Connect with us

UTAMA

Selfina Etidena Korban Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Satgas Tanpa SOP

Published

on

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton menyerahkan LAHP kepada Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona, Kamis (17/1).

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor yang dicegah keberangkatannya dan diterlantarkan oleh Satgas Anti Trafficking Dinas Nakertrans Provinsi NTT di Bandara El Tari Kupang, diduga sebagai korban maladministrasi.

Ada tiga dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Dinas Nakertrans NTT pimpinan Sisilia Sona itu.

Hal ini merupakan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTT setelah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Temuan sekaligus rekomendasi tertulis Ombudsman telah diserahkan kepada Plt. Kadis Nakertrans NTT dalam bentuk Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

Penyerahan LAHP dilakukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton kepada Plt. Kadis Nakertrans Sisilia Sona, Kamis (17/1).

“Dalam tindakan pemeriksaan terhadap pelapor (Selfina Etidena) oleh petugas Satgas di Bandara El Tari, kami temukan tiga maladministrasi,” kata Darius yang didampingi Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat saat menyambangi kantor Dinas Nakertrans NTT di Jl. Frans Seda.

Darius sampaikan, terkait laporan Selfina, setelah melalui rangkaian pemeriksaan terhadap terlapor dan pihak terkait, tim Ombudsman NTT telah menyerahkan LAHP kepada Plt. Kadis Nakertrans NTT di ruang kerjanya.

“Semoga tindakan korektif yang diminta dalam LAHP ini dapat dilaksanakan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” harap dia.

Untuk perbaikan atas koreksi tersebut maka Ombudsman NTT memberikan waktu selama 30 hari kepada Dinas Nakertrans NTT, dan selanjutnya akan dilakukan monitoring terhadap koreksi tersebut.

Darius melanjutkan, tiga dugaan maladministrasi tersebut adalah penyimpangan prosedur dalam menyelenggarakan pelayanan tanpa berdasarkan SOP.

Dimana Dinas Nakertrans NTT tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang.

Dinas Nakertrans NTT juga tidak memiliki SOP Administratif mengenai alur pelayanan satuan gugus, dan tidak memiliki SOP teknis terkait dengan tugas satuan gugus dalam melakukan penilaian indikasi dan interogasi calon penumpang/ calon TKI non prosedural.

Dugaan maladministrasi kedua menurut Darius adalah penyimpangan prosedur dalam penyusunan alur kerja sebagaimana dokumen berjudul Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Gugus Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang, yang mencantumkan pihak terkait yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari di dalam Satuan Gugus Tugas tanpa didasari keanggotaanya berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/ Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/ atau nota kesepahaman.

Dan temuan yang ketiga adalah Dinas Nakertrans NTT tidak memberikan pelayanan dalam mekanisme penggantian kerugian kepada pelapor.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menyimpulkan perlu dilakukan beberapa tindakan korektif oleh Dinas Nakertrans NTT.

Menurut Kepala Ombudsman NTT, Dinas Nakertrans Provinsi NTT menyusun dan menetapkan SOP mengenai Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang, yang terdiri dari SOP Administratif mengenai alur pelayanan, dan SOP Teknis mengenai penilaian indikasi dan interogasi calon penumpang/calon TKI non prosedural.

Tak hanya itu, Ombudsman NTT  menyarankan Dinas Nakertrans NTT merumuskan nota kesepahaman dengan pihak terkait selaku pengelola bandara yang juga diikutsertakan dalam pelaksana tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang; dan memberikan ganti rugi biaya tiket kepada pelapor, dan melakukan rehabilitasi sosial berupa pemulihan nama baik pelapor.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Nakertrans NTT Sisilia Sona, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan Ombudsman NTT dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan Satuan Gugus Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang.

“Kami minta waktu untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman NTT, kami sedang melakukan perbaikan SOP,” singkat Sisilia Sona. (R1)

UTAMA

Pengelolaan Limbah Buruk, Gubernur Perintah Tutup Lippo Plaza

Published

on

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memarahi GM Lippo Plaza Irwan saat melihat sistem pengelolaan limbah yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) benar-benar marah saat melihat langsung pengelolaan limbah Lippo Plaza yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2) siang.

Gubernur yang didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan juga Asisten II Setda Kota Kupang Ely Wairata, memantau langsung pembuangan limbah pada lahan Pemprov di belakang Lippo Plaza.

Gubernur awalnya mengatakan bahwa apabila tidak ada Amdal maka operasional Lippo Plaza harus dihentikan.

“Kalau tidak ada Amdal, maka tidak boleh jalan operasionalnya. Harus stop dulu,” kata Gubernur.

Setelah mendapat penjelasan dari dua orang perwakilan manajemen Lippo Plaza bahwa sudah ada izin Amdalnya dari provinsi, Gubernur justru menuding bahwa Amdal tersebut palsu.

“Ada Amdal aja kayak gini. Amdal palsu ini,” tandas VBL.

“Ya udah suruh panggil dan suruh stop ini. Ini pasti nggak benar. Kalau ada izin pun ini gak benar,” tandas Gubernur sembari menyuruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Wayan Darmawan dan Karo Humas dan Protokoler Jelamu Ardu Marius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Beberapa saat kemudian datang seorang pria yang mengaku sebagai penanggungjawab operasional di Lippo Plaza.

Gubernur pun langsung memerintahkan pria tersebut untuk membersihkan seluruh sampah di lokasi itu.

“Lu pilih ini sampah semua sebelum saya tampar kau nanti. Pilih sampai bersih dan jangan ada bau lagi,” perintah mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem itu.

Gubernur juga mempertanyakan adanya pipa pembuangan limbah yang langsung diarahkan menuju lahan Pemprov.

“Ini idenya siapa sehingga limbahnya dibuang ke situ. Ini tanah kosong provinsi punya kan. Kamu tahu ini bau nggak. Tau bau tapi tenang buang kasih orang,” tandas Gubernur.

Dia juga memerintahkan beberapa pimpinan OPD untuk segera bersurat resmi ke Undana Kupang untuk menurunkan tim memeriksa limbah tersebut.

“Kalau tidak layak segala macam, tutup,” tegas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

Sementara itu, General Manager Lippo Plaza Irwan yang datang kemudian juga langsung disuruh gubernur membersihkan sampah hingga benar-benar bersih.

Gubernur kemudian berjalan masuk memeriksa lahan milik Pemprov untuk memastikan langsung pembuangan limbah tersebut.

Di dalam lahan ini ada genangan air limbah. Gubernur pun menyuruh GM Lippo Plaza untuk memastikan air tersebut berbau atau tidak.

“Coba kamu cium ini bau nggak,” suruh orang nomor satu di Pemprov NTT itu.

GM Lippo Plaza pun langsung menunduk dan mengambil air dengan tangannya lalu menciumnya.

“Bau lah. Kenapa kalian buat limbahnya di sini. Kenapa kalian tidak memanage limbahnya dengan baik,” tanya gubenur lagi.

“Proses dan segera tutup tahan dulu sebelumnya limbahnya beres. Kamu penyumbang sampah bagi kota ini gimana,” lanjut.

Gubernur menilai manajemen Lippo Plaza sama sekali tidak terpanggil mendukung program pemerintah, baik Gubernur dan Wali Kota yang saat ini sangat gencar untuk memerangi sampah.

“Kamu sudah dikasih (sewa lahan) murah-murah untuk kamu untung, masa yang begini pun tidak kalian bersihin. Kalian malah buat tempat ini menjadi menjijikan sekali dan limbahnya jorok. Air limbah ini yang akan mengalir dan dipakai oleh orang-orang yang pakai sumur bor. Dia akan menuju ke sana dan mati orang-orang. Ini kejahatan lingkungan. Minta Undana hari ini juga ambil sampel,” tandas Gubernur lagi.

GM Lippo Plaza Irwan juga diminta untuk membersihkan sampah tersebut sampai benar-benar bersih.

“Kamu panggil anak buah kamu bersihin semuanya. Saya balik lagi sebentar saya tidak lihat seperti ini,” perintah Gubernur. (R1)

Continue Reading

UTAMA

2.291 Dirawat dan 24 Meninggal Akibat DBD di NTT

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTT sebanyak 2.315 yang terdiri dari 2.291 masih dalam proses perawatan dan 24 meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Menurut Dominikus, semua kabupaten dan kota di NTT sudah terdampak kasus DBD. Namun yang meninggal terdapat di sembilan kabupaten. Rincian jumlah kasus dan kematian akibat DBD yang terjadi di sembilan kabupaten sebagai berikut, Kabupaten Kupang terdapat 168 kasus dan tiga orang meninggal. Kabupaten Ende, sebanyak 100 kasus dan dua orang meninggal. Kabupaten Ngada, sebanyak 104 kasus dengan korban meninggal dua orang. Kabupaten Manggarai, sebanyak 72 kasus dengan jumlah korban meninggal dua orang.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 69 kasus dengan jumlah korban meninggal satu orang. Manggarai Barat sebanyak 428 kasus dan korban meninggal dua orang. Kabupaten Sumba Timur sebanyak 366 kasus dan korban meninggal 10 orang. Sumba Barat sebanyak 124 kasus dengan korban meninggal satu orang. Kabupaten Rote Ndao, jumlah penderiat dan meninggal masing- masing sebanyak satu orang.

Dominikus mengungkapkan, sebanyak 11 kabupaten dan satu kota, belum ada korban meninggal. Rinciannya, Kota Kupang sebanyak 400 kasus, Tmor Tengah Selatan (TTS) ada 107 kasus, Timor Tengah Utara (TTU) ada 51 kasus, Belu ada 33 kasus, Malaka ada 52 kasus, Alor ada lima kasus.

Kabupaten lainnya yakni, Flores Timur sebanyak sebelas kasus, Lembata sebayak empat kasus, Sikka ada 94 kasus, Nagekeo ada sebelas kasus. Selain itu, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 26 kasus, dan Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 19 kasus.

“Dari data yang ada, jumlah kasus terbanyak terdapat di Manggarai Barat yakni sebanyak 428 kasus dengan korban meninggal sebanyak dua orang, sedangkan kasus terkecil terdapat di Kabupaten Rote Ndao yakni jumlah penderita dan meninggal masing- masing satu orang,” kata Dominikus.

Dia menyampaikan, ada sejumlah langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan mewabahnya kasus DBD yang sudah terpapar di 22 kabupaten/kota di NTT. Langkah yang telah diambil antara lain, melibatkan para mahasiswa fakultas kesehatan dan Poltekes dalam kegiatan larvadisasi atau penaburan bubuk abate untuk memberantas penyakit DBD yang diakibatkan virus dengue.

“Kita harapkan kabupaten melakukan pendekatan dengan kampus guna melibatkan para mahasiswanya untuk kegiatan larvadisasi,” kata Dominikus.

Kegiatan pencegahan lainnya, lanjut Dominikus, pengasapan atau foging dengan menggunakan dua metode, yakni fokus dan massal. Untuk metode pengasapan fokus, radiusnya 200 meter dari rumah penderita DBD. Sedangkan untuk pengasapan massal, dilakukan untuk wilayah desa/kelurahan yang terpapar. Metode yang digunakan yakni dari luar pemukiman menuju pemukiman dan rumah penduduk. Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang waktu setiap pelaksanaan yakni satu minggu. Ini disesuaikan dengan masa inkubasi nyamuk.

“DBD tidak hanya disebabkan oleh nyamuk yang ada di rumah (aedes aegypti) tapi juga oleh nyamuk yang berasal dari semak (aedes albopictus). Karena itu, lingkungan harus selalu bersih agar tidak ada sarang nyamuk,” terang Dominikus.

Anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari berharap agar Dinas Kesehatan provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kasus DBD yang jumlahnya cukup banyak. Dengan harapan, gerakan pemberantasan itu sampai di tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimi Sianto meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian soal status DBD, apakah dimungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan jumlah kasus yang ada, hendaknya menggunakan anggaran tak terduga dalam melakukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kapolda Pimpin Langsung Aksi Perangi Sampah di Kupang

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sedang menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserahkan di Jl. Soeharto, depan Mapolda NTT, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di NTT diwarnai dengan aksi kebersihan, Kamis (21/2) pagi.

Di Kota Kupang, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bersama seluruh pejabat utama, pamen, pama, bintara, tamtama, ASN dan Bhayangkari melakukan aksi perangi sampah.

Kegiatan bersih-bersih sampah dilakukan pada sejumlah lokasi di wilayah Kota Kupang, dengan mengusung tema, “15 Menit NTT Cinta Bumi”.

Kegiatan ini dimulai dari depan Mapolda NTT dan sepanjang Jl. Soeharto hingga depan Pasar Kasih Naikoten 1 serta beberapa lokasi lainnya.

Kapolda pada kesempatan itu, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada, sehingga terbebas dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast, mengatakan kegiatan kebersihan tersebut dimulai pukul 07.00.

“Aksi perangi sampah dilakukan di enam lokasi dalam Kota Kupang secara serentak, yaitu Pasar Kasih, Kuanino, Pasar Oeba, Pantai Namosain dan Pasir Panjang,” sebut Jules.

“Demi kebersihan kota ini, kami imbau semua warga Kota Kupang untuk peduli kebersihan sehingga wilayah ini bersih dan masyarakat juga terjaga kesehatannya,” tutup mantan Kapolres Manggarai Barat itu. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor