Connect with us

HUKRIM

Plt. Kadis Nakertrans NTT Dipolisikan

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona saat menemui massa aksi di depan kantornya, Senin (14/1) pagi.

Kupang, penatimor.com – Kasus pencegahan keberangkatan dan penelantaran penumpang transit asal Alor tujuan Yogyakarta di Bandara El Tari Kupang, Selfina Marsia Etidena (24), berbuntut panjang.

Kasus ini telah dilaporkan Selfina didampingi kuasa hukumnya Dedy Jahapay ke Polda NTT, Senin (14/1) sore, dengan terlapor Sisilia Sona yang adalah Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan petugas Satgas TPPO yang bertugas di Bandara El Tari Kupang pada 4 Januari 2019.

Terlapor diduga melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan, membuat perasaan tidak menyenangkan dan penyalagunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 421 KUHP

Laporan di SPKT Mapolda NTT tersebut berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/16/1/2019/SPKT yang diterima Bamin 1 SPKT Brigpol Joao Vrengqi Talan.

Selfina adalah mahasiswi semester VII Sekolah Tinggi Teologi (STT) Galilea Yogyakarta yang baru saja menyelesaikan PKL di Kabupaten Alor.

Senin (14/1), ratusan mahasiswa dan pemuda Alor di Kupang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan, melakukam unjuk rasa di kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTT.

Dalam aksi tersebut, Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona dihadiahi telur busuk dan karangan bunga.

Koordinator umum Barka Manilapai didampingi Korlap Etus Saldena dalam aksi itu, mendesak Plt. Kadis Nakertrans menghadirkan Satgas yang mencegah keberangkatan dan menelantarkan Selfina Etidena.

“Tolong pertemukan kami dengan lima anggota Satgas yang menahan dan menelantarkan anak kami di bandara. Mereka sama sekali tidak punya hati nurani. Kami keluarga juga sudah beli tiket dan besok kami akan beramai-ramai antar anak kami ke bandara, jadi tolong ibu Kadis tahan lagi,” tantang Barka Manilapai.

Barka juga mengudang Sisilia Sona untuk ikut bersama-sama dengan massa aksi dalam rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi NTT.

Namun permintaan itu tidak direspon sosok yang juga Kepala Badan Kesbangpol NTT itu.

Korlap Etus Saldena, menambahkan, pihaknya tidak ingin ada lagi Selfina-Selfina yang lain.

“Kita tidak ingin ada lagi yang diperlakukan semena-mena, hanya karena penilaian subjektif fisik, kulit hitam, keriting rambut, tampang miskin lalu di curigai dan didiskriminasi,” tandas Etus.

Pada hakikatnya, lanjut dia, pihaknya sepakat menolak human trafficking, tapi mereka ingin yang ditangkap itu pelaku besarnya bukan korban.

“Pilihan moratorium menjadi salah satu pencegahan perdagangan orang dan masih banyak cara lain yang lebih efektif untuk memberantas human trafficking,” imbuh dia.

Dia meminta Pemprov NTT menghentikan pencekalan kepada setiap warga yang ingin pergi ke luar daerah.

“Gunakan cara yang lebih manusiawi. Karena mereka bukan teroris, bukan juga pelaku human trafficking,” tandas dia.

Menurutnya, pelaku tempatnya bukan di bandara, karena bandara adalah tempat terakhir mereka yang dikirim.

“Di desa-desa, di kampung-kampung, di situlah pelaku berkeliaran. Tugas Satgas harusnya di desa dan di kampung,” imbuh dia.

Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona yang diwawancarai, mengatakan, semua tindakan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur.

“Berita acaranya pun semua ada dan sudah sesuai dengan protap kami yang dilaksanakan Satgas di bandara,” kata Sisilia.

Dia juga membantah bahwa petugasnya telah merobek tiket miliki Selfina maupun mengucapkan kata-kata rasis dari petugas.

“Kami sudah mencegah 3.000 lebih, tidak ada satu masalah yang kami cegah jadi soal. Ini kasus yang baru pernah terjadi, dan bagus juga, proses pembelajaran untuk semua. Kalau demikian, kita terima, kita hadapi dan selesaikan. Kami juga tengah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya jamin selesai,” tandas Sisilia.

Dia juga menegaskan semua yang terjadi dan dipersoalkan, merupakan di luar fakta lapangan, karena saat itu Selfina dinilai tidak mampu menunjukan bukti identitas, apalagi tempat, tanggal dan tahun lahir yang tertera di KTP dan KTM jelas berbeda.

“Jadi kami masih berproses, dan memang sebelumnya data yang kami dapatkan itu tidak bisa mengatakan bahwa dia mahasiswa,” tandas Sisilia Sona.

Terpantau, aksi massa dimulai dari titik kumpul di Bundaran PU.
Massa aksi mulai bergerak pukul 09.00 menuju Kantor Nakertrans NTT, kemudian lanjut menyerakan laporan ke Kantor Gubernur NTT, kemudian ke DPRD NTT dan final dengan membuat laporan ke Polda NTT.

Aksi massa dilakukan mahasiswa Alor di Kupang dari Kemahnuri, Ikmaiwell, Imailolong, dan IKKA Kupang.

Selfiana Etidena ditahan dan ditelantarkan oleh Satgas Anti Trafficking Dinas Nakertrans Provinsi NTT dengan alasan tidak bisa menunjukan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan dianggap sebagai calon tenaga kerja ilegal.

Aliansi Mahasiswa Peduli Kemanusian dalam unjuk rasa tersebut juga menyatakan mendukung penuh kebijakan Gubernur NTT terkait moraturium TKI .

Massa aksi juga mempertanyakan dasar kewenangan Satgas dalam melakukan pelarangan terhadap seseorang yang bepergian ke luar daerah.

Termasuk parameter objektif yang dijadikan bukti permulaan bagi satgas menduga seseorang yang berpergian ke luar daerah sebagai calon tenaga kerja ke luar daerah atau luar negeri. (R3)

HUKRIM

Prabowo Dinilai Abaikan Tanggung Jawab atas Kepentingan Publik

Published

on

Petrus Salestinus

Jakarta, penatimor.com – Sebagai seorang Calon Presiden RI 2019, sikap dan tindakan Prabowo Subianto berupa tidak memenuhi panggilan sidang pertama perkara gugatan perdata Nomor: 76/Pdt.G/2019/PN.JAK.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau tanpa memberi kuasa dengan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dimaksud, merupakan sikap dan tindakan yang tidak beretika dan tidak menaruh rasa hormat terhadap martabat lembaga peradilan serta tidak menghargai kepentingan publik yang sedang digugat.

Hal ini dikatakan Koordinator Kuasa Hukum Penggugat Harimau Jokowi, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Petrus, memang di dalam ruangan sidang ada beberapa orang yang hadir dan mengaku sebagai kuasa hukum Prabowo Subianto sebagai Tergugat I.

Akan tetapi karena kehadirannya tanpa disertai dengan surat kuasa khusus untuk mewakili Prabowo Subianto, baik sebagai Capres 2019 maupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, maka majelis hakim menganggap Prabowo Subianto tidak menghadiri persidangan perdana perkara gugatan tersebut.

Ketidakhadiran Prabowo Subianto, menurut Petrus, pertanda rendahya tanggung jawab seorang Capres terhadap kepentingan publik dan rendahnya kapasitas kenegarawanan seorang Capres.

Begitu pula dengan DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II dan Badan Pemenangan Nasipnal (BPN) Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno atau Paslon nomor urut 02, sebagai Tergugat III, yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh majelis hakim, namun sama sekali tidak memenuhi panggilan persidangan tanpa memberikan alasan tentang ketidakhadirannya.

Bahkan tidak mengirim kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan majelis hakim dalam perkara gugatan perdata PMH No. 76/Pdt.G/2019/PN.JAK.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

Padahal menurut Petrus, gugatan yang dilayangkan oleh Ormas Harimau Jokowi bermuatan kepentingan publik, sehingga menuntut pertanggungjawaban atas hak-hak publik yang dirugikan akibat ucapan dan sikap seorang Prabowo Subianto yang tidak mengandung kebenaran (Hoax) dan berdampak menimbulkan ketidak percayaan publik yang meluas terhadap pelayanan publik yang diemban oleh Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta sebagai rumah sakit pemerintah yang dengan sungguh-sungguh telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien cuci darah bagi warga di seluruh DKI Jakarta bahkan di luar Jakarta.

Petrus Salestinus yang juga advokat senior asal NTT di Jakarta itu, melanjutkan, pihak yang menjadi korban akibat berita hoax yang diucapkan oleh Prabowo Subianto adalah pemerintah, RS Cipto Mangunkusumo, para pasien cuci darah dan masyarakat.

“Oleh karena itu Ormas Harimau Jokowi, atas nama kepentingan masyarakat langsung melayangkan gugatan PMH terhadap Prabowo Subianto, sebagai Tergugat I, DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II, Badan Pemenangan Nasional, sebagai Tergugat III dan pihak RSCM sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2019,” imbuh Petrus Salestinus.

Sekadar tahu persidangan perkara ini dibuka pada tanggal 19 Februari 2019, dengan total tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1, 5 Triliun sebagai kerugian materiil dan immateriil. (R4)

Continue Reading

HUKRIM

Polda Hentikan Penyelidikan Dugaan Ijasah Palsu Bupati Rote Ndao

Published

on

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTT AKBP Anton C. Nugroho (kiri) memberikan penjelasan ke wartawan terkait hasil penyelidikan perkara dugaan ijazah palsu Bupati Rote Ndao Paulina Bullu di Mapolda NTT, Rabu (20/2).

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan terlapor Bupati Rote Ndao Paulina Bullu.

Turut menjadi terlapor dalam kasus ini, Hofra A. Anakay, Berkat N.M.F. Ngulu, Lukas D. Saudale dan Olens Ndoen.

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTT AKBP Anton C. Nugroho dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (20/2) siang, mengatakan, dalam penyelidikan perkara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor.

“Telah diperiksa satu orang pelapor, sembilan orang saksi serta lima orang terlapor. Pemeriksaan dilakukan di Rote dan juga mengecek di Surabaya terkait dokumen yang dikeluarkan oleh Dikti Wilayah VII,” sebut Anton.

Mantan Kapolres Kupang Kota itu melanjutkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, penyelidik berpendapat bahwa dengan adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi dan terlapor serta surat-surat pendukung lainnya yang menerangkan bahwa perguruan tinggi tersebut pernah ada dan terdata, serta mahasiswi Paulina Bullu dengan NPM 043026/Prodi Manejeman Perguruan Tinggi STIE Pariwisata Satya Widya Surabaya terdata pada Forlap Dikti, maka tidak memenuhi unsur pidana.

Maka berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, lanjut Anton, dilakukan gelar perkara pada Senin (18/2), dan penyelidik berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat ditindak lanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan.

Mantan Wakapolres Kupang ini menambahkan, pihaknya juga mengalami kendala karena STIE Satya Widya Surabaya sudah tidak aktif lagi, namun dalam pemeriksaan di Dikti menyebutkan perguruan tinggi itu pernah ada dan terdaftar, sementara terlapor Paulina Bullu juga terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

STIE Satya Widya Surabaya juga diketahui pernah bekerjasama dengan Akademi Pariwisata Kupang di Kupang.

“Jadi tempat kuliahnya menggunakan Akademi Pariwisata Kupang dan saudari Paulina Bullu terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Manajemen,” sebut Anton.

Untuk memastikan ijasah tersebut, Anton mengaku pihaknya juga memeriksa rekan kuliah terlapor yang kini menjadi ASN di Pemprov NTT.

Dalam penyelidikan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti dokumen ijasah S1 Paulina Bullu yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi llmu
Ekonomi Pariwisata Satya Widya Surabaya tertanggal 27 Maret 2008, transkip nilai Paulina Bullu tertanggal 27 Maret 2006, Forlap Dikti data mahasiswa Paulina Bullu dan data mahasiswa Paulina Bullu dari sistem informasi manajemen perguruan tinggi.

Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, dengan obyek perkara ijasah S1 milik terlapor Paulina Bullu yang digunakan dalam pencalonan Bupati Rote Ndao pada tahun 2018 tersebut dilaporkan Bima Theodorus Fanggidae dengan LP/B/424/XI/2018/ SPKT tanggal 27 November 2018 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/575/XI 2018/Ditreskrimum tanggal 27 November 2019.

Pelapor mempermasalahkan tentang dokumen surat dari Kopertis Wilayah VII Surabaya tertanggal 29 Januari 2018 perihal verifikasi ijasah S1 paslon Paulina Bulu.

Dimana dalam surat tersebut di bagian bawah ada kalimat yang menerangkan: perlu kami sampaikan bahwa proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijasahnya tidak memiliki civil effect,
artinya ijasah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat dan pembinaan karir.

Pelapor juga melakukan pengecekan di website Dikti tentang status
perkuliahan dari terlapor Paulina Bulu dan menemukan keganjilan dari data tersebut yang mana antara lain Paulina Bulu di dalam keterangan dokumen Dikti terdata lulus pada tanggal 15 April 2006
dimana lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Widya Surabaya.

Dan ada keganjilan dimana tanggal ijasah yang terterah di ijasah terlapor
Paulina Bulu pada tanggal 27 Maret 2006 mendahului tanggal lulus sesuai data Dikti yakni tanggal 15 April 2006.

Pelapor juga mempermasalahkan bagaimana terlapor dapat melaksanakan perkuliahan tersebut sedangkan yang bersangkutan berada di Kupang yang kemudian legalisir pada fotocopy ijasah S1 milik terlapor tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun legalisir, sehingga diduga ijasah yang digunakan tersebut adalah palsu. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Aniaya Pegawai KPK, Sekda Papua Asal Adonara Ini Resmi Tersangka

Published

on

T.E.A Hery Dosinaen

Jakarta, penatimor.com – Setelah memenuhi pemeriksaan perdana, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penetapan dilakukan setelah penyidik mendapati dua alat bukti.

“Status Sekda Papua atas nama Pak Hery Dosinaen sudah dinaikkan dari saksi jadi tersangka,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (18/2).

Argo pun menegaskan, penetapan status tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hingga kini, yang bersangkutan masih diperiksa intensif oleh penyidik.

“Dikenakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan,” kata Argo.

Ketika disinggung apakah Hery langsung ditahan atau tidak, Argo belum bisa memastikannya. “Nanti lihat bagaimana penyidik,” tegas dia.

Diketahui, penetapan ini berdasar dari laporan pegawai KPK bernama Muhammad Gilang yang diduga dianiaya saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam 2019.

Saat itu, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang, karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap melakukan penganiayaan.

Hal ini membuat wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu 3 Februari 2019.

Sekadar tahu, Hery Dosinaen adalah putra Adonara, Kabupaten Flores Timur yang mengabdi selama 23 tahun di pegunungan tengah Provinsi Papua.

Pada 13 Januari 2014, Hery yang ketika itu berusia 46 tahun, dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia tercatat sebagai Sekda termuda di Indonesia dengan golongan IV/E. (R4)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor