Connect with us

POLKAM

Bappeda Berperan Percepat Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran vital untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Bappeda harus mampu melihat potensi dan memetakan persoalan yang ada di daerah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat sampaikan ini dalam arahannya pada Rapat Kerja Kepala Bappeda/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)/BP4D se-Provinsi NTT di Kupang, Rabu (6/7/2019).

“Perencana itu mesti orang pintar. Juga punya confidence. Miliki rasa percaya diri yang tinggi. Melihat masa depan yang luar biasa, punya visi besar,” kata Laiskodat.

Menurut Laiskodat, Bappeda harus menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin. Selain itu, harus mampu melihat peluang dan potensi daerah, memetakan masalah serta melihat kecenderungan perkembangan pasar dunia.

“Begitu kita membuat perencanaan, kita harus langsung memetakan potensi daerah kita apa saja, masalah-masalah yang dihadapi dan jalan keluarnya bagaimana. Kalau ini berjalan dengan baik, kepala bappeda dapat memberi masukan atau bahkan teguran kalau gubernur atau bupatinya berjalan di luar perencanaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Laiskodat menegaskan, perencanaan harus dilakukan secara holistik, karena para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah ini jika perencanaan terarah ke masa depan.

“Ketika kita berbicara tentang pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT, kita tidak sedang mengabaikan pertanian, peternakan, perikanan dan bidang lainnya. Bidang-bidang ini justru penting sebagai rantai pasok utama pariwisata,” ujarnya.

“Rantai pasok ini mesti berasal dari potensi daerah kita yang sangat kaya ini. Bappeda juga dapat mendesain bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan rancang kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Semua ini jadi tugas perencana untuk mendesainnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Laiskodat menantang para kepala Bapeda se-NTT untuk merancang kegiatan festival budaya setiap tahunnya. Karena kegiatan seperti ini punya dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Event Organizernya (EO) tidak boleh dari luar, tapi dari masyarakat sendiri.

“Saya mengharapkan rapat ini dapat mendorong kegiatan seperti itu. Saat festival tersebut, semua peserta wajib pakai sarung tenun NTT. Anak-anak sekolah, mahasiswa, wartawan dan semua yang hadir wajib pakai tenunan daerah. Kopi yang disuguhkan dalam acara juga harus kopi asal NTT. Bisa dibayangkan, pertumbuhan dan pendapatan masyarakat dari kegiatan seperti itu. Pasti sangat luar biasa,” papar Viktor.

Gubernur Laiskodat juga sempat meminta konfirmasi kepada para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang hadir terkait PAD daerahnya. “Banyak dari kita yang belum berani menetapkan target PAD yang tinggi karena belum mengetahui dan menggali secara maksimal potensi daerahnya,” tandasnya.

Sejumlah kepala Bappeda yang ditemui di sela-sela acara mendukung ide-ide konstruktif Gubernur. Diyakini kalau setiap daerah konsisten untuk mengembangkan potensi daerahnya, maka akan meningkatkan pendapatan daerahnya.

“Pada prinsipnya, kita setuju dengan arahan dari Bapak Gubernur. Kita di Manggarai siap untuk mengembangkan potensi kopi yang sudah memiliki sertifikat. Kalau daerah lain selenggarakan festival dan butuh kopi Manggarai, kami siap memasoknya,” ungkap Ardi Empang, Kepala Bappeda Manggarai.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Nagekeo, Hildergadis M. Kasi menjelaskan, salah satu potensi yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Nagekeo adalah garam. Dan saat ini sedang dikelola oleh investor yaitu PT. Cheetam Garam Indonesia seluas 36 hektar dari 56 hektar.

“Mereka memang minta perluasan lahan, tapi masih perlu pembicaraan lanjut lintas sektoral. Sementara itu sekitar lebih dari 20-an ribu hektar dikelola oleh kelompok masyarakat yang dinamakan kelompok pugar, jadi usaha garam rakyat. Kami mengusulkan untuk pemdampingan dan pemberdayan kelompok ini bisa diintervensi juga oleh Provinsi dan Pusat,” katanya.

Plt. Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli mengungkapkan, Raker tersebut bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se- NTT.

“Target kita untuk tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, pertumbuhan inflasi 3 sampai dengan 3,6 persen, Indeks Pembangunan Manusia 63,35, angka Kemiskinan turun menjadi 16 persen, usia harapan hidup rata-rata 66,9 tahun dan peringkat Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah secara Nasional (LPPD) berada pada urutan 18,” sebut Lecky. (R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Moeldoko: Ada Senjata Sniper untuk Aksi 22 Mei

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan jenis senjata api yang diselundupkan kelompok tertentu untuk mengacaukan aksi 22 Mei, ada yang diperuntukkan bagi penembak jitu atau Sniper.

Hal itu disampaikan Moeldoko ketika ditanya lebih jauh tentang motif penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan intelijen negara, saat ditemui di Kantor KSP, Senin (20/5).

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. Ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir (alat pembidik), sehingga saat digunakan harus pakai teleskop.

“Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik, agar publik paham,” tegasnya.

Moeldoko menilai akan sangat mungkin terjadi adu domba pada aksi 22 Mei nanti dengan membenturkan aparat dan masyarakat. Targetnya menjadikan TNI dan Polri sebagai tertuduh.

Itulah kenapa saat rapat di Kantor Kemenkopolhukam lalu, disepakati bahwa TNI – Polri menghindarkan dari penggunaan senjata dengan peluru tajam. Selain itu, aparat dihindarkan berhadapan langsung dengan massa.

“Enggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap enggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan,” tutup Moeldoko. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei 2019

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkap keberhasilan pihak intelijen negara menggagalkan penyelundupan senjata api yang akan digunakan untuk mengacaukan situasi pada 22 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal itu akan ada momentum pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kabar adanya gerakan massa yang disebut-sebut sebagai people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 karena dianggap banyak kecurangan.

“Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata, kita tangkap, ada senjata. Orangnya lagi diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi,” ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta pada Senin (20/5).

Bentuk kekecauan itu menurut Moeldoko, bisa saja dengan melakukan penembakan kepada kerumunan massa, akhirnya seolah-olah itu dianggap tembakan dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Akibatnya kondisi itu menjadi pemicu sebuah kondisi kaos.

Ditegaskan Moeldoko, apa yang disampaikannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Justru, dia ingin memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa memang ada indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Sudah sering kita dengar kepolisian telah menangkap teroris dan dia mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa ini menjadi target,” lanjut mantan Panglima TNI ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat sebaiknya tidak perlu datang ke kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi rawan dan membahayakan pada 22 Mei nanti. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Prabowo Dinilai Ingkari Kontrak Politik

Published

on

Hasto Kristiyanto

Jakarta, penatimor.com – PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah.

Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” kata Hasto. (R4)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!