Connect with us

UTAMA

Pemerintah NTT Diminta Tidak ‘Namkak’ Tangani Kasus DBD

Published

on

Solidaritas Korban DBD Sumba Timur saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTT, Rabu (13/3).

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta tidak ‘namkak’ (Nganga dalam bahasa Dawan/ Timor) dalam menangani kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di NTT khususnya di Kabupaten Sumba Timur.

Permintaan ini disampaikan Solidaritas Korban DBD Sumba Timur yang terdiri dari berbagai elemen; GMNI, GMKI, PMKRI, PERMASI, PERMAPELTA, KEMMAS, IPMASTIM, IRGSC, WALHI NTT) dalam orasi dan aksi di depan Kantor Gubernur NTT, Rabu (13/3/2019).

Dalam catatan Solidaritas Korban DBD Sumba Timur, virus DBD telah mewabah di Sumba Timur. Per Maret 2019, 18 orang meninggal dunia, dan ada sebanyak 880 pasien kasus di 22 Kecamatan di Sumba Timur.

Para pasien kini dirawat di tiga Rumah Sakit di Sumba Timur, yakni RSUD Umbu Rara Meha, RSK Lindimara, dan RSU Imanuel Waingapu. Pesebaran penyakit DBD di NTT per Maret 2019 mencapai 1.169 kasus.

Pihak Dinas Sumba Timur sudah menetepakan kasus DBD di Sumba Timur sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), tetapi hingga kini belum ada upaya masif dalam mencegah jumlah korban berjatuhan, menanggulangi korban dan mengkampanyekan perilaku hidup sehat untuk mencegah pesebaran virus DBD.

Sebagai wilayah yang banyak terjangkiti virus DBD, Sumba Timur mengalami kekurangan fasilitas penanggulangan DBD. Faktanya, kabupaten Sumba Timur hanya memiliki 5 unit alat fogging. Dari segi pesebaran, presentase penderita DBD paling banyak diidap oleh warga Kota Waingapu.

Karena itu, massa aksi yang berjumlah sekitar lebih dari 60 orang itu, melakukan aksi bersama menuntut Pemerintah Provinsi dan jajaran terkait segera bertindak menanggulangi bencana DBD, mengurangi jumlah korban, mencegah penyebaran virus DBD di Sumba Timur khususnya dan di NTT.

Rima Belaut, salah seorang peserta aksi dalam orasinya yang disampaikan dalam bahasa Inggris mengatakan, “Poor sanitation and enviromental governance in the City of Waingapu triggered the dengue virus to develop rapidly. Sanitation governance that has been carried out by the goverment so far does not good enough and the management of waste has been not properly implement by goverment in accordance with national policy number 18/2009 about waste management,” katanya.

Orasi dalam bahasa Inggris ini, bertujuan untuk melaksanakan amanat Pergub 56 Tahun 2018 tentang Hari Berbahas Inggris pada hari Rabu.

Massa aksi kecewa karena tidak dapat bertemu dengan gubernur untuk menyampaikan sikapnya. Masa Aksi diterima oleh Kabag Humas Pemprov NTT, Elisabeth Lendu.

Pada kesempatan itu, Elisabeth berjanji akan meneruskan aspirasi massa aksi kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat agar segera mengambil langkah tegas atasi DBD di Sumba Timur.

Bertolak dari kantor gubernur, massa aksi menuju kantor DPRD NTT. Sama halnya, massa aksi tidak dapat bertemu seorang anggota dewan pun, dan hanya bertemu Humas DPRD NTT yang diterima oleh Alfons Waturaka.

Dalam orasi di Kantor DPRD, massa aksi menyatakan, anggota DPRD jangan hanya cari suara ketika menjelang pemilu, tetapi tetap pasang telinga dan peduli pada rakyat setiap waktu.

“Anggota DPRD NTT dapil Sumba Timur itu gagal total memperhatikan warganya, mereka hanya mampu cari suara tapi tidak mampu bersuara ketika rakyatnya menderita,” tegas Ferdinand Umbu Ridi, Ketua GMKI Cabang Kupang.

Seusai menerima pernyataan sikap massa aksi, Alfons Waturaka berjanji akan menjadwalkan audiensi Solidaritas untuk Korban DBD Sumba Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT.

Dalam aksi massa Solidaritas untuk Korban DBD menyatakan, menuntut komitment pemerintah provinsi NTT, segera membetuk tim khusus penanganan dan pencegahan kasus DBD di Sumba Timur.

“Kami memberi waktu 7 x 24 jam untuk membentuk tim khusus. Bila melewati batas waktu yang ditentukan, kami akan datang lagi dengan massa lebih besar,” tegas Nong Emanuel, Koordinator Lapangan Massa Aksi Solidaritas untuk Korban DBD Sumba Timur.

Dalam aksinya itu, ada 7 poin pernyataan sikap dari Solidaritas untuk Korban Deman Berdarah Dengue (DBD) di Sumba Timur kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT, yakni:

Pemerintah daerah dan DPRD harus memperbaiki tata kelola kota dan sanitasi di Sumba Timur,

Meminta DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk serius mengawasi tindakan pencegahan dan penanganan DBD dari sisi anggaran dan regulasi,

Memperbaiki dan membenahi tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai UU/32/2009, Pengelolaan sampah harus berbasis pada UU 18/2008,

Membentuk tim khusus dan relawan untuk mencegah dan menangani DBD,

Menyediakan posko-posko dan obat-obatna di setiap untuk meminimalisir jarak dan keterlambatan akses kesehatan warga yang terkena wabah DBD,

Meminta Gubernur NTT turun tangan menyelesaikan persoalan DBD di Kabupaten Sumba Timur. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Karo SDM: Abaikan Jika Ada yang Menjanjikan Kelulusan Polisi

Published

on

Panitia penerimaan terpadu Polri TA 2019 Polda NTT saat pengumuman hasil kelulusan peserta untuk mengikuti tes kesehatan II, Minggu (19/5) di Aula Rupatama lantai III Mapolda NTT.

Kupang, penatimor.com – Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Trio Santoso, SH., selaku penanggungjawab penerimaan terpadu Polri TA 2019 Polda NTT menegaskan agar para calon taruna (catar) Akademi Kepolisian (Akpol) maupun Calon siswa (Casis) Bintara dan Tamtama tidak menghiraukan pihak yang menjanjikan kelulusan menjadi anggota polisi.

“Abaikan jika ada yang menghubungi peserta, wali atau orangtua dan menjanjikan bisa meluluskan peserta menjadi anggota polisi,” tegas Karo SDM Polda NTT saat pengumuman hasil kelulusan peserta untuk mengikuti tes kesehatan II, Minggu (19/5) di Aula Rupatama lantai III Mapolda NTT.

Ia menjelaskan kalau proses rekrutmen Polri di Polda NTT sudah dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel dan humanis.

Untuk itu, casis/catar maupun orangtua agar jangan terpengaruh dengan janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Tahapan kita lakukan secara terbuka, jangan ada yang percaya jika ada pihak yang menjanjikan atau mengaku bisa membantu kelulusan,” tandas Karo SDM Polda NTT.

Hasil dan nilai yang diperoleh peserta adalah karena kemampuan peserta sendiri. Panitia pelaksana penerimaan sudah melakukan tahapan secara terbuka dan transparan.

“Jangan sampai ada (peserta) yang ditelepon atau dihubungi pihak tertentu dan ada yang menjanjikan kelulusan, maka abaikan dan jangan hiraukan. Jangan terpengaruh dengan hal tersebut,”
ujar Karo SDM Polda NTT.

Ditegaskan pula kalau kemungkinan untuk rekayasa yang menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak lain tidak pernah dilakukan panitia penerimaan.
Panitia sudah memberikan hak dan kesempatan kepada seluruh peserta untuk melakukan komplain atas hasil yang ada.

Kepada peserta yang lolos dan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan II diharapkan jangan berbesar hari karena masih ada tes lanjutan dan proses masih panjang.

“Yang belum berkesempatan untuk mengikuti tes kesehatan II maka proses (seleksi) ini menjadi introspeksi diri untuk melihat kekurangan. Evaluasi diri anda dan jika masih berminat dan umur masih cuku maka bisa mendaftar lagi tahun depan,” tambah Karo SDM polda NTT.

Para peserta yang lulus akan mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II mulai Senin (20/5). (R1)

Continue Reading

UTAMA

Jokowi: Tidak Tahu Kenapa Saya Begitu Mencintai Rakyat NTT

Published

on

Presiden Joko Widodo disambut dengan tarian khas Kabupaten Belu saat hendak meresmikan Bendungan Rotiklot, Senin (20/5).

Atambua, penatimor.com – Presiden RI Joko Widodo tak henti-hentinya mengungkapkan kecintaannya kepada rakyat NTT.

Orang nomor satu di Indonesia ini bahkan tidak mengerti kenapa dirinya begitu mengasihi dan mencintai rakyat NTT.

“Saya sangat mencintai rakyat NTT. Itulah sebabnya saya datang berkali-kali. Saya tidak tahu kenapa saya begitu mencintai rakyat NTT,” kata mantan Gubernur DKI ini disambut aplaus yang sangat meriah oleh ribuan warga.

“Saya tahu air adalah salah satu masalah utama di NTT, karena itu kita bangun bendungan. Ada 7 bendungan yang kita bangun. Ada yang sudah berjalan seperti Bendungan Raknamo dan hari ini Rotiklot. Dan yang lain sedang dibangun. Ada 7 jumlahnya tetapi tadi pak Gubernur bisik ke saya supaya tambah lagi,” kata Sang Presiden yang disambut dengan tepuk tangan meriah ribuan warga.

“Saya minta manfaatkan bendungan ini dengan sebaik-baiknya untuk air baku, pertanian, perkebunan, untuk pariwisata, untuk sumber tenaga listrik, perikanan dan seterusnya. NTT sangat potensial juga untuk garam. Tadi pak Gubernur juga singgung ribuan hektar lahan garam di Kabupaten Kupang yang selama puluhan tahun tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah mendapatkan HGU. Saya minta itu dimanfaatkan untuk rakyat dan cabut HGU itu dan terbitkan sertifikat untuk rakyat dan kembangkan garam di tempat itu. Saya dengar akhir Juli atau Agustus sudah bisa panen garam di situ,” kata Presiden dengan serius.

Gubernur Viktor tampak gembira dan mengangguk-anggukan kepala sambil tersenyum mendukung apa yg dikatakan oleh Mantan Walikota Solo ini.

“Bapak Presiden, selamat datang ke NTT. Rakyat NTT sangat mencintai bapak. Rakyat NTT menyambut bahagia dan gembira,” demikian secuil sambutan selamat datang yang disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Yosef A. Naesoi.

Seusai menekan sirene peresmian Bendungan Rotiklot Presiden Joko Widodo meninjau keseluruhan area bendungan, menabur seratus ribu benih ikan nila, karper, mujair dan menanam pohon beringin, kelor, flamboyan.

Sekadar tahu, Presiden RI Joko Widodo Senin (20/5), seusai diterima oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Forkorpimda NTT di Bandara Internasional El Tari Kupang selanjutnya menuju Atambua utk meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu.

Ribuan masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya mengelu-elukan kedatangan RI 1 ini ketika memasuki area Bendungan.

Didampingi Gubernur NTT, Menteri PUPR dan para pejabat tinggi lainnya, Presiden yang sangat merakyat ini melambaikan tangannya kepada ribuan warga yang sudah menunggu sejak pagi. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Usai Kalah Suara, Gerindra Terima Surat Prabowo Tersangka Kasus Makar

Published

on

Prabowo Subianto dalam konfrensi pers di Hotel Sahid Jakarta.

Jakarta, penatimor.com – KPU mengesahkan hasil penghitungan suara secara nasional dari 34 Provinsi dengan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenangnya.

Dari hasil rekap yang dilakukan KPU secara nasional diperoleh Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 85.607.362 suara atau 55,50 persen.

Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Sehingga selisih suara antara Jokowi dan Prabowo sebesar 16.957.123 suara.

Lebih mengejutkannya, Prabowo malah dilaporkan menjadi tersangka kasus makar.

Wakil Ketua Umum Sufmi Dasci Ahmad membenarkan status yang menimpa Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco ketika dihubungi, Selasa (21/5/2019).

Salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu, lanjutnya, setelah Prabowo dilaporkan atas kasus dugaan makar bersama-sama dengan Eggi sudjana.

Capres 02 itu diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

Laporan dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo dibuat pada 19 April lalu. Penyidik Polda Metro Jaya kemudian menerbitkan SPDP pada Jumat (17/5/2019).

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan kepada Prabowo adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946. (sta/pojoksatu/R4)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!