Connect with us

HUKRIM

Bank NTT Digugat Dirut PT. Rimba Mas, Blokir Rekening Nasabah Secara Sepihak

Published

on

Lesly Anderson Lay & rekan mendampingi kliennya Boby Hartono Tantoyo dalam persidangan di ruang Pengayoman, Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Rabu (13/3).

Kupang, penatimor.com – Bank NTT kembali berhadapan dengan masalah hukum akibat memblokir rekening milik nasabah secara sepihak.

Akibat proses pemblokiran sepihak tersebut, nasabah atas nama Boby Hartono Tantoyo, SH (44), selaku Direktur Utama PT. Rimba Mas Indah yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Lima Kota Kupang melayangkan gugatan miliaran rupiah ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang.

Terhadap gugatan yang dilayangkan pada Kamis (13/2), melalui lima orang kuasa hukumnya dari kantor penasihat hukum Lesly Anderson Lay SH & Rekan, Boby Hartono Tantoyo menggugat Bank NTT Cq Bank NTT Cabang Sabu Raijua dengan gugatan terkait dugaan perbuatan melawan hukum.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang melakukan sidang perdana dengan agenda penyerahan materi gugatan serta penetapan hakim mediasi tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., didampingi anggota majelis Budi Aryono, S.H.,M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nasabah yang menjadi korban dan hadir dengan menggunakan baju batik putih dipadu celana hitam itu tampak serius dalam mengikuti sidang perdana tersebut, didampinggi lima kuasa hukumnya yakni Lesly Aderson Lay, SH., Arnold JF Sjah SH., M.Hum., Petrus Ufi, SH., Albrenus Fattu, SH., dan Tommy MD Jacob, SH.

Pada sidang perdana yang berlangsung di ruang sidang Pengayoman, Rabu (13/3), hadir tergugat yang diwakili oleh tiga orang staf Bank NTT dengan mendapat surat kuasa dari Plt. Direktur Utama Bank NTT Absalom Sine.

Usai mengikuti sidang perdana, kepada awak media di Ruang Penasihat Hukum PN Kupang, kuasa hukum Boby Hartono Tantoyo, Lesly Anderson Lay menjelaskan, kliennya mengajukan gugatan karena Bank NTT telah melakukan pemblokiran terhadap rekening atas nama Boby Hartono selaku Direktur Utama PT. Rimba Mas Indah secara sepihak.

Bahkan, pihak Bank NTT juga tidak memiliki niatan baik untuk menginformasikan atau memberikan klarifikasi setelah kliennya beberapa kali melayangkan surat untuk mempertanyakan uang miliknya itu.

Lesly menjelaskan, kliennya mempunyai rekening giro pada Bank NTT Cabang Sabu dengan nomor rekening 021.01.13.000275-1 atas nama PT. Rimba Mas Indah/Boby Hartono Tantoyo.

Di rekening tersebut, penggugat menerima pembayaran untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Bali-Biu tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.816.484.746. Namun tanpa alasan yang jelas, tergugat melakukan pemblokiran terhadap rekening milik kliennya.

Kliennya, lanjut Lesly, telah melayangkan surat perihal permintaan klarifikasi kepada Bank NTT sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 2018. Namun, surat surat itu tidak digubris.

Pada 6 September 2018, ketika kliennya mencoba melakukan pencairan dana sebesar Rp 500.000.000 menggunakan cek Bank NTT nomor BP 1293774 melalui Bank BRI Cabang Kupang, dana milik kliennya itu tidak dapat dicairkan.

“Klien saya mau cairkan dana sebesar Rp 500 juta dengan cek bank nomor BP 1293774 melalui BRI Cabang Kupang dengan nomor rekening 021.01.13.000275-1 atas nama Boby Hartono Tantoyo, tetapi tidak dapat dicairkan karena diblokir tanpa alasan jelas,” ujar Lesly yang di benarkan oleh korban.

Lanjut Lesly, tindakan Bank NTT bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tentang persyaratan dana dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, yang menentukan bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seseorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia.

Dikatakan, kliennya sebelumnya melakukan peminjaman uang di Bank NTT dan digunakan untuk pembanguan gedung gudang penampung garam dengan perjanjian melakukan pembayaran secara cicil per bulan dan ada juga jaminan berupa angunan surat kontrak kerja serta sertifikat tanah.

Namun dalam perjalanan, saat kliennya mendapat upah kerja dari proyek yang dikerjakan tersebut, Bank NTT memblokir rekening tersebut.

“Informasi yang kami peroleh bahwa uang milik korban sudah dideposito lagi tanpa sepengetahuan pemilik,” ungkapnya.

Setelah gugatan tersebut dilayangkan, Lesly mengaku bersama tim akan mengkaji kembali proses deposito yang dilakukan karena diduga pihak Bank NTT melakukan penggelapan.

“Jika dugaan ini masuk, maka kami akan laporkan tindakan pidana,” tandasnya.

Sementara Tommy MD Jacob, selaku anggota tim kuasa hukum mengatakan, tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Bank NTT merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/19/PBI/2000.

Dia merincikan, akibat pemblokiran yang dilakukan, klien mereka mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil berupa tidak bisa dicairkan dana sebesar Rp 500.000.000 serta tidak bisa digunakannya dana yang tersedia dalam rekening tersebut untuk pekerjaan kegiatan di Kabupaten Sabu.

Sementara, kerugian immateriil berupa nama baik dari penggugat dan perusahaan menjadi tercemar, kredibilitas perusahaan menjadi tidak baik dalam perbankan serta mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran.

“Kerugian materiil sebesar Rp 1.816.484.746 dan kerugian immateriil sebesar Rp 15 miliar. Karena kerugian ini maka Bank NTT wajib mengganti kerugian yang telah dialami,” tandas Tommy.

Sedangkan perwakilan Bank NTT, Jhon Saban yang hadir mewakili tergugat saat dikonfirmasi, enggan memberikan komentar dengan alasan dirinya hanya diberikan kuasa untuk menghadiri persidangan tersebut, sementara untuk menyampaikan kepada publik terkait kasus ini bukan kewenangannya. (R3)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pakai Bahan Peledak, Nelayan Sikka Ditangkap Polisi, Berkas Dilimpah ke Jaksa

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Polairud Polda NTT mengamankan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Nangaraso, Kabupaten Sikka.

Pelaku ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019, sekira pukul 15.00.

Demikian disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera yang didampingi AKP Andi M. Rahmat SIK.,selaku Kasie Sidik Subdit Gakkum, dalam jumpa pers di Aula Mako Ditpolairud NTT, Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa (21/5).

Dijelaskan, tim gabungan kru Kapal Polisi (KP) XXII 3007 Dit Polairud Polda NTT mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak di Perairan Nangaraso.

Pelaku berinisial KK itu adalah nelayan di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Tersangka sudah diamankan ke Pos Polair Mobile Sikka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/V/2019/Ditpolairud tanggal 2 Mei 2019.

“Tersangka KK melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak karena biaya lebih murah untuk membuat bom ikan dan hasil tangkapan sangat banyak dan mendapat keuntungan pribadi,” jelas Wadir Polairud.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit perahu ketinting, 87 ekor ikan campuran jenis, 1 buah dayung, 1 buah masker selam, 1 korek api, 1 bungkus rokok, 1 serokan ikan dan keranjang anyaman.

Tersangka melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Perkara tindak pidana dengan tersangka KK masih dalam proses penyidikan dan telah dilaksanakan pelimpahan tahap pertama berkas perkar kepada JPU Kejati NTT pada tanggal 20 Mei 2019. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Nelayan Semau Terancam 6 Tahun Penjara, Berkas P-21

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (handak) masih marak terjadi di wilayah perairan NTT.

Direktorat Polairud Polda NTT belum lama ini berhasil menangkap pelakunya yang adalah nelayan asal Pulau Semau.

Kasus ini disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Dnyana yang didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat (30/4), sekira pukul 11.15.

Pelaku ditangkap tim gabungan kru kapal polisi XXII dan Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT.

“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan memakai bahan peledak yang dilakukan di Perairan Batu Hopong, Desa Huilelot, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang,” kata Wadir Polairud.

Merespon laporan masyarakat tersebut, lanjut dia, Tim Pol Airud pada pukul 11.30, berhasil mengamankan tersangka YKB dari Desa Huilelot.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sampan, 1 buah dayung, dan 20 ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak.

Tersangka YKB saat diperiksa mengaku melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena biayanya lebih murah dan hasil tangkapan lebih banyak sehingga sangat menguntungkan.

“Tersangka YKB sudah kami tahan, dan berkas perkara sudah kami kirim ke Kejaksaan dan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati NTT. Kami akan serahkan tersangka dan barang bukti pada Kamis, 23 Mei 2019,” kata Wadir Polairud.

Tersangka dijerat dengan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UUD Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UUD 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Lidik Monumen Pancasila, Kejati NTT Periksa Mantan Kadis Perumahan Rakyat

Published

on

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTT.

Kupang, penatimor.com – Pemeriksaan saksi makin intensif dilakukan pihak Kejati NTT dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila yang mangkrak.

Proyek ini dikerjakan PT Erom dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Narada Karya.

Saksi yang diperiksa adalah kontraktor pelaksana, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dona Tho, bendahara dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/5), mengatakan, penyelidikan perkara ini berdasarkan indikasi awal terjadinya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai progres fisik.

“Dari informasi awal itu kami melakukan penyelidikan. Nanti akan kami gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah bisa dinaikan ke penyidikan atau dihentikan,” kata Abdul.

Pembangunan monumen Pancasila dengan konstruksi setinggi 50 meter itu terhenti lantaran ketiadaan alat crane untuk mengangkat material yang sudah tersedia semuanya di lokasi proyek.

Rekanan pelaksana membutuhkan crane dengan kapasitas 6 ton, sementara yang tersedia saat ini hanya 3 ton.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa TP4D Kejati NTT memberikan petunjuk ke PPK agar proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai Keppres, dengan ketentuan kontraktor pelaksana tetap membayar denda maksimal.

Namun informasi ini langsung dibantah Asisten Intelijen Kejati NTT Bambang Setyadi yang menegaskan TP4D sudah tidak lagi memberikan pendampingan hukum terhadap proyek dimaksud.

“TP4D sudah tidak ada hubungan lagi dengan proyek monumen Pancasila maupun NTT Fair. Kalau mau dilanjutkan, saya pikir tidak bisa, karena semua tahapan dan mekanisme sudah dipakai kontraktornya, namun proyek itu tetap saja tidak selesai,” jelas Bambang.

Proyek yang berlokasi di ujung Jalur 40 ini bernomor kontrak PRKP-NTT/643/483/Bid.CK/U/2018 dengan tanggal kontrak 9 Mei 2018.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 28. 243. 481.000, monumen ini semestinya selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2018 atau terhitung 220 hari sejak tanggal kontrak, 8 Mei 2018.

Pengerjaan proyek ini menggunakan dana APBD I Provinsi NTT tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Tho.

Memang pada proyek ini terpantau material on site (MOS), artinya seluruh material telah tersedia di lokasi proyek namun belum terpasang karena ketiadaan alat crane. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!