Connect with us

HUKRIM

Kang Asep Diperiksa Tiga Jam di Polresta Kupang

Published

on

Bobby Jacob Mooynafi (Foto: Wiliam)

Kupang, penatimor.com – Stefanus Jefons, ST., alias Kang Asep selaku pemilik akun facebook Asep Jeff akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Kupang Kota.

Pria yang juga dosen salah satu perguruan tinggi negeri di Kupang itu menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reskrim selama tiga jam, atau pukul 11.00-14.00, Kamis (14/3).

Pemeriksaan ini baru dilakukan polisi pasca kasus ini dilaporkan pertengahan Desember 2018 lalu.

Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana Paruntung Binti, SIK., melalui Kasat Reskrim Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH., membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi wartawan di kantor nya, Kamis (14/3).

“Ya, penyidik sudah meminta keterangan dari Asep Jeff selaku terlapor. Pemeriksaan untuk klarifikasi terkait adanya laporan ke kepolisian,” ujar mantan Kasat Reskrim Polres Sikka itu.

Sebelumnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTT mengambil sikap melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana pemfitnahan melalui media sosial facebook oleh pemilik akun Asep Jeff.

Asep Jeff menjadi terlapor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1154/XII/2018/SPKT Resor Kupang Kota, tanggal 19 Desember 2018.

Laporan Polisi Nomor: LP/B/1154/XII/2018/SPKT Resor Kupang Kota, tersebut diadukan oleh Ir. Andreas W. Koreh, M.T., yang saat itu masih menjabat sebagai Kadis PU Provinsi NTT dan Ketua KONI NTT dan Drs. Umbu Saga Anakaka selaku Sekretaris KONI NTT sebagai korban atas dugaan pemfitnahan tersebut.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Bobby Mooynafi, menjelaskan, proses hukum terhadap laporan dugaan tindak pidana ini sedang ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Untuk sementara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada para korban dan saksi ahli dalam perkara tersebut.

“Kami sudah periksa saksi ahli dari kantor bahasa NTT dan hasilnya sudah ada,” katanya.

Sementara Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H., selaku kuasa hukum korban, memberikan apresiasi kepada para penyidik khususnya penyidik Tipiter karena sangat profesional dalam menangani kasus tersebut, dimana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, para saksi serta ahli sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). (R1)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pakai Bahan Peledak, Nelayan Sikka Ditangkap Polisi, Berkas Dilimpah ke Jaksa

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Polairud Polda NTT mengamankan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Nangaraso, Kabupaten Sikka.

Pelaku ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019, sekira pukul 15.00.

Demikian disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera yang didampingi AKP Andi M. Rahmat SIK.,selaku Kasie Sidik Subdit Gakkum, dalam jumpa pers di Aula Mako Ditpolairud NTT, Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa (21/5).

Dijelaskan, tim gabungan kru Kapal Polisi (KP) XXII 3007 Dit Polairud Polda NTT mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak di Perairan Nangaraso.

Pelaku berinisial KK itu adalah nelayan di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Tersangka sudah diamankan ke Pos Polair Mobile Sikka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/V/2019/Ditpolairud tanggal 2 Mei 2019.

“Tersangka KK melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak karena biaya lebih murah untuk membuat bom ikan dan hasil tangkapan sangat banyak dan mendapat keuntungan pribadi,” jelas Wadir Polairud.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit perahu ketinting, 87 ekor ikan campuran jenis, 1 buah dayung, 1 buah masker selam, 1 korek api, 1 bungkus rokok, 1 serokan ikan dan keranjang anyaman.

Tersangka melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Perkara tindak pidana dengan tersangka KK masih dalam proses penyidikan dan telah dilaksanakan pelimpahan tahap pertama berkas perkar kepada JPU Kejati NTT pada tanggal 20 Mei 2019. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Nelayan Semau Terancam 6 Tahun Penjara, Berkas P-21

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (handak) masih marak terjadi di wilayah perairan NTT.

Direktorat Polairud Polda NTT belum lama ini berhasil menangkap pelakunya yang adalah nelayan asal Pulau Semau.

Kasus ini disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Dnyana yang didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat (30/4), sekira pukul 11.15.

Pelaku ditangkap tim gabungan kru kapal polisi XXII dan Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT.

“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan memakai bahan peledak yang dilakukan di Perairan Batu Hopong, Desa Huilelot, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang,” kata Wadir Polairud.

Merespon laporan masyarakat tersebut, lanjut dia, Tim Pol Airud pada pukul 11.30, berhasil mengamankan tersangka YKB dari Desa Huilelot.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sampan, 1 buah dayung, dan 20 ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak.

Tersangka YKB saat diperiksa mengaku melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena biayanya lebih murah dan hasil tangkapan lebih banyak sehingga sangat menguntungkan.

“Tersangka YKB sudah kami tahan, dan berkas perkara sudah kami kirim ke Kejaksaan dan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati NTT. Kami akan serahkan tersangka dan barang bukti pada Kamis, 23 Mei 2019,” kata Wadir Polairud.

Tersangka dijerat dengan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UUD Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UUD 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Lidik Monumen Pancasila, Kejati NTT Periksa Mantan Kadis Perumahan Rakyat

Published

on

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTT.

Kupang, penatimor.com – Pemeriksaan saksi makin intensif dilakukan pihak Kejati NTT dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila yang mangkrak.

Proyek ini dikerjakan PT Erom dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Narada Karya.

Saksi yang diperiksa adalah kontraktor pelaksana, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dona Tho, bendahara dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/5), mengatakan, penyelidikan perkara ini berdasarkan indikasi awal terjadinya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai progres fisik.

“Dari informasi awal itu kami melakukan penyelidikan. Nanti akan kami gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah bisa dinaikan ke penyidikan atau dihentikan,” kata Abdul.

Pembangunan monumen Pancasila dengan konstruksi setinggi 50 meter itu terhenti lantaran ketiadaan alat crane untuk mengangkat material yang sudah tersedia semuanya di lokasi proyek.

Rekanan pelaksana membutuhkan crane dengan kapasitas 6 ton, sementara yang tersedia saat ini hanya 3 ton.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa TP4D Kejati NTT memberikan petunjuk ke PPK agar proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai Keppres, dengan ketentuan kontraktor pelaksana tetap membayar denda maksimal.

Namun informasi ini langsung dibantah Asisten Intelijen Kejati NTT Bambang Setyadi yang menegaskan TP4D sudah tidak lagi memberikan pendampingan hukum terhadap proyek dimaksud.

“TP4D sudah tidak ada hubungan lagi dengan proyek monumen Pancasila maupun NTT Fair. Kalau mau dilanjutkan, saya pikir tidak bisa, karena semua tahapan dan mekanisme sudah dipakai kontraktornya, namun proyek itu tetap saja tidak selesai,” jelas Bambang.

Proyek yang berlokasi di ujung Jalur 40 ini bernomor kontrak PRKP-NTT/643/483/Bid.CK/U/2018 dengan tanggal kontrak 9 Mei 2018.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 28. 243. 481.000, monumen ini semestinya selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2018 atau terhitung 220 hari sejak tanggal kontrak, 8 Mei 2018.

Pengerjaan proyek ini menggunakan dana APBD I Provinsi NTT tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Tho.

Memang pada proyek ini terpantau material on site (MOS), artinya seluruh material telah tersedia di lokasi proyek namun belum terpasang karena ketiadaan alat crane. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!