Connect with us

PENDIDIKAN

SDI Naikoten 1 jadi Sekolah Ramah Anak Pertama di Kupang

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menandatangani prasasti sekolah ramah anak di SDI Naikoten 1, Kamis (10/1).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore meluncurkan Sekolah Ramah Anak Tingkat Kota Kupang di SD Inpres Naikoten 1 Kupang, Kamis (10/1).

Peluncuran ini dilakukan oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, didampingi Penjabat Sekda Yos Rera Beka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Filmon Lulupoy, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Elly Wairata bersama Sekretaris Dinas P3A drg. Siska Johanna, Kepala Bagian Hukum Alan Girsang, Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang Elisabeth Man Rengka, bersama camat dan lurah.

Wali Kota mengatakan, Sekolah Ramah Anak ini sangat luar biasa, dimana sekolah ini bisa menghadirkan generasi-generasi yang berkualitas.

“Banyak manfaat yang didapat dengan Sekolah Ramah Anak ini. Dulu jika ada kesalahan maka anak akan dihukum, tetapi karena sudah ada sekolah ramah anak, maka anak dibimbing dengan cara yang lebih ramah,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, dengan metode sekolah ramah anak, kadang juga anak tidak bisa diatur secara baik, karena membangkang. Hal ini yang harus dirubah agar guru pun mendapat metode dan cara yang tepat untuk mendidik anak-anak.

“Saya harapkan agar bukan hanya sekolah ini saja yang menjadi sekolah ramah anak, tetapi semua sekolah di Kota Kupang bisa menjadi sekolah ramah anak, agar kualitas anak-anak Kota Kupang dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala SD Inpres Naikoten 1, Martha Linda Mbau, menyampaikan peluncuran hari ini yang pertama di Kota Kupang.
Dia menceritakan terpilihnya SD Inpres Naikoten 1 sebagai Sekolah Ramah Anak oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang pada 14 Desember 2017 melalui beberapa tahapan seleksi.

Diakuinya, awalnya pihak sekolah menghadapi berbagai kendala. Pertama, belum semua pendidik dan tenaga kependidikan dapat menerima dan melakukan program ini karena dianggap bisa mengurangi wibawa seorang guru.

Kemudian belum adanya pemetaan dan komprehensif masalah anak di sekolah maupun guru, dalam menghadapi permasalahan anak serta kurangnya konsep pemahaman orangtua terkait sekolah ramah anak menjadi tantangan tersendiri.

Dia menyebutkan langkah yang diambil yaitu mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan pelatihan positif disiplin yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun melibatkan orangtua dan siswa dalam pelatihan tentang konsep dan proses Sekolah Ramah Anak.

“Seiring berjalan waktu, praktik sekolah ramah anak ternyata memberikan hasil yang baik. Mereka lebih riang, lebih nyaman dalam belajar, menjadikan sekolah rumah kedua, prestasi mereka meningkat dan sekaligus mendidik orangtua agar bersifat serupa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak dan menghilangkan kekerasan di rumah,” terangnya.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak, yaitu menyambut anak di gerbang sekolah dan menanamkan nilai karakter sapa, senyum, salam bagi semua warga sekolah.

Anak, lanjutnya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

Kemudian, guru terlibat langsung dalam menjaga kebersihan sekolah, dalam hal ini memberikan contoh seperti memungut sampah. Fasilitas toilet dan tempat cuci tangan disesuaikan dengan postur anak.

Fasilitas CCTV pun kata dia, terpasang di setiap kelas, ruang guru dan sudut sekolah untuk memantau anak selama jam sekolah, agar terhindar dari berbagai kegiatan atau aksi kekerasan dan lainnya yang dapat merugikan anak maupun sekolah.

Martha Linda Mbau mengatakan sekolah juga menyediakan fasilitas air, kebersihan dan fasilitas kesehatan, termasuk menyiapkan lingkungan yang bebas asap rokok.

Selain itu, fasilitas kantin ramah anak dengan menjual berbagai makanan sehat sesuai standar sekolah dan usia anak. Aturan yang mendukung kesehatan yang disepakati misalnya pemeriksaan kebersihan kuku, gigi, rambut, pakaian dan makanan dikontrol oleh dokter cilik dan duta pengaman sekolah.

“Kami juga memperbaiki lapangan sekolah sebagai tempat bermain dan mempelajari keterampilan baru. Menyediakan bengkel ramah anak maupun lopo literasi sebagai sarana positif disiplin, bila anak melanggar kesepakatan yang dibangun bersama pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Harapannya, SD Inpres Naikoten 1 benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak baik secara fisik maupun non fisik dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah.

“Semoga semangat sekolah ramah anak dapat menyebar di sekolah lain. Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna dan yang akan menyempurnakan adalah Tuhan. Oleh karena itu kami terus belajar menyempurnakan kekuatan kami dalam melaksanakan sekolah ramah anak,” tutup Martha Linda Mbau. (R1)

PENDIDIKAN

Dewan Minta Siswa SMA/SMK Dipersiapkan Hadapi UNBK

Published

on

Winston Neil Rondo

Kupang, Penatimor.com – Anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan selain fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, siswa-siswi SMA/SMK harus dipersiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menurut Winston, pemerintah telah menginstruksikan 100 persen UNBK, karena itu sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK harus dipersiapkan dari segi fasilitas maupun peserta didiknya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sebagian daerah di wilayah NTT masih belum terjangkau listrik maupun jaringan internet.

“Karena itu, mungkin nantinya ada kompromi, tapi itu hanya akan dilakukan di daerah yang memang tidak terjangkau listrik, karena listrik saja belum ada bagaimana dengan jaringan internet,” kata Winston kepada wartawan di Kupang, Selasa (8/1/2019).

Meski begitu, anggota Komisi V membidangi Kesra ini mengatakan, perlu diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung agar dapat memastikan sebanyak mungkin sekolah dapat berpartisipasi dalam UNBK.

“Kemarin saya komunikasi secara informal dengan Kadis Pendidikan, dan kita akan agendakan khusus untuk rapat. Dinas lagi konsolidasi untuk memastikan sebanyak mungkin sekolah kita berpartisipasi dalam UNBK tahun ini, dan di Kota Kupang katanya 100 persen bisa ikut,” ujarnya.

Winston mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT 2019 telah dianggarkan kurang lebih untuk 150 sekolah menengah bisa mendapatkan paket UNBK.

“Kalau di APBD saya lihat, kita anggarkan kurang lebih 150 sekolah dapat paket UNBK. Nanti sistemnya melakukan UNBK di sekolah terdekat, tapi ada rambu-rambu, jaraknya kurang lebih 5 kilometer. Jadi misalnya SMK swasta atau SMK negeri yang baru, mereka bisa menggunakan fasilitas di sekolah terdekat,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengungkapkan, saat ini beredar informasi di masyarakat bahwa ada SMA negeri yang melakukan pungutan Rp 1,3 juta untuk ujian Nasional (UN).

“Ini ditengarai jangan-jangan ada urusan dengan pengadaan sarana prasarana UNBK. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Memang menjadi tanggungjawab sekolah dan komite tetapi harus dirundingkan dengan orang tua siswa, dan tidak boleh memberatkan,” katanya.

Dia menegaskan, hal tersebut harus benar-benar diwaspadai, karena jangan sampai atas nama UNBK lalu berbagai macam pungutan dilakukan sehingga memberatkan bagi orang tua siswa.

“Pemerintah harus pasang badan untuk memastikan bahwa semua siswa bisa ikut ujian nasional dan juga UNBK. Kita akan dorong lagi APBD yang lebih besar,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, anggota dewan dari dapil Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua ini berargumen, kalaupun 70 – 80 persen sekolah di NTT sudah terjangkau listrik dan jaringan internet, tetapi ada tantangan baru, yaitu apakah para siswa sudah cukup siap dengan budaya digital.

“Jangan sampai saat berhadapan dengan komputer mereka gugup dan hilang konsentrasi. Sehingga diperlukan bagaimana untuk melatih mereka menghadapi peralatan ujian yang berbasis digital. Ini benar-benar menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah,” ujarnya.

Winston mengimbau agar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi NTT, memastikan persiapan dan penyelenggaraan UNBK dengan sebaik-baiknya. Para siswa harus dilatih agar terbiasa dengan sistem digital yang diterapkan dalam ujian nasional.

“Kami mau ingatkan, seluruh perhatian kita mulai Januari sampai Maret harus difokuskan pada persiapan UNBK, moga-moga tahun politik tidak mengguncang juga dunia pendidikan kita,” tandasnya. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Miris, Siswa Tamatan SMP di Belu Tidak Bisa Lanjut Sekolah Karena Alasan Ini!

Published

on

Sekretaris Camat Reihat, Sidonio Da Silva

Kupang, Penatimor.com – Saat banyak orang meributkan terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dan pembatasan Rombongan Belajar (Rombel), masyarakat di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) justeru kebingungan dan kesulitan menyekolahkan anak-anak tamatan SMP, lantaran hingga saat ini belum ada satu pun SMA di daerah itu.

Akibatnya, banyak siswa tamatan sekolah menengah pertama (SMP) di daerah itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Camat Raihat, Sidonio Da Silva saat mendatangi DPRD NTT, Jumat, (21/12/2018). Saat di DPRD NTT, Sidonio bertemu Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo.

Menurut Sidonio, di Kecamatan Raihat terdapat empat SMP dan hanya ada satu sekolah menengah kejuruan (SMK), sedangkan untuk SMA hingga saat ini belum ada. Sehingga, hal ini menjadi kebutuhan mendasar bagi warga di daerah itu. Pasalnya, hanya sebagian kecil  lulusan dari 4 SMP itu yang diakomodir di satu-satunya SMK itu.

“Di Raihat hanya ada satu SMK‎ saja, sementara tidak bisa akomodir lulusan dari empat SMP. Apalagi saat ini penerimaan siswa gunakan sistem zonasi,” kata Sidonio.

Sidonio menyebutkan, empat SMP yang ada di Raihat itu yakni SMPN 2 Tasifeto Timur, SMPN 2 Manuk, SMP Turiskain dan SMP Satu Atap Wetear.

“Setiap tahun empat sekolah ini luluskan hampir 300 siswa. Sementara lulusan yang diakomodir di SMK Raihat hanya sebagian kecil atau hanya sekitar 150 siswa saja,” sebutnya.

Kondisi ini, lanjut dia, menyebabkan banyak lulusan yang putus sekolah, karena selain penerimaan menggunakan sistem zonasi juga daya tampung di SMK Raihat yang terbatas.

“Karena itu, lulusan banyak yang tidak bisa lanjut. Kalaupun ada yang lanjut harus ke kecamatan tetangga seperti Kecamatan Lasiolat dan Lamaknen, itu pun kalau masih ada daya tampung,” ujarnya.

Sidonio menyatakan, selaku pemerintah kecamatan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belu‎ untuk bisa mendukung rencana pembangunan SMA di Raihat. “Ini wilayah perbatasan, karena itu kita harapkan pemerintah bisa perhatikan supaya bisa dibangun satu SMA,” ujarnya.

Bahkan, Siddonio menambahkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA di dekat kompleks kantor camat setempat.

‎Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, persoalan yang dialami masyarakat khususnya di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, perlu segera dicarikan solusi, agar tidak mengorbankan generasi muda bangsa dalam mengeyam pendidikan.

“Jangan biarkan anak-anak itu tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Kami dorong agar dibuka satu SMA, namun keberadaan SMA tidak boleh merugikan SMK,” kata Winston.

Menurut Winston, beberapa waktu lalu, bersama Bupati Belu, Willybrodus Lay berkunjung dan melihat langsung kondisi di Kecamatan Raihat. “Kami langsung lihat kondisi di Raihat. Pemerintah kecamatan sangat antusias untuk mengurus pembangunan SMA di wilayah tersebut,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT itu menyatakan, pemerintah harus hadir di Raihat untuk membantu anak-anak agar tidak putus sekolah. Diharapkan, UPT dan Dinas ‎harus mengkaji dan mempersiapkan agar SMA bisa hadir di Raihat.

“Saya salut kepada pimpinan kecamatan Raihat yang terus berjuang agar bisa bangun SMA di Raihat. Saya minta Dinas Pendidikan dan juga DPRD mari kita beri kado bagi Raihat.” ujarnya. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

BMPS NTT Gelar Pelatihan Manajemen Mutu untuk Akreditasi Sekolah Swasta

Published

on

Pelatihan Manajemen Mutu untuk Akreditasi Sekolah Swasta di NTT, Senin (17/12/2018)

Kupang, Penatimor.com – Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelatihan manajemen mutu untuk akreditasi sekolah swasta di NTT yang diikuti para kepala sekolah swasta di daerah itu.

Pelatihan yang digelar selama dua hari (17-18/12/2018) di aula LPMP NTT, dibuka  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Yohanna Lisapally, serta nara sumber pada kegiatan tersebut, yaitu Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min, Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo.

Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, syarat utama membangun mutu pendidikan sekolah swasta adalah kesadaran bersama berbenah mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

“Apakah sekolah swasta sadar bahwa kita punya problem, kita punya mutu yang berbeda satu dengan yang lain, kesempatan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan itu masih jauh dari harapan, sehingga jika tidak ada perubahan yang bergerak cepat dan tinggal di tempat, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan arah menuju ke sana,” ungkapnya.

Winston menyebutkan, sepanjang tahun 2018 BMPS NTT telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan terkait dengan perbaikan mutu pendidikan swasta. Kegaiatan itu diantaranya, pelatihan ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Selain itu, Festival SMA/ SMK Swasta Se-NTT, dan pelatihan peningkatan manajemen mutu.

“Sebelumnya kita terlibat dalam advokasi yang sangat ketat, langsung dipimpin oleh Kadis dan Sekdis Pendidikan NTT terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di daerah ini. Ini semua dilakukan dengan gigih sehingga pintu semakin terbuka bagi sekolah-sekolah swasta,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min mengatakan, terdapat dua persoalan terkait guru di NTT yaitu, kualifikasi dan kompetensi. Dari segi kualifikasi, sejak dua tahun lalu masih terdapat 23,27 persen belum berpendidikan strata satu atau S-1. “Untuk tahun ini turun jauh sekali tinggal 15, 07 persen yang belum S-1. Ini sesuai dengan Undang-undang guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005, bahwa guru mesti S-1,” katanya.

Sedangkan dari segi kompetensi, kata Alo Min, juga terdapat dua persoalan, yaitu masalah kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru. “Secara nasional kita masih di bawah, ini ada kaitannya kalau dilihat dari hasil kompetensi ini ada korelasinya dengan hasil ujian nasional. Sebenarnya kalau evaluasi guru, lihat saja dari hasil ujian siswanya,” paparnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah negeri maupun swasta, baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana penunjang pendidikan.

“Selain itu juga terkait sumber daya manusia (SDM) baik kepala sekolah maupun guru. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kita, karena kita masih kekurangan belasan ribu tenaga guru. Padahal kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu poin penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, SDM perlu disiapkan dengan baik,” katanya. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor