Connect with us

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Advertisement
Loading...
2 Comments

2 Comments

  1. Melkisedek Lema

    Januari 15, 2019 at 5:46 pm

    Kemarin kau Tunjuk Gigi sekarang baru tahu. makanya baca aturan dengan baik.

  2. Barka Manilapai

    Januari 15, 2019 at 7:41 pm

    Itu kan menurut beliau Bukan menurut kami..
    *MASALAH BELUM SELESAI*

    Perlu Diketahui Publik:
    1. kami tadi berhasil berangkatkan adik kami dgn biaya yg di tanggung Keluarga Alor di Kupang.

    2. Adik kami berhasil berangkat tanpa surat keterangan/rekomendasi resmi dari Nakertans NTT atau Satgas TPPO terkait Pencegatan dan Pencekalan tgl 4 Januari 2019

    3. Adik kami berangkat didampingi keluarga, *TIDAK ADA 1 orang pun* yg *mengaku* dari Nakertans NTT atau SATGAS TPPO yg mengantar adik kami hingga berangkat td.

    4. Persoalan dugaan melanggar hukum, kami serahkan kepada *PENEGAK HUKUM*

    5. Kami memilih *berhenti berbicara* di RDP tadi siang, karena kami *LEBIH MEMILIH* memberangkatkan adik Kami ke Kampus untuk Kuliah dibanding menunggu *Penjelasan* Kadis Nakertans NTT dan oknum Tim Satgas TPPO

    6. Banyak pertanyaan dan tuntutan kami, agar dapat dijelaskan Kadis Nakertans NTT dan Oknum Satgas TPPO, namun banyak penjelasan dari mereka yg tidak bisa kami terima..
    PERTANYAAN apa saja?
    jawabannya apa saja?
    Akan sy posting selanjutnya dlm bentuk Video Rekaman RDP… sehingga PUBLIK TAU dan TANPA REKAYASA

    7. *Tidak ada permintaan maaf* dari KADIS NAKERTRANS NTT dan Oknum SATGAS TPPO selama RDP..

    Permintaan maaf baru hadir ketika awak media mewawancarai Ibu Kadis Nakertans NTT,
    kemudian sy membisik kepada salah satu Wartawan utk “bertanya” kepada Ibu Kadis, “untuk minta maaf lewat media”
    Selanjutnya Sy muncul di depan ibu Kadis ( _sebelumnya sy berada di balik kerumunan awak media_ )
    *Sy meminta ibu Kadis Nakertans NTT meminta maaf kepada orang Alor*
    (kemudian dgn sedikit alasan, akhirnya beliau MINTA MAAF lagi kepada Orang Alor, sy kirim Videonya)

    IMO:
    tdk ada *INISIATIF IBU KADIS NAKERTRANS NTT sebagai Pemimpin dab Pelayan Publik utk MEMINTA MAAF*

    *kalo ada berita/video permintaan maaf Kadis Nakertans NTT*, itu terjadi setelah *ditanya wartawan*
    *BUKAN INISIATIF* kadis Nakertans NTT

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TPDI: Sita Sopi Berarti Menghina Budaya NTT

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Diperlukan kebijakan dan persepsi yang sama di kalangan aparatur daerah pada setiap kabupaten-kota di NTT tentang konstitusionalitas Sopi asli NTT agar aparat pemerintah (Polri) tidak lagi menempatkan miras Sopi sebagai produk terlarang dan haram dikonsumsi.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).

“Tidak boleh ada operasi penindakan miras di pasar-pasar sebagaimana selama ini terjadi, operasi penindakan miras oleh aparat kepolisian atau Sat Pol PP selama ini menunjukan bahwa belum adanya persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum tentang konstitusionalitas miras, peredarannya dan penggunaannya sebagai menu sehari-hari masyarakat NTT yang sah dan dilindungi konstitusi,” kata Petrus.

Menurut advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta ini, jika kita memperhatikan proses pembuatan miras mulai dari mengambil nira dari pohon lontar, enau atau kelapa hingga proses penyulingan untuk mendapatkan alkohol dengan kadar tertentu, dengan peralatan yang sangat sederhana (tungku dari batu-batu, periuk tanah, bambu, lilitan daun untuk menutup rapat mulut periuk dan bambu yang dipasang untuk menyalurkan uap panas ketika dimasak dengan kayu bakar), hingga mendapatkan tetesan alkohol dengan takaran kadar alkohol tertentu, maka serangkaian proses untuk menghasilkan miras ini, menggambarkan bahwa para leluhur kita sejak awal telah memiliki pengetahuan tradisional dan menguasai teknologi tradisional dengan logika tinggi, tanpa menggunakan buku panduan dan peralatan canggih lainnya.

Menurut Petrus, miras lokal NTT (Moke, Sopi atau Tuak) adalah produk hasil olahan pengetahuan dan teknologi tradisional warisan nenek moyang yang merupakan buah dari ide, gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Bahkan menurut dia, pemilikan dan pewarisannya secara komunal, diakui, dirawat bahkan dijadikan sebagai salah satu menu wajib dalam setiap pesta atau pertemuan adat keluarga baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik acara resmi maupun tidak resmi.

Karena itu, lanjut Petrus, miras yang tumbuh dan berkembang di NTT jangan dipandang sebagai sebuah menu pelengkap atau sekadar asesoris dari sudut kuliner apalagi sebagai produk ilegal, akan tetapi ia mempunyai nilai magis dalam ritus upacara adat.

Miras lokal NTT ini bahkan merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap aktivitas ekspresi budaya tradisional masyarakat NTT dalam kehidupan ritus sehari-hari.

Munculnya operasi penindakan atas penjualan moke/sopi/arak di pasar-pasar tradisional akhir-akhir ini di beberapa kabupaten, dimana polisi menyita dan merampas miras yang diperjualbelikan di pasar tradisional, adalah tindakan yang bersifat menghina budaya NTT.

Oleh karena miras kata Petrus, bagi masyarakat NTT tidak sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi lebih daripada itu miras adalah bagian dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh Hukum Adat dan UUD 1945.

Dengan demikian, lanjut Petrus, tindakan kepolisian berupa penyitaan, perampasan dan pemusnahan terhadap miras NTT adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan dan melukai harga diri dan martabat orang NTT, menghina tradisi budaya Masyarakat NTT, karena Hukum Adat, Konstitusi 45 dan Hukum Nasional tidak melarang tindakan memproduksi, mengkonsumsi, memperjual-belikan di pasar atau di kios-kios demi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan ekspresi budaya masyarakat.

Menurut Petrus, dari mana nenek moyang kita menemukan pengetahuan tradisional untuk membuat miras, siapa yang memberikan mereka ilmu atau tekonologi tradisional menyuling nira (tuak putih) untuk mendapatkan alkohol dengan kadar alkohol tertentu dan terukur dengan peralatan tradisional kemudian diwariskan terus menerus hingga ke generasi sekarang.

Dia melanjutkan, tidak banyak orang yang tahu atau tidak ada seorangpun dari kita yang tahu mengenai siapa penemu dan kemudian mengembangkan proses pembuatan miras NTT hingga diwariskan sampai kepada generasi milenial saat ini.

Namun demikian keberadaan miras NTT telah mendapatkan pengakuan di dalam Hukum Adat sebagai salah satu menu utama dalam setiap pesta adat dan ritual adat, karena secara terus menerus diwariskan secara komunal pada generasi berikutnya untuk dijadikan sebagai bagian dari kebiasaan hidup masyarakat adat hingga mendapatkan pengakuan di dalam UUD 1945 sebagai kearifan lokal yang harus dilindungi. (R4)

Continue Reading

UTAMA

Ungkap Pelaku, DPRD Kota Kupang Minta Kasus Dishub Diproses Hukum

Published

on

Telendmark Daud dan Adrianus Talli

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan penyimpangan anggaran parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang terus berlanjut.

DPRD Kota Kupang pun menanggapi pernyataan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore yang mengaku telah mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, menegaskan agar Wali Kota Kupang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum (Apgakum), jika memang Wali Kota mengaku memegang bukti penyalahgunaan keuangan yang merugikan keuangan daerah.

“Jika memang Wali Kota memegang buktinya, maka serahkan itu ke aparat penegak hukum, karena hasil pemeriksaan Inspektorat tidak ditemukan adanya bukti kerugian negara,” kata Telendmark saat diwawancarai di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia menjelaskan, Wali Kota harus mengambil tindakan tegas untuk melapor ke aparat kepolisian atau kejaksaan jika memang ada bukti yang dipegang.

“Berdasarkan informasi di media, Wali Kota mengaku mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat, jadi apakah memang mekanismenya seperti itu, apakah harus ada temuan baru hasil pemeriksaan itu diterima. Dari pada dikembalikan ke Inspektorat dan Wali Kota merasa Inspektorat tidak bekerja secara baik, maka langsung saja ke aparat penegak hukum,” terangnya.

Menurut Telendmark, pengembalian berkas hasil pemeriksaan ke Inspektorat seperti ekspresi ketidakpuasan Wali Kota, terkesan seperti Wali Kota ingin agar pemeriksaan itu menunjukan bukti yang memberatkan keempat pejabat Dinas Perhubungan, karena sanksi telah lebih dahulu diberikan.

“Selain itu, Kepala Inspektorat yang menjabat sekarang adalah mantan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, tentunya dia tahu masalah sebenarnya, maka cari kebenaran siapa pembisik yang menyebabkan semua masalah ini terjadi, jangan seolah-olah, hasil pemeriksaan dipaksakan untuk ada temuan kerugian, karena sanksi sudah terlanjur diberikan,” katanya.

Telendmark mengaku, masalah sebenarnya bermula dari lahan parkir, karena itu jika memang ada bukti yang dipegang, maka langsung saja ke aparat penegak hukum, agar tidak jadi polemik yang berkepanjangan.

“Karena tentunya empat pejabat Dinas Perhubungan yang dikenakan sanksi itu masih dalam beban psikoligi, karena hasil Inspektorat sudah ada tetapi dikembalikan lagi, seolah Wali Kota ingin agar mereka bersalah karena sanksi sudah diberikan,” katanya.

Dia berharap, jangan sampai Wali Kota melindungi korupsi, karena Wali Kota mengaku memegang buktinya, maka serahkan bukti itu ke aparat penegak hukum, agar diselidiki siapa oknum yang korupsi dan menyebabkan masalah ini terjadi.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, sejak awal dirinya sudah mengatakan bahwa indikasi yang ada belum tentu benar, karena indikasi merupakan sesuatu yang belum pasti.

“Harusnya, didahulukan dengan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Inspektorat, kemudian hasil pemeriksaan ini yang dipakai sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan,” katanya.

Jika sekarang sudah ada hasil pemeriksaan dan tidak ditemukan korupsi, maka harus dikembalikan ke posisinya dan harus ada pemulihan nama baik.

“Wali Kota harus tegas dan mengambil kebijakan agar mengembalikan mereka ke jabatan, dan pemulihan nama baik, Wali Kota tidak bisa hanya menggunakan indikasi untuk mengambil keputusan, karena harus ada hasil pemeriksaan yang resmi,” katanya.

Menurut Adrianus Talli, jika Wali Kota mengembalikan berkas ke inspektorat, maka akan timbul persepsi bahwa Wali Kota menjadikan orang-orang ini sebagai objek sasaran untuk tetap dihukum, sementara hasil pemeriksaan sudah ada bahwa tidak ada butki.

Inspektorat kata Adrianus, adalah lembaga yang diakui negara dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa ASN.

Jika berkas pemeriksaan dikembalikan oleh Wali Kota, maka akan timbul opini masyarakat bahwa Wali Kota tidak mempercayai Inspektorat.

“Jangan sampai orang-orang yang dihukum ini juga memegang bukti dan membukanya, lalu orang-orang di belakang Wali kota akan terungkap, siapa yang menyebabkan masalah ini. Sebagai mitra pemerintah, saya takutkan adalah orang-orang dibelakang Wali Kota yang bermain dalam hal ini,” ungkapnya.

Adrianus Talli berharap agar Wali Kota menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ada, karena semua ini demi kebaikan bersama. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Setelah 98 Tahun, HUT Jemaat GMIT Ebenhezer Oeba Berubah ke Tanggal 1 Februari

Published

on

Para pendeta dan sejumlah tokoh penting di Jemaat Ebenhezer Oeba menekan sirine tanda peluncuran buku sejarah JEO, usai ibadah syukur HUT ke-98 tahun, Jumat (12/4) malam.

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Jemaat Ebenhezer Oeba (JEO) dilakukan dengan menggelar kebaktian dan syukuran bersama jemaat.

Acara syukuran itu juga dipadukan dengan peluncuran buku sejarah Jemaat GMIT Ebenhezer Oeba.

Ketua Panitia HUT dan Launching Buku Gereja Ebenheser Oeba Drs. Ad Dohina, STh.,MM., kepada wartawan, usai ibadah syukur, Jumat (12/4) malam, mengatakan, dengan perayaan HUT ini diharapkan Jemaat Ebenhezer lebih memaknai perayaan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Usia 98 tahun menurut dia, bukan usia yang mudah lagi, namun diibaratkan manusia, usia tersebut sudah sangat tua namun bukan berarti semangat beribadah serta untuk berpelayanan menurun tetapi mesti jemaat harus meningkatkan kepercayaannya kepada Tuhan.

Dikatakan gereja tersebut dibangun hanya beberapa orang namun karena semangat dan kecintaan kepada Tuhan maka samapi saat ini gereja tersebut masih berdiri kokoh.

Dilanjutkan, perayaan HUT kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena perayaan kali ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran buku sejarah gereja.

Menurut dia, jemaat harus bersyukur karena dengan pertolongan Tuhan, walau jemaat telah menanti selama kurang lebih 15 tahun namun berkat dukungan seluruh jemaat akhirnya buku sejarah gereja besa dilaunching.

“Selama 15 tahun ini kami sudah membentuk 4 tim untuk mencari data dan menulis buku sejarah ini, namun 3 tim awal tidak berhasil dan pada tim yang ke 4 baru berhasil menulis buku tersebut,” ujarnya

Ia menambahkan selama ini jemaat merayakan HUT pada tanggal 1 April dikarenakan sesuai dengan pengakuan ahli waris pendeta yang pertama kali memimpin pada 1 April 1921.

Namun berdasarkan penelusuran diketahui fakta yang berbeda bahwa pendeta pertama mulai memimpin pada 1 Februari 1910.

“Dengan fakta yang ditemukan itu maka perayaan pada tanggal 1 April setiap tahun telah berakhir 2019 ini, dan tahun yang akan datang, perayaan HUT akan dilakukan pada bulan Februari,” katanya.

Menulis buku sejarah ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi yang akan datang untuk belajar dari masa lalu agar lebih meningkatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan.

Gereja Ebenheser merupakan satu dari tiga gereja yang dibangun zaman Belanda yakni gereja di Benteng, Gereja Kota Kupang dan Gereja Ebenhezer Oeba.

Gereja Ebenhezer Oeba sendiri sejak dibangun memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas sehingga dengan adanya perkembangan penduduk, gereja Ebenhezer memekar sebanyak lima gereja yakni Gereja Talitakumi Pasir Panjang pada tahun 1957, Gereja Kefas tahun 1962 dan Anugerah El Tari, lalu pada tahun 1965 dimekar kembali Gereja Peniel Oebobo, Gereja Galed pada tahun 2010.

Gereja tersebut yang diperhadapkan dengan masa sulit pada tahun 1918, namun para pendiri berusaha mendirikan gereja dengan bangunan setengah tembok dan beratap alang-alang.

Dana untuk pembangunan gereja saat itu mereka memanfaatkan peran ibu-ibu yang pintar menenun lalu menenun dan hasilnya dipasarkan ke Pulau Jawa.

“Tahun itu peran ibu-ibu sudah dimanfaatkan untuk membangun gedung apalagi sekarang ini. Maka dengan sejarah ini kita terus mendorong agar para pemuda-pemudi mengelola kemampuan serta kecanggihan teknologi saat ini untuk terus membangun gereja ini ke depannya,” ungkapnya.

Sejak didirikan sampai saat ini, Jemaat Ebenhezer Oeba memiliki kurang lebih 7.518 jiwa.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan pesat setelah tahun 1919 jumlah jemaat 635 jiwa.

Jumlah pendeta yang tercatat melayani di gereja tersebut sebanyak 24 orang dan yang aktif saat ini berjumlah 4 orang pendeta. (R1)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!