayah.

Sebelumnya Indonesia perna dikejutkan dengan putusan MK No: 85/PUU-XI/2013 di mana putusan itu menghapus seluruh pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menghidupakan kembali UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Hal ini terjadi sebab UU No 7 Tahun 2004 melegalkan privatisasi dan komersialisasi.

Persoalan ini tentu berdampak kepada masyarakat yang akan menerima risiko kelangkaan air bersih akibat privatisasi dan komersialisasi. Ditambah lagi pengurusan izin di tingkat daerah hanya bersifat prosedural dan formal semata untuk menambah pendapatan (PAD). Situasi ini tentu akan melemahkan proses pengawasan di lapangan.

Saat ini NTT sedang sibuk melakukan pengembangan di sektor Pariwisata. Pengembangan pariwisata menghadirkan persoalan baru yang sampai saat ini belum dilihat sebagai suatu persoalan yang serius. Di Labuan Bajo contohnya, ancaman industri pariwisata terlihat sangat jelas. Sebab dengan mengembangakan pariwisata maka hotel-hotel berbintang dan jasa penginapan mulai dibangun untuk menampung arus wisatawan yang diproyeksikan mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2019.

Dampak dari pesatnya pembangunan hotel-hotel ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya air sehingga air menjadi komoditi yang akan diperebutkan. Instalasi Pengeolahan Air Wai Mese milik PDAM Waim Mbeliling dengan debit air 40 liter/detik, membagi 10 liter/detik ke 10 hotel mewah di Labuan Bajo sedangkan 18 liter/detik dibagi ke 5.000 pelanggan rumah tangga.

Bahkan dana APBN sebesar Rp 3 miliar untuk membangun instalasi air justru untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel dan jasa tinggal lainnya bukan untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketidakadilan ini tentu terjadi akibat hadirnya pariwisata di Labuan Bajo.

Jika Labuan Bajo disebut sebagai kota seribu jerigen maka Kota Kupang pantas disebut sebagai kota seribu tengki. Kebutuhan masyarakat akan air bersih benar-benar bergantung pada mobil-mobil tengki yang berporasi. Sumber daya air di Kota Kupang betul-betul dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan orientasi pada provit.

Selain mobil tengki ada juga  perusahaan air minum dalam kemasan yang menfaatkan sumber daya air yang berorientasi pada provit. Cerita ini sama hal dengan modus yang dilegalkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan oleh swasta dan berorientasi pada provit.

Jika ditelusuri lebih dalam, kedua kota ini sebenarnya tidak mengalami kekurangan air bersih. Persoalannya di tata kelolah yang bermasalah. Ketimpangan akibat privatisasi dan komersialisasi ini harus cepat diselesaikan secara bijak sehingga air tidak lagi air tidak lagi menjadi komoditi yang diperebutkan.

Peran pemerintah bukan saja sebatas urusan izin namun sampai pada tahap pengawasan, evaluasi dan sanksi sehingga kedepan tidak terjadi lagi ketimpangan akses terhadap sumber daya air.

(R2/WALHI NTT)

Continue Reading

UTAMA

Kampanye Akbar Capres dan Cawapres Mulai 24 Maret

Published

on

Joko Widodo vs Prabowo Subianto (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kampanye akbar dua pasangan capres – cawapres akan dimulai pada Minggu mendatang (24/3). Sesuai dengan peraturan KPU, setiap pasangan calon (paslon) akan berkampanye di dua zona yang berbeda yang sudah disepakati.

KPU kembali menegaskan sejumlah fasilitas yang bisa digunakan selama berkampanye.

Sebelumnya, timses paslon capres-cawapres 02 banyak mengeluhkan berbagai pelanggaran yang dilakukan timses paslon 01. Menurut mereka, Jokowi selaku petahana sering menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Bukan hanya itu, Jokowi juga tidak pernah mengajukan cuti ketika melakukan kampanye. Timses Prabowo-Sandiaga meminta KPU menindak tegas paslon 01.

Komisioner KPU Pramono Ubaid membeberkan, capres petahana masih bisa menggunakan beberapa fasilitas negara. Sebab, sistem kampanye yang diterapkan kepada petahana presiden berbeda dengan petahana kepala daerah.

Misalnya, gubernur, wali kota, maupun bupati. ’’Mereka tetap bisa menggunakan fasilitas negara,’’ ucapnya seperti diberitakan Jawa Pos.

Fasilitas negara itu, antara lain, pengamanan, kesehatan, dan protokoler seperti yang biasa digunakan. Di luar itu, lanjut Pramono, capres petahana tetap harus mengajukan cuti. Pengajuannya pun sama dengan peserta pemilu yang lain.

Diajukan ke KPU paling lambat sehari sebelum melakukan kampanye. ’’Memang harus mengajukan cuti, tapi bukan sebagaimana kepala daerah,’’ jawabnya.

Saat ditanya tentang agenda presiden yang dicampur dengan kampanye capres dalam sehari, Pramono juga menyatakan bahwa sebenarnya itu sah-sah saja dilakukan. Syaratnya, memang sudah dijelaskan di surat pengajuan cuti yang mereka serahkan ke KPU.

Sebab, lanjut dia, jabatan presiden maupun wakil presiden melekat kepada para paslon. Itu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isinya, presiden bisa melakukan kampanye selama tetap memperhatikan keberlangsungan negara.

’’Tapi, selama ini kegiatan memang full seharian penuh. Jadi, tidak ada yang dicampur agendanya,’’ kata pria kelahiran Semarang tersebut.

Pramono berharap, kampanye zonasi atau rapat umum bisa dimaksimalkan oleh kedua kubu. Dengan begitu, mereka bisa menyampaikan visi misinya kepada para pemilih sebagai referensi pada hari pemungutan suara 17 April nanti.

’’Berdasar pengamatan, pencermatan, dan penilaian atas gagasan yang diberikan oleh paslon secara utuh,’’ tutur Pramono.

Dia juga berharap, rapat akbar bisa meredakan kampanye negatif yang kian merebak. Sebab, KPU sudah memberikan fasilitas kepada kedua paslon untuk kampanye secara masif.

’’Tidak perlu lagi lah masing-masing pihak menyebarkan hoaks, fitnah, dan kampanye hitam karena sudah ada kampanye rapat umum ini,’’ tutur Pramono.

Sebelumnya, KPU mengadakan pengundian zonasi kampanye pilpres pada Rabu lalu (6/3). Lokasi kampanye dibagi dua, yakni zona A dan zona B.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye di zona B pada hari pertama. Sedangkan Prabowo-Sandi memulai kampanye di zona A. Keduanya akan berpindah zona dua hari sekali.

Zona A meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, DKI, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku, dan Papua. Zona B terdiri atas Bengkulu, Lampung, Sumsel, Babel, Kepri, DIJ, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kaltim, Kaltara, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut, dan Papua Barat.

Kedua paslon dan parpol pengusung nanti bertukar posisi dua hari sekali hingga 13 April 2019 untuk menggelar kampanye rapat umum di daerah yang telah ditentukan. (bin/c4/agm/R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!