Connect with us

UTAMA

Awal 2019, Sudah 13 Kasus DBD di Kupang

Published

on

Ilustrasi nyamuk demam berdarah (NET)

Kupang, penatimor.com – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi selama Januari 2019 tercatat oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang sebanyak 13 kasus.

Jumlah kasus ini sama dengan tahun sebelumnya di bulan Januari, sehingga Dinas Kesehatan masuk dalam tingkatan waspada.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Ari Wijana, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (10/1).

Ari Wijana menjelaskan, melihat angka kasus DBD yang terjadi sepanjang Januri 2019, maka dapat dikatakan masuk dalam tahapan waspada.

Sehingga upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

“Hari ini saya sudah keluarkan surat imbauan kepada semua kepala Puskesmas dan Pustu, untuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan, agar dapat menggerakan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk,” katanya.

Ari mengaku, masyarakat juga diimbau untuk mengambil abate di Puskesmas dan Pustu terdekat. Abate ini juga diambil secara gratis.

“Karena ada beberapa laporan bahwa ada pihak lain yang menjual abate ke rumah-rumah, sehingga Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk langsung mengambil di Puskesmas atau Pustu terdekat saja,” ujarnya.

Ari Wijana mengaku, dalam beberapa hari ini, Dinas Kesehatan akan turun di Kelurahan Kayu Putih dan Nefonaek untuk melakukan fogging fokus.

Menurutnya, fogging fokus hanya bisa dilakukan setelah penyelidikan epidemiologi. Jika ditemukan ada tiga orang yang mengalami suhu badan panas dan jentik nyamuk ditemukan 90 persen, barulah akan dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan fogging.

Pasalnya kata Ari, fogging fokus hanya dapat membunuh nyamuk dewasa, sementara untuk jentik nyamuk tidak bisa diberantas.

Karena pembunuhan jentik nyamuk hanya bisa dilakukan dengan pemberantasan saran nyamuk, pola hidup bersih, baik di lingkungan sekitar maupun di pekarangan rumah, makanan bergizi agar meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan melakukan 3M, yaitu menutup tempat penampungan air, menguras bak air, dan mengubur barang bekas ditambah dengan menggunakan obat anti nyamuk dan memantau penyebaran jentik nyamuk.

“Dalam hal pemberantasan sarang nyamuk, peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Karena yang punya jentik nyamuk adalah masyarakat. Masyarakat yang dapat memantau semua sudut wilayahnya. Karena itu, kami terus imbau masyarakat untuk sadar akan pentingnya kebersihan untuk menjaga dan terhindar dari virus,” ujarnya.

Berikut data kasus DBD selama Januari 2019 dari Dinkes Kota Kupang, masing-masing Kelurahan Oesapa 2 kasus, Kelurahan Oesapa Barat 1 kasus, Kelurahan Lasiana 1 kasus, Kelurahan Nefonaek 1 kasus, Kelurahan Fatubesi 1 kasus, Kelurahan Bello 2 kasus, Kelurahan Oebobo 1 kasus, Kelurahan Liliba 1 kasus, TDM Kelurahan 1 kasus dan Kelurahan Manutapen 1 kasus. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor