Connect with us

HUKRIM

Yovita Mitak Saksikan Sidang Putranya yang jadi Terdakwa Narkoba

Published

on

Terdakwa Diony Constantyn Porsiana didampingi dr. Yovita Mitak saat keluar dari ruang sidang Pengayoman PN Kelas 1A Kupang, Rabu (13/3).

Kupang, penatimor.com – Sidang perkara dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan terdakwa Diony Constantyn Porsiana kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang, Rabu (13/3).

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Nuril Huda, S.H.,M.Hum., didampingi anggota majelis hakim Wempy William James Duka, S.H.,M.H., dan Ari Prabowo, S.H., berlangsung aman dan lancar di ruang Pengayoman, serta dikawal ketat aparat kepolisian yang sedang bertugas mengamankan jalannya persidangan.

Sidang yang disaksikan secara langsung oleh ibu kandung korban, dr. Yovita Mitak dan keluarga tersebut terkuak fakta baru dari para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kupung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang Anton Londa, S.H., MH., dan Sisca Marpaung, SH., yang mengawal proses sidang perbuatan melawan hukum tersebut menghadirkan sebanyak 4 orang saksi, yakni 2 orang anggota polisi yang saat itu melakukan penggerebekan terhadap terdakwa Diony dan Ketua RT serta satu orang warga RT 001/RW 001, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang saat itu menyaksikan proses penggeledahan.

Saksi yang diperiksa terpisah yakni Maksi Napa (36) dan Roni Putra Radja (36) yang berstatus sebagai anggota polisi Sat Narkoba Polda NTT.

Saat memberikan keterangan, kedua saksi mengaku bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Diony merupakan pengembangan dari keterangan terdakwa Niko Whatford yang ditangkap sebelumnya di lokasi kuliner Kelurahan Pasir Panjang.

Kedua anggota polisi yang diperiksa bersamaan itu menjelaskan proses penangkapan terhadap terdakwa Diony dilakukan pada tanggal 30 September 2018 Pukul 14.00 Wita, karena menurut pengakuan dari Niko Whatford yang ditangkap sebelumnya, bahwa ia memperoleh barang haram itu dari terdakwa Diony.

Setelah mendapat keterangan tersebut, kemudian polisi meminta kepada terdakwa Niko Whatford untuk menghubunggi Diony dan berpura-pura meminta ganja karena miliknya sudah habis.

“Kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diony di rumahnya yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa. Saat penangkapan kami juga melakukan penggeledahan dan menemukan satu paket ganja di saku celannya,” jelas saksi.

Setelah mendapat barang bukti, kemudian pihak kepolisian yang beranggotakan kurang lebih sekitar sepuluh orang itu langsung menunjukan surat perintah tugas (sprint) kepada orangtua terdakwa lalu meminta Ketua RT 001/RW 001 serta salah satu warga Kelurahan Naikolan untuk menyaksikan penggeledahan.

“Setelah mendapat bukti tersebut, lalu kami melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan mobil terdakwa disaksikan Ketua RT dan warga sekitar. Terdakwa juga saat itu koperatif lalu menunjukan narkotika jenis ganja itu di tas kecil miliknya. Kami juga menemukan sisa puntung rokok yang sudah digunakan terdakwa di kamarnya,” katanya.

Ditambahkan, sesuai dengan keterangan dari para terdakwa, barang haram tersebut di pesan melalui media sosial instagram kemudian dikirim via salah satu perusahaan jasa pengiriman sebanyak 8 kali transaksi.

Terdakwa juga mengaku sudah mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2016. Saat itu terdakwa masih sekolah di Surabaya.

Menjawab pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa Aloisius Luis Balun, SH., tentang sikap yang dilakukan terdakwa saat ditangkap bahwa anggota polisi menangkap dan disuruh berlutut.

“Saat itu terdakwa sempat menangis namun sempat dikuatkan oleh ayahnya bahwa terdakwa pasti mampu melewati proses yang ada. Terdakwa juga mengaku bahwa proses penggunaan tersebut tidak diketahui oleh orangtuanya,” ungkap saksi.

Kepada majelis hakim, saksi mengaku pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui siapa pengirimnya kepada pihak Telkomsel, namun sampai dengan sekarang belum bisa dipastikan karena untuk melacak pengguna melalui instagram sangat sulit.

Usai pemeriksaan kedua anggota polisi tersebut, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan Ayub Jamilele (61), Ketua RT 001/RW 001 dan Zadrach Benediktus Ria (34).

Dalam proses pemeriksaan yang diawali dengan pengambilan sumpah menurut agama dan kepercayaa Kristen itu, diakui bahwa ada proses penangkapan terhadap salah satu warganya sekitar pukul 14.00.

Keduanya pun tidak menduga bahwa ada warganya yang terlibat mengomsumsi narkoba, karena terdakwa dalam kesehariannya tampak sopan dan sedikit pendiam.

“Saya sangat kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan warga saya dan dia selalu berikap sopan di lingkungan,” tutur Ayub Jamilele.

Sementara, Zadrach Benediktus Ria juga membenarkan bahwa dirinya diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan narkotika yang disimpan di saku celana, kamar dan mobil terdakwa.

“Polisi melakukan penggeledahan di luar rumah, kemudian dilakukan lagi di dalam kamar dan menemukan sebanyak satu bungkus ganja, sementara di kamar ditemukan sisa-sisa daripada puntung rokok,” ungkapnya.

Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Diony Constantyn Pirsiana mengakui semua kesaksian yang disampaikan benar adanya.

Sebelumnya, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 112 serta Pasal 1 dan 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 12 tahun penjara.

Sidang kemudian dinyatakan ditunda oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pada Rabu (20/3), dengan agenda pemeriksaan lanjutan saksi dalam perkara tersebut.

Terpantau, usai sidang, tampak dr. Yovita Mitak langsung menjemput terdakwa di pintu ruang sidang lalu memberikan penguatan dengan mencium terdakwa. (R3)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pakai Bahan Peledak, Nelayan Sikka Ditangkap Polisi, Berkas Dilimpah ke Jaksa

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Polairud Polda NTT mengamankan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Nangaraso, Kabupaten Sikka.

Pelaku ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019, sekira pukul 15.00.

Demikian disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera yang didampingi AKP Andi M. Rahmat SIK.,selaku Kasie Sidik Subdit Gakkum, dalam jumpa pers di Aula Mako Ditpolairud NTT, Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa (21/5).

Dijelaskan, tim gabungan kru Kapal Polisi (KP) XXII 3007 Dit Polairud Polda NTT mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak di Perairan Nangaraso.

Pelaku berinisial KK itu adalah nelayan di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Tersangka sudah diamankan ke Pos Polair Mobile Sikka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/04/V/2019/Ditpolairud tanggal 2 Mei 2019.

“Tersangka KK melakukan penangkapan ikan mengunakan bahan peledak karena biaya lebih murah untuk membuat bom ikan dan hasil tangkapan sangat banyak dan mendapat keuntungan pribadi,” jelas Wadir Polairud.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit perahu ketinting, 87 ekor ikan campuran jenis, 1 buah dayung, 1 buah masker selam, 1 korek api, 1 bungkus rokok, 1 serokan ikan dan keranjang anyaman.

Tersangka melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Perkara tindak pidana dengan tersangka KK masih dalam proses penyidikan dan telah dilaksanakan pelimpahan tahap pertama berkas perkar kepada JPU Kejati NTT pada tanggal 20 Mei 2019. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Nelayan Semau Terancam 6 Tahun Penjara, Berkas P-21

Published

on

Wadir Polair Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Kupang, penatimor.com – Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (handak) masih marak terjadi di wilayah perairan NTT.

Direktorat Polairud Polda NTT belum lama ini berhasil menangkap pelakunya yang adalah nelayan asal Pulau Semau.

Kasus ini disampaikan Wadir Polairud Polda NTT AKBP A. Dnyana Putera dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (21/5).

Dnyana yang didampingi Kasie Sidik Subdit Gakkum AKP Andi M. Rahmat, S.I.K., mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat (30/4), sekira pukul 11.15.

Pelaku ditangkap tim gabungan kru kapal polisi XXII dan Unit Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT.

“Kami menerima laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan memakai bahan peledak yang dilakukan di Perairan Batu Hopong, Desa Huilelot, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang,” kata Wadir Polairud.

Merespon laporan masyarakat tersebut, lanjut dia, Tim Pol Airud pada pukul 11.30, berhasil mengamankan tersangka YKB dari Desa Huilelot.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sampan, 1 buah dayung, dan 20 ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak.

Tersangka YKB saat diperiksa mengaku melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak karena biayanya lebih murah dan hasil tangkapan lebih banyak sehingga sangat menguntungkan.

“Tersangka YKB sudah kami tahan, dan berkas perkara sudah kami kirim ke Kejaksaan dan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati NTT. Kami akan serahkan tersangka dan barang bukti pada Kamis, 23 Mei 2019,” kata Wadir Polairud.

Tersangka dijerat dengan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UUD Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UUD 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Lidik Monumen Pancasila, Kejati NTT Periksa Mantan Kadis Perumahan Rakyat

Published

on

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTT.

Kupang, penatimor.com – Pemeriksaan saksi makin intensif dilakukan pihak Kejati NTT dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila yang mangkrak.

Proyek ini dikerjakan PT Erom dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Narada Karya.

Saksi yang diperiksa adalah kontraktor pelaksana, konsultan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dona Tho, bendahara dan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Yuli Afra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/5), mengatakan, penyelidikan perkara ini berdasarkan indikasi awal terjadinya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai progres fisik.

“Dari informasi awal itu kami melakukan penyelidikan. Nanti akan kami gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah bisa dinaikan ke penyidikan atau dihentikan,” kata Abdul.

Pembangunan monumen Pancasila dengan konstruksi setinggi 50 meter itu terhenti lantaran ketiadaan alat crane untuk mengangkat material yang sudah tersedia semuanya di lokasi proyek.

Rekanan pelaksana membutuhkan crane dengan kapasitas 6 ton, sementara yang tersedia saat ini hanya 3 ton.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa TP4D Kejati NTT memberikan petunjuk ke PPK agar proyek tersebut tetap dilanjutkan sesuai Keppres, dengan ketentuan kontraktor pelaksana tetap membayar denda maksimal.

Namun informasi ini langsung dibantah Asisten Intelijen Kejati NTT Bambang Setyadi yang menegaskan TP4D sudah tidak lagi memberikan pendampingan hukum terhadap proyek dimaksud.

“TP4D sudah tidak ada hubungan lagi dengan proyek monumen Pancasila maupun NTT Fair. Kalau mau dilanjutkan, saya pikir tidak bisa, karena semua tahapan dan mekanisme sudah dipakai kontraktornya, namun proyek itu tetap saja tidak selesai,” jelas Bambang.

Proyek yang berlokasi di ujung Jalur 40 ini bernomor kontrak PRKP-NTT/643/483/Bid.CK/U/2018 dengan tanggal kontrak 9 Mei 2018.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 28. 243. 481.000, monumen ini semestinya selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2018 atau terhitung 220 hari sejak tanggal kontrak, 8 Mei 2018.

Pengerjaan proyek ini menggunakan dana APBD I Provinsi NTT tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Tho.

Memang pada proyek ini terpantau material on site (MOS), artinya seluruh material telah tersedia di lokasi proyek namun belum terpasang karena ketiadaan alat crane. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!