Connect with us

HUKRIM

Kapolres Manggarai Dinilai Kangkangi Promoter Kapolri

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kapolres Manggarai harus kedepankan profesionalisme penyidiknya dalam memproses laporan polisi dari masyarakat, termasuk laporan Herman Mbawa, seorang warga Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

Demikian penegasan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Petrus Salestinus, Herman Mbawa merupakan korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Elar di Kabupaten Manggarai Timur.

Padahal laporan polisi sudah dibuat pada tanggal 30 November 2018, sehari setelah kejadian perkara penganiayaan yang terjadi di Elar.

Akan tetapi hingga saat ini, jelas Petrus, pelapor Herman Mbawa tidak pernah mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebagaimana layaknya SOP penyidik Polri di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat bahkan program Promoter dari Kapolri.

Dia menilai buruknya pelayanan keadilan dan penegakan hukum oleh Polri termasuknya tidak fairnya penyelidik dan penyidik dalam melayani proses penegakan hukum dan ketertiban, disamping tidak adanya keberpihakan Polres Manggarai terhadap laporan masyarakat kecil, yang sering dipertontonkan oleh Polres Mangarai di hadapan publik.

Hal tersebut, lanjut Petrus, dapat disaksikan dalam kasus laporan polisi Herman Mbawa.

Kasus ini menjadi pergunjingan di tengah masyarakat Manggarai karena Kapolri mencanangkan Polri yang Promoter tetapi praktik dan orientasi oknum anggota polisi di Manggarai justru membangkangi program Promoter Kapolri melalui aksi penegakan hukum hanya berpihak kepada mereka yang kuat dan memiliki banyak uang.

“Praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, telah merusak citra Polri selama bertahun-tahun tidak mengalami perbaikan dan menghalang-halangi program Promoter Kapolri,” tandas Petrus Salestinus.

Sebagai contoh kasus laporan polisi Herman Mbawa yang melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Elar yang sudah dua bulan lebih berjalan, namun hingga saat ini tidak ada kemajuan penyelidikan atau peyidikan yang diinformasikan kepada pelapor Herman Mbawa selaku korban.

Polres Manggarai juga dinilai malah lebih bersemangat memproses laporan Bripka Lalu Sukiman bahwa Herman Mbawa telah menghinanya dengan laporan tentang dugaan penganiayaan itu.

“Jika setiap rakyat kecil yang melaporkan perilaku melanggar hukum yang sering dilakukan oleh oknum Polri, lantas masyarakat dihadang dengan laporan polisi dari oknum Polri sebagai tindak pidana penghinaan, maka ini sama dengan Polri tidak mau bermitra dengan masyarakat, Polri tidak mau dikritik oleh masyarakat dan Polri tidak mau menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi,” kritik Petrus.

Oleh karena itu advokat senior asal NTT di Jakarta itu meminta Kapori harus menghentikan praktik-praktik intimidasi rakyat kecil yang dilkukan oleh oknum-oknum Polri terhadap rakyat kecil di Manggarai, termasuk dengan cara rekayasa laporan balik sebagaimana dalam laporan polisi Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Kecamatan Elar, Polres Manggarai bahwa Herman Mbawa, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bripka Lalu Sukiman, pada tanggal 29 November 2018, sebagai perbuatan fitnah terhadap dirinya (Bripka Lalu Sukiman).

Laporan Polisi Lalu Sukirman dimaksud adalah laporan Nomor: LP/235/XII/2018/NTT/Res. Manggarai Tanggal 7 Desember 2018 untuk mengcounter Laporan Polisi Herman Mbawa Nomor : LP/230/XI/2018/NTT/Res. Manggarai, tertanggal 30 November 2018, sebagai daya tawar membujuk Herman Mbawa mencabut laporan polisi penganiayaan atas dirinya.

Oleh karena itu Kapolri dan Kapolda NTT harus menindak dan mengakhiri perilaku sewenang-wenang oknum Polres Manggarai terhadap masyarakat kecil.

“Polri harus bersikap profesional, menghormati hak-hak warga masyarakat, tidak boleh memihak apalagi untuk menghentikan penyelidikan atas laporan polisi Herman Mbawa, selaku korban penganiayaan,” tegas Petrus.

“Sikap melindungi kepentingan korps secara berlebihan pada gilirannya hanya melahirkan sikap tidak simpatik yang meluas dari masyarakat terhadap polisi, karena Kapolres Manggarai dianggap bersikap tidak adil dalam proses penyidikan dan tidak mendidik anggotanya yang sering bertindak main hakim sendiri terhadap rakyat kecil,” sambung dia.

Petrus Salestinus menilai hal ini jelas akan merusak profesionalisme polisi bahkan mencoreng program Kapolri yang terkenal dengan singkatan Promoter, dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan ketertiban sebagai realisasi dari program Promoter Kapolri dalam bentuk aksi nyata di tengah masyarakat yaitu polisi yang profesional, moderen dan terpercaya.

“Namun yang terjadi di Manggarai, program Promoter Kapolri ini dikangkangi oleh Kapolres dan jajarannya. Terhadap isu-isu ini kita akan audiensi dengan Kapolri dan juga Kapolda NTT agar menjadi perhatian bersama. (R1)

HUKRIM

Prabowo Dinilai Abaikan Tanggung Jawab atas Kepentingan Publik

Published

on

Petrus Salestinus

Jakarta, penatimor.com – Sebagai seorang Calon Presiden RI 2019, sikap dan tindakan Prabowo Subianto berupa tidak memenuhi panggilan sidang pertama perkara gugatan perdata Nomor: 76/Pdt.G/2019/PN.JAK.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau tanpa memberi kuasa dengan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud, merupakan sikap dan tindakan yang tidak beretika dan tidak menaruh rasa hormat terhadap martabat lembaga peradilan serta tidak menghargai kepentingan publik yang sedang digugat.

Hal ini dikatakan Koordinator Kuasa Hukum Penggugat Harimau Jokowi, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Petrus, memang di dalam ruangan sidang ada beberapa orang yang hadir dan mengaku sebagai kuasa hukum Prabowo Subianto sebagai Tergugat I.

Akan tetapi karena kehadirannya tanpa disertai dengan surat kuasa khusus untuk mewakili Prabowo Subianto, baik sebagai Capres 2019 maupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, maka majelis hakim menganggap Prabowo Subianto tidak menghadiri persidangan perdana perkara gugatan tersebut.

Ketidakhadiran Prabowo Subianto, menurut Petrus, pertanda rendahya tanggung jawab seorang Capres terhadap kepentingan publik dan rendahnya kapasitas kenegarawanan seorang Capres.

Begitu pula dengan DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II dan Badan Pemenangan Nasipnal (BPN) Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno atau Paslon nomor urut 02, sebagai Tergugat III, yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh majelis hakim, namun sama sekali tidak memenuhi panggilan persidangan tanpa memberikan alasan tentang ketidakhadirannya.

Bahkan tidak mengirim kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan majelis hakim dalam perkara gugatan perdata PMH No. 76/Pdt.G/2019/PN.JAK.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

Padahal menurut Petrus, gugatan yang dilayangkan oleh Ormas Harimau Jokowi bermuatan kepentingan publik, sehingga menuntut pertanggungjawaban atas hak-hak publik yang dirugikan akibat ucapan dan sikap seorang Prabowo Subianto yang tidak mengandung kebenaran (Hoax) dan berdampak menimbulkan ketidak percayaan publik yang meluas terhadap pelayanan publik yang diemban oleh Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta sebagai rumah sakit pemerintah yang dengan sungguh-sungguh telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien cuci darah bagi warga di seluruh DKI Jakarta bahkan di luar Jakarta.

Petrus Salestinus yang juga advokat senior asal NTT di Jakarta itu, melanjutkan, pihak yang menjadi korban akibat berita hoax yang diucapkan oleh Prabowo Subianto adalah pemerintah, RS Cipto Mangunkusumo, para pasien cuci darah dan masyarakat.

“Oleh karena itu Ormas Harimau Jokowi, atas nama kepentingan masyarakat langsung melayangkan gugatan PMH terhadap Prabowo Subianto, sebagai Tergugat I, DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II, Badan Pemenangan Nasional, sebagai Tergugat III dan pihak RSCM sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2019,” imbuh Petrus Salestinus.

Sekadar tahu persidangan perkara ini dibuka pada tanggal 19 Februari 2019, dengan total tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1, 5 Triliun sebagai kerugian materiil dan immateriil. (R4)

Continue Reading

HUKRIM

Polda Hentikan Penyelidikan Dugaan Ijasah Palsu Bupati Rote Ndao

Published

on

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTT AKBP Anton C. Nugroho (kiri) memberikan penjelasan ke wartawan terkait hasil penyelidikan perkara dugaan ijazah palsu Bupati Rote Ndao Paulina Bullu di Mapolda NTT, Rabu (20/2).

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan terlapor Bupati Rote Ndao Paulina Bullu.

Turut menjadi terlapor dalam kasus ini, Hofra A. Anakay, Berkat N.M.F. Ngulu, Lukas D. Saudale dan Olens Ndoen.

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTT AKBP Anton C. Nugroho dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (20/2) siang, mengatakan, dalam penyelidikan perkara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor.

“Telah diperiksa satu orang pelapor, sembilan orang saksi serta lima orang terlapor. Pemeriksaan dilakukan di Rote dan juga mengecek di Surabaya terkait dokumen yang dikeluarkan oleh Dikti Wilayah VII,” sebut Anton.

Mantan Kapolres Kupang Kota itu melanjutkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, penyelidik berpendapat bahwa dengan adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi dan terlapor serta surat-surat pendukung lainnya yang menerangkan bahwa perguruan tinggi tersebut pernah ada dan terdata, serta mahasiswi Paulina Bullu dengan NPM 043026/Prodi Manejeman Perguruan Tinggi STIE Pariwisata Satya Widya Surabaya terdata pada Forlap Dikti, maka tidak memenuhi unsur pidana.

Maka berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, lanjut Anton, dilakukan gelar perkara pada Senin (18/2), dan penyelidik berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat ditindak lanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan.

Mantan Wakapolres Kupang ini menambahkan, pihaknya juga mengalami kendala karena STIE Satya Widya Surabaya sudah tidak aktif lagi, namun dalam pemeriksaan di Dikti menyebutkan perguruan tinggi itu pernah ada dan terdaftar, sementara terlapor Paulina Bullu juga terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

STIE Satya Widya Surabaya juga diketahui pernah bekerjasama dengan Akademi Pariwisata Kupang di Kupang.

“Jadi tempat kuliahnya menggunakan Akademi Pariwisata Kupang dan saudari Paulina Bullu terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Manajemen,” sebut Anton.

Untuk memastikan ijasah tersebut, Anton mengaku pihaknya juga memeriksa rekan kuliah terlapor yang kini menjadi ASN di Pemprov NTT.

Dalam penyelidikan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti dokumen ijasah S1 Paulina Bullu yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi llmu
Ekonomi Pariwisata Satya Widya Surabaya tertanggal 27 Maret 2008, transkip nilai Paulina Bullu tertanggal 27 Maret 2006, Forlap Dikti data mahasiswa Paulina Bullu dan data mahasiswa Paulina Bullu dari sistem informasi manajemen perguruan tinggi.

Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, dengan obyek perkara ijasah S1 milik terlapor Paulina Bullu yang digunakan dalam pencalonan Bupati Rote Ndao pada tahun 2018 tersebut dilaporkan Bima Theodorus Fanggidae dengan LP/B/424/XI/2018/ SPKT tanggal 27 November 2018 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/575/XI 2018/Ditreskrimum tanggal 27 November 2019.

Pelapor mempermasalahkan tentang dokumen surat dari Kopertis Wilayah VII Surabaya tertanggal 29 Januari 2018 perihal verifikasi ijasah S1 paslon Paulina Bulu.

Dimana dalam surat tersebut di bagian bawah ada kalimat yang menerangkan: perlu kami sampaikan bahwa proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijasahnya tidak memiliki civil effect,
artinya ijasah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat dan pembinaan karir.

Pelapor juga melakukan pengecekan di website Dikti tentang status
perkuliahan dari terlapor Paulina Bulu dan menemukan keganjilan dari data tersebut yang mana antara lain Paulina Bulu di dalam keterangan dokumen Dikti terdata lulus pada tanggal 15 April 2006
dimana lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Widya Surabaya.

Dan ada keganjilan dimana tanggal ijasah yang terterah di ijasah terlapor
Paulina Bulu pada tanggal 27 Maret 2006 mendahului tanggal lulus sesuai data Dikti yakni tanggal 15 April 2006.

Pelapor juga mempermasalahkan bagaimana terlapor dapat melaksanakan perkuliahan tersebut sedangkan yang bersangkutan berada di Kupang yang kemudian legalisir pada fotocopy ijasah S1 milik terlapor tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun legalisir, sehingga diduga ijasah yang digunakan tersebut adalah palsu. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Aniaya Pegawai KPK, Sekda Papua Asal Adonara Ini Resmi Tersangka

Published

on

T.E.A Hery Dosinaen

Jakarta, penatimor.com – Setelah memenuhi pemeriksaan perdana, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penetapan dilakukan setelah penyidik mendapati dua alat bukti.

“Status Sekda Papua atas nama Pak Hery Dosinaen sudah dinaikkan dari saksi jadi tersangka,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (18/2).

Argo pun menegaskan, penetapan status tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hingga kini, yang bersangkutan masih diperiksa intensif oleh penyidik.

“Dikenakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan,” kata Argo.

Ketika disinggung apakah Hery langsung ditahan atau tidak, Argo belum bisa memastikannya. “Nanti lihat bagaimana penyidik,” tegas dia.

Diketahui, penetapan ini berdasar dari laporan pegawai KPK bernama Muhammad Gilang yang diduga dianiaya saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam 2019.

Saat itu, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang, karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap melakukan penganiayaan.

Hal ini membuat wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu 3 Februari 2019.

Sekadar tahu, Hery Dosinaen adalah putra Adonara, Kabupaten Flores Timur yang mengabdi selama 23 tahun di pegunungan tengah Provinsi Papua.

Pada 13 Januari 2014, Hery yang ketika itu berusia 46 tahun, dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia tercatat sebagai Sekda termuda di Indonesia dengan golongan IV/E. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor