Connect with us

UTAMA

Forum Mahasiswa Cipayung Tuntut Wali Kota Kupang Penuhi Janji Politik

Published

on

Forum Mahasiswa Cipayung Plus melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (10/1).

Kupang, penatimor.com – Ratusan mahasiswa tergabung dalam Forum Mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Islam Indonesia (IMII) dan Gerakan Mahasiswa Islam (GMI), melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Kupang dan Balai Kota Kupang, Kamis (10/1).

Aksi demonstrasi Forum Cipayung Plus di DPRD Kota Kupang, menuntut Wali Kota Kupang menepati janji politiknya dalam kampanye Pilkada beberapa waktu yang lalu.

Kedatangan Forum Cipayung Plus di Kantor DPRD Kota Kupang diterima enam anggota DPRD Kota Kupang, diantaranya, Tellendmark Daud, Viktor Halengki Haning, Theodora Ewalda Taek, Nithanael Pandie, Abidin Aklis dan Yuvensius Tukung.

Ketua Presidium PMKRI Kota Kupang Engelbertus Boli Tobin, saat menyampaikan pernyataan sikap Forum Cipayung Plus, mengatakan, selama memimpin Kota Kupang 1 tahun 4 bulan, Forum Cipayung Plus belum melihat ada gebrakan yang luar biasa dari Wali Kota Jefri Riwu Kore, terutama janji politik untuk mengatasi masalah air bersih, pendidikan, drainase dan lampu jalan.

Khusus untuk masalah air bersih, Engelbertus katakan, tidak ada perubahan sama sekali, karena sampai saat ini warga Kota Kupang masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Engelbertus Boli Tobin melanjutkan, Forum Cipayung Plus memiliki enam tuntutan yang ingin disampaikan kepada DPRD Kota Kupang sebagai mitra Pemerintah Kota Kupang agar segera ditindaklanjuti, yaitu mendesak Pemerintah Kota Kupang agar memperhatikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, menolak kebijakan pemerintah terkait pengadaan lampu hias, karena dinilai memboros energi listrik.

Termasuk mendesak Pemerintah Kota Kupang agar segera merealisasikan penerangan lampu jalan di setiap titik rawan di Kota Kupang.

Selain itu, Forum Cipayung Plus juga mendesak Pemerintah Kota Kupang agar segera mempercepat pembangunan drainase di setiap titik rawan banjir, dan juga mendesak Pemerintah Kota Kupang meningkatkan tata kelola lahan di Kota Kupang secara profesional dan transparan.

Engelbertus mengaku mereka tidak main-main dengan tuntutan dari forum, sebab mereka berjanji apabila semua tuntutan tersebut tidak terealisasi selam enam bulan kedepan, maka para mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kupang mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk mundur dari jabatan.

Menanggapi tuntutan Forum Cipayung Plus,anggota DPRD Kota Kupang Tellendmark Daud, mengaku berterima kasih atas aksi demonstrasi dan berjanji akan menyampaikan tuntutan Forum Cipayung Plus kepada pemerintah.

“Jadi aspirasi ini akan ditindaklanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Memang sebagian besar tuntutannya sudah diintervensi di anggaran 2019. Misalnya lampu jalan yang akan diadakan 1.000 lampu jalan, baju seragam dan drainase,” ujarnya.

Setelah menyampaikan tuntutan di DPRD Kota Kupang, rombongan Cipayung Plus menuju ke Balai Kota Kupang dan diterima oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, didampingi Penjabat Sekda Yos Rera Beka, Asisten II Thomas Jansen Ga, Asisten III Jacob Laurens Tokoh, Kepala Bappeda Jhon Pelt, Elly Wairata, dan jajaran terkait lainnya.

Wali Kota menyampaikan terima kasih atas kepedulian mahasiswa yang ingin kota ini menjadi lebih baik.

“Untuk drainase baru dianggarkan di tahun 2019, jadi sementara kami kerjakan, untuk pendidikan. Tahun ini kami juga telah anggarkan untuk pengadaan bantuan pakaian seragam sekolah, pengadaan komputer, pelatihan guru-guru dan berbagai kegiatan lain untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Kupang,” ujarnya.

Sementara terkait lampu hias, kata Wali Kota, tuntutan mahasiswa yang menyebutkan bahwa dengan adamya lampu hias ini maka akan mempengaruhi daya listrik di Kota Kupang.

“Hal ini sebenarnya salah, karena daya di Kota Kupang sangat besar dan hanya terpakai sebagian saja. Sehingga dengan kata lain, adanya lampu hias ini tidak akan berpengaruh pada daya di kota ini,” tandas Wali Kota.

“Untuk sebuah kota, tentunya harus ada penataan dan pembangunan. Tidak bisa kita biarkan kota ini gelap terus, kami juga menata kota ini dengan kehadiran lampu hias ini agar kota ini lebih kelihatan seperti kota,” ujarnya.

Selain lampu jalan dan lampu hias, Wali Kota katakan, pemerintah juga fokus dengan penataan taman, dimana tahun ini, akan ada beberapa taman yang ditata agar lebih indah.

“Sebuah kota tentunya harus berkembang, mulai dari infrastrukturnya, penerangannya, taman dan icon kota juga harus ada,” ungkap Wali Kota. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!