Connect with us

HUKRIM

Amankan Mahasiswi Asal Alor, Satgas Trafficking Nakertrans Dinilai Arogan dan Tak Profesional

Published

on

(Kiri-Kanan) Barka Malaipani (Moderator), Yohanis Lankari (Ketua Kemahnuri), Selfin Etidena, Ones Lande (Keluarga Korban), Erson Atamau (Perwakilan Pemuda IKKA) dan Dedy Jahapay (Kuasa Hukum IKKA) saat memberikan keterangan pers di Aula Asrama Mahasiswa Pemda Alor, Kamis (10/1).

Kupang, penatimor.com – Kinerja dan profesionalisme Satgas Trafficking Dinas Nakertrans Provinsi NTT di Bandara El Tari Kupang dipertanyakan.

Hal ini berkaitan dengan pencekalan yang dilakukan Satgas Trafficking terhadap salah seorang mahasiswi asal Alor bernama Selfin Etidena, pada 4 Januari 2019.

Selfin adalah mahasiswi semester VII Sekolah Tinggi Teologi (STT) Galilea Indonesia di Jogyakarta.

Dia merupakan penumpang transit dari Bandara Mali Alor yang hendak melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan Jogyakarta, usai melakukan praktik kerja lapangan di Kabupaten Alor.

Persoalan ini menuai reaksi keras organisasi kemahasiswaan Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari (KEMAHNURI) Kupang dan Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA).

Mereka menuntut klarifikasi dan pertanggung jabawan atas penahanan sepihak yang merugikan Selfin Etidena.

Ancaman tersebut disampaikan kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTT dengan deadline waktu 2 x 24 jam sudah harus menyampaikan permohonan maaf. Jika tidak, mereka akan menduduki Dinas Nakertrans NTT.

Kepada awak media saat jumpa pers di Aula Asrama Mahasiswa Pemda Alor, Kamis (10/1), korban Selfin Etidena sampaikan bahwa ketika sampai di Bandara El Tari Kupang dan hendak melakukan transit, ia ditanya oleh petugas Satgas Trafficking terkait tujuan keberangkatan serta kartu identitasnya.

“Mendengar pertanyaan petugas, saya menjawab bahwa saya mau ke Jogyakarta karena baru saja menyelesaikan PKL di Kabupaten Alor. Petugas lalu meminta kartu mahasiswa, namun saya tidak membawa karena kebiasaannya hanya diperiksa KTP dan tiket,” ungkap Selfin Etidena.

Sementara sedang berbicara, waktu chek in berakhir dan pesawat Lion Air tujuan Kupang-Surabaya telah berangkat membawa barang bawaannya yang sudah ada di bagasi.

Petugas itu menurut Selfin, kemudian memaksanya untuk segera mengambil ijazahnya dan hasil PKL nya agar bisa meyakini petugas. Namun semuanya diisi di dalam bagasi dan sementara di bagasi pesawat.

“Bagaimana saya mau ambil, sementara barang bawaan saya ada di dalam bagasi pesawat,” jawab Selfin.

Tidak puas, petugas tersebut menyuru Selfin untuk menelpon rekan mahasiswa agar bisa membuktikan kalau korban benar mahasiswa atau bukan.

Lanjut Selfin, ia langsung menelpon ketua senat nya di kampus untuk berbicara dengan petugas, tetapi setelah bicara, petugas itu masih tidak percaya lalu menyuruh Selfin menelpon ibunya yang ada di Alor. Lalu berbicara dengan petugas, namun petugas langsung menjawab bahwa itu bukan ibunya.

“Karena mereka introgasi saya sudah berlebihan, sehingga saya menangis. Saya merasa dipermalukan di banyak orang dan diperlakukan tidak seperti manusia,” katanya.

Dia melanjutkan, usai chek in, pesawat pun segera berangkat dan dirinya menanyakan kepada petugas tentang keberangkatannya, namun justru mendapat jawaban bahwa keberangkatannya dibatalkan dan harus berurusan dengan Dinas Nakertrans.

Selang beberapa saat, Selfin mengaku menghubunggi keluarga nya di Kupang untuk ke bandara, agar bisa menyelesaiakan masalah tersebut.

Dia juga meminta tolong kepada temannya di Jogyakarta untuk mengirim foto kartu mahasiswa nya via aplikasi WhatsApp, lalu ia menunjukan kepada petugas, namun petugas bersih keras meminta kartu mahasiswa aslinya.

Sementara itu, Ones Langge, keluarga korban, dalam kesempatan itu membenarkan kejadian tersebut dan mengaku sempat melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Nakertrans tentang keberangkatan korban, karena korban harus masuk kuliah, namun tetap tidak diizinkan.

“Kami sudah berusaha meyakinkan dengan menunjukan ijazah, KTP dengan hasil PKL, tapi mereka tetap menuntut kartu mahasiswa asli,” kata Ones.

Sedangkan, Ketua KEMAHNURI Yohanis Lankari, menilai tindakan yang diambil petugas Satgas Trafficking tersebut merupakan tindakan yang konyol, karena menahan dan menelantarkan penumpang tanpa prosedur yang jelas.

“Mendengar peristiwa yang terjadi ini, kami mengecam tindakan petugas yang menahan penumpang tidak sesuai SOP dan alasan yang jelas, karena hanya melihat dari segi fisik dan penampilan saja,” tandas Yohanis.

Dia juga memberikan deadline waktu 2 x 24 jam kepada pihak Dinas Nakertrans NTT untuk meminta maaf kepada keluarga besar Alor yang secara tidak langsung sudah dilecehkan.

“Jika permintaan ini tidak dipenuhi maka kami akan melakukan tindakan dengan menduduki Dinas Nakertrans,” tegasnya.

Sementara, perwakilan pemuda IKKA Kupang, Erson Atamau, mempertanyakan alasan mendasar penahanan penumpang transit korban oleh pihak Satgas.

“Apakah dilihat dari ciri fisik dan penampilannya. Jika itu yang menjadi dasar atau parameter untuk menahannya, maka kami melihat kesimpulan dan tindakan petugas tersebut diduga berbau Rasis. Sikap pasca pembantalan keberangkatan secara sepihak tersebut Selfina terkesan dibiarkan dan diterlantarkan pihak satgas,” kata Erson.

Ditambahkan, dalam pandangan IKKA, semestinya pihak Satgas memberikan layanan transportasi dan akomodasi sebagai bentuk tangung jawab moril dan atas nama kemanusiaan.

“Untung saja, Seifina miliki keluarga di Kupang. Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dia jika tidak miliki keluarga di Kupang,” ujarnya.

Tindakan yang dipandang sewenang-wenang ini telah melukai hati keluarga. “Kami berpikir jika hal ini dibiarkan maka akan muncul fenomena Selfina-selfina lainnya di bumi Flobamora ini,” tandasnya.

Terhadap peristiwa tersebut, IKKA dan KEMANHURI menyatakan sikap yang tertuang yakni Dinas Nakertrans Provinsi NTT harus bertangung jawab atas kerugian waktu kuliah yang telah dialami korban Selfin Etidena.

Dinas Nakertrans Provinsi NTT juga dituntut segera melakukan jumpa pers dan menyatakan permohonan maaf kepada publik Alor, keluarga, dan juga Kampus STT Galilea Indonesia.
Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak melakukan permohonan maaf maka IKKA Kupang dan KEMAHNURI akan menduduki Kantor Nakertrans NTT serta menempuh jalur hukum.

“Segera copot pejabat Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjian Dinas Naketrans NTT karena dinilai tidak mampu membina petugas satgas yang ditempatkan di Bandara El Tari Kupang,” tegas Erson Atamau.

“Segera copot jabatan petugas Satgas Nakertrans dimaksud, karena diduga telah melakukan tindakan rasis terhadap suku bangsa Alor di Bandara El Tari Kupang. Gubernur NTT segera memanggil Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT untuk melakukan pembinaan yang selayaknya,” sambung dia.

Kuasa hukum IKKA Kupang Dedy Jahapay, SH., dalam kesempatan tersebut, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung pihak bandara untuk melakukan pemberantasan terhadap human trafficking.

Namun, sangat disayangkan sikap oknum petugas yang melakukan interogasi namun pertanggung jawabannya tidak jelas, karena dengan kewenangan Satgas maka korban yang diduga merupakan tenaga kerja harus diproses secara tuntas dan jangan dibiarkan terlantar seperti ini.

“Kami juga menduga tindakan yang telah dilakukan petugas adalah bentuk tindakan perlawanan terhadap kebijakan moratorium TKI oleh Gubermur NTT, sebab dari kronologi peristiwa di atas terkesan pihak Satgas Nakertrans sedang sengaja ingin membuat persoalan dengan mengada-ada regulasi yang belum jelas untuk manarik kebencian masyarakat terhadap program Moratorium TKI oleh Gubernur NTT,” tegas Dedy Jahapay. (R3)

HUKRIM

Cabuli Gadis 15 Tahun di Jl. Nangka, Oknum Pelajar Terancam 15 Tahun Penjara

Published

on

Bobby Jacob Mooynafi (Foto: Wiliam)

Kupang, penatimor.com – Kasus asusila terhadap anak di bawah umur terus saja terjadi di Kota Kupang.

Kali ini korbannya adalah gadis remaja berusia 15 tahun. Dia dicabuli oleh YL (17), oknum pelajar pada salah satu sekolah menengah atas di Kupang, yang sedang dalam kondisi mabuk minuman keras di Jl. Nangka, Kelurahan Lasikode, pada Selasa (8/1).

Kasus ini telah dilaporkan ke polisi di Polres Kupang Kota, Selasa (15/1).

Pelapornya adalah Heri Batileo SH.,MH., selaku kuasa hukum korban.

Heri dalam laporannya, menguraikan kronologi kasus tersebut sesuai keterangan korban.

“Pada waktu korban ke rumah teman nya karena lagi kumpul dan ngobrol, tapi ada anak-anak di Jalan Nangka lagi minum minuman keras di depan situ,” kata Heri.

Melihat pesta miras itu, korban dan temannya lalu masuk ke rumah dan duduk, namun tiba-tiba datang pelaku YL yang sedang dalam kondisi mabuk.

YL diduga mencabuli korban dengan menusukkan jarinya ke kemaluan korban.

“Perbuatan YL tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit di kemaluan nya,” ungkap Heri.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar ada laporan pencabulan dan korban datang melapor didampingi oleh Lembaga Hukum Surya NTT. Korban masih diambil keterangan,” kata Kasat Reskrim.

Menurut perwira yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Sikka itu, pelaku dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (R3)

Continue Reading

HUKRIM

Mahasiswa Politani Desak Dosen Laurensius Lehar Dipecat

Published

on

Alfonsus Wolla

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan perzinahan oknum dosen dan mahasiswi Politani Kupang, Dr. Laurensius Lehar (LL) dan Gratia Tania Magdalena Ngefak (GTMN) dinilai sangat memalukan serta mencoreng nama baik lembaga perguruan tinggi negeri (PTN) ini.

Terhadap ulah kedua oknum tersebut, mahasiswa Politani Kupang menuntut agar keduanya diberkan sanksi berat berupa pemecatan.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Ketua BEM Politani Kupang, Alfonsus Wolla yang juga adalah mahasiswa Jurusan MPLK, Prodi MPLK, kepada wartawan di kampus Politani Kupang, Senin (14/1).

Menurut Alfonsus, kedua oknum ini telah mencoreng nama lembaga sehingga dosen harus diberikan sanksi yang berat, agar menjadi efek jera dan kepada mahasiswa di-drop out, karena sekarang masalah tersebut tidak lagi membawa nama pribadi namun melibatkan nama lembaga.

Lanjutnya, selama ini mahasiswa sangat menjaga nama baik lembaga tersebut dan dengan ulah kedua oknum tersebut, diberbagai media sosial, media cetak dan elektronik menjadi viral dan sudah tercoreng nama baik lembaganya itu.

“Apalagi mahasiswa yang terlibat baru semester satu. Dosen sebaiknya dipecat karena bergelar S3 dengan wawasan yang luas namun melecehkan sendiri lembaganya,” katanya.

Dikatakan, para dosen di Politani dianggap oleh mahasiswa sebagai orangtuanya sendiri, karena mahasiswa dititipkan oleh orangtua kepada para dosen agar bisa membimbing ke arah yang lebih baik, namun malah oknum dosen melakukan pelecehan lagi terhadap mahasiswa.

“Kami menganggap dosen sebagai orangtua kami sendiri, malah oknum dosen melakukan hal yang tidak diinginkan. Kami menganggap orangtua kami melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri,” tegasnya.

Terkait kesehariannya GTMN, Alfonsus mengungkapkan bahwa GTMN merupakan mahasiswa yang pendiam dan rajin mengikuti kegiatan akademik di kampusnya itu.

“Sesuai dengan pengamatan saya terhadap GTMN selama ini merupakan mahasiswa baru yang pediam dan penurut. Mungkin karena mahasiswa baru jadi pendiam namun tidak disangka kalau ada kejadian yang mencoreng nama lembaga seperti yang terjadi sekarang ini,” ungkap Alfonsus.

Terpisah, Direktur Politani Kupang Thomas Lapenangga, yang dikonfirmasi terkait tanggapan mahasiswa tersebut, mengatakan, sangat mendukung aspirasi dari mahasiswa atau pemikiran para pemuda untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga PTN yang ia nahkodainya itu.

Namun harus harus melihat latar belakang sebuah persoalan secara cermat mulai dari akar masalahnya, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak merugikan atau membuat suasana semakin ricuh.

“Kami menghargai apa yang disampaikan mahasiswa, karena selama ini mereka menjaga nama baik lembaga ini. Namun pemikiran anak muda ini kita juga memberikan mereka pemahaman yang baik tentang mekanisme dan sistem pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Terhadap masalah ini, pihaknya tidak tinggal diam dan sementara mengambil langkah-langkah seperti pemanggilan terhadap kedua oknum tersebut untuk dimintai keterangan, serta melakukan rapat pengambilan keputusan secara bersama-sama oleh para pimpinan.

“Saya sudah rapat koordinasi untuk melihat persoalan ini untuk diambil langkah-langkah dengan teman-teman pimpinan lain, karena hal-hal tertentu saya selaku pimpinan mengambil keputusan, namun masalah seperti ini butuh pemikiran dan sumbangsi teman-teman pimpinan yang lain,” katanya.

Thomas Lapenangga mengaku oknum dosen LL dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah yang dilakukannya, namun sesuai dengan pengakuan LL pada saat kejadian dirinya tidak berada di lokasi, setelah ada keributan barulah ia datang dan kasus ini juga sudah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

“Sudah ada upaya perdamaian dan langkah tersebut merupakan langkah yang diharapkan oleh pihak kampus. Proses perdamaian juga dituangkan dalam surat pernyataan,” paparnya.

Sementara langkah yang diambil pihak kampus sampai saat ini setelah berkoordinasi dengan para pimpinan belum ada kejelasan terkait sanksi.

Dikatakan hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang mengatur soal masalah seperti ini.

“Kami juga tidak ingin hal ini terjadi karena dengan pemberitaan di media massa dan tersebar di media sosial, nama baik lembaga ini tercoreng, namun sanksi ringan, sedang dan berat ini belum bisa di pastikan. Ini kembali kepada akar masalah. Sementara aturan yang ada apabila ada hukum tetap dari Pengadilan barulah diberikan sanksi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan LL memiliki potensi yang baik kedepannya untuk diberikan tanggung jawab menjabati jabatan tertentu di Politani.

“Setelah dia pulang selesaikan studinya, saya melihat dia memiliki potensi, sehingga saya mau memberikan dia jabatan di bidang promosi. Namun tidak berselang lama kena masalah,” tandasnya.

Untuk nasib dari GTMN, lanjut Thomas, akan diberikan pembinaan khusus karena persoalan ini kembali ke akar persoalan yang terjadi.

Pihak pimpinan Politani yang dilibatkan dalam rapat koordinasi untuk membahas persoalan yang menimpa LL yakni Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur IV. Sementara Wakil Direktur III yang membidangi Kemahasiswaan tidak hadir karena sedang berhalangan.

Sementara itu, dosen LL yang dikonfirmasi koran ini mengaku tetap pada keterangan sebelumnya, bahwa saat penggerebekan itu dirinya tidak berada di kos-kosan mahasiswi tersebut. (R1)

Continue Reading

HUKRIM

Plt. Kadis Nakertrans Bakal Digugat Perdata, Dilaporkan ke Komnas HAM dan Ombudsman

Published

on

Kuasa Hukum, Dedy Jahapay dan keluarga mendampingi Selfina Marsia Etidena usai melaporkan Plt. Kadis Nakertrans Cs di depan SPKT Polda NTT, Senin (14/1).

Kupang, penatimor.com – Selain melaporkan secara pidana Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona dan Satgas TPPO ke Polda NTT, kuasa hukum korban Selfia Marsia Etidena, Dedy Jahapay juga segera melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang.

“Selain pidana, kami juga tempuh upaya hukum secara perdata, karena korban mengalami kerugian secara materi,” kata Dedy.

Menurut pengacara muda di Kupang asal Alor itu, langkah hukum secara perdata dilakukan karena korban menuntut ganti rugi.

“Karena korban adalah mahasiswa, sehingga pencegahan keberangkatan ini telah membuat korban rugi waktu kuliah dan lain-lain,” kata Dedy.

Ditambahkan, kasus tersebut juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor