Connect with us

POLKAM

Serang Pribadi Prabowo, PPP: Jokowi Bisa Dipidanakan

Published

on

Ilustrasi Jokowi dan Prabowo (NET)

Jakarta, penatimor.com – Capres 01 Joko Widodo dianggap telah melanggar privasi warga negara.

Hal ini terkait pernyataanya dalam debat Pilpres kedua di Hotel Sultan, Minggu, (17/2/2019) malam.

Pasalnya, saat debat tersebut, Jokowi dianggap melanggar aturan debat dengan menyerang personal terkait kepemilikan tanah Capres 02 Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, kepada wartawan, Senin (18/2/2019).

Bahkan menurut Humphrey Djemat, tindakan Jokowi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Capres 01 dengan menyerang personal soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan hoax dan melanggar Undang-undang ITE,” tegas Humphrey.

Letak hoaxn-ya kata Humphrey, Jokowi mengungkapkan, bahwa tanah tersebut milik pribadi Prabowo, padahal kata dia, kenyataannya itu milik PT atau perusahaan.

Yang secara hukum, kata Humphrey, kepemilikan PT terpisah secara pribadi. “Jadi bukan milik pribadi Prabowo,” tandasnya.

Masih kata Humphrey, sejatinya Jokowi dalam rangka menjalankan pemerintahannya dapat memperoleh akses yang seluas luasnya mengenai warga negaranya.

Namun kata dia, jika informasi tersebut hanya bisa diakses oleh kekuasaan dan dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Apalagi lanjutnya, jika informasi tersebut dipergunakan sebagai materi debat capres, yang jelas-jelas mendiskreditkan capres lain, dalam hal ini Prabowo Subiyanto.

“Informasi mengenai kepemilikan tanah Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” katanya.

Keonaran kata Humphrey, sudah terjadi, dimana masyarakat ramai sudah membicarakan mengenai hal tersebut dan malahan lebih mengkotakkotakkan masyarakat pendukung kedua kubu.

Lebih jauh kata Humphrey, jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo (misalnya dimiliki oleh subjek hukum lain), maka informasi yang telah menimbulkan keonaran tersebut adalah informasi bohong atau hoax.

Dengan demikian selain merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Menurut Humphrey, ini sudah masuk kategori Hoax dan jelas pelanggaran ITE.

“Jadi Jokowi bisa kena itu dan bisa dilaporkan ke polisi. Nobody above the law. Semua orang sama di hadapan hukum,” kata Humphrey yang juga seorang pengacara kondang ini.

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946)

Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 1/1946:

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 UU 1/1946:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Seperti diketahui, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan luas di Kalimantan dan Aceh. Pernyataan Jokowi itu, disampaikan dalam acara Debat Pilpres 2019 ke-2 yang ditonton publik Indonesia.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menetapkan tata tertib debat yang diantaranya larangan menyerang pribadi lawan debat.

Sehingga, usai pernyataan Jokowi soal tanah Prabowo tersebut-saat jeda iklan, kubu Prabowo pun menyatakan protes kepada Ketua KPU, Arief Budiman.

TKN Bantah Jokowi Menyerang Pribadi Prabowo dalam Debat Pilpres

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily membantah jika pernyataan Jokowi tentang kepemilikan lahan di Kalimantan Timur dan Aceh yang dimiliki Pak Prabowo adalah bentuk serangan personal.

“Hal itu bukanlah serangan pribadi. Pernyataan tersebut terkait dengan kebijakan redistribusi aset dalam konteks reformasi agraria,” kata Ace kepada wartawan, Senin (18/02/2019).

“Lha ini bukan penyerangan personal. Kalau serangan personal itu misalnya soal keluarga, harta pribadi, dll,” tegas Ace.

Toh, Ace melanjutkan, pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dari pada dikuasai asing lebih baik dikuasai Prabowo sendiri, menunjukan pengakuan kebenaran atas penguasaan lahan tersebut.

Ace malah balik menilai pernyataan Prabowo yang dimaksudkan mengklarifikasi pernyataan Jokowi soal tanah luas milik Prabowo itu.

Menurut Ace, penguasaan lahan seluas itu oleh Prabowo adalah bentuk pradoks ketika Prabowo bicara soal rakyat.

“Dalam konteks redistribusi aset (pernyataan Prabowo-red) sungguhlah tidak tepat. Penguasaan lahan seluas itu yang berstatus HGU Pak Prabowo menunjukan bahwa ada inkonsistensi. Di satu sisi berbicara soal rakyat, tetapi justru tanah negara dikuasai oleh segilintir orang,” kata Ace.

Pengakuan Prabowo, menurut Ace, membongkar siapa yang memiliki komitmen berjuang buat rakyat dan mana yang mengatasnamakan rakyat. (R4)

POLKAM

Amankan Pemilu di NTT, Polri-TNI Siagakan 7.000 Personel

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman pose bersama Forkopimda usai penandatanganan deklarasi Pemilu damai di lapangan Mapolda NTT, Jumat (22/3).

Kupang, penatimor.com – Polda NTT melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pilpres dan Pileg pada Pemilu Serentak 2019.

Apel berlangsung di lapangan Mapolda NTT, Jumat (22/3) pagi, dengan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sebagai inspektur.

Pesertanya terdiri atas 10 kompi pasukan dari Polda NTT dan Polres Kupang Kota, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Basarnas, Damkar, Satpol PP dan Dishub NTT.

Kapolda mengatakan, apel kesiapan jelang Pemilu Serentak 2019 tersebut untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang digunakan.

“Karena tanggal 24 Maret kampanye terbuka sudah dimulai dan berlangsung sampai tanggal 13 April mendatang,” kata Kapolda.

Harapannya, Pemilu 2019 berjalan dengan damai, aman dan lancar, sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk lima tahun ke depan.

“Kami ingatkan ke masyarakat agar gunakan hak pilihnya dengan baik. TNI dan Polri di NTT akan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsung Pemilu 2019,” tandas Kapolda.

Jenderal bintang dua itu juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong alias hoax.

“Harus mengecek kembali berita itu dan jangan percaya begitu saja, tapi harus selalu pakai akal sehat,” harap Kapolda.

Dia mengingatkan agar Pemilu tidak dijadikan ajang perseturan atau permusuhan, melainkan untuk mencari pemimpin yang terbaik.

Mengenai kerawanan Pemilu di NTT, Kapolda sampaikan untuk kendali situasi dan kondisi dari Menpolhukam bahwa NTT tidak termasuk zona merah.

“Tapi ini tidak menjadikan kita lengah, tapi juga siapkan kemungkinan terburuk. Jadi kita persiapkan personel dengan dukungan stakeholder yang ada karena kita tidak mau lengah,” ungkap mantan Kadiv Hukum Polri tersebut.

“Walaupun secara nasional NTT tidak masuk dalam daerah rawan, tetapi potensi kerawanan perlu diantisipasi,” sambung dia.

Menyangkut pengiriman logistik ke setiap wilayah, Kapolda mengaku pihaknya telah terlibat melakukan pengamanan dan pengawalan.

Termasuk mempersiapkan pengaman di setiap KPU, dan pengawalan pengiriman logistik ke semua TPS.

Pengamanan Pemilu Serentak 2019 di NTT, juga bakal melibatkan 7.000 lebih personel Polri dan TNI.

Terpantau, setelah apel gelar pasukan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai di NTT oleh Kapolda NTT, Danlantamal IV, Danlanud El Tari bersama Forkopimda NTT lainnya.

Turut menandatangani Deklarasi Pemilu Damai, Ketua dan Komisioner Bawaslu NTT serta tokoh agama. (R3)

Continue Reading

POLKAM

Ini Peringatan KPK untuk Seluruh Kepala Daerah di NTT

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan pemerintahan.

Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang sampaikan ini dalam arahannya pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT di Aula Fernandes, Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/3/2019).

Kegiatan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi NTT dan KPK RI dalam rangkaian Pekan Pencegahan Korupsi.

“Setelah pemimpin itu selesai dipilih oleh rakyat, berikutnya adalah urusan bapak (pemimpin) dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang ngatur-ngatur. Persoalan bangsa kita saat ini yang terbesar adalah konflik of interest (konflik kepentingan). Kalau konflik kepentingan pasti tidak ada check and balance system (sistem pengawasan dan keseimbangan),” kata Situmorang.

Menurut Situmorang, sebagai kepala daerah, para Bupati/Walikota harus punya prinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya. Dikatakannya, pemimpin itu ibaratnya harus seperti elang yang terbang sendirian ke mana-mana tanpa dipengaruhi siapa pun. Berintegritas itu artinya tidak peduli dengan orang lain selama itu baik dan untuk kepentingan masyarakat.

“Itu yang masih kurang pada kita. Kami di KPK digaji untuk mencegah dan menindak. Ketika bukti itu ada, kami nggak peduli siapa pun. Kalau nggak, keluar aja dari KPK. Tidak enak menjalani pemeriksaan dari pagi sampai sore di KPK. Lama prosesnya, ada yang menangis sepanjang pemeriksaan karena menyesal. Saya kalau melihat yang diperiksa selalu kasihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Situmorang mengharapkan para bupati/walikota untuk selalu berkomunikasi dengan KPK. Ada ide-ide inovatif dan kreatif yang ingin dilakukan tapi sulit terlaksana karena ada orang atau aturan yang menghambat, bisa dikomunikasikan. KPK siap memberikan pendampingan.

“Ada masalah yang sangat prinsip dan juga tidak prinsip tapi mempengaruhi kinerja, beritahu kita. Supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Tim kami akan tetap ada di daerah ini untuk menjaga seperti apa kita bisa mengelola daerah ini untuk mensejahterakan rakyat kita,” paparnya.

Dia menegaskan, KPK memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. “Kita ingin agar APBN meningkat dari Rp 2.400 triliun menjadi Rp.4000 triliun lima tahun ke depan. Juga menaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional dari angka 38 ke 50,” tandasnya.

Para bupati/walikota juga diharapkan memperhatikan delapan area perubahan yang diintervensi KPK yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN,Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“KPK dalam tindakan pencegahan melihat sampai hal-hal yang detail. Kompleksitas bagaimana kita mengatasi masalah korupsi sebenarnya sesederhana kita mendorong orang untuk berubah, mendorong orang untuk tidak buang sampah sembarang. Ketika kita ingin melihat Indonesia ke depan yang lebih sejahtera, delapan area perubahan yang diintervensi harus kita pegang dan laksanakan,” pungkas Situmorang.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi upaya aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Koordinasi dan supervisi merupakan salah satu upaya pencegahan.

“Setidak nyamannya didatangi tim kami, lebih tidak nyaman lagi kalau didatangi tim penindakan. Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan dengan baik. Banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan hal ini. Jangan sampai ada intervensi masuk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Perlu segera diwujudkan e-planning dan e-budgeting di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT,” paparnya.

Alfi menjelaskan, secara umum rata-rata MCP (Monitoring Center For Prevention) NTT atau Rencana Aksi Pencegahan Korupsi berdasarkan delapan agenda perubahan yang diintervensi, masih jauh di bawah rata-rata MCP Nasional. MCP Nasional berada di kisaran 58 persen, sementara NTT masih sekitar 29 persen.

“MCP tertinggi ditempati oleh Kabupaten Belu sebesar 60 persen, Ngada 45 persen, dan Malaka 38 persen. Kami juga mendukung pemberian TPP. Tapi kami harapkan TPP ini tidak berdasarkan eselonering tapi berdasarkan beban kerja dan kinerja,” terang Alfi. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Lantamal IV Siap Amankan Pemilu 2019, Komit Jaga Netralitas

Published

on

Dansatgas Kolonel (P) Heru Wahyono melakukan pemeriksaan pasukan di Mako Lantamal VII Kupang, Kamis (21/3).

Kupang, penatimor.com – Lantamal VII Kupang menyelenggarakan apel gelar pasukan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 di wilayah hukum Lantamal VII.

Gelar pasukan berlangsung di lapangan apel Mako Lantamal VII Kupang, Bolok, Kamis (21/3).

Sebanyak 115 personel dilibatkan dalam apel yang dimulai pukul 14.00 dan dipimpin oleh Dansatgas Kol. (P) Heru Wahyono.

Heru Wahyono pada kesempatan itu, mengatakan, netralitasi TNI merupakan hal utama, dengan tidak memihak dan memberi dukungan ke salah satu kontestan.

“Tidak berkampanye, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun, serta fasilitas tidak dilibatkan di luar tugas dan fungsi TNI,” kata Heru.

Dia menjelaskan, prajurit TNI tidak menggunakan hak pilih dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Sementara pengamanan Pemilu tetap dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Namun personel TNI dilarang memberikan komentar, penilaian,
diskusi pengarahan, dan pernyataan bersifat mempengaruhi.

“Khusus istri, suami atau anak, hak memilih mereka hak individu selaku warga negara. Instansi atau satuan dilarang memberikan arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut,” jelas dia.

Heru Wahyono, menambahkan, jumlah personel Lantamal VII di NTT berjumlah 400 personel, termasuk yang berada di Lanal Maumere dan Lanal Rote.

Sementara di Provinsi NTB sebanyak 100 personel.

“Jadi total personel di NTT 400 orang ditambah dengan di NTB 100 personel, maka untuk Lantamal VII jumlah personel nya 500 orang,” sebut Heru Wahyono.

“Hari ini kita apel sendiri. Besok Jumat (22/3), kita akan gelar apel gabungan di Polda, untuk apel gelar pasukan Turangga,” imbuhnya.

Terpantau, apel gelar pasukan Lantamal VII dihadiri sejumlah pejabat utama Lantamal VII. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!