Connect with us

UTAMA

IAD Pusat Bantu Korban Bencana di NTT

Published

on

Perwakilan pengurus IAD Wilayah NTT saat menyerahkan bantuan Ketua Umum IAD Pusat bagi korban bencana angin kencang di Kota Kupang dan diterima oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore di kantor BPBD Kota Kupang, Kamis (14/3).

Kupang, penatimor.com – Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat menyatakan kepedulian nya terhadap korban bencana alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bencana angin puting beliung terjadi di wilayah Kota Kupang, sementara banjir dan tanah longsor menimpah Kabupaten Manggarai Barat.

Ketua Umum IAD Pusat Ny. Ros Elyana Prasetyo pun turut prihatin dan peduli dengan kondisi para korban.

Melalui IAD Wilayah NTT, dia pun memberikan bantuan dengan harapan dapat meringankan beban penderitaan yang dialami korban bencana di dua wilayah ini.

Di Kota Kupang terjadi dua kali bencana angin puting beliung dan angin kencang disertai hujan lebat, dalam rentang waktu yang tidak begitu lama.

Bencana angin kencang terparah terjadi pada Minggu (10/3), yang mengakibatkan 527 rumah warga rusak dengan taksasi kerugiaan mencapai Rp 174 miliar.

Kamis (14/3), rombongan IAD NTT menyerahkan bantuan Ketua Umum IAD Pusat Ny. Ros Elyana Prasetyo.

Bantuan kepada para korban bencana diserahkan melalui Posko Komando Penanganan Darurat di kantor BPBD Kota Kupang.

Bantuan diserahkan oleh perwakilan pengurus IAD Wilayah NTT dan diterima langsung oleh Wali Kota Kupang Dr. Jefri Riwu Kore, didampingi Penjabat Sekda Kota Kupang Yos Rera Beka, Plt. Kepala BPBD Kota Kupang Ade Manafe dan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang drg. Retnowati.

Wali Kota mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian dari IAD Wilayah NTT yang berkenan membantu para korban bencana.

“Kita ucapkan terima kasih kepada korps kejaksaan, khususnya IAD Wilayah NTT yang punya empati untuk membantu saudara-saudara kami di Kota Kupang. Mereka menunjukan simpati dan empati yang luar biasa dan memberikan bantuan-bantuan. Kami hanya berharap agar apa yang mereka berikan ini bisa kita pakai sebaik-baik nya untuk masyarakat yang menjadi korban bencana,” kata Wali Kota.

Sementara itu, bantuan yang diberikan IAD Wilayah NTT berupa 15 Kg paku seng, 10 Kg paku 7 cm, 10 Kg paku 10 cm dan 200 lembar seng kaisko.

Bantuan lainnya adalah kayu balok 5/10 dengan panjang 4 meter sebanyak 100 batang.

Hari ini juga, IAD melakukan bakti sosial yang sama di Kabupaten Manggarai Barat yang dikoordinir oleh ketua dan pengurus IAD Daerah Manggarai Barat.

Ketua IAD Wilayah NTT Ny. Rugun Febrie Adriansyah, melalui salah satu pengurus, Ny. Nurcholis, mengatakan, terjadinya bencana di Manggarai Barat berupa longsor dan banjir serta angin puting beliung di Kota Kupang menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari Ketua Umum IAD Pusat Ny. Ros Elyana Prasetyo.

“Sehingga beliau menunjukan kepeduliannya kepada korban bencana melalui IAD Wilayah dan IAD Daerah se- NTT untuk kami salurkan bersamaan harinya di Kota Kupang dan Manggarai Barat hari ini,” kata Ny. Nurcholis.

Ketua IAD Pusat, lanjut dia, juga mengirimkan bantuan dana kepada IAD Wilayah NTT untuk disalurkan ke Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat.

“Jadi penyaluran bantuan ini juga menjadi bagian program kerja IAD Wilayah NTT yang tanggap bencana,” imbuh nya.

Untuk Manggarai Barat, lanjut Ny. Nurcholis, IAD memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan serta pakaian, susu, pamper dan kebutuhan para pengungsi.

Terpantau, penyerahan bantuan dilakukan Ketua IAD Wilayah NTT Ny. Rugun Febrie Adriansyah diwakili oleh pengurus IAD NTT, masing-masing Ny. Nurcholis, Ny. John Unaraja, Ny. Alfons Lou Mau, Ny. Carlos de Fatima dan puluhan pengurus IAD Wilayah NTT.

Dari BPBD Kota Kupang, rombongan IAD Wilayah NTT langsung menuju rumah John Lamoli, salah satu petugas cleaning service di kantor Kejati NTT.

Di rumah John Lamoni yang beralamat di Kelurahan Sikumana itu, IAD NTT juga memberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan kembali rumahnya yang rusak.

Sebelumnya, IAD Wilayah NTT juga membantu korban bencana angin puting beliung di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Bantuan diserahkan pada Selasa (5/3) pagi, berupa 190 paket sembako.

Tiap paket terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 10 bungkus mie instan dan 1 kaleng besar sarden.

Bantuan tersebut diserahkan langsung ke posko penanganan bencana angin puting beliung.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dipimpin Ketua IAD Wilayah NTT Ny. Rugun Febrie Adriansyah didampingi beberapa pengurus serta anggota nya.

Ikut bersama Kajari Kota Kupang Winarno, SH., para Asisten, Koordinator dan Kasi lingkup Kejati NTT.

Rombongan IAD Wilayah NTT diterima Camat Oebobo Bernadinus Mere dan Lurah Liliba Viktor Makoni.

Penyerahan bantuan secara simbolis juga dilakukan Ny. Rugun kepada Camat Oebobo, Lurah Liliba dan perwakilan korban bencana puting beliung.

Ny. Rugun pada kesempatan itu, mengatakan, pihaknya turut prihatin atas bencana puting beliung yang menimpah warga RT 26-27 Kelurahan Liliba dan sebagian warga Kelurahan Penfui.

“Kami menyatakan rasa kepedulian terhadap para korban, dan hari ini kami salurkan bantuan sembako. Semoga dapat membantu para korban,” ungkap istri Kejati NTT Dr. Febrie Adriansyah itu.

Dia menjelaskan, kegiatan bakti sosial tersebut sebagai bentuk kepedulian organisasi IAD Wilayah NTT terhadap masyarakat yang tertimpa bencana.

Selain itu juga melaksanakan program kerja yang telah digariskan oleh IAD Pusat yaitu tanggap bencana bidang sosial budaya, dimana segera menginfomasikan dan segera memberi bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

“Kami prioritaskan tiap KK (kepala keluarga) mendapat 1 paket. Informasi yang kami terima ada 184 KK yang terkena bencana. Semoga bantuan kami bisa sedikit meringankan beban mereka yang sedang kesusahan dan juga kami berharap keberadaan organisasi IAD mendapat nilai positif di masyarakat dan dikenal,” pungkas Ny. Rugun. (R1)

UTAMA

Tak Lapor Dana Kampanye, 11 Parpol di Daerah Tak Bisa Ikut Pemilu

Published

on

Hasyim Asy'ari

Jakarta, penatimor.com – KPU mengumumkan parpol yang dibatalkan kepesertaannya pada pemilu tingkat kabupaten/kota karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Ada 11 parpol yang tak bisa ikut pemilu di tingkat daerah.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan parpol yang tak menyampaikan laporan awal dana kampanye ke KPU dan KPUD hingga tenggal 10 Maret diberi sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 334 ayat 2 dan Pasal 338 ayat 1 UU Pemilu serta Pasal 71 ayat 2 PKPU 24/2018.

“Berdasarkan ketentuan itu, KPU pusat meminta laporan dari KPU provinsi, kabupaten/kota, kemudian sesuai dengan data hasil penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) dari KPU provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia, terdapat 11 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota,” kata Hasyim di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dibagi dalam tiga kategori.

Kategori pertama, partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota, dan mengajukan calon anggota (caleg) DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sampai tenggat penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori kedua, partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian dengan tanggal 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, dan tidak menyampaikan LADK sampai tenggat waktu penyampaian LADK 10 Maret 2019.

Sementara itu, hanya lima parpol yang dinyatakan lengkap telah menyampaikan laporan awal dana kampanye dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kelima partai itu adalah Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

Hasyim mengatakan, bila ada partai politik kepengurusannya di tingkat provinsi tidak menyampaikan LADK kepada KPU provinsi, kepesertaannya untuk pemilu DPRD provinsi di wilayah provinsi itu dibatalkan. Hal itu juga berlaku bagi pemilu DPRD kabupaten/kota.

Hasyim menegaskan, yang dibatalkan merupakan kepesertaan pemilunya di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bukan membatalkan kepengurusan parpol.

Berikut ini daftar parpol yang dibatalkan kepesertaan pemilunya di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota:

1. PKB di 6 Kabupaten dan 3 kota yang tersebar di 6 provinsi.

2. Partai Garuda di tingkat provinsi Kalimantan Utara. Di tingkat kabupaten/kota ada 110 kabupaten dan 20 kota yang tersebar di 26 provinsi.

3. Partai Berkarya, di 27 kabupaten dan 1 kota, tersebar di 11 provinsi.

4. PKS, di 8 Kabupaten, 1 kota, tersebar di 6 provinsi.

5. Partai Perindo, di 2 kabupaten dan 2 kota, tersebar di 4 provinsi.

6. PPP, di 19 kabupaten dan 1 kota tersebar di 9 provinsi.

7. PSI, di 43 kabupaten dan 6 kota tersebar di 19 provinsi.

8. PAN, di 5 kabupaten dan 2 kota tersebar di 2 provinsi.

9. Partai Hanura, di 7 kabupaten 1 kota tersebar di 6 provinsi.

10. PBB, di 57 kabupaten dan 1 kota tersebar di 18 provinsi.

11. PKPI, di 90 kabupaten dan 16 kota di 24 provinsi.

Total yang dibatalkan 1 provinsi dan 428 di tingkat kabupaten/kota.
(yld/fdn/detik.com/R4)

Continue Reading

OPINI

Catatan WALHI NTT di Peringatan Hari Air Sedunia

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Pentimor.com – Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis tentang ketimpangan akses terhadap air di provinsi berbasis kepulauan itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (22/3/1019) menyebutkan, sumber daya air merupakan bagian penting dari kehidupan umat manusia. Sebab manusia tanpa air adalah kepunahan sehingga negara dalam hal ini berwenang untuk mengatur sebaik-baiknya untuk kesejatraan rakyat.

Hal ini pula untuk menghindari terjadinya ketimpangan akses terhadap air baik itu ketimpangan antar wilayah, antar sektor maupun antar generasi. Dengan kata lain pengolahan air harus berkeadilan antar generasi dan sektor serta merata antar wilayah.

Sebelumnya Indonesia perna dikejutkan dengan putusan MK No: 85/PUU-XI/2013 di mana putusan itu menghapus seluruh pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menghidupakan kembali UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Hal ini terjadi sebab UU No 7 Tahun 2004 melegalkan privatisasi dan komersialisasi.

Persoalan ini tentu berdampak kepada masyarakat yang akan menerima risiko kelangkaan air bersih akibat privatisasi dan komersialisasi. Ditambah lagi pengurusan izin di tingkat daerah hanya bersifat prosedural dan formal semata untuk menambah pendapatan (PAD). Situasi ini tentu akan melemahkan proses pengawasan di lapangan.

Saat ini NTT sedang sibuk melakukan pengembangan di sektor Pariwisata. Pengembangan pariwisata menghadirkan persoalan baru yang sampai saat ini belum dilihat sebagai suatu persoalan yang serius. Di Labuan Bajo contohnya, ancaman industri pariwisata terlihat sangat jelas. Sebab dengan mengembangakan pariwisata maka hotel-hotel berbintang dan jasa penginapan mulai dibangun untuk menampung arus wisatawan yang diproyeksikan mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2019.

Dampak dari pesatnya pembangunan hotel-hotel ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya air sehingga air menjadi komoditi yang akan diperebutkan. Instalasi Pengeolahan Air Wai Mese milik PDAM Waim Mbeliling dengan debit air 40 liter/detik, membagi 10 liter/detik ke 10 hotel mewah di Labuan Bajo sedangkan 18 liter/detik dibagi ke 5.000 pelanggan rumah tangga.

Bahkan dana APBN sebesar Rp 3 miliar untuk membangun instalasi air justru untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel dan jasa tinggal lainnya bukan untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketidakadilan ini tentu terjadi akibat hadirnya pariwisata di Labuan Bajo.

Jika Labuan Bajo disebut sebagai kota seribu jerigen maka Kota Kupang pantas disebut sebagai kota seribu tengki. Kebutuhan masyarakat akan air bersih benar-benar bergantung pada mobil-mobil tengki yang berporasi. Sumber daya air di Kota Kupang betul-betul dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan orientasi pada provit.

Selain mobil tengki ada juga  perusahaan air minum dalam kemasan yang menfaatkan sumber daya air yang berorientasi pada provit. Cerita ini sama hal dengan modus yang dilegalkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan oleh swasta dan berorientasi pada provit.

Jika ditelusuri lebih dalam, kedua kota ini sebenarnya tidak mengalami kekurangan air bersih. Persoalannya di tata kelolah yang bermasalah. Ketimpangan akibat privatisasi dan komersialisasi ini harus cepat diselesaikan secara bijak sehingga air tidak lagi air tidak lagi menjadi komoditi yang diperebutkan.

Peran pemerintah bukan saja sebatas urusan izin namun sampai pada tahap pengawasan, evaluasi dan sanksi sehingga kedepan tidak terjadi lagi ketimpangan akses terhadap sumber daya air.

(R2/WALHI NTT)

Continue Reading

UTAMA

Kampanye Akbar Capres dan Cawapres Mulai 24 Maret

Published

on

Joko Widodo vs Prabowo Subianto (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kampanye akbar dua pasangan capres – cawapres akan dimulai pada Minggu mendatang (24/3). Sesuai dengan peraturan KPU, setiap pasangan calon (paslon) akan berkampanye di dua zona yang berbeda yang sudah disepakati.

KPU kembali menegaskan sejumlah fasilitas yang bisa digunakan selama berkampanye.

Sebelumnya, timses paslon capres-cawapres 02 banyak mengeluhkan berbagai pelanggaran yang dilakukan timses paslon 01. Menurut mereka, Jokowi selaku petahana sering menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Bukan hanya itu, Jokowi juga tidak pernah mengajukan cuti ketika melakukan kampanye. Timses Prabowo-Sandiaga meminta KPU menindak tegas paslon 01.

Komisioner KPU Pramono Ubaid membeberkan, capres petahana masih bisa menggunakan beberapa fasilitas negara. Sebab, sistem kampanye yang diterapkan kepada petahana presiden berbeda dengan petahana kepala daerah.

Misalnya, gubernur, wali kota, maupun bupati. ’’Mereka tetap bisa menggunakan fasilitas negara,’’ ucapnya seperti diberitakan Jawa Pos.

Fasilitas negara itu, antara lain, pengamanan, kesehatan, dan protokoler seperti yang biasa digunakan. Di luar itu, lanjut Pramono, capres petahana tetap harus mengajukan cuti. Pengajuannya pun sama dengan peserta pemilu yang lain.

Diajukan ke KPU paling lambat sehari sebelum melakukan kampanye. ’’Memang harus mengajukan cuti, tapi bukan sebagaimana kepala daerah,’’ jawabnya.

Saat ditanya tentang agenda presiden yang dicampur dengan kampanye capres dalam sehari, Pramono juga menyatakan bahwa sebenarnya itu sah-sah saja dilakukan. Syaratnya, memang sudah dijelaskan di surat pengajuan cuti yang mereka serahkan ke KPU.

Sebab, lanjut dia, jabatan presiden maupun wakil presiden melekat kepada para paslon. Itu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isinya, presiden bisa melakukan kampanye selama tetap memperhatikan keberlangsungan negara.

’’Tapi, selama ini kegiatan memang full seharian penuh. Jadi, tidak ada yang dicampur agendanya,’’ kata pria kelahiran Semarang tersebut.

Pramono berharap, kampanye zonasi atau rapat umum bisa dimaksimalkan oleh kedua kubu. Dengan begitu, mereka bisa menyampaikan visi misinya kepada para pemilih sebagai referensi pada hari pemungutan suara 17 April nanti.

’’Berdasar pengamatan, pencermatan, dan penilaian atas gagasan yang diberikan oleh paslon secara utuh,’’ tutur Pramono.

Dia juga berharap, rapat akbar bisa meredakan kampanye negatif yang kian merebak. Sebab, KPU sudah memberikan fasilitas kepada kedua paslon untuk kampanye secara masif.

’’Tidak perlu lagi lah masing-masing pihak menyebarkan hoaks, fitnah, dan kampanye hitam karena sudah ada kampanye rapat umum ini,’’ tutur Pramono.

Sebelumnya, KPU mengadakan pengundian zonasi kampanye pilpres pada Rabu lalu (6/3). Lokasi kampanye dibagi dua, yakni zona A dan zona B.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye di zona B pada hari pertama. Sedangkan Prabowo-Sandi memulai kampanye di zona A. Keduanya akan berpindah zona dua hari sekali.

Zona A meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, DKI, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku, dan Papua. Zona B terdiri atas Bengkulu, Lampung, Sumsel, Babel, Kepri, DIJ, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kaltim, Kaltara, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut, dan Papua Barat.

Kedua paslon dan parpol pengusung nanti bertukar posisi dua hari sekali hingga 13 April 2019 untuk menggelar kampanye rapat umum di daerah yang telah ditentukan. (bin/c4/agm/R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!