Connect with us

POLKAM

Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Pada Nelayan

Published

on

Patrianus Lali Wolo

Kupang, Penatimor.com – Kebijakan pemerintah terkait pengurusan penerbitan administrasi dan pengoperasian kapal sangat memberatkan nelayan NTT, terutama di Pulau Flores karena biaya yang dikeluarkan sangat besar dengan sistem birokrasi yang panjang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (30/1/2019).

Menurut Patris, sejumlah nelayan di Ende sampai Manggarai Barat yang ditemuinya mengeluhkan tentang pelayanan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan izin pengoperasian kapal.

Untuk mengurusnya, para nelayan harus ke Kupang karena harus mengurus di Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PM-PLTSA) NTT.

Untuk ke Kupang, mereka harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar, yakni biaya transportasi dan akomodasi atau menginap di Kupang.

Selain itu, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini, untuk pengukuran kapal, para nelayan harus membawa kapalnya ke Maumere karena juru ukurnya ada di Sikka.

Sedangkan untuk memperoleh SKK, para nelayan harus ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk mengambilnya. Ini tentunya sangat memberatkan, karena nelayan yang selama ini beraktivitas di wilayah Selatan, harus membawanya ke Maumere yang ada di wilayah Utara Flores. Artinya, mereka hampir mengelilingi Pulau Flores untuk menjalankan kewajiban terkait pengukuran.

“Kebijakan seperti ini tentunya sangat memberatkan para nelayan yang ada di wilayah Selatan Pulau Flores. Selain harus berhenti melakukan penangkapan ikan, biaya yang dikeluarkan juga sagat banyak,” kata Patris.

Dia berargumen, bila pemerintah memiliki keberpihakan terhadap nelayan, pemerintah diminta untuk menempatkan petugas juru ukur dan pengurusan kelengkapan dokumen di setiap kabupaten. Karena itu, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat khususnya para nelayan.

Hal ini dalam konteks percepatan pelayanan menekan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, para nelayan tetap beraktivitas seperti biasa karena pelayanan langsung di masing- masing kabupaten.

“Jika pemerintah tidak mengubah model pelayanan sebagaimana berlaku selama ini, memperlihatkan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada para nelayan,” tandas Patris.

Patris menambahkan, semua pihak tentunya menginginkan adanya percepatan pelayanan kepada masyarakat termasuk para nelayan. Karena itu, pemerintah didesak untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan terkait sistem pelayanan yang diberikan selama ini.

“Jangan kita hanya fokus pada target penerimaan Pendapatan AslI Daerah (PAD), tapi harus sengsarakan rakyat. Semestinya utamakan pelayanan dan target PAD mengikutinya,” ujar Patris. (R2)

POLKAM

Bupati Matim Janji Segera Benahi Pelayanan Barang dan Jasa

Published

on

Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas. (Foto: Sony Ludoni)

Kupang, Penatimor.com – Bupati Manggarai Timur (Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Andreas Agas berjanji segera melakukan pembenahan terhadap pelayanan barang dan jasa agar proses pelaksanaan fisik bisa berjalan lebih cepat.

“Pembenahan itu merupakan program jangka pendek yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata Agas di Kupang, Selasa (19/2/2019).

Mantan Wakil Bupati Matim dua periode ini menjelaskan, pembenahan pelayanan barang dan jasa tersebut mengacu pada pengalaman yang terjadi selama ini. Dimana keterlambatan sejak tahap perencanaan yang berdampak pada proses tender dan pengerjaan fisik program.

“Kita berharap agar dengan pembenahan itu, proses administrasi bisa dipercepat dan waktu pelaksanaannya pun masih dalam musim panas, sehingga kualitas pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Agas.

Lebih lanjut dia menyatakan, program prioritas lain yang dilaksanakan dalam waktu dekat adalah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

“Saya targetkan, paling lambat Juni mendatang, RPJMD sudah bisa ditetapkan,” tandas Agas. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

88.399 Siswa SMK/SMA di NTT Ikut UNBK 2019

Published

on

Rapat dengar pendapat Komisi V DPRD NTT dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, di ruang komisi itu, Senin (18/2/2019).

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 88.399 siswa SMK dan SMA/MA yang tersebar di 650 sekolah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019, sedangkan yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Pensil Kertas (UNPK) sebanyak 15.257 yang tersebar di 85 sekolah baik negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin Lola sampaikan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTT, Senin (18/2/2019).

Benyamin menguraikan, jumlah SMK dan SMA/MA yang ada di NTT sebanyak 735 sekolah, yang terdiri dari SMK sebanyak 252 sekolah dan SMA/MA sebanyak 483 sekolah. Dari jumlah sekolah yang ada, yang menyelenggarakan UNBK sebanyak 650 sekolah yang terdiri dari SMK ada 230 sekolah atau sebanyak 21.481 siswa dan SMA/ MA ada 420 sekolah atau sebanyak 56.918 siswa.

Sementara itu, lanjutnya, jumlah SMK dan SMA/SMK yang menyelenggarakan UNPK sebanyak 85 sekolah yang terdiri dari SMK sebanyak 22 sekolah atau 2.534 siswa dan SMA/MA sebanyak 63 sekolah atau 12.723 siswa. Jika dipersentasekan, maka SMK yang menyelenggarakan UNBK sebesar 82,44 persen dan SMA/MA sebesar 470,32 persen. Sementara itu, yang menyelenggarakan UNPK, untuk SMK sebesar 1,56 persen dan SMA/MA sebesar 29,68 persen.

“Dari data yang ada, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK dan UNPK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,16 persen untuk SMK dan 36,34 persen untuk SMA/MA,” kata Benyamin.

Dia menyampaikan, pemerintah pusat menargetkan pada tahun ini pelaksanaan UN sudah berbasis komputer. Namun ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, sehingga target yang ditetapkan itu belum tercapai. Memang untuk mengatasi kendala soal sarana- prasarana, pemerintah memberi ruang kepada sekolah untuk meminjam laptop agar bisa digunakan pada saat pelaksanaan UN.

Selain itu, menggunakan fasilitas komputer di sekolah lain dengan radius paling jauh lima kilometer. Pemerintah tidak memaksakan agar semua sekolah harus menyelenggarakan UNBK untuk merealisasikan target yang ditetapkan. Ini sangat bergantung pada kesiapan masing- masing sekolah penyelenggara UN.

“Kendala yang kita hadapi dalam merealisasikan target UNBK karena sekolah diberi ruang untuk mendaftar secara langsung melalui online. Sedangkan Dinas Pendidikan, hanya diberitahu bahwa sekolah tersebut sudah mendaftar sebagai peserta UNBK,” terang Benyamin.

Dia berpendapat, walau sekolah diberi ruang yang seluas- luasnya untuk melakukan pendaftaran secara online, tapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Ini untuk memastikan sejauhmana kesiapan masing- masing sekolah dalam menghadapi UNBK, terutama aspek sarana- prasarana, jaringan internet dan listrik.

Ketua Komisi V DPRD, Jimi Sianto pada kesempatan itu meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus melakukan pemantauan, koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan UN, baik yang berbasik komputer maupun pensil kertas. Untuk menuntaskan persoalan pendidikan, harus menyampaikan secara komprehensif tentang data masing- masing sekolah, baik negeri maupun swasta. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Serang Pribadi Prabowo, PPP: Jokowi Bisa Dipidanakan

Published

on

Ilustrasi Jokowi dan Prabowo (NET)

Jakarta, penatimor.com – Capres 01 Joko Widodo dianggap telah melanggar privasi warga negara.

Hal ini terkait pernyataanya dalam debat Pilpres kedua di Hotel Sultan, Minggu, (17/2/2019) malam.

Pasalnya, saat debat tersebut, Jokowi dianggap melanggar aturan debat dengan menyerang personal terkait kepemilikan tanah Capres 02 Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, kepada wartawan, Senin (18/2/2019).

Bahkan menurut Humphrey Djemat, tindakan Jokowi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Capres 01 dengan menyerang personal soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan hoax dan melanggar Undang-undang ITE,” tegas Humphrey.

Letak hoaxn-ya kata Humphrey, Jokowi mengungkapkan, bahwa tanah tersebut milik pribadi Prabowo, padahal kata dia, kenyataannya itu milik PT atau perusahaan.

Yang secara hukum, kata Humphrey, kepemilikan PT terpisah secara pribadi. “Jadi bukan milik pribadi Prabowo,” tandasnya.

Masih kata Humphrey, sejatinya Jokowi dalam rangka menjalankan pemerintahannya dapat memperoleh akses yang seluas luasnya mengenai warga negaranya.

Namun kata dia, jika informasi tersebut hanya bisa diakses oleh kekuasaan dan dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Apalagi lanjutnya, jika informasi tersebut dipergunakan sebagai materi debat capres, yang jelas-jelas mendiskreditkan capres lain, dalam hal ini Prabowo Subiyanto.

“Informasi mengenai kepemilikan tanah Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” katanya.

Keonaran kata Humphrey, sudah terjadi, dimana masyarakat ramai sudah membicarakan mengenai hal tersebut dan malahan lebih mengkotakkotakkan masyarakat pendukung kedua kubu.

Lebih jauh kata Humphrey, jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo (misalnya dimiliki oleh subjek hukum lain), maka informasi yang telah menimbulkan keonaran tersebut adalah informasi bohong atau hoax.

Dengan demikian selain merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Menurut Humphrey, ini sudah masuk kategori Hoax dan jelas pelanggaran ITE.

“Jadi Jokowi bisa kena itu dan bisa dilaporkan ke polisi. Nobody above the law. Semua orang sama di hadapan hukum,” kata Humphrey yang juga seorang pengacara kondang ini.

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946)

Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 1/1946:

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 UU 1/1946:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Seperti diketahui, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan luas di Kalimantan dan Aceh. Pernyataan Jokowi itu, disampaikan dalam acara Debat Pilpres 2019 ke-2 yang ditonton publik Indonesia.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menetapkan tata tertib debat yang diantaranya larangan menyerang pribadi lawan debat.

Sehingga, usai pernyataan Jokowi soal tanah Prabowo tersebut-saat jeda iklan, kubu Prabowo pun menyatakan protes kepada Ketua KPU, Arief Budiman.

TKN Bantah Jokowi Menyerang Pribadi Prabowo dalam Debat Pilpres

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily membantah jika pernyataan Jokowi tentang kepemilikan lahan di Kalimantan Timur dan Aceh yang dimiliki Pak Prabowo adalah bentuk serangan personal.

“Hal itu bukanlah serangan pribadi. Pernyataan tersebut terkait dengan kebijakan redistribusi aset dalam konteks reformasi agraria,” kata Ace kepada wartawan, Senin (18/02/2019).

“Lha ini bukan penyerangan personal. Kalau serangan personal itu misalnya soal keluarga, harta pribadi, dll,” tegas Ace.

Toh, Ace melanjutkan, pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dari pada dikuasai asing lebih baik dikuasai Prabowo sendiri, menunjukan pengakuan kebenaran atas penguasaan lahan tersebut.

Ace malah balik menilai pernyataan Prabowo yang dimaksudkan mengklarifikasi pernyataan Jokowi soal tanah luas milik Prabowo itu.

Menurut Ace, penguasaan lahan seluas itu oleh Prabowo adalah bentuk pradoks ketika Prabowo bicara soal rakyat.

“Dalam konteks redistribusi aset (pernyataan Prabowo-red) sungguhlah tidak tepat. Penguasaan lahan seluas itu yang berstatus HGU Pak Prabowo menunjukan bahwa ada inkonsistensi. Di satu sisi berbicara soal rakyat, tetapi justru tanah negara dikuasai oleh segilintir orang,” kata Ace.

Pengakuan Prabowo, menurut Ace, membongkar siapa yang memiliki komitmen berjuang buat rakyat dan mana yang mengatasnamakan rakyat. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor