Connect with us

UTAMA

Astaga, Progres Proyek Tahun 2018 di Kota Kupang Senilai Rp 3,8 M Baru 12 Persen

Published

on

Inilah proyek pembangunan gedung baru Kantor Dukcapil Kota Kupang yang berjalan lambat.

Kupang, penatimor.com – Pembangunan tahap pertama gedung baru Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang, sampai saat ini belum juga terselesaikan.

Pekerjaan fisik masih mencapai 12 persen. Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih memberikan kesempatan atau adendum waktu selama 90 hari kerja.

Proyek ini dikerjakan oleh PT. Ditaputri Warnawa, dengan kontrak kerja terhitung sejak 31 Agustus sampai 28 Desember, dengan nilai proyek sebesar Rp 3,8 miliar.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Herold Devi Loak, mengatakan, lantai 1 gedung kantor Dukcapil diperuntukan sebagai ruang pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara, kenyataan di lapangan progres pekerjaan fisik baru mencapai 12 persen, sementara uang muka yang sudah diberikan sesuai ketentuan sebesar 20 persen.

“Ketentuan yang sekarang kita kejar, apakah gedung pelayanan ataukah ketentuan pemutusan hubungan kerja dan lainnya. Tetapi ada ketentuan lain, yang memungkinkan agar pekerjaan tetap dilanjutkan tanpa di-PHK dengan ketentuan denda maksimun 9 persen dari total kontrak,” ujarnya.

Memberikan kesempatan agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik adalah pilihan yang diambil PPK.

Tentu tidak serta-merta peluang memberikan kesempatan menyelesaikan kontrak secara utuh, tentunya termin tidak akan diberikan sampai pekerjaan selesai.

“Selain itu, kontraktor juga harus menjamin bahwa dia memiliki modal untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai ketentuan. Karena setelah semua pekerjaan selesai barulah akan dibayarkan uangnya disertai dengan denda yaitu dianggaran perubahan tahun 2019,” ujarnya.

Pasalnya, pekerjaan kantor Dukcapil ini merupakan anggaran tahun 2018, yang diharapkan sudah selesai. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikan. Maka anggaran ini akan ada di anggaran perubahan 2019 mendatang, karena pada anggaran murni tidak dianggarkan.

“Jadi yang dikerjakan sekarang adalah menyelesaikan pekerjaan tahun 2018, dan akan dibayarkan pada 2019 jika semua pekerjaan tahap pertama sudah selesai,” ujarnya.

Menurut Devi, akan lebih baik jika pekerjaan ini dlanjutkan dengan didenda, dari pada kantor pelayanan ini baru akan selesai di tahun 2020.

“Tetapi jika memang semua kesempatan itu sudah diberikan dan memang tidak mampu bekerja secara baik dan tidak mampu untuk mencapai denda maksimum, maka akan di PHK dan blacklist. Jadi untuk menuju ke sana, saya tidak akan memberikan dia termin, jadi dia harus menggunakan anggaran sendiri sampai pekerjan selesai, barulah dibayarkan dengan denda maksimum,” ungkapnya.

Devi mengaku, dirinya juga ke jaminan pelaksanaan dan asuransi uang muka yang mengeluarkan, untuk memastikan bahwa setiap saat itu bisa dilakukan klaim, agar tidak terjadi kerugian negara, karena prinsipnya adalah tidak terjadi kerugian negara dalam persoalan seperti ini.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, mengatakan, semuanya dikembalikan ke kontrak. Jadi kalau memang kontrak itu dimungkinkan untuk adendum atau diperpanjang waktu pelaksanaan, maka bisa sampai dengan denda maksimal.

“Tetapi jika sudah diberikan kesempatan sampai batas maksimal maka harusnya di-PHK, dan kembali ke kontrak tidak bisa dipaksakan lagi. Jadi saya sarankan agar dapat memberikan kesempatan melalui adendum, sesuai dengan denda maksimum yang berlaku,” terangnya.

Menurut Telend, jika semua kebijakan telah dilakukan namun sampai saatnya tidak bisa bekerja atau menyelesaikan pekerjaan, maka harus di-PHK dan ditenderkan ulang, dan diberikan kepada pihak yang serius dan mau mengerjakan pekerjaan sampai dengan selesai.

“Jadi kita tidak mencoba-coba dan berandai-andai, tetapi harus dilihat fakta yang terjadi. Jika memang tidak bisa maka di-PHK saja,” ujarnya.

Telend melanjutkan, untuk tahap kedua pembangunan kantor Dukcapil, emang tidak dianggarkan karena melihat progres tahap pertama yang masih terkendala.

“Harus dilihat dahulu, progres tahap pertama, sudah sampai dimana, jika memang sudah selesai, barulah dianggarkan untuk tahap kedua, sehingga volumenya tidak tumpang tindih. Jadi tahap pertama harus 100 persen barulah dianggarkan untuk tahap kedua,” kata Wakil Ketua DPRD yang baru saja dilantik ini.

Selain itu, Telend mengaku, alasan kenapa tahap kedua belum dianggarkan, karena sejak awal, pekerjaan ini tidak dikatakan pekerjaan multi year. Karena sejak awal, anggaran yang dianggarkan pada tahun 2018 itu adalah 100 persen pembangunan kantor Dukcapil.

Tidak tiba-tiba di tengah perjalanan lalu mengatakan bahwa anggarannya kurang, sehingga diusulkan lagi untuk melanjutkan tahap kedua.

“Ini mengapa kita tidak setuju untuk anggaran tahap kedua. Tetapi pada prinsipnya kita bahwa bangunan ini harus selesai 100 persen, sehingga adanya pertimbangan-pertimbangan apakah memungkinkan untuk penambahan anggaran untuk tahap kedua. Kita lihat dahulu pekerjaan yang ada sekarang, sampai dimana pekerjaannya,” kata legislatif asal Partai Golkar ini. (R1)

UTAMA

Pengelolaan Limbah Buruk, Gubernur Perintah Tutup Lippo Plaza

Published

on

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memarahi GM Lippo Plaza Irwan saat melihat sistem pengelolaan limbah yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) benar-benar marah saat melihat langsung pengelolaan limbah Lippo Plaza yang buruk dan merusak lingkungan, Kamis (21/2) siang.

Gubernur yang didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT dan juga Asisten II Setda Kota Kupang Ely Wairata, memantau langsung pembuangan limbah pada lahan Pemprov di belakang Lippo Plaza.

Gubernur awalnya mengatakan bahwa apabila tidak ada Amdal maka operasional Lippo Plaza harus dihentikan.

“Kalau tidak ada Amdal, maka tidak boleh jalan operasionalnya. Harus stop dulu,” kata Gubernur.

Setelah mendapat penjelasan dari dua orang perwakilan manajemen Lippo Plaza bahwa sudah ada izin Amdalnya dari provinsi, Gubernur justru menuding bahwa Amdal tersebut palsu.

“Ada Amdal aja kayak gini. Amdal palsu ini,” tandas VBL.

“Ya udah suruh panggil dan suruh stop ini. Ini pasti nggak benar. Kalau ada izin pun ini gak benar,” tandas Gubernur sembari menyuruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Wayan Darmawan dan Karo Humas dan Protokoler Jelamu Ardu Marius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Beberapa saat kemudian datang seorang pria yang mengaku sebagai penanggungjawab operasional di Lippo Plaza.

Gubernur pun langsung memerintahkan pria tersebut untuk membersihkan seluruh sampah di lokasi itu.

“Lu pilih ini sampah semua sebelum saya tampar kau nanti. Pilih sampai bersih dan jangan ada bau lagi,” perintah mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem itu.

Gubernur juga mempertanyakan adanya pipa pembuangan limbah yang langsung diarahkan menuju lahan Pemprov.

“Ini idenya siapa sehingga limbahnya dibuang ke situ. Ini tanah kosong provinsi punya kan. Kamu tahu ini bau nggak. Tau bau tapi tenang buang kasih orang,” tandas Gubernur.

Dia juga memerintahkan beberapa pimpinan OPD untuk segera bersurat resmi ke Undana Kupang untuk menurunkan tim memeriksa limbah tersebut.

“Kalau tidak layak segala macam, tutup,” tegas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

Sementara itu, General Manager Lippo Plaza Irwan yang datang kemudian juga langsung disuruh gubernur membersihkan sampah hingga benar-benar bersih.

Gubernur kemudian berjalan masuk memeriksa lahan milik Pemprov untuk memastikan langsung pembuangan limbah tersebut.

Di dalam lahan ini ada genangan air limbah. Gubernur pun menyuruh GM Lippo Plaza untuk memastikan air tersebut berbau atau tidak.

“Coba kamu cium ini bau nggak,” suruh orang nomor satu di Pemprov NTT itu.

GM Lippo Plaza pun langsung menunduk dan mengambil air dengan tangannya lalu menciumnya.

“Bau lah. Kenapa kalian buat limbahnya di sini. Kenapa kalian tidak memanage limbahnya dengan baik,” tanya gubenur lagi.

“Proses dan segera tutup tahan dulu sebelumnya limbahnya beres. Kamu penyumbang sampah bagi kota ini gimana,” lanjut.

Gubernur menilai manajemen Lippo Plaza sama sekali tidak terpanggil mendukung program pemerintah, baik Gubernur dan Wali Kota yang saat ini sangat gencar untuk memerangi sampah.

“Kamu sudah dikasih (sewa lahan) murah-murah untuk kamu untung, masa yang begini pun tidak kalian bersihin. Kalian malah buat tempat ini menjadi menjijikan sekali dan limbahnya jorok. Air limbah ini yang akan mengalir dan dipakai oleh orang-orang yang pakai sumur bor. Dia akan menuju ke sana dan mati orang-orang. Ini kejahatan lingkungan. Minta Undana hari ini juga ambil sampel,” tandas Gubernur lagi.

GM Lippo Plaza Irwan juga diminta untuk membersihkan sampah tersebut sampai benar-benar bersih.

“Kamu panggil anak buah kamu bersihin semuanya. Saya balik lagi sebentar saya tidak lihat seperti ini,” perintah Gubernur. (R1)

Continue Reading

UTAMA

2.291 Dirawat dan 24 Meninggal Akibat DBD di NTT

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTT sebanyak 2.315 yang terdiri dari 2.291 masih dalam proses perawatan dan 24 meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Menurut Dominikus, semua kabupaten dan kota di NTT sudah terdampak kasus DBD. Namun yang meninggal terdapat di sembilan kabupaten. Rincian jumlah kasus dan kematian akibat DBD yang terjadi di sembilan kabupaten sebagai berikut, Kabupaten Kupang terdapat 168 kasus dan tiga orang meninggal. Kabupaten Ende, sebanyak 100 kasus dan dua orang meninggal. Kabupaten Ngada, sebanyak 104 kasus dengan korban meninggal dua orang. Kabupaten Manggarai, sebanyak 72 kasus dengan jumlah korban meninggal dua orang.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 69 kasus dengan jumlah korban meninggal satu orang. Manggarai Barat sebanyak 428 kasus dan korban meninggal dua orang. Kabupaten Sumba Timur sebanyak 366 kasus dan korban meninggal 10 orang. Sumba Barat sebanyak 124 kasus dengan korban meninggal satu orang. Kabupaten Rote Ndao, jumlah penderiat dan meninggal masing- masing sebanyak satu orang.

Dominikus mengungkapkan, sebanyak 11 kabupaten dan satu kota, belum ada korban meninggal. Rinciannya, Kota Kupang sebanyak 400 kasus, Tmor Tengah Selatan (TTS) ada 107 kasus, Timor Tengah Utara (TTU) ada 51 kasus, Belu ada 33 kasus, Malaka ada 52 kasus, Alor ada lima kasus.

Kabupaten lainnya yakni, Flores Timur sebanyak sebelas kasus, Lembata sebayak empat kasus, Sikka ada 94 kasus, Nagekeo ada sebelas kasus. Selain itu, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 26 kasus, dan Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 19 kasus.

“Dari data yang ada, jumlah kasus terbanyak terdapat di Manggarai Barat yakni sebanyak 428 kasus dengan korban meninggal sebanyak dua orang, sedangkan kasus terkecil terdapat di Kabupaten Rote Ndao yakni jumlah penderita dan meninggal masing- masing satu orang,” kata Dominikus.

Dia menyampaikan, ada sejumlah langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan mewabahnya kasus DBD yang sudah terpapar di 22 kabupaten/kota di NTT. Langkah yang telah diambil antara lain, melibatkan para mahasiswa fakultas kesehatan dan Poltekes dalam kegiatan larvadisasi atau penaburan bubuk abate untuk memberantas penyakit DBD yang diakibatkan virus dengue.

“Kita harapkan kabupaten melakukan pendekatan dengan kampus guna melibatkan para mahasiswanya untuk kegiatan larvadisasi,” kata Dominikus.

Kegiatan pencegahan lainnya, lanjut Dominikus, pengasapan atau foging dengan menggunakan dua metode, yakni fokus dan massal. Untuk metode pengasapan fokus, radiusnya 200 meter dari rumah penderita DBD. Sedangkan untuk pengasapan massal, dilakukan untuk wilayah desa/kelurahan yang terpapar. Metode yang digunakan yakni dari luar pemukiman menuju pemukiman dan rumah penduduk. Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang waktu setiap pelaksanaan yakni satu minggu. Ini disesuaikan dengan masa inkubasi nyamuk.

“DBD tidak hanya disebabkan oleh nyamuk yang ada di rumah (aedes aegypti) tapi juga oleh nyamuk yang berasal dari semak (aedes albopictus). Karena itu, lingkungan harus selalu bersih agar tidak ada sarang nyamuk,” terang Dominikus.

Anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Maximilianus Adipati Pari berharap agar Dinas Kesehatan provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kasus DBD yang jumlahnya cukup banyak. Dengan harapan, gerakan pemberantasan itu sampai di tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimi Sianto meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian soal status DBD, apakah dimungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB). Dengan jumlah kasus yang ada, hendaknya menggunakan anggaran tak terduga dalam melakukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kapolda Pimpin Langsung Aksi Perangi Sampah di Kupang

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman sedang menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserahkan di Jl. Soeharto, depan Mapolda NTT, Kamis (21/2).

Kupang, penatimor.com – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di NTT diwarnai dengan aksi kebersihan, Kamis (21/2) pagi.

Di Kota Kupang, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bersama seluruh pejabat utama, pamen, pama, bintara, tamtama, ASN dan Bhayangkari melakukan aksi perangi sampah.

Kegiatan bersih-bersih sampah dilakukan pada sejumlah lokasi di wilayah Kota Kupang, dengan mengusung tema, “15 Menit NTT Cinta Bumi”.

Kegiatan ini dimulai dari depan Mapolda NTT dan sepanjang Jl. Soeharto hingga depan Pasar Kasih Naikoten 1 serta beberapa lokasi lainnya.

Kapolda pada kesempatan itu, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada, sehingga terbebas dari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast, mengatakan kegiatan kebersihan tersebut dimulai pukul 07.00.

“Aksi perangi sampah dilakukan di enam lokasi dalam Kota Kupang secara serentak, yaitu Pasar Kasih, Kuanino, Pasar Oeba, Pantai Namosain dan Pasir Panjang,” sebut Jules.

“Demi kebersihan kota ini, kami imbau semua warga Kota Kupang untuk peduli kebersihan sehingga wilayah ini bersih dan masyarakat juga terjaga kesehatannya,” tutup mantan Kapolres Manggarai Barat itu. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor