Connect with us

EKONOMI

Desember 2018, NTT Alami Inflasi 1,84 Persen

Published

on

Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce M. Sabuna saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Rabu (02/01/2019).

Kupang, Penatimor.com – Desember 2018 Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami inflasi sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,70.

“Dua kota IHK di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi yaitu Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan Kota Maumere sebesar 0,14 persen,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce M. Sabuna kepada wartawan di kantornya, Rabu (02/01/2019).

Menurut Sabuna, inflasi Desember 2018 di Provinsi NTT terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran.

“Dimana kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,94 persen yang diikuti kelompok bahan makanan sebesar 3,82 persen,” ungkapnya.

Sabuna menyebutkan, selama tahun 2018, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,07 persen, Kota Kupang mengalami inflasi 3,23 persen dan Kota Maumere 2,00 persen.

Di Tahun 2018, penyebab utama terjadinya inflasi di NTT didorong oleh kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan.

“Seluruh kelompok pengeluaran selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga,” tandas Sabuna.

Dia menambhakan, dari 82 kota sampel IHK Nasional, pada Desember 2018 80 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan terendah terjadi di Kota Banda Aceh dengan inflasi sebesar 0,02 persen. (R2)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Besok, Wagub Nae Soi Launching Bansos Rastra 2019

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi dijadwalkan melaunching Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) 2019 di halaman Gedung DPRD Kabupaten Ngada, Jumat (22/2/2019) besok.

Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi NTT, Djoese Nai Buti kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Menurut Jose, demikian sapaan untukDjoese Nai Buti, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos rastra di Provinsi NTT tahun 2019 sebanyak 438.379 keluarga.

“Setelah launching akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bansos rastra kepada KPM perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota, serta pelepasan armada distribusi bansos rastra,” ungkap.

Dia menjelaskan, beras sejahtera (Rastra) berbeda dengan beras miskin (Raskin). Kalau dulu untuk penerima raskin dikenakan biaya tebus, tetapi untuk rastra saat ini tidak ada biaya tebus, bahkan kualitas berasnya pun kelas medium.

“Pemerima Rastra adalah warga yang masuk dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.

Jose menyebutkan, perubahan aturan penerimaan rastra yang bebas uang tebusan hendaknya tidak berimplikasi pada peningkatan jumlah penerima setiap tahun. Karenanya, masyarakat di tingkat desa atau kelurahan agar bermusyawarah untuk menentukan siapa yang pantas menerima rastra tersebut.

“Dulunya, penerima harus menyerahkan uang tebusan Rp1.600/kg, sekarang sudah disebut bantuan sosial tanpa uang tebusan. Harus ada sosialisasi yang jelas dan baik di setiap desa agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Jose menambahkan, prestasi rastra adalah terjadinya penurunan penerima dari waktu ke waktu, bukan karena tepat waktu dalam penyalurannya. (R2)

Continue Reading

EKONOMI

Terapkan SAKIP, 151 Pemda di Wilayah II Hemat Rp 22,3 Triliun

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Hal itu terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut,” ujar Menteri PANRB, Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting , yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Pihaknya akan membatu daerah daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.

“Namun realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang,” jelasnya.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Senada dengan Menteri, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi.

Menurutnya, efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. “SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekadar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP. (R2/ HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

EKONOMI

Nilai Indeks Tendensi Konsumen NTT Triwulan IV 2018 Meningkat

Published

on

Kupang, Penatimor.com – Nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan IV-2018 sebesar 132,50. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia sampaikan ini kepada wartawan di kantornya, Rabu (6/2/2019).

Maritje menjelaskan, kondisi ini didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 139,47), rendahnya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 122,99) dan peningkatan volume konsumsi (nilai indeks sebesar 127,96).

“Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami perbaikan kondisi ekonomi konsumen,” jelas Maritje.

Menurut Maritje, provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah NTT (nilai indeks 132,50) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ITK terendah adalah Sulawesi Tengah (nilai indeks 98,44).

“Nilai ITK NTT pada triwulan I-2019 diperkirakan sebesar 92,38, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan menurun. Tingkat optimisme konsumen diperkirakan menurun dibandingkan triwulan IV-2018 (nilai ITK sebesar 132,50),” tandasnya. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor