Connect with us

POLKAM

Soekarno Sadar Tanda Tangan Supersemar dan Beri Wewenang kepada Soeharto

Published

on

Servas Mario Patty ketika tampil sebagai pembicara dalam kegiatan seminar sehari bertajuk "Supersemar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)" di Kupang, Senin (11/3/2019).

Kupang, Penatimor.com – Presiden pertama Indonesia, Soekarno dinilai secara sadar menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk menambil langkah pengamanan negara RI.

Servas Mario Patty sampaikan ini ketika tampil sebagai pembicara dalam kegiatan seminar sehari bertajuk “Supersemar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)” di Kupang, Senin (11/3/2019). Pembicara lainnya, Ridwan Sedgwik (Instruktur dan Consultant pada Majesty Colleg,Kupang) dan Blasius Raja (Mantan Dekan FKIP Unwira Kupang).

Menurut Servas, sebenarnya tidak perlu memperdebatkan naskah asli Supersemar. Karena copian yang ada saat ini, sama persis dengan aslinya. Hanya saja tidak ada coretan tangan Bung Karno. Ketika aslinya hilang, Soeharto laporkan ke MPRS agar ditetapkan dengan TAP MPRS. Dengan adanya TAP MPRS No.9, secara konstitusional sudah sah karena mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada Supersemar. Dengan adanya TAP MPRS dimaksud, sesungguhnya Supersemar tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Hilangnya naskah asli Supersemar terjadi saat pengarsipan yang dilakukan Sutjipto dan Subroto,” kata Servas.

Dia menyampaikan, dirinya bersama dua rekan lain pernah bertemu dengan Soeharto, setelah meletakan jabatannya sebagai Presiden RI. Menurut penuturan Soeharto, Supersemar yang diterbitkan saat itu, didahului dengan sebuah perundingan. Situasi negara yang kacau waktu itu, terutama oleh gerakan PKI membutuhkan sikap tegas dari negara. Apalagi mayoritas masyarakat mendesak agar Nasakom yang digagas Soekarno harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan.

Servas mengungkapkan, ketika Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, Bung Karno sangat marah. Selain kepada Soeharto, Bung Karno juga marah kepada Waperdam. Soeharto pun datang di istana Bogor setelah Soekarno menyuruh Leimena memberitahukan kepada Soeharto. Saat itu Soeharto katakan, memang dalam Supersemar itu tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, tapi disuruh untuk mengambil tindakan- tindakan yang dianggap perlu.

“Kalimat inilah yang menurut penilaian Soeharto sebagai tindakan untuk membubarkan PKI,” terang Servas.

Dia mengatakan, pada 12 Januari 1967, DPR Gotong Royong meminta penjelasan mengenai terjadinya G.30 S/PKI. Tapi dijawab Presiden Soekarno dengan pidatonya berjudul Nawaksara. Pidato itu ditolak DPR dan meminta agar Presiden Soekarno melengkapi lagi pidatonya itu. Hasilnya, pidato Nawaksara ditolak oleh DPR. Akibatnya, secara otomatis kekuasaan Soekarno dicabut. Pada 27 Maret 1968, SK MPRS mengukuhkan Jenderal Soeharto sebagai kepala negara.

Pada kesempatan itu Servas menjelaskan, sejak dibentuk kembali pada 21 Oktober 1945, PKI terus bangkit dan berkembang pesat melalui politik menghalalkan segala cara, mulai dari pembubaran Partai Islam dan Ormas Islam serta penangkapan para tokohnya, hingga penculikan dan pembunuhan ulama dan umara. PKI selalu mengeksploitasi buruh dan tani dalam sepak terjangnya untuk mencapai tujuan- tujuan politik komunismenya.

PKI punya pengaruh kuat terhadap Presiden Soekarno hingga berhasil menekan presiden membubarkan musuh- musuhnya seperti Partai Masyumi, Omas GPII, dan partai Murba. Kiblat perjuangan PKI adalah Uni Soviet, lalu mengembangkan hubungan komunis Jerman dan RRT. Sehingga PKI sejak lahir hingga dibubarkan tidak pernah memilih roh kebangsaan nusantara maupun nasionalisme Indonesia.

“Sejak awal PKI didirikan lalu dibubarkan, kemudian dibentuk kembali hingga dibubarkan kembali, tidak ada sedikit pun kontribusi PKI dalam perjuangan kemerdekaan RI,” tandas Servas.

Dia menambahkan, PKI bersifat kejam dan biadab sehingga tidak segan- segan membunuh ulama, santri, jenderal hingga anak- anak, bahkan kader NU yang merupakan mitra PKI dalam Nasakom diserang dan juga dibunuh. PKI layak dan patut dilarang dan dibasmi di seluruh wilayah NKRI karena pengkhianatan dan kebiadabannya, sehingga sikap TNI dan NU sudah benar dalam menumpas PKI, begitu juga TAP MPRS XXV Tahun 1966 sudah sangat tepat.

“Soekarno bukan PKI, tapi sikap dan putusan kebijakannya banyak cenderung pro PKI,” tegas Servas. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
1 Comment

1 Comment

  1. boys

    Maret 12, 2019 at 3:28 pm

    versi soeharto

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Moeldoko: Ada Senjata Sniper untuk Aksi 22 Mei

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan jenis senjata api yang diselundupkan kelompok tertentu untuk mengacaukan aksi 22 Mei, ada yang diperuntukkan bagi penembak jitu atau Sniper.

Hal itu disampaikan Moeldoko ketika ditanya lebih jauh tentang motif penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan intelijen negara, saat ditemui di Kantor KSP, Senin (20/5).

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. Ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir (alat pembidik), sehingga saat digunakan harus pakai teleskop.

“Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik, agar publik paham,” tegasnya.

Moeldoko menilai akan sangat mungkin terjadi adu domba pada aksi 22 Mei nanti dengan membenturkan aparat dan masyarakat. Targetnya menjadikan TNI dan Polri sebagai tertuduh.

Itulah kenapa saat rapat di Kantor Kemenkopolhukam lalu, disepakati bahwa TNI – Polri menghindarkan dari penggunaan senjata dengan peluru tajam. Selain itu, aparat dihindarkan berhadapan langsung dengan massa.

“Enggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap enggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan,” tutup Moeldoko. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei 2019

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkap keberhasilan pihak intelijen negara menggagalkan penyelundupan senjata api yang akan digunakan untuk mengacaukan situasi pada 22 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal itu akan ada momentum pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kabar adanya gerakan massa yang disebut-sebut sebagai people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 karena dianggap banyak kecurangan.

“Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata, kita tangkap, ada senjata. Orangnya lagi diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi,” ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta pada Senin (20/5).

Bentuk kekecauan itu menurut Moeldoko, bisa saja dengan melakukan penembakan kepada kerumunan massa, akhirnya seolah-olah itu dianggap tembakan dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Akibatnya kondisi itu menjadi pemicu sebuah kondisi kaos.

Ditegaskan Moeldoko, apa yang disampaikannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Justru, dia ingin memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa memang ada indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Sudah sering kita dengar kepolisian telah menangkap teroris dan dia mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa ini menjadi target,” lanjut mantan Panglima TNI ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat sebaiknya tidak perlu datang ke kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi rawan dan membahayakan pada 22 Mei nanti. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Prabowo Dinilai Ingkari Kontrak Politik

Published

on

Hasto Kristiyanto

Jakarta, penatimor.com – PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah.

Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” kata Hasto. (R4)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!