Connect with us

HUKRIM

Diduga Berzinah dengan Seorang Mahasiswi, Dosen Ini Pilih Lanjutkan Hubungan

Published

on

Dr. Laurensius Lehar (baju biru) saat berada di SPKT Mapolres Kupang Kota, Rabu (9/1) malam.

Kupang, penatimor.com – Dr. Laurensius Lehar (LL), dosen pada Politeknik Negeri Pertanian (Politani) Kupang yang diadukan istri dan anaknya ke polisi di Polres Kupang Kota, mengaku mengenal dan mempunyai hubungan dekat dengan Gratia Tania Magdalena Ngefak (GTMN), oknum mahasiswi berusia 18 tahun yang diduga sebagai wanita idaman lain si dosen.

Hal ini tertuang dalam surat pernyataan tertulis yang disampaikan Laurensius Lehar kepada wartawan di Kupang, Kamis (10/1).

Dalam surat pernyataan yang ditandatangi para pihak terkait, termasuk istri LL bernama Edita Okosina (EO) itu, menyatakan bahwa benar telah terjadi kasus dugaan perzinahan dan pengeroyokan di Kos GRIA, Jl. Soverdi, Kelurahan Oebufu, sekira pukul 17.00, Rabu (9/1).

Diuraikan juga kronologi kasus dimaksud dalam surat pernyataan tersebut, dimana bermula dari EO yang adalah istri sah LL mendatangi Kos GRIA untuk mencari suaminya.

Dan saat di Kos GRIA, EO melihat sepeda motor suaminya terparkir di depan kamar kos GTMN.

EO pun kemudian menggedor pintu kamar kos GTMN, dan setelah GTMN keluar, EO langsung menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada mahasiswi yang diduga WIL tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara EO dan GTMN.

EO menduga ada perzinahan antara suaminya dengan GTMN. EO dan GTMN juga terlibat saling memukul dan anak dari LL berinisial EL (15) ikut menendang GTMN.

Kejadian tersebut mengakibatkan GTMN dan EO mengalami luka dan memar.

Dalam surat pernyataan tersebut disebutkan juga bahwa atas kejadian tersebut, para pihak terkait bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Dalam surat pernyataan itu juga, dosen LL menyatakan akan tetap melanjutkan hubungan dekat dengan GTMN dan akan menyelesaikan permasalahan dengan istrinya EO, dengan pihak keluarga keduanya.

GTMN juga akan tetap melanjutkan hubungan dekatnya dengan LL dan kelanjutannya akan diurus oleh pihak keluarga dari GTMN.

Selain itu, GTMN, EO dan EL juga disebutkan bersepakat tidak akan melanjutkan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh masing-masong pihak, dan menyatakan masalah saling menganiaya tersebut selesai.

Selanjutnya, dalam surat pernyataan itu juga, LL, GTMN dan EO menyatakan bahwa masalah dugaan perzinahan dan penganiayaan telah selesai dan tidak dibawa ke proses hukum.

Dan apabila ada atau timbul masalah baru dari masalah ini, ketiga pihak akan menyerahkan masalah baru tersebut ke pihak aparat keamanan untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan tersebut. Namun dia belum memastikan adanya proses damai para pihak terkait, termasuk adanya surat pernyataan damai dimaksud. (R1)

HUKRIM

Polisi Kembangkan Penyelidikan Kasus Dana BOS SMKN 5 Kupang

Published

on

Ilustrasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Penyelidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Kupang Kota terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 5 Kupang.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, dalam pengembangan penyelidikan perkara dimaksud, tim penyelidik yang dipercayakan menangani perkara dimaksud, kembali memeriksa sejumlah saksi tambahan.

Sebelumnya kata Bobby, telah diperiksa lima orang saksi, masing-masing berinisial NN, AL, JA, SS, dan AM.

Pemeriksaan saksi berlangsung tertutup dari pukul 09.00-11.00, atau selama 2 jam.

Para saksi yang diperiksa ini berkapasitas sebagai tim pemeriksa dalam pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi masih sebatas materi tentang pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 5 Kupang.

Sebelumnya, penyelidik juga telah memeriksa dua orang saksi yang ada pengelola dana BOS pada SMK Negeri 5 Kupang, yaitu Ketua Panitia Pengelola Dana BOS SMK Negeri 5 Kupang Adrianus Banoet dan Bendahara BOS merangkap Bendahara Komite Semar Raja Kota.

Menurut Kasat Reskrim, penyelidikan terus dilakukan dengan memeriksa para pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti.

“Kami juga terus melidik alur penggunaan dana BOS pada sekolah tersebut dengan melakukan pulbaket,” kata Bobby.

Perwira dengan pangkat dua balok di pundak itu, melanjutkan, selain melakukan pulbaket penggunaan dana BOS, penyelidik Unit Tipidkor Satreskrim juga fokus melidik penggunaan dana hibah langsung yang telah diterima oleh SMK Negeri 5 Kota Kupang.

“Para saksi yang sudah diperiksa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana BOS,” kata Bobby.

“Kami akan jadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi jika dibutuhkan keterangan tambahan,” lanjut dia.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sikka ini, menambahkan, pihaknya belum dapat menentukan besaran kerugian dalam perkara dimaksud.

Namun, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, Unit Tipidkor langsung bergerak melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Bobby, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMKN 5 Kupang.

“Atas dasar informasi masyarakat tersebut, kami melakukan telaah, pulbaket dan penyelidikan, sesuai dengan tahapan dan prosedur serta tahapan proses penyelidikan,” sebut Bobby. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Polda NTT Limpah ke Kejati Berkas Korupsi Dana Bos SDI Liliba

Published

on

Tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT saat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi dana BOS SDI Liliba di kantor Kejati NTT, Jumat (22/3).

Kupang, penatimor.com – Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT melimpahkan kembali ke Kejati NTT berkas perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SD Inpres Liliba di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Pelimpahan dilakukan penyidik, Jumat (22/3), setelah melengkapi petunjuk jaksa peneliti Kejati NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan, dengan pelimpahan ini, penyidik tinggal menunggu hasil penelitian jaksa, apakah masih harus dilengkapi atau sudah lengkap dan ditetapkan P-21.

“Penyidik tunggu penetapan jaksa apakah P-21 atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi,” kata Jules.

Ditanya mengenai adanya potensi tersangka baru dalam pokok perkara dimaksud, Jules sampaikan penyidik masih fokus merampungkan berkas perkara kedua tersangka yang ada.

“Nanti kita lihat, sementara masih fokus pada dua tersangka,” ujar mantan Kabid Propam Polda NTT itu.

Tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT juga telah mengajukan perpanjangan masa penahanan untuk kedua tersangka, masing-masing Rosina Monoh selaku Kepala SDI Liliba dan Yener P. Noty sebagai Bendahara SDI Liliba.

Sekadar tahu, dalam pemeriksaan kedua tersangka ditemukan banyak kwitansi pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga dan volume barang serta pembelanjaan fiktif.

Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 149.622.181.

Tim penyidik juga menyita barang bukti dari kedua tersangka berupa 1 buah dokumem rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) tahun 2017, 1 buah RKAS tahun 2018, 1 buah box dokumen pengelolaan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba triwulan I, II, III dan IV tahun 2017, 1 buah box dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba triwulan I dan II tahun 2018 dan uang sebesar Rp 50 juta dari tangan kepala sekolah.

Polisi telah memeriksa 21 saksi dan meminta audit kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Provinsi NTT.

Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Desember 2018 lalu.

Penyidik baru menetapkan dua orang tersangka, dan belum ada indikasi penambahan tersangka.

Selain itu, penyidik juga terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan jika ada informasi lain dari masyarakat, maka akan ditindak lanjuti. Namun sejauh ini belum ada indikasi penambahan tersangka.

Penyidik juga sudah melakukan penahanan kedua tersangka setelah ditetapkan menjadi tersangka. Kedua tersangka sementara ditahan di ruang tahanan Polres Kupang Kota sambil menunggu proses pemberkasan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana jo Pasal 55 ayat Ke-1e KUHP.

Kedua tersangka juga terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Sertifikasi Tanah di Desa Karang Indah, Gustaf: Keputusan BPN Sumba Barat Harus Dibatalkan

Published

on

Agustinus Tamo Mbapa

Tambolaka, penatimor.com – Langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat yang diduga salah melakukan sertifikasi tanah di wilayah Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat protes keras dari sejumlah kalangan.

Salah satunya adalah tokoh asal Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Agustinus Tamo Mbapa.

Gustaf sapaan Agustinus Tamo Mbapa, belum lama ini, menyampaikan kritik keras terhadap BPN Kabupaten Sumba Barat. Pasalnya, tanah-tanah di wilayah Desa Karang Indah yang seharusnya masuk wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, justru dilakukan sertifikasi oleh BPN Sumba Barat.

“Saya sangat prihatin atas penetapan Desa Karang Indah sebagai wilayah Kabupaten Sumba Barat oleh BPN Sumba Barat tanpa pertimbangan sejarah dan status kepemilikan,” tegas Gustaf yang kini maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nomor 5 Dapil NTT II meliputi Sumba, Rote, Sabu Raijua dan Pulau Timor ini.

Menurut Gustaf, keputusan BPN Sumba Barat tersebut harus segera dibatalkan karena akan menimbulkan konflik horisontal.

Untuk itu, Gustaf meminta Gubernur NTT Victor Laiskodat segera mengambil langkah-langkah tegas dan bijak untuk meredam potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kohesi sosial.

Gustaf juga mengatakan Komisi II DPR RI segera memanggil Kepala BPN Pusat untuk meminta penjelasan yang rinci atas atas status Desa Karang Indah agar tidak menimbulkan kontroversi berkepanjangan.

“Saya mengharapkan masyarakat Kodi khususnya rakyat di Desa Karang Indah agar tetap tenang dan sabar dalam menghadapi persoalan ini,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2015-2018 ini.

Kepala Desa Karang Indah, Yonathan Pati Loghe dan Imanuel Horo selaku kuasa hukum Bora Kandi serta masyarakat Desa Karang Indah sebenarnya sudah menyampaikan protes kepada BPN Sumba Barat. Pasalnya, BPN Sumba Barat sudah melakukan sertifikasi terhadap 78 bidang tanah yang masuk wilayah Desa Karang Indah, yang semestinya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). (fri/jpnn/R5)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor

error: Content is protected !!