Connect with us

NASIONAL

BI, MA dan OJK Perkuat Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.

Komitmen kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua MA RI, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. pada hari ini, 6 Maret 2019 di Jakarta.

Keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (6/3/2019) menyebutkan, penandatanganan NK dirangkaikan dengan kegiatan pelatihan bagi para hakim dalam bentuk temu wicara.

Dalam kesempatan temu wicara tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menyampaikan perkembangan kondisi makroekonomi dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi 2019 diprakirakan tetap solid pada kisaran 5,0-5,4%.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida memaparkan mengenai perkembangan kebijakan pengawasan teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia termasuk fintech peer to peer lending dan equity crowd funding yang menjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK.

Salah satu tantangan yang mengemuka dalam pengembangan fintech adalah bagaimana mengembangkan industri keuangan digital yang bisa mendorong perekonomian nasional. Untuk itu, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait lainnya untuk senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi finansial yang berkembang.

Koordinasi dan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim ini telah berlangsung selama 17 tahun antara Mahkamah Agung dan BI. Sejak tahun 2013, seiring dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, kerjasama ini diperluas dengan melibatkan OJK.

BI memandang bahwa kerjasama ini menjadi sarana sosialisasi dan pengkinian informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah, sehingga terdapat pemahaman para hakim mengenai latar belakang, pertimbangan dan tujuan kebijakan yang ditempuh BI.

Bagi OJK, kerjasama ini menjadi media sosialisasi dan edukasi keberadaan serta tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berdiri sejak 7 tahun lalu sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan industri jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, bagi MA RI, kerjasama ini bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas hakim secara lebih efektif di bidang peradilan dan penerapan hukum melalui pemahaman yang lebih optimal mengenai fungsi dan tugas lembaga-lembaga yang terkait di sektor keuangan.

Kerjasama ini juga akan dimanfaatkan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan memfasilitasi kesamaan pandang, serta memberikan masukan terkait aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas BI maupun OJK.

Nota Kesepahaman yang berlaku selama 3 tahun ini akan dipantau dan dievaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan secara bersama-sama. (R2)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Ketua PMKRI Pusat yang juga Putra NTT Ini Kecam Penembakan di Selandia Baru

Published

on

Juventus Prima Yoris Kago

Jakarta, penatimor.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam aksi pembantaian terhadap jemaah Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago menganggap aksi yang menewaskan 40 orang dan melukai setidaknya 20 orang itu sebagai kebiadaban.

“Itu bentuk kebiadaban terhadap kemanusiaan. Pembantaian itu merupakan bagian dari kebrutalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan persaudaraan antar manusia,” ujar Juventus.

Juventus juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut.

“Saya kira peristiwa itu murni tindakan biadab dan kriminal, bukan mengatasnamakan suatu kaum tertentu. Oleh karena itu mari kita berpikir jernih melihat masalah ini agar tidak terprovokasi. Kita jaga kondusivitas di Tanah Air,” tandas Juventus yang juga mantan Ketua Presiden PMKRI Cabang Kupang ini.

Senada dengan Juventus, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Najih Prasetyo, mengutuk keras tindakan teror terhadap kemanusiaan tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan sebaliknya mencederai persaudaraan di kalangan umat manusia.

“Kami mengutuk tindakan tercela itu. Itu sama sekali tidak mencerminkan solidaritas kemanusiaa,” imbuhnya.

Najih mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersama-sama menggalang solidaritas atas peristiwa duka itu dengan mendoakan para korban dan perdamaian dunia.

“Kita jaga kondusifitas, tidak usah terprovokasi, dan mari kita doakan agar perdamaian dapat terwujud di seluruh dunia,” kata dia. (fri/jpnn/R4)

Continue Reading

NASIONAL

Kominfo Panggil Facebook soal Video Penembakan Selandia Baru

Published

on

Ilustrasi. (Foto: Social Media Website)

Jakarta, Penatimor.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta Facebook meningkatkan kemampuan moderasi konten agar cepat memblokir dan mencegah konten negatif.

Hal ini diungkapkan Dirjen Aptika Semuel Pangerapan atas kegagalan Facebook mencegah video penembakan masjid di Selandia Baru yang tersiar langsung.

Semuel mengungkapkan bukan kali ini saja Facebook gagal mencegah konten negatif tersiar langsung. Pada 2017 di Indonesia, seorang pria bernama Pahinggar Indrawan menyiarkan langsung video ketika ia bunuh diri dengan cara gantung diri.

“Sebenarnya sudah ada dua kasus, dulu ada bunuh diri dan ini (penembakan). Kami mengharapkan mereka punya konten moderator yang lebih lebih canggih,” kata Semuel di Kantor Kemkominfo, Rabu (20/3).

Selanjutnya, Semuel mengatakan akan memanggil Facebook untuk membicarakan mengenai penyiaran langsung video penembakkan dua masjid di wilayah Christchurch.

“Saya secara pribadi akan panggil mereka. Kami rencana panggil minggu ini,” kata Semuel.

Semuel berharap Facebook memiliki alat moderasi kelas wahid mengingat status Facebook sebagai raksasa jejaring sosial dengan jumlah pengguna bulanan sebesar 2,1 miliar. Dia mengatakan seharusnya Facebook tidak hanya mengandalkan laporan dari pengguna untuk menyaring konten negatif.

“Jadi kami harap Facebook tidak bergantung pada laporan pengguna. Kalau sudah ada laporan berarti konten negatif sudah sudah beredar,” kata Semuel.

Semuel mengatakan Kemkominfo telah memblokir 2.856 video penembakan dua Masjid di Selandia Baru hingga Senin (18/3) pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan catatan Kemkominfo, pemblokiran video penembakan Selandia Baru melalui Instagram ada 1.501. Disusul 856 video juga melalui platform Twitter.

Selanjutnya terdapat 355 video di Facebook dan 144 video di YouTube. Nando mengatakan video-video ini merupakan video yang beredar di Indonesia. (R2/cnnindonesia)

Continue Reading

EKONOMI

Menkeu: Camat Ujung Tombak Maju Mundurnya Negeri Ini!

Published

on

Sri Mulyani Indrawati (Foto.Ist)

Jakarta, Penatimor.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ujung tombak maju mundurnya negeri ini. Hal ini dikatakannya mengingat sentralnya peran camat dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan mengoordinir pemerintahan desa.

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (20/03/2019).

“Camat ini ujung tombaknya sebuah negara, maju mundurnya negara ini ada di tangan camat. Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level maneger tengah. Suatu institusi kalau maneger yang di level tengah seperti camat ini memiliki managerial yang baik , perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” papar Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani itu menyebutkan, kunci seluruh implementasi pembangunan nasional berada di tangan seorang camat. Pasalnya camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, terutama terkait pada dana kelurahan dan dana desa yang dikucurkan oleh negara setiap tahunnya.

“Seluruh implementasi pembangunan nasional kuncinya juga ada di camat. Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun. Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera,” ungkap Ani.

Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp 46,98 triliun untuk tahun 2016, Rp 60 triliun untuk tahun 2017, Rp 60 triliun untuk tahun 2018, dan Rp 70 triliun di tahun 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan kesejahteraan di desa, anggarannya terus naik, tahun ini Rp 70 trilliun. Dana desa selama lima tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600  km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 uni. Ini kelihatan sederhana, tapi memang ini pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, karena ada juga daerah yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini kelihatan sepele tapi sangat menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh sebabnya, mari kita kawal dengan sebaik-baiknya,” ajak Ani.

Sementara dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yang termasuk baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

“Dana kelurahan sebesar Rp 3 trilliun itu diharapkan sangat membantu kelurahan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang infrastruktur. Alokasi untuk kelurahan yang dalam kategori sangat perlu ditingkatkan sedikit lebih besar daripada kategori kelurahan yang lain,” kata Ani. (R2/Puspen Kemendagri)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!