Connect with us

PENDIDIKAN

88.399 Siswa SMK/SMA di NTT Ikut UNBK 2019

Published

on

Rapat dengar pendapat Komisi V DPRD NTT dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, di ruang komisi itu, Senin (18/2/2019).

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 88.399 siswa SMK dan SMA/MA yang tersebar di 650 sekolah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019, sedangkan yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Pensil Kertas (UNPK) sebanyak 15.257 yang tersebar di 85 sekolah baik negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin Lola sampaikan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTT, Senin (18/2/2019).

Benyamin menguraikan, jumlah SMK dan SMA/MA yang ada di NTT sebanyak 735 sekolah, yang terdiri dari SMK sebanyak 252 sekolah dan SMA/MA sebanyak 483 sekolah. Dari jumlah sekolah yang ada, yang menyelenggarakan UNBK sebanyak 650 sekolah yang terdiri dari SMK ada 230 sekolah atau sebanyak 21.481 siswa dan SMA/ MA ada 420 sekolah atau sebanyak 56.918 siswa.

Sementara itu, lanjutnya, jumlah SMK dan SMA/SMK yang menyelenggarakan UNPK sebanyak 85 sekolah yang terdiri dari SMK sebanyak 22 sekolah atau 2.534 siswa dan SMA/MA sebanyak 63 sekolah atau 12.723 siswa. Jika dipersentasekan, maka SMK yang menyelenggarakan UNBK sebesar 82,44 persen dan SMA/MA sebesar 470,32 persen. Sementara itu, yang menyelenggarakan UNPK, untuk SMK sebesar 1,56 persen dan SMA/MA sebesar 29,68 persen.

“Dari data yang ada, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK dan UNPK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,16 persen untuk SMK dan 36,34 persen untuk SMA/MA,” kata Benyamin.

Dia menyampaikan, pemerintah pusat menargetkan pada tahun ini pelaksanaan UN sudah berbasis komputer. Namun ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, sehingga target yang ditetapkan itu belum tercapai. Memang untuk mengatasi kendala soal sarana- prasarana, pemerintah memberi ruang kepada sekolah untuk meminjam laptop agar bisa digunakan pada saat pelaksanaan UN.

Selain itu, menggunakan fasilitas komputer di sekolah lain dengan radius paling jauh lima kilometer. Pemerintah tidak memaksakan agar semua sekolah harus menyelenggarakan UNBK untuk merealisasikan target yang ditetapkan. Ini sangat bergantung pada kesiapan masing- masing sekolah penyelenggara UN.

“Kendala yang kita hadapi dalam merealisasikan target UNBK karena sekolah diberi ruang untuk mendaftar secara langsung melalui online. Sedangkan Dinas Pendidikan, hanya diberitahu bahwa sekolah tersebut sudah mendaftar sebagai peserta UNBK,” terang Benyamin.

Dia berpendapat, walau sekolah diberi ruang yang seluas- luasnya untuk melakukan pendaftaran secara online, tapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Ini untuk memastikan sejauhmana kesiapan masing- masing sekolah dalam menghadapi UNBK, terutama aspek sarana- prasarana, jaringan internet dan listrik.

Ketua Komisi V DPRD, Jimi Sianto pada kesempatan itu meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus melakukan pemantauan, koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan UN, baik yang berbasik komputer maupun pensil kertas. Untuk menuntaskan persoalan pendidikan, harus menyampaikan secara komprehensif tentang data masing- masing sekolah, baik negeri maupun swasta. (R2)

PENDIDIKAN

Perayaan Paskah, Jadwal UN SMP/MT di NTT Diundur Sehari

Published

on

Bambang Suryadi

Jakarta, penatimor.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah dan seluruh jajarannya yang telah mendukung terlaksananya ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Hakikat UNBK bukanlah menggunakan komputer, tapi ikhtiar penegakan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan.

“UN itu bukan semata uang. Yang lebih penting menjaga kejujuran dalam menempuh ujian. Prestasi memang penting, tapi jujur tetap yang utama,” ujar Menteri Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Kamis (21/3)).

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan, untuk jenjang SMK, UN akan dimulai pada 25 – 28 Maret 2019. Jenjang SMA/MA diselenggarakan pada 1, 2, 4 dan 8 April 2019.

Sedangkan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN di tanggal yang ditentukan bisa mengikuti UN susulan pada 15 dan 16 April 2019.

Pada jenjang SMP/MTs, UN akan dilaksanakan pada 22 – 25 April 2019. Sedangkan UN susulan akan diselenggarakan 29 dan 30 April 2019.

Untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT karena 22 April merupakan hari raya keagamaan, pelaksanaan UN jenjang SMP/sederajat mulai 23 April, sehingga jadwal menjadi 23, 24, 25 dan 27 April 2019.

Untuk pendidikan kesetaraan program Paket C, UN dilaksanakan pada 12/13/14/15/16 April 2019. Ujian nasional susulan untuk program Paket C diselenggarakan tanggal 26/27/28/29/30 April 2019. Sedangkan untuk program Paket B, UN akan dilaksanakan pada 10/11/12/13 Mei 2019. Ujian nasional susulan untuk program Paket B dilaksanakan tanggal 17/18/20/21 Mei 2019. (R4)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Serahkan Beasiswa PIP, AHP Kampanye Lawan Putus Sekolah

Published

on

Dr. Andreas Hugo Pareira menyerahkan beasiswa kepada pelajar di daratan Flores belum lama ini. (IST)

Jakarta, penatimor.com – Menanggapi beberapa pertanyaan dan suara di masyarakat yang seolah-seolah mempersoalkan Beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar), Dr. Andreas Hugo Pareira yang sering disapa AHP, menjelaskan, bahwa Beasiswa PIP yang diserahkan kepada para siswa di seluruh kabupaten daratan Flores, Lembata, Alor-Pantar merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebagai anggota DPR RI dapil NTT 1, tugas AHP adalah memperjuangkan agar para pelajar di Dapilnya ikut menikmati program tersebut dan setelah memperoleh, AHP menyampaikan langsung kepada para peserta didik, para guru dan orang tua murid agar dana tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk pendidikan anak-anak.

AHP di berbagai pertemuan dalam acara penyerahan yang berlangsung sejak 23 Februari hingga 7 Maret, menegaskan bahwa Dana PIP diberikan kepada siswa-siswi tertentu, karena pertimbangan latar belakang ekonomi orang tua yang sangat membutuhkan.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Februari di Maumere, Kabupaten Sikka, dan ditutup pada tanggal 7 Maret yang lalu di Pulau Pantar Kabupaten Alor.

Jumlah peserta didik yang menerima beasiswa PIP ini mencapai 2.788 siswa-siswi dengan pembagian 38 orang pada jenjang SD, 155 orang pada jenjang SMP, 2.346 pada jenjang SMA dan 249 orang pada jenjang SMK.

Dana tesebut disalurkan melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) langsung kepada para siswa sesuai dengan nama dan nomor rekening yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud.

Andreas Pareira menekankan pentingnya pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa.

“Pendidikan merupakan aspek penting dalam tolak ukur berkembang atau tidaknya suatu bangsa yang biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Andreas.

Ia juga menceritakan bagaimana proses dirinya dari seorang anak kecil di Maumere, sampai sekolah dan lulus doktor di Jerman dan akhirnya menjadi anggota DPR, semua itu berkat pendidikan yang baik.
Andreas Pareira juga menjelaskan bahwa tugas DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan dan menjembatani dengan menyampaikan apa yang diperjuangkan untuk rakyat, sambil menyampaikan peruntukan dari program tersebut kepada siswa/siswi, orang tua siswa dan juga guru untuk dipergunakan semestinya demi pendidikan anak-anak kita.

AHP melalui program ini juga berkampanye melawan putus sekolah siswa yang marak terjadi di NTT.

Pada saat penyerahan beasiswa ini, AHP juga meminta pemerintah Bupati atau Camat atau Dinas Pendidikan setempat untuk menyaksikan sekaligus memberika motivasi bagi para siswa untuk lebih kerja keras mengejar ilmu.

Andreas juga mengerti pro kontra yang terjadi di media sosial. Dia menjelaskan bahwa tidak ada unsur ajakan untuk mencoblos Jokowi, mencoblos AHP atau mencoblos PDI Perjuangan dalam rangkaian kegiatan ini.

Kalau pun ada sertifikat, itu berisi keterangan nama siswa, Nomor Surat Keputusan (SK), dan nomor rekening bank yang tujuannya untuk membantu siswa dan orang tua mencairkan dana beasiswa tersebut.

Kalau ada foto dan tanda tangan, hal itu menjelaskan bahwa Andreas Pareira bertanggung jawab terhadap program tersebut dan penjelasan inilah yang disampaikan kepada pra siswa-siswi dan orang tua murid.

Andreas Pareira berharap dengan adanya bantuan Program Indonesia Pintar ini, jumlah siswa-siswi putus sekolah di Flores, Lembata dan Alor-Pantar dapat berkurang.

“Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak dapat melanjutkan sekolah hanya karena tidak memiliki seragam ataupun sepatu untuk bersekolah,” tutup Andreas Hugo Pareira yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. (R4)

Continue Reading

PENDIDIKAN

SMK Kristen Huetalan Butuh Ruang Kelas Baru

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Huetalan di Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan perhatian pemerintah untuk mengalokasikan ruang kelas baru (RKB) atau unit sekolah baru.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Minggu (3/3/2019). Menurut Winston, kondisi sekolah dengan gedung atau bangunan darurat tersebut sangat memprihatikan.

“Kemarin dalam kunjungan kerja (Kunker) saya ke SMK Kristen Huetalan, saya melihat langsung kondisi gedung sekolah ini sangat tidak layak, bocor dimana-mana,” kata Winston.

Menurut Winston, sekolah yang lokasinya berada di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu kondisinya cukup memprihatikan. Sekolah ini dibangun sejak tahun 2017 dan saat ini memiliki sebanyak 48 siswa. Bahkan, pada tahun 2019 ini sekolah tersebut juga akan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN).

“Saat datang dan berjumpa dengan para guru dan siswa, saya melihat kondisi sekolah ini ada bocor dimana-mana. Mereka belum memiliki gedung yang layak, yang ada sekarang adalah menggunakan atap alang-alang dan dinding dari bilah bambu,” ujar Winston.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi NTT ini menegaskan, pemerintah harus memberikan perhatian juga terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah itu. Sekolah swasta juga membutuhkan perhatian dari pemerintah.

“Karena itu, sebagai anggota Komisi V DPRD NTT, kami mendesak pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi NTT agar dapat segera memberikan perhatian, khususnya dalam bentuk alokasi ruang kelas baru atau unit sekolah baru bagi SMK Kristen Huetalan ini,” tegasnya.

Winston menambahkan, SMK Kristen Huetalan sudah mengantongi izin operasional sekolah sejak Desember 2017 lalu, sehingga warga belajar sangat merindukan adanya ruang kelas baru sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.

“Kami berharap, di tahun mendatang mereka bisa melangsungkan proses belajar mengajar dengan ruang kelas yang lebih nyaman dan representatif,” tandas Winston. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!