Connect with us

POLKAM

Kepala Daerah Perlu Teken MoU dengan Menpan-RB Terkait Seleksi Tenaga Kontrak Pusat

Published

on

Patris Lali Wolo

Kupang, Penatimor.com – Semua kepala daerah di NTT diminta untuk merealisasikan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) antara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan proses seleksi terhadap semua tenaga kontrak pusat yang selama ini bertugas di daerahnya, seperti bidang pertanian dan kesehatan.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (11/2/2019).

Menurut Patris, dalam MoU tersebut kepala daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran terkait proses pendaftaran dan seleksi semua tenaga kontrak pusat yang selama ini telah bertugas di wilayah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini, belum semua kepala daerah menjalankan amanat MoU yang telah ditandatangani Menpan-RB dan BKN dimaksud. Padahal proses pendaftaran terkait nota kesepahaman itu sudah dimulai.

“Kita dorong agar semua kepala daerah segera menandatangani MoU yang telah diambil Menpan-RB dan BKN,”kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyampaikan, pemerintah daerah tak boleh beralasan hanya karena APBD 2019 sudah ditetapkan sehingga tidak mau menandatangani MoU proses seleksi tenaga kontrak pusat di daerahnya.

Kalaupun tidak ada anggaran untuk membiayai membayar gaji atau honor mereka bila telah lolos seleksi, bisa dijelaskan secara transparan kepada para tenaga kontrak. Namun proses pendaftaran, rekruitmen dan ikut seleksi sesuai mekanisme yang berlaku harus tetap dijalankan.

“Karena MoU tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Menpan-RB dan BKN untuk memberi ruang bagi tenaga kontrak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” terang Patris.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika para tenaga kontrak lulus seleksi tentunya telah tercatat sebagai P3K di BKN. Dengan demikian, ke depan pemerintah pusat akan membayar gaji mereka melalui postur APBN. Ini juga untuk menyelamatkan para tenaga kontrak yang sudah berusia di atas 35 tahun karena mereka tidak bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil.

“Negara harus hadir dan berpihak kepada mereka (kontrak) yang selama in sudah berjasa di bidang kerjanya masing- masing,” tandas Patris.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini menyatakan, jika pemeritah daerah melaksanakan MoU yang telah ditandatangani Menpan-RB dan BKN, kebutuhan akan tenaga pegawai tidak mengalami kekurangan. Memang ada beberapa bidang tugas (organisasi perangkat daerah, OPD), jumlah aparaturnya sudah banyak bahkan kelebihan. Tapi ada juga yang masih minim, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Ini merupakan realita yang ditemukan di lapangan ketika berkunjung ke daerah- daerah.

“Kita ke puskesmas, mereka keluhkan kekurangan tenaga medis karena ada kepala daerah yang memberhentikan tenaga kontrak daerah,” papar Patris.

Patris menambahkan, memang MoU yang ditandatangani Menpan-RB dan BKN itu masih untuk mengakomodasi tenaga kontrak pusat. Tapi tidak tertutup kemungkinan, pemerintah pusat mengakomodasi tenaga kontrak daerah, terutama mereka yang sudah lama mengabdi. (R2)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

317 ASN Pemkot Kupang Terima Satyalancana

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore memberikan penghargaan satyalencana kepada Kepala Dinas Sosial Kota Kupang drg. Retnowati, Selasa (16/4/2019).

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melakukan penganugerahan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya X, XX, XXX tahun kepada ASN lingkup Pemkot Kupang periode April 2019.

Penyerahan satyalencana digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Selasa (16/4).

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore langsung memberikan satyalencana ini, didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang Yos Rera Beka dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang Ade Manafe.

Total jumlah ASN yang mendapat satyalencana sebanyak 317 orang, XXX tahun sebanyak 111 orang, XX tahun sebanyak 68 orang, dan X tahun sebanyak 138 orang.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, satyalencana merupakan pengharagaan yang diberikan kepada pejabat ASN yang mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat dengan berbagai jabatan yang dipercayakan.

“Jadi semua peserta yang dilantik ini merupakan orang-orang pilihan, yang mendapat kepercayaan untuk melayani masyatakat, dengan berbagai profesi. Ada yang dipercayakan sebagai guru tenaga pendidik, adapun yang di OPD lingkup Kota Kupang,” katanya.

Wali Kota mengaku permasalahan yang selalu dihadapi adalah ASN sudah bekerja puluhan tahun namun sampai saat ini belum memiliki rumah tempat tinggal.

Pemerintah Kota Kupang tentunya memberikan perhatian dan ingin membantu semua ASN.

“Kami sudah menyusun program rumah subsidi yang dibantu oleh pemerintah. Program ini merupakan bagian dari visi misi Wali Kota. Saya berharap tahun ini dapat berjalan, karena saya lihat banyak ASN yang sampai hari ini belum memiliki rumah tinggal,” katanya.

Dia berjanji akan mengusulkan program ini pada sidang anggaran murni mendatang, agar program ini segera dijalankan, yang terpenting adalah kesejahteraan ASN juga dapat diperhatikan, minimal dengan memiliki rumah tinggal sendiri.

“Saya akan membantu dengan memberikan subsidi, baik itu uang muka maupun angsuran per bulannya, karena banyak juga ASN yang tidak membeli rumah karena masalah kepengurusan surat dan lainnya yang membutuhkan waktu lama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kota Kupang Ade Manafe, mengatakan, tujuan penganugerahan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya ini untuk memberikan penghargaan kepada ASN yang bekerja dengan penuh dedikasi, bertanggung jawab, kejujuran, kecakapan, dan disipilin secara terus menerus selama X, XX dan XXX tahun.

“Diharapkan agar penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan semangat baru bagi semua penerima untuk terus meningkatkan semangat kerjanya,” harap Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

POLKAM

Frans Lebu Raya Nyoblos di TPS 31 Kayu Putih

Published

on

Frans Lebu Raya

Kupang, Penatimor.com – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya melaksanakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Mantan Gubernur NTT dua periode 2008 – 2018 mendatangi TPS didampingi isterinya Lusia Adinda Nurak, dan ketiga putrinya. Di TPS yang jumlah pemilihnya 181 orang itu, Lebu Raya disambut warga yang juga sedang antri dan berjabatan tangan dengannya.

Usai menyapa warga, Lebu Raya dan keluarga menuju meja pendaftaran untuk mendaftar. Sekitar 10 menit antri, Lebu Raya mengambil kertas suara dan menuju bilik yang disediakan.

Sekitar 4-5 menit, kemudian dia menuju kotak suara yang disediakan untuk memasukan 5 kertas suara yang sudah dicoblos. Selanjutnya dia mencelupkan jarinya di meja tinta yang disediakan.

Kepada awak media usai mencoblos, mantan Wakil Gubernur NTT ini mengatakan, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 sangat istimewa karena tanggal 17 April 2019 sebagai hari pemilihan adalah tanggal kemerdekaan Indonesia yakni tanggal 17 Agustus.

“Hari ini tanggal 17 April 2019 kita Pemilu dan sangat spesial karena setiap tanggal 17 itu kita ingat akan Hari Kemerdekaan Indonesia,” kata mantan Wakil Ketua DPRD NTT ini.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini, karena pelaksanaan Pemilu di hari spesial maka ia memastikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTT akan memilih pemimpin yang dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Makna lain dari hari spesial Pemilu di tanggal 17 April 2019, kata dia, adalah bahwa kepemimpinan yang akan dipilih adalah pemimpin yang mewujudkan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ibu Pertiwi membutuhkan pemimpin yang  bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan, pemimpin yang bisa mewujudkan perdamaian dan keamanan. Itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia,” demikian katanya.

Caleg DPR RI Dapil NTT 1 dari PDI Perjuangan ini optimistis pelaksanaan Pemilu di NTT berjalan aman dan lancar. Hal itu karena kesadaran masyarakat makin baik untuk menciptakan Pemilu Damai. Selain itu,  penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan TNI/Polri sangat berperan dalam hajatan lima tahunan ini. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Malam Ini, KPU NTT Pastikan Distribusi Logistik Pemilu Sampai di 14.979 TPS

Published

on

Komisioner KPU NTT saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/4/2019)

Kupang, Penatimor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan tengah malam ini, semua logistik pemilu sudah selesai didistribusikan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah itu yang berjumlah 14.979.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa malam (16/4/2019).

Menurut Thomas, pendistribusian logistik pemilu yang dilakukan hingga saat ini hanya masih tersisa di beberapa daerah yakni, di Kabupaten Belu, Timor Tengah Selatan (TTS), Manggarai Timur, Alor dan Sumba Barat Daya (SBD).

“Untuk Kabupaten Belu tertinggal tiga kecamatan di dalam kota, itu pun karena keterlambatan surat suara kemarin. Tiga kecamatan itu yakni Kota Atambua, Atambua Barat dan Atambua Selatan, dan saat ini sedang didorong ke TPS,” ungkapnya.

Dia mengatakan, di Kabupaten Manggarai Timur masih berproses untuk tiga kelurahan di dalam kota. Sedangkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, dari 11 kecamatan yang ada, 7 diantaranya sudah didistribusikan, sedangkan 4 kecamatan lainnya masih terkendala akibat hujan deras di daerah itu.

“Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih ada beberapa TPS di dalam kota. Sedangkan Kabupaten Alor, masih tersisa 1 kecamatan dalam kota yaitu Kecamatan Teluk Mutiara. Sehingga yang masih kami pantau yaitu Belu, TTS, Manggarai Timur, SBD dan Alor,” sebutnya.

Thomas menyebutkan, total surat suara yang didistribusikan sesuai kebutuhan yaitu sebanyak 17.331 ribu untuk 14.979 TPS di NTT, dari sebanyak 3.391.616 pemilih.

“Prinsipnya, semua perlengkapan kebutuhan pemilu dipastikan akan tiba di seluruh TPS di NTT malam ini, sebelum lewat dari pukul 00 Wita,” tandas Thomas. (R2)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!