Connect with us

POLKAM

Pemerintah Sikka Didesak Segera Terbitkan Perda Hukum Adat

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Maumere, Penatimor.com – Pemerintah Kabupaten Sikka didesak segera mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tetang Hukum Adat dan Lembaga Adat karena aspek budaya memiliki peran strategis dalam menangkal radikalisme, terorisme dan intoleransi yang saat ini tumbuh dan berkembang dengan target menghancurkan empat pilar berbangsa dan bernegara.

Desakan ini disampaikan Ambros Dan, Marsel Isak dan Silvester Nong Manis dalam kegiatan Diskusi Kebangsaan Jaga Nian Tana untuk NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang berlangsung di Hewokloang, Kabupaten Sikka, Minggu (10/3/2019).

Silvester Nong Manis mengatakan, diskusi ini sangat penting sehingga rekomendasinya harus diserahkan kepada Pemda Sikka. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Hewokloang dalam upaya pemajuan kebudayaan, terutama mendukung lahirnya Perda Pemda Sikka tentang Hukum Adat dan Lembaga Adat.

“Saat ini sudah dibentuk sebuah tim kecil yang bertugas menginventarisasi obyek- obyek pemajuan kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang Hewokloang di Kecamatan Hewokloang,” kata Silvester.

Dia mengungkapkan, tim kecil tersebut bertugas untuk mendata jumlah sanggar yang ada di Hewokloang yang memfokuskan aktivitasnya di bidang seni dan budaya. Juga mendata jumlah putra- putri Kecamatan Hewokloang yang memiliki keahlian rapalan (pantun, kleteng latar dan latung lawang) sebagai obyek tradisi lisan juga teknologi tradisional (Kuwu Tua tempat membuat moke), pengetahuan tradisional dan ritus-ritus.

Semuanya ini direvitalisasi dalam rangka memenuhi perintah UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan kebudayaan sebagai investasi untuk mambangun masa depan bangsa dan peradaban bangsa demi mewujudkan tujuan nasional.

Penyelenggara kegiatan diskusi yang juga caleg DPR RI nomor urut dua dapil NTT satu, Petrus Selestinus mengatakan, negara telah menempatkan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan perdaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sesuai amanat UUD 1945. Karena itu keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas atau jati diri bangsa yang harus dilestarikan.

Hewokloang adalah sebuah kampung, desa dan kecamatan di Kabupaten Sikka yang kaya akan budaya dan warga masyarakatnya masih kuat memegang teguh adat istiadat dengan baik. Karena itu diperlukan langkah konkrit dari pemerintah berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Kampung Hewokloang akan berperan besar dalam pelestarian budaya Kabupaten Sikka demi mempertahankan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten yang berkepribadian dalam kebudayaan,” tandas Petrus.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menyampaikan, UUD 1945 dalam beberapa pasal hasil amandemen telah memberikan pengakuan dan garansi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI.

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Oleh karena itu obyek- obyek pemajuan kebudayaan yang ada di Kecamatan Hewokloang harus diiventarisasi dan direvitalisasi guna mencegah kepunahannya.

“Karena ancaman kepunahan obyek- obyek budaya asli Sikka pada umumnya dan Hewokloang pada khususnya sudah berada di depan mata kita sebagai akibat pesatnya teknologi informasi yang belum dikuasai masyarakat,” ujar Petrus.

Dia menambahkan, upaya melestarikan dan merevitalisasi obyek- obyek kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Hewokloang masih sangat minim dilakukan oleh putra- putri Kecamatan Hewokloang. Bahkan hingga saat ini baru ada beberapa putra- putri Kecamatan Hewokloang mendirikan sanggar untuk melestarikan tradisi Hewokloang yaitu sanggar “Bliran Sina” dan sanggar “Dokar Tawa Tana” yang dimiliki oleh Cletus Beru. Kedua sanggar itu adalah usaha swadaya putra- putri Kecamatan Hewokloang yang berhasil membawa karya tradisional sarung tenun dan tarian-tarian Hewokloang hingga dikenal turis-turis mancanegara bahkan pentas ke luar negeri.

“Ini sebuah prestasi anak bangsa asal Hewokloang yang sangat membanggakan namun belum mendapat perhatian dan support dari pemerintah daerah sesuai dengan kewajiban pemerintah menurut UU,” papar Petrus. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Moeldoko: Ada Senjata Sniper untuk Aksi 22 Mei

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan jenis senjata api yang diselundupkan kelompok tertentu untuk mengacaukan aksi 22 Mei, ada yang diperuntukkan bagi penembak jitu atau Sniper.

Hal itu disampaikan Moeldoko ketika ditanya lebih jauh tentang motif penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan intelijen negara, saat ditemui di Kantor KSP, Senin (20/5).

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. Ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir (alat pembidik), sehingga saat digunakan harus pakai teleskop.

“Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik, agar publik paham,” tegasnya.

Moeldoko menilai akan sangat mungkin terjadi adu domba pada aksi 22 Mei nanti dengan membenturkan aparat dan masyarakat. Targetnya menjadikan TNI dan Polri sebagai tertuduh.

Itulah kenapa saat rapat di Kantor Kemenkopolhukam lalu, disepakati bahwa TNI – Polri menghindarkan dari penggunaan senjata dengan peluru tajam. Selain itu, aparat dihindarkan berhadapan langsung dengan massa.

“Enggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap enggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan,” tutup Moeldoko. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei 2019

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkap keberhasilan pihak intelijen negara menggagalkan penyelundupan senjata api yang akan digunakan untuk mengacaukan situasi pada 22 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal itu akan ada momentum pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kabar adanya gerakan massa yang disebut-sebut sebagai people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 karena dianggap banyak kecurangan.

“Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata, kita tangkap, ada senjata. Orangnya lagi diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi,” ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta pada Senin (20/5).

Bentuk kekecauan itu menurut Moeldoko, bisa saja dengan melakukan penembakan kepada kerumunan massa, akhirnya seolah-olah itu dianggap tembakan dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Akibatnya kondisi itu menjadi pemicu sebuah kondisi kaos.

Ditegaskan Moeldoko, apa yang disampaikannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Justru, dia ingin memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa memang ada indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Sudah sering kita dengar kepolisian telah menangkap teroris dan dia mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa ini menjadi target,” lanjut mantan Panglima TNI ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat sebaiknya tidak perlu datang ke kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi rawan dan membahayakan pada 22 Mei nanti. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Prabowo Dinilai Ingkari Kontrak Politik

Published

on

Hasto Kristiyanto

Jakarta, penatimor.com – PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah.

Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” kata Hasto. (R4)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!