Connect with us

UTAMA

Begini Penjelasan Disnakertrans NTT Soal Pencekalan Mahasiswi di Bandara El Tari

Published

on

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona (kiri), Selfin Etidena (kanan)

Kupang, Penatimor.com – Setelah ramai pemberitaan di media terkait pencekalan terhadap Selfin Etidena, mahasiswi asal Kabupaten Alor oleh petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang, memantik respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1/2019), mengatakan, apa yang disampaikan dalam pemberitaan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.

“Kemarin kami sudah didatangi Ombudsman, klarifikasi soal pengaduan Selfin Etidena, dan saya juga menghadirkan petugas yang langsung saat itu meng-handle di bandara. Dan apa yang terjadi dalam berita-berita terakhir itu berbeda dengan situasi lapangan,” kata Sisilia.

Menurut Sisilia, Selfin mengaku kepada petugas satgas di Bandara El Tari bahwa dirinya seorang mahasiswa, namun tidak bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) saat diminta oleh petugas.

“Yang benar adalah ketika beliau ditanya, lalu dia menunjukkan KTPnya, lalu dia mengaku mahasiswa, lalu dibilang mana kartu mahasiswanya, dia tidak bisa menunjukkan dengan alasan dia tidak bawa,” ujarnya.

Selanjutnya, petugas menanyakan lagi, jika kuliah saat ini sudah semester berapa, dan sudah berapa lama yang bersangkutan duduk di bangku kuliah, tetapi jawaban yang diberikan oleh Selfin sangat kontradiktif.

“Saat ditanya dia bilang sudah semester tujuh, sudah berapa tahun anda kuliah, dia bilang sudah dua tahun. Itu kan sesuatu yang kontradiktif, karena kuliah dua tahun tapi sudah semester tujuh, mestinya kan 3,5 tahun baru bisa semester tujuh,” katanya.

Karena jawaban itu, lanjut dia, petugas meragukan kebenarannya dan memintanya untuk menghubungi atau menelepon salah satu teman kuliahnya, tetapi Selfin tidak bisa menunjukkan atau menelpon salah satu dari temannya dan yang ditelepon katanya adalah ketua senat di kampusnya.

“Diminta untuk telpon salah satu temannya dia tidak bisa menunjukkan, lalu katanya ketua senat. Tetapi dugaan kami, ketua senat itu bukan ketua senat yang sesungguhnya, karena dari suara yang terdengar waktu ditelpon oleh staf kami,” katanya.

Selain itu, menurut Sisilia, Selfin tidak konsisten dengan jawabannya sendiri kepada petugas satgas. Karena dirinya mengaku sebagai mahasiswa tetapi kuliah di tiga universitas.

“Selfin sendiri mengaku pertama kuliah di UGM, lalu ditanya lagi jawabnya UKDW, yang ketiga baru teologia, lalu mana yang harus kami percaya, seorang mahasiswa loh, bisa kuliah di tiga kampus,” ucap Sisilia.

Atas informasi itu, kemudian petugas memintanya untuk menunjukkan KTM, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Lalu dia menghubungi seseorang dan mengirimkan fotokopiannya saja.

“Akhirnya dari informasi itu, lalu diminta kartu mahasiswa mana, terus dia kirim ke sana, di sana kirim tapi fotokopinya, lalu diminta kalau bisa kirim pakai JNE atau apa, supaya kita bisa lihat aslinya, tapi nggak bisa ditunjukkan juga,” katanya.

Selanjutnya, sambung Sisilia, pada hari Senin, (7/1/2019) Selfin mendatangi kantor Disnakertrans dan bertemu salah satu kepala bidang pada dinas tersebut.

“Lalu yang berikut dia datang hari Senin ke kantor, ketemu dengan saya punya kepala bidang, setelah ketemu kepala bidang, dengan teman petugas yang tanya dia di bandara, terus ditanya lagi si Selfin nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dugaan saya si Selfin ini ada-ada tapi kita tidak tahu,” sebutnya.

Sisilia menyatakan, apa yang dilakukan petugas satgas di bandar El Tari Kupang, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). “Ya, prosedurnya sudah kita jalankan, semuanya sudah sesuai prosedur, sudah sesuai,” ujarnya.

Dia mengaku, hingga saat ini pihaknya sudah menunda atau menggagalkan keberangkatan lebih dari 100 orang TKI non-prosedural yang hendak bekerja di luar negeri, dan sejauh ini tidak ada komplain.

“Ini saja yang dianggap sebagai sebuah kasus sampel, tetapi kami siap bertanggung jawab. Kalau memang betul di kemudian hari kalau segala macam ya silahkan,” katanya.

Sisilia menambahkan, untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Selfin Etidena, saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan di kampus yang disebutkan.

“Nah kami juga di sana ada lagi cek, di mana ini sekolah, di mana ini, karena memang dari jawabannya meragukan,” tandasnya.

Bantah Dugaan Sikap Rasis Petugas Satgas

Plt Kepala Dinas Nakertrans NTT, Sisilia Sona membantah informasi atau berita-berita yang menyatakan bahwa petugas satgas diduga bersikap rasis.

“Kemudian dikatakan ini seperti rasis terbawa-bawa, tetapi petugas saya tidak sampai ke sana dan sudah saya jelaskan kepada ketua DPRD NTT, bahwa tidak seperti itu petugas saya, jadi dilihat karena keriting, tidak, tidak,” ujarnya.

Petugas Satgas Terlatih

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona menyatakan, para petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang sudah terlatih. Mereka adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Mereka petugas ini PPNS loh, mereka dilatih khusus loh, dan juga ada Angkatan Udara, semua mereka PPNS, mereka dilatih beberapa bulan baru mereka mengenal ciri-ciri orang, jadi saya yakin,” tegasnya.

Siap Bertanggung Jawab

Sisilia Sona selaku Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, mengaku siap bertanggung jawab ketika ada persoalan di kemudian hari terkait informasi yang disampaikan pihaknya.

“Kami siap bertanggung jawab ketika ada soal-soal seperti itu disampaikan, kami siap tanggung jawab terhadap informasi yang kami sampaikan, titik di situ,” tegasnya.

Sedangkan terkait, kerugian akibat ‘hangusnya’ tiket pesawat lantaran proses dimaksud, Sisilia menyatakan, hal itu bukan menjadi tanggungjawab dari pada pihaknya.

“Soal tiket itu urusan lain, itu bukan urusan kami,” tandasnya. (R2)

Advertisement
Loading...
1 Comment

1 Comment

  1. Siprianus Penci

    Januari 13, 2019 at 10:20 am

    Kalau Judulnya TKI…… Pertannyaan hanya Seputar Perlengkapan Administrasi menjadi TKI…….Kalau Ada bicara Status Mahasiswa langsung di putus dan katakan bahwa sy tdk perna nanya sekolah mu. Intinya Setiap pertannyaan FOKUS dengan PERMASALAHAN.DEMIKIAN MASUKAN DARI SAYA.TERIMAKASIH.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TPDI: Sita Sopi Berarti Menghina Budaya NTT

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Diperlukan kebijakan dan persepsi yang sama di kalangan aparatur daerah pada setiap kabupaten-kota di NTT tentang konstitusionalitas Sopi asli NTT agar aparat pemerintah (Polri) tidak lagi menempatkan miras Sopi sebagai produk terlarang dan haram dikonsumsi.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).

“Tidak boleh ada operasi penindakan miras di pasar-pasar sebagaimana selama ini terjadi, operasi penindakan miras oleh aparat kepolisian atau Sat Pol PP selama ini menunjukan bahwa belum adanya persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum tentang konstitusionalitas miras, peredarannya dan penggunaannya sebagai menu sehari-hari masyarakat NTT yang sah dan dilindungi konstitusi,” kata Petrus.

Menurut advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta ini, jika kita memperhatikan proses pembuatan miras mulai dari mengambil nira dari pohon lontar, enau atau kelapa hingga proses penyulingan untuk mendapatkan alkohol dengan kadar tertentu, dengan peralatan yang sangat sederhana (tungku dari batu-batu, periuk tanah, bambu, lilitan daun untuk menutup rapat mulut periuk dan bambu yang dipasang untuk menyalurkan uap panas ketika dimasak dengan kayu bakar), hingga mendapatkan tetesan alkohol dengan takaran kadar alkohol tertentu, maka serangkaian proses untuk menghasilkan miras ini, menggambarkan bahwa para leluhur kita sejak awal telah memiliki pengetahuan tradisional dan menguasai teknologi tradisional dengan logika tinggi, tanpa menggunakan buku panduan dan peralatan canggih lainnya.

Menurut Petrus, miras lokal NTT (Moke, Sopi atau Tuak) adalah produk hasil olahan pengetahuan dan teknologi tradisional warisan nenek moyang yang merupakan buah dari ide, gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Bahkan menurut dia, pemilikan dan pewarisannya secara komunal, diakui, dirawat bahkan dijadikan sebagai salah satu menu wajib dalam setiap pesta atau pertemuan adat keluarga baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik acara resmi maupun tidak resmi.

Karena itu, lanjut Petrus, miras yang tumbuh dan berkembang di NTT jangan dipandang sebagai sebuah menu pelengkap atau sekadar asesoris dari sudut kuliner apalagi sebagai produk ilegal, akan tetapi ia mempunyai nilai magis dalam ritus upacara adat.

Miras lokal NTT ini bahkan merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap aktivitas ekspresi budaya tradisional masyarakat NTT dalam kehidupan ritus sehari-hari.

Munculnya operasi penindakan atas penjualan moke/sopi/arak di pasar-pasar tradisional akhir-akhir ini di beberapa kabupaten, dimana polisi menyita dan merampas miras yang diperjualbelikan di pasar tradisional, adalah tindakan yang bersifat menghina budaya NTT.

Oleh karena miras kata Petrus, bagi masyarakat NTT tidak sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi lebih daripada itu miras adalah bagian dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh Hukum Adat dan UUD 1945.

Dengan demikian, lanjut Petrus, tindakan kepolisian berupa penyitaan, perampasan dan pemusnahan terhadap miras NTT adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan dan melukai harga diri dan martabat orang NTT, menghina tradisi budaya Masyarakat NTT, karena Hukum Adat, Konstitusi 45 dan Hukum Nasional tidak melarang tindakan memproduksi, mengkonsumsi, memperjual-belikan di pasar atau di kios-kios demi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan ekspresi budaya masyarakat.

Menurut Petrus, dari mana nenek moyang kita menemukan pengetahuan tradisional untuk membuat miras, siapa yang memberikan mereka ilmu atau tekonologi tradisional menyuling nira (tuak putih) untuk mendapatkan alkohol dengan kadar alkohol tertentu dan terukur dengan peralatan tradisional kemudian diwariskan terus menerus hingga ke generasi sekarang.

Dia melanjutkan, tidak banyak orang yang tahu atau tidak ada seorangpun dari kita yang tahu mengenai siapa penemu dan kemudian mengembangkan proses pembuatan miras NTT hingga diwariskan sampai kepada generasi milenial saat ini.

Namun demikian keberadaan miras NTT telah mendapatkan pengakuan di dalam Hukum Adat sebagai salah satu menu utama dalam setiap pesta adat dan ritual adat, karena secara terus menerus diwariskan secara komunal pada generasi berikutnya untuk dijadikan sebagai bagian dari kebiasaan hidup masyarakat adat hingga mendapatkan pengakuan di dalam UUD 1945 sebagai kearifan lokal yang harus dilindungi. (R4)

Continue Reading

UTAMA

Ungkap Pelaku, DPRD Kota Kupang Minta Kasus Dishub Diproses Hukum

Published

on

Telendmark Daud dan Adrianus Talli

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan penyimpangan anggaran parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang terus berlanjut.

DPRD Kota Kupang pun menanggapi pernyataan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore yang mengaku telah mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, menegaskan agar Wali Kota Kupang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum (Apgakum), jika memang Wali Kota mengaku memegang bukti penyalahgunaan keuangan yang merugikan keuangan daerah.

“Jika memang Wali Kota memegang buktinya, maka serahkan itu ke aparat penegak hukum, karena hasil pemeriksaan Inspektorat tidak ditemukan adanya bukti kerugian negara,” kata Telendmark saat diwawancarai di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia menjelaskan, Wali Kota harus mengambil tindakan tegas untuk melapor ke aparat kepolisian atau kejaksaan jika memang ada bukti yang dipegang.

“Berdasarkan informasi di media, Wali Kota mengaku mengembalikan berkas pemeriksaan ke Inspektorat, jadi apakah memang mekanismenya seperti itu, apakah harus ada temuan baru hasil pemeriksaan itu diterima. Dari pada dikembalikan ke Inspektorat dan Wali Kota merasa Inspektorat tidak bekerja secara baik, maka langsung saja ke aparat penegak hukum,” terangnya.

Menurut Telendmark, pengembalian berkas hasil pemeriksaan ke Inspektorat seperti ekspresi ketidakpuasan Wali Kota, terkesan seperti Wali Kota ingin agar pemeriksaan itu menunjukan bukti yang memberatkan keempat pejabat Dinas Perhubungan, karena sanksi telah lebih dahulu diberikan.

“Selain itu, Kepala Inspektorat yang menjabat sekarang adalah mantan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, tentunya dia tahu masalah sebenarnya, maka cari kebenaran siapa pembisik yang menyebabkan semua masalah ini terjadi, jangan seolah-olah, hasil pemeriksaan dipaksakan untuk ada temuan kerugian, karena sanksi sudah terlanjur diberikan,” katanya.

Telendmark mengaku, masalah sebenarnya bermula dari lahan parkir, karena itu jika memang ada bukti yang dipegang, maka langsung saja ke aparat penegak hukum, agar tidak jadi polemik yang berkepanjangan.

“Karena tentunya empat pejabat Dinas Perhubungan yang dikenakan sanksi itu masih dalam beban psikoligi, karena hasil Inspektorat sudah ada tetapi dikembalikan lagi, seolah Wali Kota ingin agar mereka bersalah karena sanksi sudah diberikan,” katanya.

Dia berharap, jangan sampai Wali Kota melindungi korupsi, karena Wali Kota mengaku memegang buktinya, maka serahkan bukti itu ke aparat penegak hukum, agar diselidiki siapa oknum yang korupsi dan menyebabkan masalah ini terjadi.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, sejak awal dirinya sudah mengatakan bahwa indikasi yang ada belum tentu benar, karena indikasi merupakan sesuatu yang belum pasti.

“Harusnya, didahulukan dengan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Inspektorat, kemudian hasil pemeriksaan ini yang dipakai sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan,” katanya.

Jika sekarang sudah ada hasil pemeriksaan dan tidak ditemukan korupsi, maka harus dikembalikan ke posisinya dan harus ada pemulihan nama baik.

“Wali Kota harus tegas dan mengambil kebijakan agar mengembalikan mereka ke jabatan, dan pemulihan nama baik, Wali Kota tidak bisa hanya menggunakan indikasi untuk mengambil keputusan, karena harus ada hasil pemeriksaan yang resmi,” katanya.

Menurut Adrianus Talli, jika Wali Kota mengembalikan berkas ke inspektorat, maka akan timbul persepsi bahwa Wali Kota menjadikan orang-orang ini sebagai objek sasaran untuk tetap dihukum, sementara hasil pemeriksaan sudah ada bahwa tidak ada butki.

Inspektorat kata Adrianus, adalah lembaga yang diakui negara dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa ASN.

Jika berkas pemeriksaan dikembalikan oleh Wali Kota, maka akan timbul opini masyarakat bahwa Wali Kota tidak mempercayai Inspektorat.

“Jangan sampai orang-orang yang dihukum ini juga memegang bukti dan membukanya, lalu orang-orang di belakang Wali kota akan terungkap, siapa yang menyebabkan masalah ini. Sebagai mitra pemerintah, saya takutkan adalah orang-orang dibelakang Wali Kota yang bermain dalam hal ini,” ungkapnya.

Adrianus Talli berharap agar Wali Kota menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ada, karena semua ini demi kebaikan bersama. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Setelah 98 Tahun, HUT Jemaat GMIT Ebenhezer Oeba Berubah ke Tanggal 1 Februari

Published

on

Para pendeta dan sejumlah tokoh penting di Jemaat Ebenhezer Oeba menekan sirine tanda peluncuran buku sejarah JEO, usai ibadah syukur HUT ke-98 tahun, Jumat (12/4) malam.

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Jemaat Ebenhezer Oeba (JEO) dilakukan dengan menggelar kebaktian dan syukuran bersama jemaat.

Acara syukuran itu juga dipadukan dengan peluncuran buku sejarah Jemaat GMIT Ebenhezer Oeba.

Ketua Panitia HUT dan Launching Buku Gereja Ebenheser Oeba Drs. Ad Dohina, STh.,MM., kepada wartawan, usai ibadah syukur, Jumat (12/4) malam, mengatakan, dengan perayaan HUT ini diharapkan Jemaat Ebenhezer lebih memaknai perayaan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Usia 98 tahun menurut dia, bukan usia yang mudah lagi, namun diibaratkan manusia, usia tersebut sudah sangat tua namun bukan berarti semangat beribadah serta untuk berpelayanan menurun tetapi mesti jemaat harus meningkatkan kepercayaannya kepada Tuhan.

Dikatakan gereja tersebut dibangun hanya beberapa orang namun karena semangat dan kecintaan kepada Tuhan maka samapi saat ini gereja tersebut masih berdiri kokoh.

Dilanjutkan, perayaan HUT kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena perayaan kali ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran buku sejarah gereja.

Menurut dia, jemaat harus bersyukur karena dengan pertolongan Tuhan, walau jemaat telah menanti selama kurang lebih 15 tahun namun berkat dukungan seluruh jemaat akhirnya buku sejarah gereja besa dilaunching.

“Selama 15 tahun ini kami sudah membentuk 4 tim untuk mencari data dan menulis buku sejarah ini, namun 3 tim awal tidak berhasil dan pada tim yang ke 4 baru berhasil menulis buku tersebut,” ujarnya

Ia menambahkan selama ini jemaat merayakan HUT pada tanggal 1 April dikarenakan sesuai dengan pengakuan ahli waris pendeta yang pertama kali memimpin pada 1 April 1921.

Namun berdasarkan penelusuran diketahui fakta yang berbeda bahwa pendeta pertama mulai memimpin pada 1 Februari 1910.

“Dengan fakta yang ditemukan itu maka perayaan pada tanggal 1 April setiap tahun telah berakhir 2019 ini, dan tahun yang akan datang, perayaan HUT akan dilakukan pada bulan Februari,” katanya.

Menulis buku sejarah ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi yang akan datang untuk belajar dari masa lalu agar lebih meningkatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan.

Gereja Ebenheser merupakan satu dari tiga gereja yang dibangun zaman Belanda yakni gereja di Benteng, Gereja Kota Kupang dan Gereja Ebenhezer Oeba.

Gereja Ebenhezer Oeba sendiri sejak dibangun memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas sehingga dengan adanya perkembangan penduduk, gereja Ebenhezer memekar sebanyak lima gereja yakni Gereja Talitakumi Pasir Panjang pada tahun 1957, Gereja Kefas tahun 1962 dan Anugerah El Tari, lalu pada tahun 1965 dimekar kembali Gereja Peniel Oebobo, Gereja Galed pada tahun 2010.

Gereja tersebut yang diperhadapkan dengan masa sulit pada tahun 1918, namun para pendiri berusaha mendirikan gereja dengan bangunan setengah tembok dan beratap alang-alang.

Dana untuk pembangunan gereja saat itu mereka memanfaatkan peran ibu-ibu yang pintar menenun lalu menenun dan hasilnya dipasarkan ke Pulau Jawa.

“Tahun itu peran ibu-ibu sudah dimanfaatkan untuk membangun gedung apalagi sekarang ini. Maka dengan sejarah ini kita terus mendorong agar para pemuda-pemudi mengelola kemampuan serta kecanggihan teknologi saat ini untuk terus membangun gereja ini ke depannya,” ungkapnya.

Sejak didirikan sampai saat ini, Jemaat Ebenhezer Oeba memiliki kurang lebih 7.518 jiwa.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan pesat setelah tahun 1919 jumlah jemaat 635 jiwa.

Jumlah pendeta yang tercatat melayani di gereja tersebut sebanyak 24 orang dan yang aktif saat ini berjumlah 4 orang pendeta. (R1)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!