Connect with us

UTAMA

LPSK Bakal Buka Perwakilan di NTT

Published

on

Para pimpinan LPSK saat menyerap aspirasi dari para mitranya dalam kegiatan bertajuk LPSK Mendengar di Hotel Aston Kupang, Kamis (7/3).

Kupang, penatimor.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar acara “LPSK Mendengar” episode kedua di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (6/3).

Antusiasme peserta dari lembaga non pemerintah pendamping saksi dan korban beserta sejumlah perwakilan aparat penegak hukum di NTT, mewarnai kegiatan yang berdurasi hampir empat jam itu.

Setidaknya 50 orang peserta dari berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi di NTT, secara satu persatu menceritakan pengalaman mereka kala bekerja bersama LPSK.

Tidak itu saja, mereka juga menyampaikan aspirasi, masukan dan kritikan agar pelaksanaan perlindungan yang dilaksanakan LPSK menjadi lebih maksimal khususnya bagi saksi dan korban tindak pidana di wilayah NTT.

Sebagai tindak lanjut dari acara “LPSK Mendengar” juga disepakati dibentuknya forum perlindungan saksi dan korban di wilayah NTT yang akan menghubungkan semua mitra dan jejaring dalam perlindungan saksi dan korban dengan LPSK.

Ke depan forum ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar komunikasi antara LPSK dan semua mitra dan jejaring di wilayah NTT.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan, kerja sama LPSK dengan mitra dan jejaring lembaga non pemerintah di NTT sudah terjalin.

Pimpinan LPSK 2019-2024 ingin meningkatkan kualitas dari kerja sama yang sudah terjalin itu jadi lebih baik lagi.

“Harapan LPSK, kerja sama yang sudah terbangun terus dilanjutkan. Sementara yang belum, ayo kita bersinergi,” ajak Hasto.

Karena menurut Hasto, perlindungan saksi dan korban tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama.

Berangkat dari hal itu, LPSK tidak lupa menggandeng pemerintah daerah turut berkontribusi.

“LPSK berencana membuka perwakilan di daerah. Kita akan bertemu gubernur (NTT), apakah niat ini memang diperlukan dan untuk mengetahui kemungkinan pemda bisa ikut berkontribusi,” katanya.

Acara “LPSK Mendengar” di Kota Kupang merupakan episode kedua, setelah sebelumnya digelar acara serupa di Kota Jakarta.

Selain Ketua LPSK, turut hadir di Kupang, dua wakil ketua LPSK, yaitu Livia Istania DF Iskandar dan Antonius PS Wibowo serta Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta.

“LPSK Mendengar” bertujuan menyerap aspirasi, kritikan dan pengalaman dari mitra kerja LPSK.

Ada beberapa usulan yang menguat pada acara “LPSK Mendengar”, antara lain yang utama dukungan agar LPSK secepatnya membentuk perwakilan di NTT.

Dari sejumlah lembaga non pemerintah yang konsen pada pendampingan saksi dan korban kejahatan seksual, berharap LPSK bisa berbagi informasi seputar standar Rumah Aman dan bagaimana pengelolaannya.

Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar menyampaikan, masalah standar Rumah Aman dan pengelolaannya juga mengemuka di daerah-daerah lainnya selain NTT. Hal itu dikarenakan belum adanya standar pengelolaan Rumah Aman. Yang ada dan dimiliki sejumlah instansi dan lembaga saat ini baru berupa shelter.

“Apalagi, sempat disampaikan ada korban yang ditempatkan di rumah aman berupa ruang tahanan. Kondisi ini harus dicarikan solusi,” ungkap Livia.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menambahkan, penempatan di Rumah Aman diperuntukkan bagi saksi dan korban yang ancaman terhadap mereka tinggi. Memang Rumah Aman yang dikelola LPSK sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang, berbeda dengan shelter yang dimiliki institusi dan lembaga lainnya.

“Selama tinggal di Rumah Aman, memang terlindung akan sedikit terisolasi komunitasnya. Tetapi, hal itu tidak untuk waktu lama, melainkan diberikan termin per enam bulan. Selama di Rumah Aman, kami (LPSK) bertanggung jawab akan keselamatan fisik dan keamanan mereka,” imbuh Antonius. (R1)

UTAMA

Tak Lapor Dana Kampanye, 11 Parpol di Daerah Tak Bisa Ikut Pemilu

Published

on

Hasyim Asy'ari

Jakarta, penatimor.com – KPU mengumumkan parpol yang dibatalkan kepesertaannya pada pemilu tingkat kabupaten/kota karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Ada 11 parpol yang tak bisa ikut pemilu di tingkat daerah.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan parpol yang tak menyampaikan laporan awal dana kampanye ke KPU dan KPUD hingga tenggal 10 Maret diberi sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 334 ayat 2 dan Pasal 338 ayat 1 UU Pemilu serta Pasal 71 ayat 2 PKPU 24/2018.

“Berdasarkan ketentuan itu, KPU pusat meminta laporan dari KPU provinsi, kabupaten/kota, kemudian sesuai dengan data hasil penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) dari KPU provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia, terdapat 11 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota,” kata Hasyim di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dibagi dalam tiga kategori.

Kategori pertama, partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota, dan mengajukan calon anggota (caleg) DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) sampai tenggat penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori kedua, partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian dengan tanggal 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, dan tidak menyampaikan LADK sampai tenggat waktu penyampaian LADK 10 Maret 2019.

Sementara itu, hanya lima parpol yang dinyatakan lengkap telah menyampaikan laporan awal dana kampanye dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kelima partai itu adalah Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Demokrat.

Hasyim mengatakan, bila ada partai politik kepengurusannya di tingkat provinsi tidak menyampaikan LADK kepada KPU provinsi, kepesertaannya untuk pemilu DPRD provinsi di wilayah provinsi itu dibatalkan. Hal itu juga berlaku bagi pemilu DPRD kabupaten/kota.

Hasyim menegaskan, yang dibatalkan merupakan kepesertaan pemilunya di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bukan membatalkan kepengurusan parpol.

Berikut ini daftar parpol yang dibatalkan kepesertaan pemilunya di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota:

1. PKB di 6 Kabupaten dan 3 kota yang tersebar di 6 provinsi.

2. Partai Garuda di tingkat provinsi Kalimantan Utara. Di tingkat kabupaten/kota ada 110 kabupaten dan 20 kota yang tersebar di 26 provinsi.

3. Partai Berkarya, di 27 kabupaten dan 1 kota, tersebar di 11 provinsi.

4. PKS, di 8 Kabupaten, 1 kota, tersebar di 6 provinsi.

5. Partai Perindo, di 2 kabupaten dan 2 kota, tersebar di 4 provinsi.

6. PPP, di 19 kabupaten dan 1 kota tersebar di 9 provinsi.

7. PSI, di 43 kabupaten dan 6 kota tersebar di 19 provinsi.

8. PAN, di 5 kabupaten dan 2 kota tersebar di 2 provinsi.

9. Partai Hanura, di 7 kabupaten 1 kota tersebar di 6 provinsi.

10. PBB, di 57 kabupaten dan 1 kota tersebar di 18 provinsi.

11. PKPI, di 90 kabupaten dan 16 kota di 24 provinsi.

Total yang dibatalkan 1 provinsi dan 428 di tingkat kabupaten/kota.
(yld/fdn/detik.com/R4)

Continue Reading

OPINI

Catatan WALHI NTT di Peringatan Hari Air Sedunia

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Pentimor.com – Memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis tentang ketimpangan akses terhadap air di provinsi berbasis kepulauan itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat (22/3/1019) menyebutkan, sumber daya air merupakan bagian penting dari kehidupan umat manusia. Sebab manusia tanpa air adalah kepunahan sehingga negara dalam hal ini berwenang untuk mengatur sebaik-baiknya untuk kesejatraan rakyat.

Hal ini pula untuk menghindari terjadinya ketimpangan akses terhadap air baik itu ketimpangan antar wilayah, antar sektor maupun antar generasi. Dengan kata lain pengolahan air harus berkeadilan antar generasi dan sektor serta merata antar wilayah.

Sebelumnya Indonesia perna dikejutkan dengan putusan MK No: 85/PUU-XI/2013 di mana putusan itu menghapus seluruh pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan menghidupakan kembali UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Hal ini terjadi sebab UU No 7 Tahun 2004 melegalkan privatisasi dan komersialisasi.

Persoalan ini tentu berdampak kepada masyarakat yang akan menerima risiko kelangkaan air bersih akibat privatisasi dan komersialisasi. Ditambah lagi pengurusan izin di tingkat daerah hanya bersifat prosedural dan formal semata untuk menambah pendapatan (PAD). Situasi ini tentu akan melemahkan proses pengawasan di lapangan.

Saat ini NTT sedang sibuk melakukan pengembangan di sektor Pariwisata. Pengembangan pariwisata menghadirkan persoalan baru yang sampai saat ini belum dilihat sebagai suatu persoalan yang serius. Di Labuan Bajo contohnya, ancaman industri pariwisata terlihat sangat jelas. Sebab dengan mengembangakan pariwisata maka hotel-hotel berbintang dan jasa penginapan mulai dibangun untuk menampung arus wisatawan yang diproyeksikan mencapai 500.000 jiwa pada tahun 2019.

Dampak dari pesatnya pembangunan hotel-hotel ini mengakibatkan keterbatasan sumber daya air sehingga air menjadi komoditi yang akan diperebutkan. Instalasi Pengeolahan Air Wai Mese milik PDAM Waim Mbeliling dengan debit air 40 liter/detik, membagi 10 liter/detik ke 10 hotel mewah di Labuan Bajo sedangkan 18 liter/detik dibagi ke 5.000 pelanggan rumah tangga.

Bahkan dana APBN sebesar Rp 3 miliar untuk membangun instalasi air justru untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel dan jasa tinggal lainnya bukan untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketidakadilan ini tentu terjadi akibat hadirnya pariwisata di Labuan Bajo.

Jika Labuan Bajo disebut sebagai kota seribu jerigen maka Kota Kupang pantas disebut sebagai kota seribu tengki. Kebutuhan masyarakat akan air bersih benar-benar bergantung pada mobil-mobil tengki yang berporasi. Sumber daya air di Kota Kupang betul-betul dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan orientasi pada provit.

Selain mobil tengki ada juga  perusahaan air minum dalam kemasan yang menfaatkan sumber daya air yang berorientasi pada provit. Cerita ini sama hal dengan modus yang dilegalkan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu pengolahan sumber daya air dilakukan oleh swasta dan berorientasi pada provit.

Jika ditelusuri lebih dalam, kedua kota ini sebenarnya tidak mengalami kekurangan air bersih. Persoalannya di tata kelolah yang bermasalah. Ketimpangan akibat privatisasi dan komersialisasi ini harus cepat diselesaikan secara bijak sehingga air tidak lagi air tidak lagi menjadi komoditi yang diperebutkan.

Peran pemerintah bukan saja sebatas urusan izin namun sampai pada tahap pengawasan, evaluasi dan sanksi sehingga kedepan tidak terjadi lagi ketimpangan akses terhadap sumber daya air.

(R2/WALHI NTT)

Continue Reading

UTAMA

Kampanye Akbar Capres dan Cawapres Mulai 24 Maret

Published

on

Joko Widodo vs Prabowo Subianto (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kampanye akbar dua pasangan capres – cawapres akan dimulai pada Minggu mendatang (24/3). Sesuai dengan peraturan KPU, setiap pasangan calon (paslon) akan berkampanye di dua zona yang berbeda yang sudah disepakati.

KPU kembali menegaskan sejumlah fasilitas yang bisa digunakan selama berkampanye.

Sebelumnya, timses paslon capres-cawapres 02 banyak mengeluhkan berbagai pelanggaran yang dilakukan timses paslon 01. Menurut mereka, Jokowi selaku petahana sering menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Bukan hanya itu, Jokowi juga tidak pernah mengajukan cuti ketika melakukan kampanye. Timses Prabowo-Sandiaga meminta KPU menindak tegas paslon 01.

Komisioner KPU Pramono Ubaid membeberkan, capres petahana masih bisa menggunakan beberapa fasilitas negara. Sebab, sistem kampanye yang diterapkan kepada petahana presiden berbeda dengan petahana kepala daerah.

Misalnya, gubernur, wali kota, maupun bupati. ’’Mereka tetap bisa menggunakan fasilitas negara,’’ ucapnya seperti diberitakan Jawa Pos.

Fasilitas negara itu, antara lain, pengamanan, kesehatan, dan protokoler seperti yang biasa digunakan. Di luar itu, lanjut Pramono, capres petahana tetap harus mengajukan cuti. Pengajuannya pun sama dengan peserta pemilu yang lain.

Diajukan ke KPU paling lambat sehari sebelum melakukan kampanye. ’’Memang harus mengajukan cuti, tapi bukan sebagaimana kepala daerah,’’ jawabnya.

Saat ditanya tentang agenda presiden yang dicampur dengan kampanye capres dalam sehari, Pramono juga menyatakan bahwa sebenarnya itu sah-sah saja dilakukan. Syaratnya, memang sudah dijelaskan di surat pengajuan cuti yang mereka serahkan ke KPU.

Sebab, lanjut dia, jabatan presiden maupun wakil presiden melekat kepada para paslon. Itu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isinya, presiden bisa melakukan kampanye selama tetap memperhatikan keberlangsungan negara.

’’Tapi, selama ini kegiatan memang full seharian penuh. Jadi, tidak ada yang dicampur agendanya,’’ kata pria kelahiran Semarang tersebut.

Pramono berharap, kampanye zonasi atau rapat umum bisa dimaksimalkan oleh kedua kubu. Dengan begitu, mereka bisa menyampaikan visi misinya kepada para pemilih sebagai referensi pada hari pemungutan suara 17 April nanti.

’’Berdasar pengamatan, pencermatan, dan penilaian atas gagasan yang diberikan oleh paslon secara utuh,’’ tutur Pramono.

Dia juga berharap, rapat akbar bisa meredakan kampanye negatif yang kian merebak. Sebab, KPU sudah memberikan fasilitas kepada kedua paslon untuk kampanye secara masif.

’’Tidak perlu lagi lah masing-masing pihak menyebarkan hoaks, fitnah, dan kampanye hitam karena sudah ada kampanye rapat umum ini,’’ tutur Pramono.

Sebelumnya, KPU mengadakan pengundian zonasi kampanye pilpres pada Rabu lalu (6/3). Lokasi kampanye dibagi dua, yakni zona A dan zona B.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf akan memulai kampanye di zona B pada hari pertama. Sedangkan Prabowo-Sandi memulai kampanye di zona A. Keduanya akan berpindah zona dua hari sekali.

Zona A meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, DKI, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku, dan Papua. Zona B terdiri atas Bengkulu, Lampung, Sumsel, Babel, Kepri, DIJ, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kaltim, Kaltara, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Malut, dan Papua Barat.

Kedua paslon dan parpol pengusung nanti bertukar posisi dua hari sekali hingga 13 April 2019 untuk menggelar kampanye rapat umum di daerah yang telah ditentukan. (bin/c4/agm/R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!