Connect with us

HUKRIM

Bank NTT Digugat Dirut PT. Rimba Mas, Blokir Rekening Nasabah Secara Sepihak

Published

on

Lesly Anderson Lay & rekan mendampingi kliennya Boby Hartono Tantoyo dalam persidangan di ruang Pengayoman, Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Rabu (13/3).

Kupang, penatimor.com – Bank NTT kembali berhadapan dengan masalah hukum akibat memblokir rekening milik nasabah secara sepihak.

Akibat proses pemblokiran sepihak tersebut, nasabah atas nama Boby Hartono Tantoyo, SH (44), selaku Direktur Utama PT. Rimba Mas Indah yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Lima Kota Kupang melayangkan gugatan miliaran rupiah ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang.

Terhadap gugatan yang dilayangkan pada Kamis (13/2), melalui lima orang kuasa hukumnya dari kantor penasihat hukum Lesly Anderson Lay SH & Rekan, Boby Hartono Tantoyo menggugat Bank NTT Cq Bank NTT Cabang Sabu Raijua dengan gugatan terkait dugaan perbuatan melawan hukum.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang melakukan sidang perdana dengan agenda penyerahan materi gugatan serta penetapan hakim mediasi tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., didampingi anggota majelis Budi Aryono, S.H.,M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nasabah yang menjadi korban dan hadir dengan menggunakan baju batik putih dipadu celana hitam itu tampak serius dalam mengikuti sidang perdana tersebut, didampinggi lima kuasa hukumnya yakni Lesly Aderson Lay, SH., Arnold JF Sjah SH., M.Hum., Petrus Ufi, SH., Albrenus Fattu, SH., dan Tommy MD Jacob, SH.

Pada sidang perdana yang berlangsung di ruang sidang Pengayoman, Rabu (13/3), hadir tergugat yang diwakili oleh tiga orang staf Bank NTT dengan mendapat surat kuasa dari Plt. Direktur Utama Bank NTT Absalom Sine.

Usai mengikuti sidang perdana, kepada awak media di Ruang Penasihat Hukum PN Kupang, kuasa hukum Boby Hartono Tantoyo, Lesly Anderson Lay menjelaskan, kliennya mengajukan gugatan karena Bank NTT telah melakukan pemblokiran terhadap rekening atas nama Boby Hartono selaku Direktur Utama PT. Rimba Mas Indah secara sepihak.

Bahkan, pihak Bank NTT juga tidak memiliki niatan baik untuk menginformasikan atau memberikan klarifikasi setelah kliennya beberapa kali melayangkan surat untuk mempertanyakan uang miliknya itu.

Lesly menjelaskan, kliennya mempunyai rekening giro pada Bank NTT Cabang Sabu dengan nomor rekening 021.01.13.000275-1 atas nama PT. Rimba Mas Indah/Boby Hartono Tantoyo.

Di rekening tersebut, penggugat menerima pembayaran untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Bali-Biu tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.816.484.746. Namun tanpa alasan yang jelas, tergugat melakukan pemblokiran terhadap rekening milik kliennya.

Kliennya, lanjut Lesly, telah melayangkan surat perihal permintaan klarifikasi kepada Bank NTT sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 2018. Namun, surat surat itu tidak digubris.

Pada 6 September 2018, ketika kliennya mencoba melakukan pencairan dana sebesar Rp 500.000.000 menggunakan cek Bank NTT nomor BP 1293774 melalui Bank BRI Cabang Kupang, dana milik kliennya itu tidak dapat dicairkan.

“Klien saya mau cairkan dana sebesar Rp 500 juta dengan cek bank nomor BP 1293774 melalui BRI Cabang Kupang dengan nomor rekening 021.01.13.000275-1 atas nama Boby Hartono Tantoyo, tetapi tidak dapat dicairkan karena diblokir tanpa alasan jelas,” ujar Lesly yang di benarkan oleh korban.

Lanjut Lesly, tindakan Bank NTT bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tentang persyaratan dana dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, yang menentukan bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seseorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia.

Dikatakan, kliennya sebelumnya melakukan peminjaman uang di Bank NTT dan digunakan untuk pembanguan gedung gudang penampung garam dengan perjanjian melakukan pembayaran secara cicil per bulan dan ada juga jaminan berupa angunan surat kontrak kerja serta sertifikat tanah.

Namun dalam perjalanan, saat kliennya mendapat upah kerja dari proyek yang dikerjakan tersebut, Bank NTT memblokir rekening tersebut.

“Informasi yang kami peroleh bahwa uang milik korban sudah dideposito lagi tanpa sepengetahuan pemilik,” ungkapnya.

Setelah gugatan tersebut dilayangkan, Lesly mengaku bersama tim akan mengkaji kembali proses deposito yang dilakukan karena diduga pihak Bank NTT melakukan penggelapan.

“Jika dugaan ini masuk, maka kami akan laporkan tindakan pidana,” tandasnya.

Sementara Tommy MD Jacob, selaku anggota tim kuasa hukum mengatakan, tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Bank NTT merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/19/PBI/2000.

Dia merincikan, akibat pemblokiran yang dilakukan, klien mereka mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil berupa tidak bisa dicairkan dana sebesar Rp 500.000.000 serta tidak bisa digunakannya dana yang tersedia dalam rekening tersebut untuk pekerjaan kegiatan di Kabupaten Sabu.

Sementara, kerugian immateriil berupa nama baik dari penggugat dan perusahaan menjadi tercemar, kredibilitas perusahaan menjadi tidak baik dalam perbankan serta mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran.

“Kerugian materiil sebesar Rp 1.816.484.746 dan kerugian immateriil sebesar Rp 15 miliar. Karena kerugian ini maka Bank NTT wajib mengganti kerugian yang telah dialami,” tandas Tommy.

Sedangkan perwakilan Bank NTT, Jhon Saban yang hadir mewakili tergugat saat dikonfirmasi, enggan memberikan komentar dengan alasan dirinya hanya diberikan kuasa untuk menghadiri persidangan tersebut, sementara untuk menyampaikan kepada publik terkait kasus ini bukan kewenangannya. (R3)

HUKRIM

OTT BUMN, KPK Tangkap Direktur Krakatau Steel

Published

on

Gedung Merah Putih Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (NET).

Jakarta, penatimor.com – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini, operasi senyap itu menyasar pejabat Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang merupakan seorang direktur Krakatau Steel. Informasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaidtan.

“Ya benar (direktur Krakatau Steel), tadi sore sekitar pukul 18.30 WIB. Tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu Direktur BUMN dari pihak swasta,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat malam (22/3).

Namun, dia tak merinci siapa direktur krakatau yang dimaksud. Padahal, Krakatau Steel memiliki beberapa orang yang menjabat sebagai direktur.

Adanya transaksi ini, diakui Basaria, setelah timnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Transaksi itu ialah rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN.

“Diduga sebagian uang telah diberikan secara cash dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan,” tukasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan uang yang ditemukan saat transaksi itu sedang dihitung atau didalami tim lembaga antirasuah ini.

“Iya, sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dollar,” ujarnya.

Kemudian, total ada sekitar 4 orang yang diamankan dalam operasi ini. Namun, dia tak merinci pihak siapa saja yang dimaksud.

“Mereka sudah berada di gedung KPK untuk klarifikasi lebih lanjut. Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok sore melalui konferensi pers di kantor KPK,” tuturnya.

“KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan tersebut,” pungkasnya.

KPK mengamankan empat orang, termasuk direktur Krakatau Steel, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Diduga suap diberikan secara tunai dan juga transfer melalui bank.

Komisaris Utama PT Krakatau Steel TBk, I Gusti Putu Suryawirawan mengaku sedang berkomunikasi dengan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim usai kejadian tersebut.

“Pak Silmy barusan komunikasi sama saya. Ini siapa nih. Dia (Silmy) bilang nggak tahu siapa (yang diciduk),” ujar Putu kepada JawaPos.com, Jumat (22/3).

“Ini barusan saya Whatsapp dia. Ini bener (ada OTT), cuman nggak tahu siapa,” ungkapnya.

Saat ini, Putu mengaku tengah berkomunikasi dengan Silmy dan direksi lainnya untuk mencari tahu siapa yang diciduk KPK.

“Pak Silmy malah bilang nggak tahu siapa. Coba kita cari tahu dulu,” pungkasnya. (JawaPos.com/R4)

Continue Reading

HUKRIM

Setelah 6 Tahun, Polresta Kupang Akhirnya Ungkap Kematian Linda Brand, Suaminya Tersangka

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Setelah berproses hukum sejak tahun 2013, penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kupang Kota akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kematian Linda Brand.

Mengejutkan memang, karena tersangka nya adalah Eric Mella yang tak lain adalah suami korban sendiri.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Kupang Kota menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan penyidik pada pekan lalu.

Tersangka juga sesuai rencana telah dipanggil oleh penyidik Subnit 1 Unit Pidum untuk diperiksa pada hari ini, Sabtu (23/3).

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan, belum lama ini, membenarkan.

“Ya, kita sudah tetapkan suami korban sebagai tersangka,” singkat Kasat Bobby.

Sekadar tahu, kasus ini sudah sangat lama mangkrak di Polres Kupang Kota.

Sebelumnya, pihak keluarga korban, untuk kedua kalinya meminta penyidik Polda NTT untuk melakukan outopsi terhadap jenazah korban.

Outopsi kedua kali dilakukan di lokasi makam korban, TPU Liliba pada Jumat, 20 September 2013.

Outopsi dilakukan setelah dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda NTT, terdapat berbagai kejanggalan yang tidak terungkap dalam proses hukum kasus yang menimpa korban.

Ricky Brand, selaku kuasa hukum keluarga korban, kepada wartawan saat itu mengaku, outopsi ulang janazah korban terpaksa dilakukan, mengingat hasil autopsi sebelumnya tidak mampu mengungkap kejanggalan yang ada pada tubuh korban.

Dia juga menilai, dokter polisi dari Mabes Polri, dr. Theresia Lindawati yang sebelumnya melakukan outopsi, tidak teliti sehingga bekas benturan pada leher korban tidak terungkap.

“Kami hanya ingin tahu penyebab kematian adik kami dengan berbagai kejanggalan yang sudah kami ajukan kepada polisi,” sebut Ricky.

Menurutnya, saat gelar perkara di Mapolda NTT, Senin (26/8/2013), terindikasi kuat korban meninggal akibat mengalami tindak kekerasan.

Hal ini, diperkuat dengan pengakuan dokter yang melakukan visum terhadap jenazah korban, dimana mendapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dokter Irmantoyo menyatakan pada tubuh adik kami terdapat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, kami meminta agar kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polres Kupang Kota diambil alih oleh Polda NTT, sekaligus melakukan autopsi ulang dengan mendatangkan dokter forensik dari Bali,” ujar Ricky.

Sekadar tahu, korban yang tinggal di Jalan Hati Mulia Nomor 10, Kelurahan Oebobo, ditemukan tewas oleh suaminya, Eric Mella dalam kamar mandi rumahnya, sekitar pukul 12.30 Wita, Jumat (26/4/2013).

Kasus ini pun dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota oleh saudara korban, John Brand (42), warga Jalan R Suprapto No. 19 RT 07/RW 03 Kelurahan Oebobo, Minggu (28/4/2013) sekitar pukul 22.30 Wita dengan dugaan korban meninggal tidak wajar.

Dalam penyelidikan polisi, akhirnya jenazah korban diautopsi Jumat (14/6/2013) lalu atas permintaan keluarga, dan hasilnya terungkap banyak kejanggalan yang perlu diusut tuntas. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polisi Kembangkan Penyelidikan Kasus Dana BOS SMKN 5 Kupang

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Kupang Kota terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 5 Kupang.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, dalam pengembangan penyelidikan perkara dimaksud, tim penyelidik yang dipercayakan menangani perkara dimaksud, kembali memeriksa sejumlah saksi tambahan.

Sebelumnya kata Bobby, telah diperiksa lima orang saksi, masing-masing berinisial NN, AL, JA, SS, dan AM.

Pemeriksaan saksi berlangsung tertutup dari pukul 09.00-11.00, atau selama 2 jam.

Para saksi yang diperiksa ini berkapasitas sebagai tim pemeriksa dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi masih sebatas materi tentang pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 5 Kupang.

Sebelumnya, penyelidik juga telah memeriksa dua orang saksi yang ada pengelola dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang, yaitu Ketua Panitia Pengelola Dana BOS SMK Negeri 5 Kupang Adrianus Banoet dan Bendahara BOS merangkap Bendahara Komite Semar Raja Kota.

Menurut Kasat Reskrim, penyelidikan terus dilakukan dengan memeriksa para pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti.

“Kami juga terus melidik alur penggunaan dana BOS pada sekolah tersebut dengan melakukan pulbaket,” kata Bobby.

Perwira dengan pangkat dua balok di pundak itu, melanjutkan, selain melakukan pulbaket penggunaan dana BOS, penyelidik Unit Tipidkor Satreskrim juga fokus melidik penggunaan dana hibah langsung yang telah diterima oleh SMK Negeri 5 Kota Kupang.

“Para saksi yang sudah diperiksa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana BOS,” kata Bobby.

“Kami akan jadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi jika dibutuhkan keterangan tambahan,” lanjut dia.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sikka ini, menambahkan, pihaknya belum dapat menentukan besaran kerugian dalam perkara dimaksud.

Namun, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, Unit Tipidkor langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Bobby, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMKN 5 Kupang.

“Atas dasar informasi masyarakat tersebut, kami melakukan telaah, pulbaket dan penyelidikan, sesuai dengan tahapan dan prosedur serta tahapan proses penyelidikan,” sebut Bobby. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!