Connect with us

POLKAM

Bappeda Berperan Percepat Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran vital untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Bappeda harus mampu melihat potensi dan memetakan persoalan yang ada di daerah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat sampaikan ini dalam arahannya pada Rapat Kerja Kepala Bappeda/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)/BP4D se-Provinsi NTT di Kupang, Rabu (6/7/2019).

“Perencana itu mesti orang pintar. Juga punya confidence. Miliki rasa percaya diri yang tinggi. Melihat masa depan yang luar biasa, punya visi besar,” kata Laiskodat.

Menurut Laiskodat, Bappeda harus menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin. Selain itu, harus mampu melihat peluang dan potensi daerah, memetakan masalah serta melihat kecenderungan perkembangan pasar dunia.

“Begitu kita membuat perencanaan, kita harus langsung memetakan potensi daerah kita apa saja, masalah-masalah yang dihadapi dan jalan keluarnya bagaimana. Kalau ini berjalan dengan baik, kepala bappeda dapat memberi masukan atau bahkan teguran kalau gubernur atau bupatinya berjalan di luar perencanaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Laiskodat menegaskan, perencanaan harus dilakukan secara holistik, karena para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah ini jika perencanaan terarah ke masa depan.

“Ketika kita berbicara tentang pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT, kita tidak sedang mengabaikan pertanian, peternakan, perikanan dan bidang lainnya. Bidang-bidang ini justru penting sebagai rantai pasok utama pariwisata,” ujarnya.

“Rantai pasok ini mesti berasal dari potensi daerah kita yang sangat kaya ini. Bappeda juga dapat mendesain bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan rancang kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Semua ini jadi tugas perencana untuk mendesainnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Laiskodat menantang para kepala Bapeda se-NTT untuk merancang kegiatan festival budaya setiap tahunnya. Karena kegiatan seperti ini punya dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Event Organizernya (EO) tidak boleh dari luar, tapi dari masyarakat sendiri.

“Saya mengharapkan rapat ini dapat mendorong kegiatan seperti itu. Saat festival tersebut, semua peserta wajib pakai sarung tenun NTT. Anak-anak sekolah, mahasiswa, wartawan dan semua yang hadir wajib pakai tenunan daerah. Kopi yang disuguhkan dalam acara juga harus kopi asal NTT. Bisa dibayangkan, pertumbuhan dan pendapatan masyarakat dari kegiatan seperti itu. Pasti sangat luar biasa,” papar Viktor.

Gubernur Laiskodat juga sempat meminta konfirmasi kepada para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang hadir terkait PAD daerahnya. “Banyak dari kita yang belum berani menetapkan target PAD yang tinggi karena belum mengetahui dan menggali secara maksimal potensi daerahnya,” tandasnya.

Sejumlah kepala Bappeda yang ditemui di sela-sela acara mendukung ide-ide konstruktif Gubernur. Diyakini kalau setiap daerah konsisten untuk mengembangkan potensi daerahnya, maka akan meningkatkan pendapatan daerahnya.

“Pada prinsipnya, kita setuju dengan arahan dari Bapak Gubernur. Kita di Manggarai siap untuk mengembangkan potensi kopi yang sudah memiliki sertifikat. Kalau daerah lain selenggarakan festival dan butuh kopi Manggarai, kami siap memasoknya,” ungkap Ardi Empang, Kepala Bappeda Manggarai.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Nagekeo, Hildergadis M. Kasi menjelaskan, salah satu potensi yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Nagekeo adalah garam. Dan saat ini sedang dikelola oleh investor yaitu PT. Cheetam Garam Indonesia seluas 36 hektar dari 56 hektar.

“Mereka memang minta perluasan lahan, tapi masih perlu pembicaraan lanjut lintas sektoral. Sementara itu sekitar lebih dari 20-an ribu hektar dikelola oleh kelompok masyarakat yang dinamakan kelompok pugar, jadi usaha garam rakyat. Kami mengusulkan untuk pemdampingan dan pemberdayan kelompok ini bisa diintervensi juga oleh Provinsi dan Pusat,” katanya.

Plt. Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli mengungkapkan, Raker tersebut bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se- NTT.

“Target kita untuk tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, pertumbuhan inflasi 3 sampai dengan 3,6 persen, Indeks Pembangunan Manusia 63,35, angka Kemiskinan turun menjadi 16 persen, usia harapan hidup rata-rata 66,9 tahun dan peringkat Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah secara Nasional (LPPD) berada pada urutan 18,” sebut Lecky. (R2)

POLKAM

Amankan Pemilu di NTT, Polri-TNI Siagakan 7.000 Personel

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman pose bersama Forkopimda usai penandatanganan deklarasi Pemilu damai di lapangan Mapolda NTT, Jumat (22/3).

Kupang, penatimor.com – Polda NTT melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pilpres dan Pileg pada Pemilu Serentak 2019.

Apel berlangsung di lapangan Mapolda NTT, Jumat (22/3) pagi, dengan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sebagai inspektur.

Pesertanya terdiri atas 10 kompi pasukan dari Polda NTT dan Polres Kupang Kota, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Basarnas, Damkar, Satpol PP dan Dishub NTT.

Kapolda mengatakan, apel kesiapan jelang Pemilu Serentak 2019 tersebut untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang digunakan.

“Karena tanggal 24 Maret kampanye terbuka sudah dimulai dan berlangsung sampai tanggal 13 April mendatang,” kata Kapolda.

Harapannya, Pemilu 2019 berjalan dengan damai, aman dan lancar, sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk lima tahun ke depan.

“Kami ingatkan ke masyarakat agar gunakan hak pilihnya dengan baik. TNI dan Polri di NTT akan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsung Pemilu 2019,” tandas Kapolda.

Jenderal bintang dua itu juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong alias hoax.

“Harus mengecek kembali berita itu dan jangan percaya begitu saja, tapi harus selalu pakai akal sehat,” harap Kapolda.

Dia mengingatkan agar Pemilu tidak dijadikan ajang perseturan atau permusuhan, melainkan untuk mencari pemimpin yang terbaik.

Mengenai kerawanan Pemilu di NTT, Kapolda sampaikan untuk kendali situasi dan kondisi dari Menpolhukam bahwa NTT tidak termasuk zona merah.

“Tapi ini tidak menjadikan kita lengah, tapi juga siapkan kemungkinan terburuk. Jadi kita persiapkan personel dengan dukungan stakeholder yang ada karena kita tidak mau lengah,” ungkap mantan Kadiv Hukum Polri tersebut.

“Walaupun secara nasional NTT tidak masuk dalam daerah rawan, tetapi potensi kerawanan perlu diantisipasi,” sambung dia.

Menyangkut pengiriman logistik ke setiap wilayah, Kapolda mengaku pihaknya telah terlibat melakukan pengamanan dan pengawalan.

Termasuk mempersiapkan pengaman di setiap KPU, dan pengawalan pengiriman logistik ke semua TPS.

Pengamanan Pemilu Serentak 2019 di NTT, juga bakal melibatkan 7.000 lebih personel Polri dan TNI.

Terpantau, setelah apel gelar pasukan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai di NTT oleh Kapolda NTT, Danlantamal IV, Danlanud El Tari bersama Forkopimda NTT lainnya.

Turut menandatangani Deklarasi Pemilu Damai, Ketua dan Komisioner Bawaslu NTT serta tokoh agama. (R3)

Continue Reading

POLKAM

Ini Peringatan KPK untuk Seluruh Kepala Daerah di NTT

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan.

Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang sampaikan ini dalam arahannya pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT di Aula Fernandes, Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/3/2019).

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi NTT dan KPK RI dalam rangkaian Pekan Pencegahan Korupsi.

“Setelah pemimpin itu selesai dipilih oleh rakyat, berikutnya adalah urusan bapak (pemimpin) dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang ngatur-ngatur. Persoalan bangsa kita saat ini yang terbesar adalah konflik of interest (konflik kepentingan). Kalau konflik kepentingan pasti tidak ada check and balance system (sistem pengawasan dan keseimbangan),” kata Situmorang.

Menurut Situmorang, sebagai kepala daerah, para Bupati/Walikota harus punya prinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya. Dikatakannya, pemimpin itu ibaratnya harus seperti elang yang terbang sendirian ke mana-mana tanpa dipengaruhi siapa pun. Berintegritas itu artinya tidak peduli dengan orang lain selama itu baik dan untuk kepentingan masyarakat.

“Itu yang masih kurang pada kita. Kami di KPK digaji untuk mencegah dan menindak. Ketika bukti itu ada, kami nggak peduli siapa pun. Kalau nggak, keluar aja dari KPK. Tidak enak menjalani pemeriksaan dari pagi sampai sore di KPK. Lama prosesnya, ada yang menangis sepanjang pemeriksaan karena menyesal. Saya kalau melihat yang diperiksa selalu kasihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Situmorang mengharapkan para bupati/walikota untuk selalu berkomunikasi dengan KPK. Ada ide-ide inovatif dan kreatif yang ingin dilakukan tapi sulit terlaksana karena ada orang atau aturan yang menghambat, bisa dikomunikasikan. KPK siap memberikan pendampingan.

“Ada masalah yang sangat prinsip dan juga tidak prinsip tapi mempengaruhi kinerja, beritahu kita. Supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Tim kami akan tetap ada di daerah ini untuk menjaga seperti apa kita bisa mengelola daerah ini untuk mensejahterakan rakyat kita,” paparnya.

Dia menegaskan, KPK memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. “Kita ingin agar APBN meningkat dari Rp 2.400 triliun menjadi Rp.4000 triliun lima tahun ke depan. Juga menaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional dari angka 38 ke 50,” tandasnya.

Para bupati/walikota juga diharapkan memperhatikan delapan area perubahan yang diintervensi KPK yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN,Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“KPK dalam tindakan pencegahan melihat sampai hal-hal yang detail. Kompleksitas bagaimana kita mengatasi masalah korupsi sebenarnya sesederhana kita mendorong orang untuk berubah, mendorong orang untuk tidak buang sampah sembarang. Ketika kita ingin melihat Indonesia ke depan yang lebih sejahtera, delapan area perubahan yang diintervensi harus kita pegang dan laksanakan,” pungkas Situmorang.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi upaya aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Koordinasi dan supervisi merupakan salah satu upaya pencegahan.

“Setidak nyamannya didatangi tim kami, lebih tidak nyaman lagi kalau didatangi tim penindakan. Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan dengan baik. Banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan hal ini. Jangan sampai ada intervensi masuk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Perlu segera diwujudkan e-planning dan e-budgeting di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT,” paparnya.

Alfi menjelaskan, secara umum rata-rata MCP (Monitoring Center For Prevention) NTT atau Rencana Aksi Pencegahan Korupsi berdasarkan delapan agenda perubahan yang diintervensi, masih jauh di bawah rata-rata MCP Nasional. MCP Nasional berada di kisaran 58 persen, sementara NTT masih sekitar 29 persen.

“MCP tertinggi ditempati oleh Kabupaten Belu sebesar 60 persen, Ngada 45 persen, dan Malaka 38 persen. Kami juga mendukung pemberian TPP. Tapi kami harapkan TPP ini tidak berdasarkan eselonering tapi berdasarkan beban kerja dan kinerja,” terang Alfi. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Lantamal IV Siap Amankan Pemilu 2019, Komit Jaga Netralitas

Published

on

Dansatgas Kolonel (P) Heru Wahyono melakukan pemeriksaan pasukan di Mako Lantamal VII Kupang, Kamis (21/3).

Kupang, penatimor.com – Lantamal VII Kupang menyelenggarakan apel gelar pasukan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 di wilayah hukum Lantamal VII.

Gelar pasukan berlangsung di lapangan apel Mako Lantamal VII Kupang, Bolok, Kamis (21/3).

Sebanyak 115 personel dilibatkan dalam apel yang dimulai pukul 14.00 dan dipimpin oleh Dansatgas Kol. (P) Heru Wahyono.

Heru Wahyono pada kesempatan itu, mengatakan, netralitasi TNI merupakan hal utama, dengan tidak memihak dan memberi dukungan ke salah satu kontestan.

“Tidak berkampanye, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun, serta fasilitas tidak dilibatkan di luar tugas dan fungsi TNI,” kata Heru.

Dia menjelaskan, prajurit TNI tidak menggunakan hak pilih dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Sementara pengamanan Pemilu tetap dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Namun personel TNI dilarang memberikan komentar, penilaian,
diskusi pengarahan, dan pernyataan bersifat mempengaruhi.

“Khusus istri, suami atau anak, hak memilih mereka hak individu selaku warga negara. Instansi atau satuan dilarang memberikan arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut,” jelas dia.

Heru Wahyono, menambahkan, jumlah personel Lantamal VII di NTT berjumlah 400 personel, termasuk yang berada di Lanal Maumere dan Lanal Rote.

Sementara di Provinsi NTB sebanyak 100 personel.

“Jadi total personel di NTT 400 orang ditambah dengan di NTB 100 personel, maka untuk Lantamal VII jumlah personel nya 500 orang,” sebut Heru Wahyono.

“Hari ini kita apel sendiri. Besok Jumat (22/3), kita akan gelar apel gabungan di Polda, untuk apel gelar pasukan Turangga,” imbuhnya.

Terpantau, apel gelar pasukan Lantamal VII dihadiri sejumlah pejabat utama Lantamal VII. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!