Connect with us

UTAMA

Sumba Jadi Iconic Island, Flores Dijuluki Geotermal Island

Published

on

Foto: Humas PLN UIW NTT

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah telah menetapkan Pulau Sumba sebagai ikon untuk potensi energi terbarukan atau dikenal dengan Sumba Iconic Island.

Pulau ikonis energi terbarukan merupakan suatu pulau yang kebutuhan energinya sebagian besar dapat dipenuhi melalui pemanfaatan energi terbarukan, dengan target terwujudnya ketersediaan energi yang berasal dari energi terbarukan sebesar 95 persen pada tahun 2020

Program tersebut merupakan proyek percontohan untuk penyediaan akses energi yang dapat diandalkan kepada masyarakat di pulau-pulau  kecil dan sedang melalui pengusahaan energi terbarukan.

Setelah Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai Iconic Island, kini salah satu pulau besar di provinsi itu yakni Pulau Flores dijuluki sebagai Geotermal Island atau pulau dengan potensi panas bumi.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari beserta rombongan melakukan kunjungan lapangan ke Wilayah Kerja Pengembangan (WKP) Mataloko, di Kabupaten Ngada, Jumat 8 Februari 2019.

“Kami datang ke sini bersama badan geologi memastikan wilayah ini bisa dilakukan kajian bersama PLN Gas dan Geothermal untuk mengupayakan tambahan uap dan mengaktifkan kembali unit eksisting 1×2,5 MM,” ujar Ida.

Menurut Ida, konsentrasi saat ini yakni melakukan percepatan proses pengalihan pengelolaan aset di WKP Mataloko sesuai rekomendasi yang diatur dalam PMK No. 57 tahun 2016 ke PT PLN (Persero).

“Tidak lupa kepada pemda dan masyarakat Ngada dapat memberikan dukungan penuh kepada PLN terkait penanganan masalah lingkungan, sosial, perizinan dan pengembangan lanjutan PLTP Mataloko,” pintanya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT, Ignatius Rendroyoko yang didampingi oleh Manajer Unit Pelaksana Pembangkit NTT Heny Setyo handoko menyampaikan terima kasih kepada masyarakat setempat atas dukungannya.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat Mataloko dan sebagai bentuk kompensasi untuk masyarakat lahan seluas 4,9 Ha pada 31 Oktober 2018 lalu,” ungkapnya.

Dia mengatakan, PLN juga telah berinisiatif lakukan CSR berupa pembagian seng sebanyak 19.647 lembar di tiga lokasi pada tanggal 10 Januari 2018 lalu untuk dua desa di Kecamatan Mataloko, yaitu Desa Ratugesa, dan Desa Ulubelu.

“Selain itu, instalasi air bersih di Desa Radamasa, dan pasang baru listrik gratis kepada 98 rumah pada 2018 lalu dan akan dilanjutkan program ini di tahun 2019,” ucap Ignatius Rendroyoko yang biasa disapa Yoko.

“Satu hal, pertemuan dan kunjungan ini perinsipnya adalah kita bersama-sama mencari solusi untuk potensi panas bumi ini, karena Flores di NTT ini sebagai Geothermal Island yang bisa dioptimalkan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa dan ke depannya,” paparnya.

Menurut Yoko, upaya-upaya pengoptimalannya adalah dengan pembangunan PLTP 2 x 10 MW  (Sumur Baru) ditambah 1x 2,5 yang eksisting ditargetkan operasi tahun 2023.

“Selain itu juga PLN akan tetap melaksanakan CSR 2019 antara lain perluasan jaringan di sekitar panas bumi Mataloko untuk dilakukan sambungan listrik dan program kemandirian yang sudah kami usulkan ke Pusat,” tambah Yoko.

Pemerintah daerah setempat yang diwakili Yohanes, selaku Kepala Bidang EBT Dinas Perindustrian Kabupaten Ngada hadir pada kesempatan itu menyampaikan dukungan pemda terkait pengembangan Mataloko.

“PLTP Mataloko ini memang sudah lama ada dan dibangun oleh badan Geologi bahkan sempat beroperasi, karena itu kami meminta agar bisa diaktifkan kembali dan kami akan mendukung penuh pengembangan potensi panas bumi di Flores, Provinsi NTT ini,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Panas Bumi beserta rombongan, Kepala Bidang Panas Bumi Badan Geologi Arif Munandar, Perwakilan EBT PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, GM PLN UIW NTT didampingi Manajer UPK NTT.

Selain itu, turut hadir Manajer UP3 FBB, Manajer PLTP Mataloko, Manajer UPP Flores, Direktur PLN Gas dan Geothermal, Pemda Ngada yang diwakili Dinas Perindustrian, dan Kepala Desa Ulubelu, dan diakhir acara dilakukan penandatanganan kesepakatan pada rapat notulen bersama guna mendukung Proyek Mataloko. (R2/Humas PLN)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!