Connect with us

UTAMA

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Polres Kupang Kota Bangun Zona Intregritas

Published

on

Kasat Lantas Iptu Rocky Junasmi menandatangani pakta integritas dalam upacara di Mapolres Kupang Kota, Rabu (9/1).

Kupang, penatimor.com – Polres Kupang Kota bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Komitmen ini agar ada kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

Berkaitan dengan itu, Polres Kupang Kota pun mencanangkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Polres Kupang Kota, Rabu (9/1) di Mapolres Kupang Kota.

Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana Tarung Binti, SIK., menjadi inspektur upacara yang dihadiri seluruh Kapolsek, perwira, anggota dan PNS lingkup Polres Kupang Kota.

Kapolres menyebutkan kalau zona integritas dibangun sesuai dengan nawacita sehingga perlu reformasi birokrasi dan memberi pelayanan yang baik pada masyarakat.

“Polri menentukan zona integritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semua yang dilakukan polisi adalah pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik pada Polres Kupang Kota,” tandas Kapolres Kupang Kota.

Disebutkan bahwa hal mendasar dari tugas pokok Polri adalah kepercayaan masyarakat sehingga zona integritas ditetapkan untuk mengurangi komplain masyarakat sehingga tercapai zero komplain.

“Sehingga jika pelayanan baik maka juga meningkatkan kesejahteraan personel dan kamtibmas berjalan baik. Ada kepercayaan masyarakat sehingga perlu meningkatkan pelayan publik, meniadakan pungli, meniadakan komplian masyarakat sehingga ada perwujudan kamtibmas secara nyata sehingga menunjang kesejahteraan personel,” tandas Kapolres.

Orang nomor satu di Mapolres Kupang Kota itu menegaskan sasaran zona integritas dengan melakukan perubahan dengan kegiatan yakni manajemen perubahan untuk merubah secara sistematis mekanisme kerja yakni memangkas aturan dan sistem birokrasi, pola pikir dan membangun kenyamanan.

“Melakukan perubahan pada budaya kerja,” ujar perwira dengan pangkat dua melati di pundak ini.

Program melakukan tatalaksana oleh Polri juga untuk mempermudah personel Polri melakukan tugas di lapangan serta memberikan keterbukaan informasi publik.

Ada pula program penataan sistem sumber daya manusia karena SDM Polri adalah aset hidup dalam pelaksanaan tugas sehingga butuh kepercayaan pada Polri dan pengembangan Polri sesuai kompetensi dan penetapan reward dan punishment yang berimbang.

Selain itu penguatan akuntabilitas kinerja dari Polres Kupang Kota diawali dengan perencanaan program kerja, visi dan misi Polres Kupang Kota.

Untuk itu perlu melibatkan seluruh anggota dalam peningkatan akuntablitas.

Kapolres menegaskan bahwa Polres Kupang Kota benar-benar melakukan program Polri degan baik.

Penguatan pengawasan terhadap kinerja yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan oleh Kasiwas dna Propam juga menjadi program yang harus dilaksanakan.

Di sisi lain perlu peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan dibidang Satuan lalu lintas, Satuan Intelkam, Satuan Narkoba dan Satuan Reskrim.

“Peningkatan pelayan publik merupakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai aturan yang ada bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” tambah Kapolres.

Pelayanan ini dilakukan melalui standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan kepuasan terhadap pelayanan.

Berkaitan dengan itu, seluruh personel Polres Kupang Kota berkomitmen untuk mensukseskan pembangunan zona integritas di Polres Kupang Kota.

“Profesional saat melaksanakan tugas, menjaga kebersihan Mapolres, ruang kerja dan ruang pelayanan publik, menghilangkan perilaku koruptif, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan tugas,” imbuhnya.

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh personel Polres Kupang Kota dimulai dari Waka Polres Kupang Kota, Kompol Edward Jacky T Umbu Kaledi, SH., SIK., MM., diikuti para perwira Polres Kupang Kota, Kapolsek, anggota dan PNS Polres Kupang Kota maupun Polsek jajaran. (R3)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!