Connect with us

PENDIDIKAN

Pastikan Kesiapan UNBK, Winston Rondo Kunjungi Lima Sekolah di TTS

Published

on

Anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo saat kunker di SMAN Oeleu, di Kecamatan Kolbano, TTS beberapa waktu lalu.

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo dalam kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), berkesempatan mengunjungi lima sekolah di daerah itu.

Kepada wartawan di Kupang, Winston mengatakan, kunker tersebut dalam rangka memastikan kesiapan sekolah maupun siswa dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.

Lima sekolah yang dikunjungi, yaitu SMKN Batu Putih di Kecamatan Batu Putih, SMAN Kusi di Kecamatan Kuanfatu, SMAN Oeleu di Kecamatan Kolbano, SMAN Noebeba di Kecamatan Kuanfatu, SMA GMIT Tunas Harapan di Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, TTS.

“Sekolah-sekolah ini masih berkutat dengan persoalan izin dan belum memiliki fasilitas, atau sarana dan prasarana yang layak,” ungkap Winston.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini menyebutkan, kondisi SMAN Kusi yang baru dibangun sekitar satu atau dua tahun terakhir masih menggunakan gedung darurat dan juga meminjam ruangan di SMPN Kusi.

“Di sana kami lihat sekolah ini karena baru buka sehingga siswanya berjumlah sekira 40 orang, dan masih berkutat dengan persoalan izin. Karena itu, kami minta kepala sekolahnya segera koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan untuk segera mendapatkan izin sekolah filial,” sebutnya.

Sementara SMAN Oeleu, lanjut Winston, sekolah ini baru dibuka pada tahun 2018 atau baru setahun yang lalu, dengan jumlah siswa 30 sampai 40 orang. Aparat desa setempat telah membangun ruang kelas sementara atau darurat, dan juga sudah ada guru yang mengajar.

“Masyarakat telah menghibahkan lahan seluas 1 hektare, tetapi mereka masih mengurus izin sehingga kami melihat langsung lokasi tersebut, dan kami meminta dan berharap dinas pendidikan setempat dapat melakukan assessment dan memberikan izin sebagaiman telah diusulkan,” kata Winston.

Dia mengungkapkan, Kecamatan Kolbano dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten TTS merupakan daerah terisolir (remote area), jarak antara satu desa dengan desa yang lain sekitar 7 sampai 10 kilometer, dengan kondisi berbukit dan lembah.

“Jadi kami mengunjungi beberapa sekolah yang baru dibuka, kami memantau langsung, berdialog dengan masyarakat. Ada SMA GMIT Tunas Harapan di Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten TTS. Ini betul-betul kecamatan terisolasi, siswa sekitar 30 orang,” jelasnya.

“Kami sudah ketemu, dialog, semangat belajarnya tinggi, guru-gurunya, kita harap mereka segera mengurusi izinnya. Sekolah ini memiliki sekolah pendukung 3 SMP, lahan sudah ada, komite juga sudah dibentuk,” imbuhnya.

Sebagai anggota DPRD NTT, Winston mengapresiasi tingginya minat masyarakat untuk mendekatkan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan ke permukiman warga. Karena selama ini tingkat anak putus sekolah di daerah itu sangat tinggi.

“Karena memang jaraknya bukan main, lumayan jauh dari ibu kota kecamatan di Kuanfatu dengan medan cukup terjal. Dan sekolah-sekolah ini dibangun di batas-batas kecamatan sehingga desa atau kecamatan lain bisa gabung,” katanya.

Dia menyampaikan, banyak anak-anak yang memiliki potensi dalam pendidikan tetapi justru tidak bisa bersekolah, ataupun kalau sekolah mereka terpaksa harus tinggal dengan orang lain, dan karena tinggal dengan orang itu, mereka disuruh bekerja keras sehingga banyak yang tidak bisa bersekolah dengan baik.

“Karena itu, inisiatif ini datangnya dari desa, dan gereja yang kemudian mendorong sehingga sekolah- sekolah ini dibangun,” ujar Winston yang juga adalah Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT itu.

Winston berargumen, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membantu masyarakat memiliki sekolah. Pasalnya, syarat- syarat sangat terpenuhi misalkan untuk sekolah atau SMP pendukung, atau urusannya dengan jarak minimal 5 kilometer, lahan/lokasi sekolah yang sudah tersedia, dihibahkan oleh masyarakat.

“Dengan mengunjungi sekolah- sekolah ini, saya ingin melakukan akselerasi atau percepatan, mempertemukan keinginan kuat masyarakat membangun pendidikan, dengan proses izin dengan memfasilitasi pemerintah untuk sarana dan prasarana pendidikan,” katanya.

Dia berharap, Pemerintah bersama DPRD bisa mendorong percepatan pembangunan khususnya bidang pendidikan, agar inisiatif dan harapan masyarakat untuk memperolah hak pendidikan jangan sampai kandas di tengah jalan.

“Jangan sampai kemudian yang terjadi, inisiatif masyarakat ini tidak dikonfirmasi oleh dinas, dan pada saat berjalan, makin banyak siswanya terus disuruh tutup lagi, seperti kejadian-kejadian yang lalu di tempat lain,” katanya.

Winston menyatakan, DPRD NTT mendukung penuh inisiatif masyarakat untuk mendapatkan kemudahan terhadap akses pendidikan. DPRD juga siap memperjuangkan agar sekolah-sekolah ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan proses perizinan, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang layak.

“Bagi kami, ini merupakan sebuah proses penting yang harus diapresiasi, karena inisiatif ini lahir dari rahim masyarakat, mereka rela menyerahkan tanahnya dengan sukarela, bahkan mereka bangun sendiri gedung-gedung sekolah darurat hanya demi anak-anak mereka bisa nyaman mendapatkan ilmu di bangku pendidikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, tugas anak-anak adalah belajar, dan tugas guru- guru mengajar dengan baik dan nyaman serta terjamin kesejahteraannya. Sedangkan tugas pemerintah adalah menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk dalam kerangka memenuhi hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. (R2)

PENDIDIKAN

Perayaan Paskah, Jadwal UN SMP/MT di NTT Diundur Sehari

Published

on

Bambang Suryadi

Jakarta, penatimor.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah dan seluruh jajarannya yang telah mendukung terlaksananya ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Hakikat UNBK bukanlah menggunakan komputer, tapi ikhtiar penegakan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan.

“UN itu bukan semata uang. Yang lebih penting menjaga kejujuran dalam menempuh ujian. Prestasi memang penting, tapi jujur tetap yang utama,” ujar Menteri Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Kamis (21/3)).

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan, untuk jenjang SMK, UN akan dimulai pada 25 – 28 Maret 2019. Jenjang SMA/MA diselenggarakan pada 1, 2, 4 dan 8 April 2019.

Sedangkan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN di tanggal yang ditentukan bisa mengikuti UN susulan pada 15 dan 16 April 2019.

Pada jenjang SMP/MTs, UN akan dilaksanakan pada 22 – 25 April 2019. Sedangkan UN susulan akan diselenggarakan 29 dan 30 April 2019.

Untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT karena 22 April merupakan hari raya keagamaan, pelaksanaan UN jenjang SMP/sederajat mulai 23 April, sehingga jadwal menjadi 23, 24, 25 dan 27 April 2019.

Untuk pendidikan kesetaraan program Paket C, UN dilaksanakan pada 12/13/14/15/16 April 2019. Ujian nasional susulan untuk program Paket C diselenggarakan tanggal 26/27/28/29/30 April 2019. Sedangkan untuk program Paket B, UN akan dilaksanakan pada 10/11/12/13 Mei 2019. Ujian nasional susulan untuk program Paket B dilaksanakan tanggal 17/18/20/21 Mei 2019. (R4)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Serahkan Beasiswa PIP, AHP Kampanye Lawan Putus Sekolah

Published

on

Dr. Andreas Hugo Pareira menyerahkan beasiswa kepada pelajar di daratan Flores belum lama ini. (IST)

Jakarta, penatimor.com – Menanggapi beberapa pertanyaan dan suara di masyarakat yang seolah-seolah mempersoalkan Beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar), Dr. Andreas Hugo Pareira yang sering disapa AHP, menjelaskan, bahwa Beasiswa PIP yang diserahkan kepada para siswa di seluruh kabupaten daratan Flores, Lembata, Alor-Pantar merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebagai anggota DPR RI dapil NTT 1, tugas AHP adalah memperjuangkan agar para pelajar di Dapilnya ikut menikmati program tersebut dan setelah memperoleh, AHP menyampaikan langsung kepada para peserta didik, para guru dan orang tua murid agar dana tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk pendidikan anak-anak.

AHP di berbagai pertemuan dalam acara penyerahan yang berlangsung sejak 23 Februari hingga 7 Maret, menegaskan bahwa Dana PIP diberikan kepada siswa-siswi tertentu, karena pertimbangan latar belakang ekonomi orang tua yang sangat membutuhkan.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Februari di Maumere, Kabupaten Sikka, dan ditutup pada tanggal 7 Maret yang lalu di Pulau Pantar Kabupaten Alor.

Jumlah peserta didik yang menerima beasiswa PIP ini mencapai 2.788 siswa-siswi dengan pembagian 38 orang pada jenjang SD, 155 orang pada jenjang SMP, 2.346 pada jenjang SMA dan 249 orang pada jenjang SMK.

Dana tesebut disalurkan melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) langsung kepada para siswa sesuai dengan nama dan nomor rekening yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud.

Andreas Pareira menekankan pentingnya pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa.

“Pendidikan merupakan aspek penting dalam tolak ukur berkembang atau tidaknya suatu bangsa yang biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Andreas.

Ia juga menceritakan bagaimana proses dirinya dari seorang anak kecil di Maumere, sampai sekolah dan lulus doktor di Jerman dan akhirnya menjadi anggota DPR, semua itu berkat pendidikan yang baik.
Andreas Pareira juga menjelaskan bahwa tugas DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan dan menjembatani dengan menyampaikan apa yang diperjuangkan untuk rakyat, sambil menyampaikan peruntukan dari program tersebut kepada siswa/siswi, orang tua siswa dan juga guru untuk dipergunakan semestinya demi pendidikan anak-anak kita.

AHP melalui program ini juga berkampanye melawan putus sekolah siswa yang marak terjadi di NTT.

Pada saat penyerahan beasiswa ini, AHP juga meminta pemerintah Bupati atau Camat atau Dinas Pendidikan setempat untuk menyaksikan sekaligus memberika motivasi bagi para siswa untuk lebih kerja keras mengejar ilmu.

Andreas juga mengerti pro kontra yang terjadi di media sosial. Dia menjelaskan bahwa tidak ada unsur ajakan untuk mencoblos Jokowi, mencoblos AHP atau mencoblos PDI Perjuangan dalam rangkaian kegiatan ini.

Kalau pun ada sertifikat, itu berisi keterangan nama siswa, Nomor Surat Keputusan (SK), dan nomor rekening bank yang tujuannya untuk membantu siswa dan orang tua mencairkan dana beasiswa tersebut.

Kalau ada foto dan tanda tangan, hal itu menjelaskan bahwa Andreas Pareira bertanggung jawab terhadap program tersebut dan penjelasan inilah yang disampaikan kepada pra siswa-siswi dan orang tua murid.

Andreas Pareira berharap dengan adanya bantuan Program Indonesia Pintar ini, jumlah siswa-siswi putus sekolah di Flores, Lembata dan Alor-Pantar dapat berkurang.

“Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak dapat melanjutkan sekolah hanya karena tidak memiliki seragam ataupun sepatu untuk bersekolah,” tutup Andreas Hugo Pareira yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. (R4)

Continue Reading

PENDIDIKAN

SMK Kristen Huetalan Butuh Ruang Kelas Baru

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Huetalan di Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan perhatian pemerintah untuk mengalokasikan ruang kelas baru (RKB) atau unit sekolah baru.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Minggu (3/3/2019). Menurut Winston, kondisi sekolah dengan gedung atau bangunan darurat tersebut sangat memprihatikan.

“Kemarin dalam kunjungan kerja (Kunker) saya ke SMK Kristen Huetalan, saya melihat langsung kondisi gedung sekolah ini sangat tidak layak, bocor dimana-mana,” kata Winston.

Menurut Winston, sekolah yang lokasinya berada di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu kondisinya cukup memprihatikan. Sekolah ini dibangun sejak tahun 2017 dan saat ini memiliki sebanyak 48 siswa. Bahkan, pada tahun 2019 ini sekolah tersebut juga akan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN).

“Saat datang dan berjumpa dengan para guru dan siswa, saya melihat kondisi sekolah ini ada bocor dimana-mana. Mereka belum memiliki gedung yang layak, yang ada sekarang adalah menggunakan atap alang-alang dan dinding dari bilah bambu,” ujar Winston.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi NTT ini menegaskan, pemerintah harus memberikan perhatian juga terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah itu. Sekolah swasta juga membutuhkan perhatian dari pemerintah.

“Karena itu, sebagai anggota Komisi V DPRD NTT, kami mendesak pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi NTT agar dapat segera memberikan perhatian, khususnya dalam bentuk alokasi ruang kelas baru atau unit sekolah baru bagi SMK Kristen Huetalan ini,” tegasnya.

Winston menambahkan, SMK Kristen Huetalan sudah mengantongi izin operasional sekolah sejak Desember 2017 lalu, sehingga warga belajar sangat merindukan adanya ruang kelas baru sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.

“Kami berharap, di tahun mendatang mereka bisa melangsungkan proses belajar mengajar dengan ruang kelas yang lebih nyaman dan representatif,” tandas Winston. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!