Connect with us

POLKAM

Soekarno Sadar Tanda Tangan Supersemar dan Beri Wewenang kepada Soeharto

Published

on

Servas Mario Patty ketika tampil sebagai pembicara dalam kegiatan seminar sehari bertajuk "Supersemar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)" di Kupang, Senin (11/3/2019).

Kupang, Penatimor.com – Presiden pertama Indonesia, Soekarno dinilai secara sadar menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk menambil langkah pengamanan negara RI.

Servas Mario Patty sampaikan ini ketika tampil sebagai pembicara dalam kegiatan seminar sehari bertajuk “Supersemar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)” di Kupang, Senin (11/3/2019). Pembicara lainnya, Ridwan Sedgwik (Instruktur dan Consultant pada Majesty Colleg,Kupang) dan Blasius Raja (Mantan Dekan FKIP Unwira Kupang).

Menurut Servas, sebenarnya tidak perlu memperdebatkan naskah asli Supersemar. Karena copian yang ada saat ini, sama persis dengan aslinya. Hanya saja tidak ada coretan tangan Bung Karno. Ketika aslinya hilang, Soeharto laporkan ke MPRS agar ditetapkan dengan TAP MPRS. Dengan adanya TAP MPRS No.9, secara konstitusional sudah sah karena mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada Supersemar. Dengan adanya TAP MPRS dimaksud, sesungguhnya Supersemar tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Hilangnya naskah asli Supersemar terjadi saat pengarsipan yang dilakukan Sutjipto dan Subroto,” kata Servas.

Dia menyampaikan, dirinya bersama dua rekan lain pernah bertemu dengan Soeharto, setelah meletakan jabatannya sebagai Presiden RI. Menurut penuturan Soeharto, Supersemar yang diterbitkan saat itu, didahului dengan sebuah perundingan. Situasi negara yang kacau waktu itu, terutama oleh gerakan PKI membutuhkan sikap tegas dari negara. Apalagi mayoritas masyarakat mendesak agar Nasakom yang digagas Soekarno harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan.

Servas mengungkapkan, ketika Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, Bung Karno sangat marah. Selain kepada Soeharto, Bung Karno juga marah kepada Waperdam. Soeharto pun datang di istana Bogor setelah Soekarno menyuruh Leimena memberitahukan kepada Soeharto. Saat itu Soeharto katakan, memang dalam Supersemar itu tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, tapi disuruh untuk mengambil tindakan- tindakan yang dianggap perlu.

“Kalimat inilah yang menurut penilaian Soeharto sebagai tindakan untuk membubarkan PKI,” terang Servas.

Dia mengatakan, pada 12 Januari 1967, DPR Gotong Royong meminta penjelasan mengenai terjadinya G.30 S/PKI. Tapi dijawab Presiden Soekarno dengan pidatonya berjudul Nawaksara. Pidato itu ditolak DPR dan meminta agar Presiden Soekarno melengkapi lagi pidatonya itu. Hasilnya, pidato Nawaksara ditolak oleh DPR. Akibatnya, secara otomatis kekuasaan Soekarno dicabut. Pada 27 Maret 1968, SK MPRS mengukuhkan Jenderal Soeharto sebagai kepala negara.

Pada kesempatan itu Servas menjelaskan, sejak dibentuk kembali pada 21 Oktober 1945, PKI terus bangkit dan berkembang pesat melalui politik menghalalkan segala cara, mulai dari pembubaran Partai Islam dan Ormas Islam serta penangkapan para tokohnya, hingga penculikan dan pembunuhan ulama dan umara. PKI selalu mengeksploitasi buruh dan tani dalam sepak terjangnya untuk mencapai tujuan- tujuan politik komunismenya.

PKI punya pengaruh kuat terhadap Presiden Soekarno hingga berhasil menekan presiden membubarkan musuh- musuhnya seperti Partai Masyumi, Omas GPII, dan partai Murba. Kiblat perjuangan PKI adalah Uni Soviet, lalu mengembangkan hubungan komunis Jerman dan RRT. Sehingga PKI sejak lahir hingga dibubarkan tidak pernah memilih roh kebangsaan nusantara maupun nasionalisme Indonesia.

“Sejak awal PKI didirikan lalu dibubarkan, kemudian dibentuk kembali hingga dibubarkan kembali, tidak ada sedikit pun kontribusi PKI dalam perjuangan kemerdekaan RI,” tandas Servas.

Dia menambahkan, PKI bersifat kejam dan biadab sehingga tidak segan- segan membunuh ulama, santri, jenderal hingga anak- anak, bahkan kader NU yang merupakan mitra PKI dalam Nasakom diserang dan juga dibunuh. PKI layak dan patut dilarang dan dibasmi di seluruh wilayah NKRI karena pengkhianatan dan kebiadabannya, sehingga sikap TNI dan NU sudah benar dalam menumpas PKI, begitu juga TAP MPRS XXV Tahun 1966 sudah sangat tepat.

“Soekarno bukan PKI, tapi sikap dan putusan kebijakannya banyak cenderung pro PKI,” tegas Servas. (R2)

1 Comment

1 Comment

  1. boys

    Maret 12, 2019 at 3:28 pm

    versi soeharto

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Amankan Pemilu di NTT, Polri-TNI Siagakan 7.000 Personel

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman pose bersama Forkopimda usai penandatanganan deklarasi Pemilu damai di lapangan Mapolda NTT, Jumat (22/3).

Kupang, penatimor.com – Polda NTT melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pilpres dan Pileg pada Pemilu Serentak 2019.

Apel berlangsung di lapangan Mapolda NTT, Jumat (22/3) pagi, dengan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sebagai inspektur.

Pesertanya terdiri atas 10 kompi pasukan dari Polda NTT dan Polres Kupang Kota, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Basarnas, Damkar, Satpol PP dan Dishub NTT.

Kapolda mengatakan, apel kesiapan jelang Pemilu Serentak 2019 tersebut untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang digunakan.

“Karena tanggal 24 Maret kampanye terbuka sudah dimulai dan berlangsung sampai tanggal 13 April mendatang,” kata Kapolda.

Harapannya, Pemilu 2019 berjalan dengan damai, aman dan lancar, sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk lima tahun ke depan.

“Kami ingatkan ke masyarakat agar gunakan hak pilihnya dengan baik. TNI dan Polri di NTT akan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsung Pemilu 2019,” tandas Kapolda.

Jenderal bintang dua itu juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong alias hoax.

“Harus mengecek kembali berita itu dan jangan percaya begitu saja, tapi harus selalu pakai akal sehat,” harap Kapolda.

Dia mengingatkan agar Pemilu tidak dijadikan ajang perseturan atau permusuhan, melainkan untuk mencari pemimpin yang terbaik.

Mengenai kerawanan Pemilu di NTT, Kapolda sampaikan untuk kendali situasi dan kondisi dari Menpolhukam bahwa NTT tidak termasuk zona merah.

“Tapi ini tidak menjadikan kita lengah, tapi juga siapkan kemungkinan terburuk. Jadi kita persiapkan personel dengan dukungan stakeholder yang ada karena kita tidak mau lengah,” ungkap mantan Kadiv Hukum Polri tersebut.

“Walaupun secara nasional NTT tidak masuk dalam daerah rawan, tetapi potensi kerawanan perlu diantisipasi,” sambung dia.

Menyangkut pengiriman logistik ke setiap wilayah, Kapolda mengaku pihaknya telah terlibat melakukan pengamanan dan pengawalan.

Termasuk mempersiapkan pengaman di setiap KPU, dan pengawalan pengiriman logistik ke semua TPS.

Pengamanan Pemilu Serentak 2019 di NTT, juga bakal melibatkan 7.000 lebih personel Polri dan TNI.

Terpantau, setelah apel gelar pasukan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai di NTT oleh Kapolda NTT, Danlantamal IV, Danlanud El Tari bersama Forkopimda NTT lainnya.

Turut menandatangani Deklarasi Pemilu Damai, Ketua dan Komisioner Bawaslu NTT serta tokoh agama. (R3)

Continue Reading

POLKAM

Ini Peringatan KPK untuk Seluruh Kepala Daerah di NTT

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan.

Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang sampaikan ini dalam arahannya pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT di Aula Fernandes, Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/3/2019).

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi NTT dan KPK RI dalam rangkaian Pekan Pencegahan Korupsi.

“Setelah pemimpin itu selesai dipilih oleh rakyat, berikutnya adalah urusan bapak (pemimpin) dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang ngatur-ngatur. Persoalan bangsa kita saat ini yang terbesar adalah konflik of interest (konflik kepentingan). Kalau konflik kepentingan pasti tidak ada check and balance system (sistem pengawasan dan keseimbangan),” kata Situmorang.

Menurut Situmorang, sebagai kepala daerah, para Bupati/Walikota harus punya prinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya. Dikatakannya, pemimpin itu ibaratnya harus seperti elang yang terbang sendirian ke mana-mana tanpa dipengaruhi siapa pun. Berintegritas itu artinya tidak peduli dengan orang lain selama itu baik dan untuk kepentingan masyarakat.

“Itu yang masih kurang pada kita. Kami di KPK digaji untuk mencegah dan menindak. Ketika bukti itu ada, kami nggak peduli siapa pun. Kalau nggak, keluar aja dari KPK. Tidak enak menjalani pemeriksaan dari pagi sampai sore di KPK. Lama prosesnya, ada yang menangis sepanjang pemeriksaan karena menyesal. Saya kalau melihat yang diperiksa selalu kasihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Situmorang mengharapkan para bupati/walikota untuk selalu berkomunikasi dengan KPK. Ada ide-ide inovatif dan kreatif yang ingin dilakukan tapi sulit terlaksana karena ada orang atau aturan yang menghambat, bisa dikomunikasikan. KPK siap memberikan pendampingan.

“Ada masalah yang sangat prinsip dan juga tidak prinsip tapi mempengaruhi kinerja, beritahu kita. Supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Tim kami akan tetap ada di daerah ini untuk menjaga seperti apa kita bisa mengelola daerah ini untuk mensejahterakan rakyat kita,” paparnya.

Dia menegaskan, KPK memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. “Kita ingin agar APBN meningkat dari Rp 2.400 triliun menjadi Rp.4000 triliun lima tahun ke depan. Juga menaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional dari angka 38 ke 50,” tandasnya.

Para bupati/walikota juga diharapkan memperhatikan delapan area perubahan yang diintervensi KPK yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN,Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“KPK dalam tindakan pencegahan melihat sampai hal-hal yang detail. Kompleksitas bagaimana kita mengatasi masalah korupsi sebenarnya sesederhana kita mendorong orang untuk berubah, mendorong orang untuk tidak buang sampah sembarang. Ketika kita ingin melihat Indonesia ke depan yang lebih sejahtera, delapan area perubahan yang diintervensi harus kita pegang dan laksanakan,” pungkas Situmorang.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi upaya aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Koordinasi dan supervisi merupakan salah satu upaya pencegahan.

“Setidak nyamannya didatangi tim kami, lebih tidak nyaman lagi kalau didatangi tim penindakan. Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan dengan baik. Banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan hal ini. Jangan sampai ada intervensi masuk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Perlu segera diwujudkan e-planning dan e-budgeting di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT,” paparnya.

Alfi menjelaskan, secara umum rata-rata MCP (Monitoring Center For Prevention) NTT atau Rencana Aksi Pencegahan Korupsi berdasarkan delapan agenda perubahan yang diintervensi, masih jauh di bawah rata-rata MCP Nasional. MCP Nasional berada di kisaran 58 persen, sementara NTT masih sekitar 29 persen.

“MCP tertinggi ditempati oleh Kabupaten Belu sebesar 60 persen, Ngada 45 persen, dan Malaka 38 persen. Kami juga mendukung pemberian TPP. Tapi kami harapkan TPP ini tidak berdasarkan eselonering tapi berdasarkan beban kerja dan kinerja,” terang Alfi. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Lantamal IV Siap Amankan Pemilu 2019, Komit Jaga Netralitas

Published

on

Dansatgas Kolonel (P) Heru Wahyono melakukan pemeriksaan pasukan di Mako Lantamal VII Kupang, Kamis (21/3).

Kupang, penatimor.com – Lantamal VII Kupang menyelenggarakan apel gelar pasukan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 di wilayah hukum Lantamal VII.

Gelar pasukan berlangsung di lapangan apel Mako Lantamal VII Kupang, Bolok, Kamis (21/3).

Sebanyak 115 personel dilibatkan dalam apel yang dimulai pukul 14.00 dan dipimpin oleh Dansatgas Kol. (P) Heru Wahyono.

Heru Wahyono pada kesempatan itu, mengatakan, netralitasi TNI merupakan hal utama, dengan tidak memihak dan memberi dukungan ke salah satu kontestan.

“Tidak berkampanye, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun, serta fasilitas tidak dilibatkan di luar tugas dan fungsi TNI,” kata Heru.

Dia menjelaskan, prajurit TNI tidak menggunakan hak pilih dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Sementara pengamanan Pemilu tetap dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Namun personel TNI dilarang memberikan komentar, penilaian,
diskusi pengarahan, dan pernyataan bersifat mempengaruhi.

“Khusus istri, suami atau anak, hak memilih mereka hak individu selaku warga negara. Instansi atau satuan dilarang memberikan arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut,” jelas dia.

Heru Wahyono, menambahkan, jumlah personel Lantamal VII di NTT berjumlah 400 personel, termasuk yang berada di Lanal Maumere dan Lanal Rote.

Sementara di Provinsi NTB sebanyak 100 personel.

“Jadi total personel di NTT 400 orang ditambah dengan di NTB 100 personel, maka untuk Lantamal VII jumlah personel nya 500 orang,” sebut Heru Wahyono.

“Hari ini kita apel sendiri. Besok Jumat (22/3), kita akan gelar apel gabungan di Polda, untuk apel gelar pasukan Turangga,” imbuhnya.

Terpantau, apel gelar pasukan Lantamal VII dihadiri sejumlah pejabat utama Lantamal VII. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!