Connect with us

UTAMA

Sumba Jadi Iconic Island, Flores Dijuluki Geotermal Island

Published

on

Foto: Humas PLN UIW NTT

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah telah menetapkan Pulau Sumba sebagai ikon untuk potensi energi terbarukan atau dikenal dengan Sumba Iconic Island.

Pulau ikonis energi terbarukan merupakan suatu pulau yang kebutuhan energinya sebagian besar dapat dipenuhi melalui pemanfaatan energi terbarukan, dengan target terwujudnya ketersediaan energi yang berasal dari energi terbarukan sebesar 95 persen pada tahun 2020

Program tersebut merupakan proyek percontohan untuk penyediaan akses energi yang dapat diandalkan kepada masyarakat di pulau-pulau  kecil dan sedang melalui pengusahaan energi terbarukan.

Setelah Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai Iconic Island, kini salah satu pulau besar di provinsi itu yakni Pulau Flores dijuluki sebagai Geotermal Island atau pulau dengan potensi panas bumi.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari beserta rombongan melakukan kunjungan lapangan ke Wilayah Kerja Pengembangan (WKP) Mataloko, di Kabupaten Ngada, Jumat 8 Februari 2019.

“Kami datang ke sini bersama badan geologi memastikan wilayah ini bisa dilakukan kajian bersama PLN Gas dan Geothermal untuk mengupayakan tambahan uap dan mengaktifkan kembali unit eksisting 1×2,5 MM,” ujar Ida.

Menurut Ida, konsentrasi saat ini yakni melakukan percepatan proses pengalihan pengelolaan aset di WKP Mataloko sesuai rekomendasi yang diatur dalam PMK No. 57 tahun 2016 ke PT PLN (Persero).

“Tidak lupa kepada pemda dan masyarakat Ngada dapat memberikan dukungan penuh kepada PLN terkait penanganan masalah lingkungan, sosial, perizinan dan pengembangan lanjutan PLTP Mataloko,” pintanya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT, Ignatius Rendroyoko yang didampingi oleh Manajer Unit Pelaksana Pembangkit NTT Heny Setyo handoko menyampaikan terima kasih kepada masyarakat setempat atas dukungannya.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat Mataloko dan sebagai bentuk kompensasi untuk masyarakat lahan seluas 4,9 Ha pada 31 Oktober 2018 lalu,” ungkapnya.

Dia mengatakan, PLN juga telah berinisiatif lakukan CSR berupa pembagian seng sebanyak 19.647 lembar di tiga lokasi pada tanggal 10 Januari 2018 lalu untuk dua desa di Kecamatan Mataloko, yaitu Desa Ratugesa, dan Desa Ulubelu.

“Selain itu, instalasi air bersih di Desa Radamasa, dan pasang baru listrik gratis kepada 98 rumah pada 2018 lalu dan akan dilanjutkan program ini di tahun 2019,” ucap Ignatius Rendroyoko yang biasa disapa Yoko.

“Satu hal, pertemuan dan kunjungan ini perinsipnya adalah kita bersama-sama mencari solusi untuk potensi panas bumi ini, karena Flores di NTT ini sebagai Geothermal Island yang bisa dioptimalkan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa dan ke depannya,” paparnya.

Menurut Yoko, upaya-upaya pengoptimalannya adalah dengan pembangunan PLTP 2 x 10 MW  (Sumur Baru) ditambah 1x 2,5 yang eksisting ditargetkan operasi tahun 2023.

“Selain itu juga PLN akan tetap melaksanakan CSR 2019 antara lain perluasan jaringan di sekitar panas bumi Mataloko untuk dilakukan sambungan listrik dan program kemandirian yang sudah kami usulkan ke Pusat,” tambah Yoko.

Pemerintah daerah setempat yang diwakili Yohanes, selaku Kepala Bidang EBT Dinas Perindustrian Kabupaten Ngada hadir pada kesempatan itu menyampaikan dukungan pemda terkait pengembangan Mataloko.

“PLTP Mataloko ini memang sudah lama ada dan dibangun oleh badan Geologi bahkan sempat beroperasi, karena itu kami meminta agar bisa diaktifkan kembali dan kami akan mendukung penuh pengembangan potensi panas bumi di Flores, Provinsi NTT ini,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Panas Bumi beserta rombongan, Kepala Bidang Panas Bumi Badan Geologi Arif Munandar, Perwakilan EBT PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, GM PLN UIW NTT didampingi Manajer UPK NTT.

Selain itu, turut hadir Manajer UP3 FBB, Manajer PLTP Mataloko, Manajer UPP Flores, Direktur PLN Gas dan Geothermal, Pemda Ngada yang diwakili Dinas Perindustrian, dan Kepala Desa Ulubelu, dan diakhir acara dilakukan penandatanganan kesepakatan pada rapat notulen bersama guna mendukung Proyek Mataloko. (R2/Humas PLN)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Pengelolaan Limbah Buruk, Gubernur Perintah Tutup Lippo Plaza

Published

on

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memarahi GM Lippo Plaza Irwan saat melihat sistem pengelolaan limbah yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) benar-benar marah saat melihat langsung pengelolaan limbah Lippo Plaza yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2) siang.

Gubernur yang didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan juga Asisten II Setda Kota Kupang Ely Wairata, memantau langsung pembuangan limbah pada lahan Pemprov di belakang Lippo Plaza.

Gubernur awalnya mengatakan bahwa apabila tidak ada Amdal maka operasional Lippo Plaza harus dihentikan.

“Kalau tidak ada Amdal, maka tidak boleh jalan operasionalnya. Harus stop dulu,” kata Gubernur.

Setelah mendapat penjelasan dari dua orang perwakilan manajemen Lippo Plaza bahwa sudah ada izin Amdalnya dari provinsi, Gubernur justru menuding bahwa Amdal tersebut palsu.

“Ada Amdal aja kayak gini. Amdal palsu ini,” tandas VBL.

“Ya udah suruh panggil dan suruh stop ini. Ini pasti nggak benar. Kalau ada izin pun ini gak benar,” tandas Gubernur sembari menyuruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Wayan Darmawan dan Karo Humas dan Protokoler Jelamu Ardu Marius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Beberapa saat kemudian datang seorang pria yang mengaku sebagai penanggungjawab operasional di Lippo Plaza.

Gubernur pun langsung memerintahkan pria tersebut untuk membersihkan seluruh sampah di lokasi itu.

“Lu pilih ini sampah semua sebelum saya tampar kau nanti. Pilih sampai bersih dan jangan ada bau lagi,” perintah mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem itu.

Gubernur juga mempertanyakan adanya pipa pembuangan limbah yang langsung diarahkan menuju lahan Pemprov.

“Ini idenya siapa sehingga limbahnya dibuang ke situ. Ini tanah kosong provinsi punya kan. Kamu tahu ini bau nggak. Tau bau tapi tenang buang kasih orang,” tandas Gubernur.

Dia juga memerintahkan beberapa pimpinan OPD untuk segera bersurat resmi ke Undana Kupang untuk menurunkan tim memeriksa limbah tersebut.

“Kalau tidak layak segala macam, tutup,” tegas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

Sementara itu, General Manager Lippo Plaza Irwan yang datang kemudian juga langsung disuruh gubernur membersihkan sampah hingga benar-benar bersih.

Gubernur kemudian berjalan masuk memeriksa lahan milik Pemprov untuk memastikan langsung pembuangan limbah tersebut.

Di dalam lahan ini ada genangan air limbah. Gubernur pun menyuruh GM Lippo Plaza untuk memastikan air tersebut berbau atau tidak.

“Coba kamu cium ini bau nggak,” suruh orang nomor satu di Pemprov NTT itu.

GM Lippo Plaza pun langsung menunduk dan mengambil air dengan tangannya lalu menciumnya.

“Bau lah. Kenapa kalian buat limbahnya di sini. Kenapa kalian tidak memanage limbahnya dengan baik,” tanya gubenur lagi.

“Proses dan segera tutup tahan dulu sebelumnya limbahnya beres. Kamu penyumbang sampah bagi kota ini gimana,” lanjut.

Gubernur menilai manajemen Lippo Plaza sama sekali tidak terpanggil mendukung program pemerintah, baik Gubernur dan Wali Kota yang saat ini sangat gencar untuk memerangi sampah.

“Kamu sudah dikasih (sewa lahan) murah-murah untuk kamu untung, masa yang begini pun tidak kalian bersihin. Kalian malah buat tempat ini menjadi menjijikan sekali dan limbahnya jorok. Air limbah ini yang akan mengalir dan dipakai oleh orang-orang yang pakai sumur bor. Dia akan menuju ke sana dan mati orang-orang. Ini kejahatan lingkungan. Minta Undana hari ini juga ambil sampel,” tandas Gubernur lagi.

GM Lippo Plaza Irwan juga diminta untuk membersihkan sampah tersebut sampai benar-benar bersih.

“Kamu panggil anak buah kamu bersihin semuanya. Saya balik lagi sebentar saya tidak lihat seperti ini,” perintah Gubernur. (R1)

Continue Reading

UTAMA

2.291 Dirawat dan 24 Meninggal Akibat DBD di NTT

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTT sebanyak 2.315 yang terdiri dari 2.291 masih dalam proses perawatan dan 24 meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Menurut Dominikus, semua kabupaten dan kota di NTT sudah terdampak kasus DBD. Namun yang meninggal terdapat di sembilan kabupaten. Rincian jumlah kasus dan kematian akibat DBD yang terjadi di sembilan kabupaten sebagai berikut, Kabupaten Kupang terdapat 168 kasus dan tiga orang meninggal. Kabupaten Ende, sebanyak 100 kasus dan dua orang meninggal. Kabupaten Ngada, sebanyak 104 kasus dengan korban meninggal dua orang. Kabupaten Manggarai, sebanyak 72 kasus dengan jumlah korban meninggal dua orang.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 69 kasus dengan jumlah korban meninggal satu orang. Manggarai Barat sebanyak 428 kasus dan korban meninggal dua orang. Kabupaten Sumba Timur sebanyak 366 kasus dan korban meninggal 10 orang. Sumba Barat sebanyak 124 kasus dengan korban meninggal satu orang. Kabupaten Rote Ndao, jumlah penderiat dan meninggal masing- masing sebanyak satu orang.

Dominikus mengungkapkan, sebanyak 11 kabupaten dan satu kota, belum ada korban meninggal. Rinciannya, Kota Kupang sebanyak 400 kasus, Tmor Tengah Selatan (TTS) ada 107 kasus, Timor Tengah Utara (TTU) ada 51 kasus, Belu ada 33 kasus, Malaka ada 52 kasus, Alor ada lima kasus.

Kabupaten lainnya yakni, Flores Timur sebanyak sebelas kasus, Lembata sebayak empat kasus, Sikka ada 94 kasus, Nagekeo ada sebelas kasus. Selain itu, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 26 kasus, dan Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 19 kasus.

“Dari data yang ada, jumlah kasus terbanyak terdapat di Manggarai Barat yakni sebanyak 428 kasus dengan korban meninggal sebanyak dua orang, sedangkan kasus terkecil terdapat di Kabupaten Rote Ndao yakni jumlah penderita dan meninggal masing- masing satu orang,” kata Dominikus.

Dia menyampaikan, ada sejumlah langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan mewabahnya kasus DBD yang sudah terpapar di 22 kabupaten/kota di NTT. Langkah yang telah diambil antara lain, melibatkan para mahasiswa fakultas kesehatan dan Poltekes dalam kegiatan larvadisasi atau penaburan bubuk abate untuk memberantas penyakit DBD yang diakibatkan virus dengue.

“Kita harapkan kabupaten melakukan pendekatan dengan kampus guna melibatkan para mahasiswanya untuk kegiatan larvadisasi,” kata Dominikus.

Kegiatan pencegahan lainnya, lanjut Dominikus, pengasapan atau foging dengan menggunakan dua metode, yakni fokus dan massal. Untuk metode pengasapan fokus, radiusnya 200 meter dari rumah penderita DBD. Sedangkan untuk pengasapan massal, dilakukan untuk wilayah desa/kelurahan yang terpapar. Metode yang digunakan yakni dari luar pemukiman menuju pemukiman dan rumah penduduk. Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang waktu setiap pelaksanaan yakni satu minggu. Ini disesuaikan dengan masa inkubasi nyamuk.

“DBD tidak hanya disebabkan oleh nyamuk yang ada di rumah (aedes aegypti) tapi juga oleh nyamuk yang berasal dari semak (aedes albopictus). Karena itu, lingkungan harus selalu bersih agar tidak ada sarang nyamuk,” terang Dominikus.

Anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari berharap agar Dinas Kesehatan provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kasus DBD yang jumlahnya cukup banyak. Dengan harapan, gerakan pemberantasan itu sampai di tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimi Sianto meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian soal status DBD, apakah dimungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan jumlah kasus yang ada, hendaknya menggunakan anggaran tak terduga dalam melakukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kapolda Pimpin Langsung Aksi Perangi Sampah di Kupang

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sedang menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserahkan di Jl. Soeharto, depan Mapolda NTT, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di NTT diwarnai dengan aksi kebersihan, Kamis (21/2) pagi.

Di Kota Kupang, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bersama seluruh pejabat utama, pamen, pama, bintara, tamtama, ASN dan Bhayangkari melakukan aksi perangi sampah.

Kegiatan bersih-bersih sampah dilakukan pada sejumlah lokasi di wilayah Kota Kupang, dengan mengusung tema, “15 Menit NTT Cinta Bumi”.

Kegiatan ini dimulai dari depan Mapolda NTT dan sepanjang Jl. Soeharto hingga depan Pasar Kasih Naikoten 1 serta beberapa lokasi lainnya.

Kapolda pada kesempatan itu, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada, sehingga terbebas dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast, mengatakan kegiatan kebersihan tersebut dimulai pukul 07.00.

“Aksi perangi sampah dilakukan di enam lokasi dalam Kota Kupang secara serentak, yaitu Pasar Kasih, Kuanino, Pasar Oeba, Pantai Namosain dan Pasir Panjang,” sebut Jules.

“Demi kebersihan kota ini, kami imbau semua warga Kota Kupang untuk peduli kebersihan sehingga wilayah ini bersih dan masyarakat juga terjaga kesehatannya,” tutup mantan Kapolres Manggarai Barat itu. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor