Connect with us

UTAMA

Begini Penjelasan Disnakertrans NTT Soal Pencekalan Mahasiswi di Bandara El Tari

Published

on

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona (kiri), Selfin Etidena (kanan)

Kupang, Penatimor.com – Setelah ramai pemberitaan di media terkait pencekalan terhadap Selfin Etidena, mahasiswi asal Kabupaten Alor oleh petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang, memantik respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1/2019), mengatakan, apa yang disampaikan dalam pemberitaan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.

“Kemarin kami sudah didatangi Ombudsman, klarifikasi soal pengaduan Selfin Etidena, dan saya juga menghadirkan petugas yang langsung saat itu meng-handle di bandara. Dan apa yang terjadi dalam berita-berita terakhir itu berbeda dengan situasi lapangan,” kata Sisilia.

Menurut Sisilia, Selfin mengaku kepada petugas satgas di Bandara El Tari bahwa dirinya seorang mahasiswa, namun tidak bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) saat diminta oleh petugas.

“Yang benar adalah ketika beliau ditanya, lalu dia menunjukkan KTPnya, lalu dia mengaku mahasiswa, lalu dibilang mana kartu mahasiswanya, dia tidak bisa menunjukkan dengan alasan dia tidak bawa,” ujarnya.

Selanjutnya, petugas menanyakan lagi, jika kuliah saat ini sudah semester berapa, dan sudah berapa lama yang bersangkutan duduk di bangku kuliah, tetapi jawaban yang diberikan oleh Selfin sangat kontradiktif.

“Saat ditanya dia bilang sudah semester tujuh, sudah berapa tahun anda kuliah, dia bilang sudah dua tahun. Itu kan sesuatu yang kontradiktif, karena kuliah dua tahun tapi sudah semester tujuh, mestinya kan 3,5 tahun baru bisa semester tujuh,” katanya.

Karena jawaban itu, lanjut dia, petugas meragukan kebenarannya dan memintanya untuk menghubungi atau menelepon salah satu teman kuliahnya, tetapi Selfin tidak bisa menunjukkan atau menelpon salah satu dari temannya dan yang ditelepon katanya adalah ketua senat di kampusnya.

“Diminta untuk telpon salah satu temannya dia tidak bisa menunjukkan, lalu katanya ketua senat. Tetapi dugaan kami, ketua senat itu bukan ketua senat yang sesungguhnya, karena dari suara yang terdengar waktu ditelpon oleh staf kami,” katanya.

Selain itu, menurut Sisilia, Selfin tidak konsisten dengan jawabannya sendiri kepada petugas satgas. Karena dirinya mengaku sebagai mahasiswa tetapi kuliah di tiga universitas.

“Selfin sendiri mengaku pertama kuliah di UGM, lalu ditanya lagi jawabnya UKDW, yang ketiga baru teologia, lalu mana yang harus kami percaya, seorang mahasiswa loh, bisa kuliah di tiga kampus,” ucap Sisilia.

Atas informasi itu, kemudian petugas memintanya untuk menunjukkan KTM, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Lalu dia menghubungi seseorang dan mengirimkan fotokopiannya saja.

“Akhirnya dari informasi itu, lalu diminta kartu mahasiswa mana, terus dia kirim ke sana, di sana kirim tapi fotokopinya, lalu diminta kalau bisa kirim pakai JNE atau apa, supaya kita bisa lihat aslinya, tapi nggak bisa ditunjukkan juga,” katanya.

Selanjutnya, sambung Sisilia, pada hari Senin, (7/1/2019) Selfin mendatangi kantor Disnakertrans dan bertemu salah satu kepala bidang pada dinas tersebut.

“Lalu yang berikut dia datang hari Senin ke kantor, ketemu dengan saya punya kepala bidang, setelah ketemu kepala bidang, dengan teman petugas yang tanya dia di bandara, terus ditanya lagi si Selfin nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dugaan saya si Selfin ini ada-ada tapi kita tidak tahu,” sebutnya.

Sisilia menyatakan, apa yang dilakukan petugas satgas di bandar El Tari Kupang, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). “Ya, prosedurnya sudah kita jalankan, semuanya sudah sesuai prosedur, sudah sesuai,” ujarnya.

Dia mengaku, hingga saat ini pihaknya sudah menunda atau menggagalkan keberangkatan lebih dari 100 orang TKI non-prosedural yang hendak bekerja di luar negeri, dan sejauh ini tidak ada komplain.

“Ini saja yang dianggap sebagai sebuah kasus sampel, tetapi kami siap bertanggung jawab. Kalau memang betul di kemudian hari kalau segala macam ya silahkan,” katanya.

Sisilia menambahkan, untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Selfin Etidena, saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan di kampus yang disebutkan.

“Nah kami juga di sana ada lagi cek, di mana ini sekolah, di mana ini, karena memang dari jawabannya meragukan,” tandasnya.

Bantah Dugaan Sikap Rasis Petugas Satgas

Plt Kepala Dinas Nakertrans NTT, Sisilia Sona membantah informasi atau berita-berita yang menyatakan bahwa petugas satgas diduga bersikap rasis.

“Kemudian dikatakan ini seperti rasis terbawa-bawa, tetapi petugas saya tidak sampai ke sana dan sudah saya jelaskan kepada ketua DPRD NTT, bahwa tidak seperti itu petugas saya, jadi dilihat karena keriting, tidak, tidak,” ujarnya.

Petugas Satgas Terlatih

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona menyatakan, para petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang sudah terlatih. Mereka adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Mereka petugas ini PPNS loh, mereka dilatih khusus loh, dan juga ada Angkatan Udara, semua mereka PPNS, mereka dilatih beberapa bulan baru mereka mengenal ciri-ciri orang, jadi saya yakin,” tegasnya.

Siap Bertanggung Jawab

Sisilia Sona selaku Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, mengaku siap bertanggung jawab ketika ada persoalan di kemudian hari terkait informasi yang disampaikan pihaknya.

“Kami siap bertanggung jawab ketika ada soal-soal seperti itu disampaikan, kami siap tanggung jawab terhadap informasi yang kami sampaikan, titik di situ,” tegasnya.

Sedangkan terkait, kerugian akibat ‘hangusnya’ tiket pesawat lantaran proses dimaksud, Sisilia menyatakan, hal itu bukan menjadi tanggungjawab dari pada pihaknya.

“Soal tiket itu urusan lain, itu bukan urusan kami,” tandasnya. (R2)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Pengelolaan Limbah Buruk, Gubernur Perintah Tutup Lippo Plaza

Published

on

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memarahi GM Lippo Plaza Irwan saat melihat sistem pengelolaan limbah yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) benar-benar marah saat melihat langsung pengelolaan limbah Lippo Plaza yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2) siang.

Gubernur yang didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan juga Asisten II Setda Kota Kupang Ely Wairata, memantau langsung pembuangan limbah pada lahan Pemprov di belakang Lippo Plaza.

Gubernur awalnya mengatakan bahwa apabila tidak ada Amdal maka operasional Lippo Plaza harus dihentikan.

“Kalau tidak ada Amdal, maka tidak boleh jalan operasionalnya. Harus stop dulu,” kata Gubernur.

Setelah mendapat penjelasan dari dua orang perwakilan manajemen Lippo Plaza bahwa sudah ada izin Amdalnya dari provinsi, Gubernur justru menuding bahwa Amdal tersebut palsu.

“Ada Amdal aja kayak gini. Amdal palsu ini,” tandas VBL.

“Ya udah suruh panggil dan suruh stop ini. Ini pasti nggak benar. Kalau ada izin pun ini gak benar,” tandas Gubernur sembari menyuruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Wayan Darmawan dan Karo Humas dan Protokoler Jelamu Ardu Marius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Beberapa saat kemudian datang seorang pria yang mengaku sebagai penanggungjawab operasional di Lippo Plaza.

Gubernur pun langsung memerintahkan pria tersebut untuk membersihkan seluruh sampah di lokasi itu.

“Lu pilih ini sampah semua sebelum saya tampar kau nanti. Pilih sampai bersih dan jangan ada bau lagi,” perintah mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem itu.

Gubernur juga mempertanyakan adanya pipa pembuangan limbah yang langsung diarahkan menuju lahan Pemprov.

“Ini idenya siapa sehingga limbahnya dibuang ke situ. Ini tanah kosong provinsi punya kan. Kamu tahu ini bau nggak. Tau bau tapi tenang buang kasih orang,” tandas Gubernur.

Dia juga memerintahkan beberapa pimpinan OPD untuk segera bersurat resmi ke Undana Kupang untuk menurunkan tim memeriksa limbah tersebut.

“Kalau tidak layak segala macam, tutup,” tegas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

Sementara itu, General Manager Lippo Plaza Irwan yang datang kemudian juga langsung disuruh gubernur membersihkan sampah hingga benar-benar bersih.

Gubernur kemudian berjalan masuk memeriksa lahan milik Pemprov untuk memastikan langsung pembuangan limbah tersebut.

Di dalam lahan ini ada genangan air limbah. Gubernur pun menyuruh GM Lippo Plaza untuk memastikan air tersebut berbau atau tidak.

“Coba kamu cium ini bau nggak,” suruh orang nomor satu di Pemprov NTT itu.

GM Lippo Plaza pun langsung menunduk dan mengambil air dengan tangannya lalu menciumnya.

“Bau lah. Kenapa kalian buat limbahnya di sini. Kenapa kalian tidak memanage limbahnya dengan baik,” tanya gubenur lagi.

“Proses dan segera tutup tahan dulu sebelumnya limbahnya beres. Kamu penyumbang sampah bagi kota ini gimana,” lanjut.

Gubernur menilai manajemen Lippo Plaza sama sekali tidak terpanggil mendukung program pemerintah, baik Gubernur dan Wali Kota yang saat ini sangat gencar untuk memerangi sampah.

“Kamu sudah dikasih (sewa lahan) murah-murah untuk kamu untung, masa yang begini pun tidak kalian bersihin. Kalian malah buat tempat ini menjadi menjijikan sekali dan limbahnya jorok. Air limbah ini yang akan mengalir dan dipakai oleh orang-orang yang pakai sumur bor. Dia akan menuju ke sana dan mati orang-orang. Ini kejahatan lingkungan. Minta Undana hari ini juga ambil sampel,” tandas Gubernur lagi.

GM Lippo Plaza Irwan juga diminta untuk membersihkan sampah tersebut sampai benar-benar bersih.

“Kamu panggil anak buah kamu bersihin semuanya. Saya balik lagi sebentar saya tidak lihat seperti ini,” perintah Gubernur. (R1)

Continue Reading

UTAMA

2.291 Dirawat dan 24 Meninggal Akibat DBD di NTT

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTT sebanyak 2.315 yang terdiri dari 2.291 masih dalam proses perawatan dan 24 meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Menurut Dominikus, semua kabupaten dan kota di NTT sudah terdampak kasus DBD. Namun yang meninggal terdapat di sembilan kabupaten. Rincian jumlah kasus dan kematian akibat DBD yang terjadi di sembilan kabupaten sebagai berikut, Kabupaten Kupang terdapat 168 kasus dan tiga orang meninggal. Kabupaten Ende, sebanyak 100 kasus dan dua orang meninggal. Kabupaten Ngada, sebanyak 104 kasus dengan korban meninggal dua orang. Kabupaten Manggarai, sebanyak 72 kasus dengan jumlah korban meninggal dua orang.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 69 kasus dengan jumlah korban meninggal satu orang. Manggarai Barat sebanyak 428 kasus dan korban meninggal dua orang. Kabupaten Sumba Timur sebanyak 366 kasus dan korban meninggal 10 orang. Sumba Barat sebanyak 124 kasus dengan korban meninggal satu orang. Kabupaten Rote Ndao, jumlah penderiat dan meninggal masing- masing sebanyak satu orang.

Dominikus mengungkapkan, sebanyak 11 kabupaten dan satu kota, belum ada korban meninggal. Rinciannya, Kota Kupang sebanyak 400 kasus, Tmor Tengah Selatan (TTS) ada 107 kasus, Timor Tengah Utara (TTU) ada 51 kasus, Belu ada 33 kasus, Malaka ada 52 kasus, Alor ada lima kasus.

Kabupaten lainnya yakni, Flores Timur sebanyak sebelas kasus, Lembata sebayak empat kasus, Sikka ada 94 kasus, Nagekeo ada sebelas kasus. Selain itu, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 26 kasus, dan Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 19 kasus.

“Dari data yang ada, jumlah kasus terbanyak terdapat di Manggarai Barat yakni sebanyak 428 kasus dengan korban meninggal sebanyak dua orang, sedangkan kasus terkecil terdapat di Kabupaten Rote Ndao yakni jumlah penderita dan meninggal masing- masing satu orang,” kata Dominikus.

Dia menyampaikan, ada sejumlah langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan mewabahnya kasus DBD yang sudah terpapar di 22 kabupaten/kota di NTT. Langkah yang telah diambil antara lain, melibatkan para mahasiswa fakultas kesehatan dan Poltekes dalam kegiatan larvadisasi atau penaburan bubuk abate untuk memberantas penyakit DBD yang diakibatkan virus dengue.

“Kita harapkan kabupaten melakukan pendekatan dengan kampus guna melibatkan para mahasiswanya untuk kegiatan larvadisasi,” kata Dominikus.

Kegiatan pencegahan lainnya, lanjut Dominikus, pengasapan atau foging dengan menggunakan dua metode, yakni fokus dan massal. Untuk metode pengasapan fokus, radiusnya 200 meter dari rumah penderita DBD. Sedangkan untuk pengasapan massal, dilakukan untuk wilayah desa/kelurahan yang terpapar. Metode yang digunakan yakni dari luar pemukiman menuju pemukiman dan rumah penduduk. Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang waktu setiap pelaksanaan yakni satu minggu. Ini disesuaikan dengan masa inkubasi nyamuk.

“DBD tidak hanya disebabkan oleh nyamuk yang ada di rumah (aedes aegypti) tapi juga oleh nyamuk yang berasal dari semak (aedes albopictus). Karena itu, lingkungan harus selalu bersih agar tidak ada sarang nyamuk,” terang Dominikus.

Anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari berharap agar Dinas Kesehatan provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kasus DBD yang jumlahnya cukup banyak. Dengan harapan, gerakan pemberantasan itu sampai di tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimi Sianto meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian soal status DBD, apakah dimungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan jumlah kasus yang ada, hendaknya menggunakan anggaran tak terduga dalam melakukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kapolda Pimpin Langsung Aksi Perangi Sampah di Kupang

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sedang menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserahkan di Jl. Soeharto, depan Mapolda NTT, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di NTT diwarnai dengan aksi kebersihan, Kamis (21/2) pagi.

Di Kota Kupang, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bersama seluruh pejabat utama, pamen, pama, bintara, tamtama, ASN dan Bhayangkari melakukan aksi perangi sampah.

Kegiatan bersih-bersih sampah dilakukan pada sejumlah lokasi di wilayah Kota Kupang, dengan mengusung tema, “15 Menit NTT Cinta Bumi”.

Kegiatan ini dimulai dari depan Mapolda NTT dan sepanjang Jl. Soeharto hingga depan Pasar Kasih Naikoten 1 serta beberapa lokasi lainnya.

Kapolda pada kesempatan itu, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada, sehingga terbebas dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast, mengatakan kegiatan kebersihan tersebut dimulai pukul 07.00.

“Aksi perangi sampah dilakukan di enam lokasi dalam Kota Kupang secara serentak, yaitu Pasar Kasih, Kuanino, Pasar Oeba, Pantai Namosain dan Pasir Panjang,” sebut Jules.

“Demi kebersihan kota ini, kami imbau semua warga Kota Kupang untuk peduli kebersihan sehingga wilayah ini bersih dan masyarakat juga terjaga kesehatannya,” tutup mantan Kapolres Manggarai Barat itu. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor