Connect with us

POLKAM

Serang Pribadi Prabowo, PPP: Jokowi Bisa Dipidanakan

Published

on

Ilustrasi Jokowi dan Prabowo (NET)

Jakarta, penatimor.com – Capres 01 Joko Widodo dianggap telah melanggar privasi warga negara.

Hal ini terkait pernyataanya dalam debat Pilpres kedua di Hotel Sultan, Minggu, (17/2/2019) malam.

Pasalnya, saat debat tersebut, Jokowi dianggap melanggar aturan debat dengan menyerang personal terkait kepemilikan tanah Capres 02 Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, kepada wartawan, Senin (18/2/2019).

Bahkan menurut Humphrey Djemat, tindakan Jokowi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Capres 01 dengan menyerang personal soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan hoax dan melanggar Undang-undang ITE,” tegas Humphrey.

Letak hoaxn-ya kata Humphrey, Jokowi mengungkapkan, bahwa tanah tersebut milik pribadi Prabowo, padahal kata dia, kenyataannya itu milik PT atau perusahaan.

Yang secara hukum, kata Humphrey, kepemilikan PT terpisah secara pribadi. “Jadi bukan milik pribadi Prabowo,” tandasnya.

Masih kata Humphrey, sejatinya Jokowi dalam rangka menjalankan pemerintahannya dapat memperoleh akses yang seluas luasnya mengenai warga negaranya.

Namun kata dia, jika informasi tersebut hanya bisa diakses oleh kekuasaan dan dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Apalagi lanjutnya, jika informasi tersebut dipergunakan sebagai materi debat capres, yang jelas-jelas mendiskreditkan capres lain, dalam hal ini Prabowo Subiyanto.

“Informasi mengenai kepemilikan tanah Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” katanya.

Keonaran kata Humphrey, sudah terjadi, dimana masyarakat ramai sudah membicarakan mengenai hal tersebut dan malahan lebih mengkotakkotakkan masyarakat pendukung kedua kubu.

Lebih jauh kata Humphrey, jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo (misalnya dimiliki oleh subjek hukum lain), maka informasi yang telah menimbulkan keonaran tersebut adalah informasi bohong atau hoax.

Dengan demikian selain merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Menurut Humphrey, ini sudah masuk kategori Hoax dan jelas pelanggaran ITE.

“Jadi Jokowi bisa kena itu dan bisa dilaporkan ke polisi. Nobody above the law. Semua orang sama di hadapan hukum,” kata Humphrey yang juga seorang pengacara kondang ini.

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946)

Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 1/1946:

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 UU 1/1946:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Seperti diketahui, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan luas di Kalimantan dan Aceh. Pernyataan Jokowi itu, disampaikan dalam acara Debat Pilpres 2019 ke-2 yang ditonton publik Indonesia.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menetapkan tata tertib debat yang diantaranya larangan menyerang pribadi lawan debat.

Sehingga, usai pernyataan Jokowi soal tanah Prabowo tersebut-saat jeda iklan, kubu Prabowo pun menyatakan protes kepada Ketua KPU, Arief Budiman.

TKN Bantah Jokowi Menyerang Pribadi Prabowo dalam Debat Pilpres

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily membantah jika pernyataan Jokowi tentang kepemilikan lahan di Kalimantan Timur dan Aceh yang dimiliki Pak Prabowo adalah bentuk serangan personal.

“Hal itu bukanlah serangan pribadi. Pernyataan tersebut terkait dengan kebijakan redistribusi aset dalam konteks reformasi agraria,” kata Ace kepada wartawan, Senin (18/02/2019).

“Lha ini bukan penyerangan personal. Kalau serangan personal itu misalnya soal keluarga, harta pribadi, dll,” tegas Ace.

Toh, Ace melanjutkan, pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dari pada dikuasai asing lebih baik dikuasai Prabowo sendiri, menunjukan pengakuan kebenaran atas penguasaan lahan tersebut.

Ace malah balik menilai pernyataan Prabowo yang dimaksudkan mengklarifikasi pernyataan Jokowi soal tanah luas milik Prabowo itu.

Menurut Ace, penguasaan lahan seluas itu oleh Prabowo adalah bentuk pradoks ketika Prabowo bicara soal rakyat.

“Dalam konteks redistribusi aset (pernyataan Prabowo-red) sungguhlah tidak tepat. Penguasaan lahan seluas itu yang berstatus HGU Pak Prabowo menunjukan bahwa ada inkonsistensi. Di satu sisi berbicara soal rakyat, tetapi justru tanah negara dikuasai oleh segilintir orang,” kata Ace.

Pengakuan Prabowo, menurut Ace, membongkar siapa yang memiliki komitmen berjuang buat rakyat dan mana yang mengatasnamakan rakyat. (R4)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Moeldoko: Ada Senjata Sniper untuk Aksi 22 Mei

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan jenis senjata api yang diselundupkan kelompok tertentu untuk mengacaukan aksi 22 Mei, ada yang diperuntukkan bagi penembak jitu atau Sniper.

Hal itu disampaikan Moeldoko ketika ditanya lebih jauh tentang motif penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan intelijen negara, saat ditemui di Kantor KSP, Senin (20/5).

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. Ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir (alat pembidik), sehingga saat digunakan harus pakai teleskop.

“Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik, agar publik paham,” tegasnya.

Moeldoko menilai akan sangat mungkin terjadi adu domba pada aksi 22 Mei nanti dengan membenturkan aparat dan masyarakat. Targetnya menjadikan TNI dan Polri sebagai tertuduh.

Itulah kenapa saat rapat di Kantor Kemenkopolhukam lalu, disepakati bahwa TNI – Polri menghindarkan dari penggunaan senjata dengan peluru tajam. Selain itu, aparat dihindarkan berhadapan langsung dengan massa.

“Enggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap enggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan,” tutup Moeldoko. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei 2019

Published

on

Moeldoko

Jakarta, penatimor.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkap keberhasilan pihak intelijen negara menggagalkan penyelundupan senjata api yang akan digunakan untuk mengacaukan situasi pada 22 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal itu akan ada momentum pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kabar adanya gerakan massa yang disebut-sebut sebagai people power untuk menolak hasil Pilpres 2019 karena dianggap banyak kecurangan.

“Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata, kita tangkap, ada senjata. Orangnya lagi diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi,” ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta pada Senin (20/5).

Bentuk kekecauan itu menurut Moeldoko, bisa saja dengan melakukan penembakan kepada kerumunan massa, akhirnya seolah-olah itu dianggap tembakan dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Akibatnya kondisi itu menjadi pemicu sebuah kondisi kaos.

Ditegaskan Moeldoko, apa yang disampaikannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Justru, dia ingin memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa memang ada indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Sudah sering kita dengar kepolisian telah menangkap teroris dan dia mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa ini menjadi target,” lanjut mantan Panglima TNI ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat sebaiknya tidak perlu datang ke kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi rawan dan membahayakan pada 22 Mei nanti. (R4)

Continue Reading

POLKAM

Prabowo Dinilai Ingkari Kontrak Politik

Published

on

Hasto Kristiyanto

Jakarta, penatimor.com – PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah.

Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” kata Hasto. (R4)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!