Connect with us

UTAMA

Kuota PPPK 2019, Pemkot Kupang Dapat 145 Orang

Published

on

Ilustrasi PPPK 2019 (NET)

Kupang, penatimor.com – Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Pemkot Kupang mendapatkan kuota 145 orang untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tahap I tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang Ade Manafe, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (8/2).

Ade mengatakan, Kemenpan-RB telah mengirimkan surat kepada Pemkot Kupang terkait kuota P3K sebanyak 145 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 129 orang dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 16 orang.

Dijelaskan, kuota yang diberikan ini sesuai dengan data yang sudah ada di Kemenpan-RB, sehingga perlu dilakukan pengecekan apakah semua sudah sesuai atau tidak.

Pasalnya di Pemkot Kupang, kuota tenaga penyuluh pertanian hanya berjumlah 13 orang.

“Nanti kita akan lihat, untuk tenaga penyuluh pertanian ini memang data yang ada di Kemenpan-RB sejumlah 16 orang, sementara yang ada hanya 13 orang, tiga orang lainnya sudah pindah atau mengundurkan diri,” ujarnya.

Selain itu Ade mengaku, untuk tenaga guru, kuota yang diberikan sebanyak 129 orang yang merupakan tenaga eks K2.

BKPPD akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melihat kembali data-data guru eks K2 yang sudah ada.

Selain itu kata Ade, tim BKPPD juga akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih ada atau tidak.

“Pasalnya, kuota yang diberikan sesuai dengan data yang sudah ada di Kemenpan-RB, jadi 145 kuota ini semua datanya sudah ada,” terangnya.

Ade mengungkapkan, terkait anggaran yang ditegaskan dalam rapat beberapa waktu lalu di Batam, masih menjadi dilema.

“Sesuai dengan keputusan Menpan-RB, tentang pengadaan P3K tahap I tahun 2019, diminta agar pejabat pembina K
Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah untuk menyiapkan anggaran,” ujarnya.

Anggaran yang maksud kata Ade, disiapkan untuk anggaran gaji dan tunjangan bagi peserta yang lulus seleksi serta biaya pelaksanaan seleksi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini yang menjadi masalah, dan kami akan segera konsultasikan dengan Wali Kota terkait anggaran ini. Karena Wali Kota juga harus menandatangani pernyataan mutlak,” kata Ade.

Ditambahkan, untuk sementara ini, BKPPD akan mengumumkan dan melakukan verifikasi di lapangan, sesuai intruksi dari Kemenpan-RB, terkait anggaran masih harus didiskusikan dengan Wali Kota.

“Karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Semua tenaga P3K terdiri dari S1 dan SLTA. Tentu besaran gajinya berbeda, selain itu anggaran pelaksaan tes. Sekarang sudah selesai masa pembahasan anggaran, dari mana anggaran ini didapat, ini yang perlu dibicarakan dengan Wali Kota,” ujarnya. (R1)

UTAMA

Pengelolaan Limbah Buruk, Gubernur Perintah Tutup Lippo Plaza

Published

on

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memarahi GM Lippo Plaza Irwan saat melihat sistem pengelolaan limbah yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) benar-benar marah saat melihat langsung pengelolaan limbah Lippo Plaza yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2) siang.

Gubernur yang didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan juga Asisten II Setda Kota Kupang Ely Wairata, memantau langsung pembuangan limbah pada lahan Pemprov di belakang Lippo Plaza.

Gubernur awalnya mengatakan bahwa apabila tidak ada Amdal maka operasional Lippo Plaza harus dihentikan.

“Kalau tidak ada Amdal, maka tidak boleh jalan operasionalnya. Harus stop dulu,” kata Gubernur.

Setelah mendapat penjelasan dari dua orang perwakilan manajemen Lippo Plaza bahwa sudah ada izin Amdalnya dari provinsi, Gubernur justru menuding bahwa Amdal tersebut palsu.

“Ada Amdal aja kayak gini. Amdal palsu ini,” tandas VBL.

“Ya udah suruh panggil dan suruh stop ini. Ini pasti nggak benar. Kalau ada izin pun ini gak benar,” tandas Gubernur sembari menyuruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Wayan Darmawan dan Karo Humas dan Protokoler Jelamu Ardu Marius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Beberapa saat kemudian datang seorang pria yang mengaku sebagai penanggungjawab operasional di Lippo Plaza.

Gubernur pun langsung memerintahkan pria tersebut untuk membersihkan seluruh sampah di lokasi itu.

“Lu pilih ini sampah semua sebelum saya tampar kau nanti. Pilih sampai bersih dan jangan ada bau lagi,” perintah mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem itu.

Gubernur juga mempertanyakan adanya pipa pembuangan limbah yang langsung diarahkan menuju lahan Pemprov.

“Ini idenya siapa sehingga limbahnya dibuang ke situ. Ini tanah kosong provinsi punya kan. Kamu tahu ini bau nggak. Tau bau tapi tenang buang kasih orang,” tandas Gubernur.

Dia juga memerintahkan beberapa pimpinan OPD untuk segera bersurat resmi ke Undana Kupang untuk menurunkan tim memeriksa limbah tersebut.

“Kalau tidak layak segala macam, tutup,” tegas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

Sementara itu, General Manager Lippo Plaza Irwan yang datang kemudian juga langsung disuruh gubernur membersihkan sampah hingga benar-benar bersih.

Gubernur kemudian berjalan masuk memeriksa lahan milik Pemprov untuk memastikan langsung pembuangan limbah tersebut.

Di dalam lahan ini ada genangan air limbah. Gubernur pun menyuruh GM Lippo Plaza untuk memastikan air tersebut berbau atau tidak.

“Coba kamu cium ini bau nggak,” suruh orang nomor satu di Pemprov NTT itu.

GM Lippo Plaza pun langsung menunduk dan mengambil air dengan tangannya lalu menciumnya.

“Bau lah. Kenapa kalian buat limbahnya di sini. Kenapa kalian tidak memanage limbahnya dengan baik,” tanya gubenur lagi.

“Proses dan segera tutup tahan dulu sebelumnya limbahnya beres. Kamu penyumbang sampah bagi kota ini gimana,” lanjut.

Gubernur menilai manajemen Lippo Plaza sama sekali tidak terpanggil mendukung program pemerintah, baik Gubernur dan Wali Kota yang saat ini sangat gencar untuk memerangi sampah.

“Kamu sudah dikasih (sewa lahan) murah-murah untuk kamu untung, masa yang begini pun tidak kalian bersihin. Kalian malah buat tempat ini menjadi menjijikan sekali dan limbahnya jorok. Air limbah ini yang akan mengalir dan dipakai oleh orang-orang yang pakai sumur bor. Dia akan menuju ke sana dan mati orang-orang. Ini kejahatan lingkungan. Minta Undana hari ini juga ambil sampel,” tandas Gubernur lagi.

GM Lippo Plaza Irwan juga diminta untuk membersihkan sampah tersebut sampai benar-benar bersih.

“Kamu panggil anak buah kamu bersihin semuanya. Saya balik lagi sebentar saya tidak lihat seperti ini,” perintah Gubernur. (R1)

Continue Reading

UTAMA

2.291 Dirawat dan 24 Meninggal Akibat DBD di NTT

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTT sebanyak 2.315 yang terdiri dari 2.291 masih dalam proses perawatan dan 24 meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Menurut Dominikus, semua kabupaten dan kota di NTT sudah terdampak kasus DBD. Namun yang meninggal terdapat di sembilan kabupaten. Rincian jumlah kasus dan kematian akibat DBD yang terjadi di sembilan kabupaten sebagai berikut, Kabupaten Kupang terdapat 168 kasus dan tiga orang meninggal. Kabupaten Ende, sebanyak 100 kasus dan dua orang meninggal. Kabupaten Ngada, sebanyak 104 kasus dengan korban meninggal dua orang. Kabupaten Manggarai, sebanyak 72 kasus dengan jumlah korban meninggal dua orang.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 69 kasus dengan jumlah korban meninggal satu orang. Manggarai Barat sebanyak 428 kasus dan korban meninggal dua orang. Kabupaten Sumba Timur sebanyak 366 kasus dan korban meninggal 10 orang. Sumba Barat sebanyak 124 kasus dengan korban meninggal satu orang. Kabupaten Rote Ndao, jumlah penderiat dan meninggal masing- masing sebanyak satu orang.

Dominikus mengungkapkan, sebanyak 11 kabupaten dan satu kota, belum ada korban meninggal. Rinciannya, Kota Kupang sebanyak 400 kasus, Tmor Tengah Selatan (TTS) ada 107 kasus, Timor Tengah Utara (TTU) ada 51 kasus, Belu ada 33 kasus, Malaka ada 52 kasus, Alor ada lima kasus.

Kabupaten lainnya yakni, Flores Timur sebanyak sebelas kasus, Lembata sebayak empat kasus, Sikka ada 94 kasus, Nagekeo ada sebelas kasus. Selain itu, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 26 kasus, dan Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 19 kasus.

“Dari data yang ada, jumlah kasus terbanyak terdapat di Manggarai Barat yakni sebanyak 428 kasus dengan korban meninggal sebanyak dua orang, sedangkan kasus terkecil terdapat di Kabupaten Rote Ndao yakni jumlah penderita dan meninggal masing- masing satu orang,” kata Dominikus.

Dia menyampaikan, ada sejumlah langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan mewabahnya kasus DBD yang sudah terpapar di 22 kabupaten/kota di NTT. Langkah yang telah diambil antara lain, melibatkan para mahasiswa fakultas kesehatan dan Poltekes dalam kegiatan larvadisasi atau penaburan bubuk abate untuk memberantas penyakit DBD yang diakibatkan virus dengue.

“Kita harapkan kabupaten melakukan pendekatan dengan kampus guna melibatkan para mahasiswanya untuk kegiatan larvadisasi,” kata Dominikus.

Kegiatan pencegahan lainnya, lanjut Dominikus, pengasapan atau foging dengan menggunakan dua metode, yakni fokus dan massal. Untuk metode pengasapan fokus, radiusnya 200 meter dari rumah penderita DBD. Sedangkan untuk pengasapan massal, dilakukan untuk wilayah desa/kelurahan yang terpapar. Metode yang digunakan yakni dari luar pemukiman menuju pemukiman dan rumah penduduk. Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang waktu setiap pelaksanaan yakni satu minggu. Ini disesuaikan dengan masa inkubasi nyamuk.

“DBD tidak hanya disebabkan oleh nyamuk yang ada di rumah (aedes aegypti) tapi juga oleh nyamuk yang berasal dari semak (aedes albopictus). Karena itu, lingkungan harus selalu bersih agar tidak ada sarang nyamuk,” terang Dominikus.

Anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari berharap agar Dinas Kesehatan provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kasus DBD yang jumlahnya cukup banyak. Dengan harapan, gerakan pemberantasan itu sampai di tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimi Sianto meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian soal status DBD, apakah dimungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan jumlah kasus yang ada, hendaknya menggunakan anggaran tak terduga dalam melakukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kapolda Pimpin Langsung Aksi Perangi Sampah di Kupang

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sedang menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserahkan di Jl. Soeharto, depan Mapolda NTT, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di NTT diwarnai dengan aksi kebersihan, Kamis (21/2) pagi.

Di Kota Kupang, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bersama seluruh pejabat utama, pamen, pama, bintara, tamtama, ASN dan Bhayangkari melakukan aksi perangi sampah.

Kegiatan bersih-bersih sampah dilakukan pada sejumlah lokasi di wilayah Kota Kupang, dengan mengusung tema, “15 Menit NTT Cinta Bumi”.

Kegiatan ini dimulai dari depan Mapolda NTT dan sepanjang Jl. Soeharto hingga depan Pasar Kasih Naikoten 1 serta beberapa lokasi lainnya.

Kapolda pada kesempatan itu, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada, sehingga terbebas dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast, mengatakan kegiatan kebersihan tersebut dimulai pukul 07.00.

“Aksi perangi sampah dilakukan di enam lokasi dalam Kota Kupang secara serentak, yaitu Pasar Kasih, Kuanino, Pasar Oeba, Pantai Namosain dan Pasir Panjang,” sebut Jules.

“Demi kebersihan kota ini, kami imbau semua warga Kota Kupang untuk peduli kebersihan sehingga wilayah ini bersih dan masyarakat juga terjaga kesehatannya,” tutup mantan Kapolres Manggarai Barat itu. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor