Connect with us

PENDIDIKAN

SMAN 1 Matawai La Pawu Tak Punya Gedung Sekolah, Kepsek Minta Perhatian Pemerintah

Published

on

Pelajar dan guru SMAN 1 Matawai La Pawu, Sumba Timur foto bersama anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo dan Camat Matawai La Pawu, Dominggus Lalu Panda beberapa waktu lalu.

Kupang, Penatimor.com – Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matawai La Pawu, di Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki gedung sekolah, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara berpindah-pindah.

Hal ini terungkap saat Kepala Sekolah SMAN 1 Matawai La Pawu, Kristian Nengerutung bersama Camat Matawai La Pawu, Dominggus Lalu Panda mendatangi DPRD NTT untuk mengadukan perihal tersebut, Senin (10/12/2018).

Tiba di kantor dewan, keduanya nampak diterima anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo. Setelah menyampaikan segala keluh kesah, keduanya didampingi Winston menemui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi NTT, Yohanna Lisapally di kantornya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Matawai La Pawu, Kristian Nengerutung mengisahkan, sekolah yang sudah berusia tiga tahun itu, sama sekali belum atau tidak memiliki gedung sekolah atau ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Selama ini yang dilakukan adalah dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Untuk kegiatan belajar mengajar, kami pinjam pakai ruang kelas SD, tapi kalau dipakai oleh para guru maka kami pinjam ke ruang kelas salah satu SMP. Bahkan, karena tidak ada tempat, terpaksa kami berpindah ke kantor desa atau gedung gereja yang ada. Jadi kadang sebagian siswa gunakan ruangan SD, sementara lainnya menggunakan gedung gereja,” ungkap Kristian mengisahkan.

Menurut Kristian, sekolah yang dipimpinnya itu saat ini memiliki enam rombongan belajar (Rombel) dengan jumlah siswa sebanyak 175 orang. Sedangkan untuk guru atau tenaga pengajar sebanyak 11 orang, dan hanya 1 guru PNS, sedangkan 10 lainnya merupakan guru honor komite sekolah.

“Masyarakat setempat juga peduli, sehingga telah menghibahkan lahan seluas sekitar dua hektar untuk dibangun gedung sekolah, dan untuk izin operasional juga sudah ada sejak tahun 2016 yang ditandatangani oleh bupati Sumba Timur, namun yang jadi persoalan yaitu belum adanya unit sekolah baru,” katanya.

Kristian berharap, keluhan terkait kondisi pendidikan khususnya sekolah yang dipimpinnya itu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi NTT, baik melalui legislatif maupun eksekutif agar memberikan respon positif demi terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat dalam mendapatkan hak pendidikan.

Kepala Sekolah SMAN 1 Matawai La Pawu, Kristian Nengerutung bersama Camat Matawai La Pawu, Dominggus Lalu Panda saat berada di kantor DPRD NTT, Senin (10/12/2018)

Camat Matawai La Pawu, Dominggus Lalu Panda menyampaikan, kecamatan tersebut berdiri sejak tahun 2001, sedangkan SMAN 1 Matawai La Pawu mulai terbentuk sejak tahun 2016, sehingga di tahun 2018, sekolah ini sudah tiga tahun menerima siswa baru.

“Sebelumnya kegiatan belajar mengajar menggunakan ruang kelas pada SMPN 1 Matawai La Pawu, tapi karena sudah gunakan kurikulum 13 (K-13) maka terpaksa harus minggat dari situ,” ungkap Dominggus.

Dominggus mengatakan, pada tahun 2019 para siswa akan menghadapi ujian, sehingga jika kondisi ini masih sama seperti saat ini, maka pihaknya pun tidak tahu harus berbuat apa demi menyelamatkan nasib generasi muda di daerah itu.

Karena itu, pihaknya mengharapkan perhatian dari pemerintah provinsi NTT yang kini memiliki kewenangan terkait kepengurusan bidang pendidikan tingkat SMA/ SMK dan SLB agar dapat menyediakan gedung sekolah untuk proses belajar mengajar sehingga peserta didik tidak terlantarkan.

“Kami datang jauh-jauh dari Sumba Timur untuk menyampaikan kondisi yang kami alami kepada lembaga dewan sebagai representasi dari kami masyarakat. Kami juga akan bersama-sama bapak Winston, anggota Komisi V bertemu kepala dinas pendidikan untuk sampaikan maksud kami. Besar harapan di tahun 2019, kebutuhan akan ruang kelas bisa terjawabi” harapnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengapresiasi kegigihan Kepsek dan Camat Matawai La Pawu dalam memperjuangkan nasib pendidikan anak-anak di daerah itu, hingga merelakan waktu dan biaya pribadinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke lembaga DPRD dan Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan.

“Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berdiri bersama mereka dalam memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak di Matawai La Pawu, demi memiliki gedung sekolah yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini menyatakan, telah mendengar dan melihat langsung kondisi proses belajar mengajar di sekolah tersebut beberapa waktu lalu saat melakukan hearing/ dialog publik bersama masyarakat setempat. Karena itu, dia akan memperjuangkan pembangunan sekolah tersebut melalui dana APBD Provinsi NTT pada tahun anggaran 2019. (R2)

PENDIDIKAN

Pimpin Apel di Almamater, Wakapolda Ingatkan Siswa Tingkatkan Kedisiplinan

Published

on

Wakapolda NTT Brigjen Pol Johni Asadoma pose bersama para guru SMAN 1 Kupang, Selasa (19/2).

Kupang, penatimor.com – Wakapolda NTT Brigjen Pol Johny Asadoma menyambangi almamaternya SMA Negeri 1 Kupang, Selasa (19/2) pagi tadi.

Wakapolda tiba di sekolah tersebut pukul 06.45 dan memimpin apel di halaman sekolah.

Turut dalam kesempatan itu, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kupang (IASMANSAKOE).

Wakapolda mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk dari kegiatan Safari Kamtibmas Polda NTT yang bertujuan untuk pembinaan dan penyuluhan tentang masalah Kamtibnas di seluruh SMA-SMK se-Kota Kupang.

Orang nomor dua di lingkup Polda NTT itu juga memberikan arahan kepada seluruh siswa agar menjauhi minuman keras, Narkoba dan hoax.

“Jauhi kenakalan pelajar, harus tertib berlalu lintas, disiplin dan memanfaatkan waktu untuk belajar, karena dengan belajar dan belajar, baru kita bisa membangun daerah ini dan bangsa ini,” tandas mantan Wakapolda Sulawesi Utara itu.

Dalam apel pagi tersebut juga diadakan lomba pidato berbahasa Inggris.

Juara lomba tersebut mendapat hadiah, masing-masing Juara 1 mendapatkan sebuah handphone, sementara Juara 2 dan Juara 3 masing-masing mendapat uang saku senilai Rp 500.000.

Pada kesempatan itu, Wakapolda juga menggelar rapat bersama para guru.

Dia menjelaskan tentang kedisiplinan, pesan Kamtibnas dan motivasi agar para siswa mengerti dan menjauhi hal-hal negatif.

Wakapolda juga mendukung para guru memberikan tindakan tegas atas dasar membina dan membentuk karakter para siswa, sehingga memiliki kapasitas sumber daya manusia yang baik dan berkarakter.

“Kegiatan Safari Kamtibmas Polda NTT ini akan dilakukan setiap hari ke SMA-SMK di Kota Kupang,” pungkas jenderal bintang satu asal Nusa Kenari, Kabupaten Alor itu. (R3)

Continue Reading

PENDIDIKAN

88.399 Siswa SMK/SMA di NTT Ikut UNBK 2019

Published

on

Rapat dengar pendapat Komisi V DPRD NTT dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, di ruang komisi itu, Senin (18/2/2019).

Kupang, Penatimor.com – Sebanyak 88.399 siswa SMK dan SMA/MA yang tersebar di 650 sekolah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019, sedangkan yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Pensil Kertas (UNPK) sebanyak 15.257 yang tersebar di 85 sekolah baik negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin Lola sampaikan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTT, Senin (18/2/2019).

Benyamin menguraikan, jumlah SMK dan SMA/MA yang ada di NTT sebanyak 735 sekolah, yang terdiri dari SMK sebanyak 252 sekolah dan SMA/MA sebanyak 483 sekolah. Dari jumlah sekolah yang ada, yang menyelenggarakan UNBK sebanyak 650 sekolah yang terdiri dari SMK ada 230 sekolah atau sebanyak 21.481 siswa dan SMA/ MA ada 420 sekolah atau sebanyak 56.918 siswa.

Sementara itu, lanjutnya, jumlah SMK dan SMA/SMK yang menyelenggarakan UNPK sebanyak 85 sekolah yang terdiri dari SMK sebanyak 22 sekolah atau 2.534 siswa dan SMA/MA sebanyak 63 sekolah atau 12.723 siswa. Jika dipersentasekan, maka SMK yang menyelenggarakan UNBK sebesar 82,44 persen dan SMA/MA sebesar 470,32 persen. Sementara itu, yang menyelenggarakan UNPK, untuk SMK sebesar 1,56 persen dan SMA/MA sebesar 29,68 persen.

“Dari data yang ada, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK dan UNPK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,16 persen untuk SMK dan 36,34 persen untuk SMA/MA,” kata Benyamin.

Dia menyampaikan, pemerintah pusat menargetkan pada tahun ini pelaksanaan UN sudah berbasis komputer. Namun ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, sehingga target yang ditetapkan itu belum tercapai. Memang untuk mengatasi kendala soal sarana- prasarana, pemerintah memberi ruang kepada sekolah untuk meminjam laptop agar bisa digunakan pada saat pelaksanaan UN.

Selain itu, menggunakan fasilitas komputer di sekolah lain dengan radius paling jauh lima kilometer. Pemerintah tidak memaksakan agar semua sekolah harus menyelenggarakan UNBK untuk merealisasikan target yang ditetapkan. Ini sangat bergantung pada kesiapan masing- masing sekolah penyelenggara UN.

“Kendala yang kita hadapi dalam merealisasikan target UNBK karena sekolah diberi ruang untuk mendaftar secara langsung melalui online. Sedangkan Dinas Pendidikan, hanya diberitahu bahwa sekolah tersebut sudah mendaftar sebagai peserta UNBK,” terang Benyamin.

Dia berpendapat, walau sekolah diberi ruang yang seluas- luasnya untuk melakukan pendaftaran secara online, tapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Ini untuk memastikan sejauhmana kesiapan masing- masing sekolah dalam menghadapi UNBK, terutama aspek sarana- prasarana, jaringan internet dan listrik.

Ketua Komisi V DPRD, Jimi Sianto pada kesempatan itu meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus melakukan pemantauan, koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan UN, baik yang berbasik komputer maupun pensil kertas. Untuk menuntaskan persoalan pendidikan, harus menyampaikan secara komprehensif tentang data masing- masing sekolah, baik negeri maupun swasta. (R2)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Alumni SMAN 1 Kupang Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah

Published

on

Brigjen Pol Johni Asadoma memberikan keterangan kepada wartawan di SMAN 1 Kupang, Selasa (19/2).

Kupang, penatimor.com – Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kupang (IASMANSAKOE) menggelar lomba literasi karya tulis ilmiah.

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat mendukung visi dan misi Gubernur NTT, termasuk memperingati HUT ke-60 Provinsi NTT dan Bhakti Negeri SMAN 1 Kupang.

Lomba ini dibagi dalam dua kategori yakni kategori umum dan pelajar.

Tema yang diangkat juga berbeda, dimana untuk kategori umum menulis tentang “Pariwisata menuju NTT Bangkit dan NTT Sejahtera”.

Sementara untuk kategori pelajar mengangkat topik tentang, “Legalisasi Miras Lokal (Sopi) dan Masa Depan Generasi Muda”.

Ketua IASMANSAKOE Brigjen Pol Johni Asadoma kepada wartawan di SMAN 1 Kupang, Selasa (19/2), mengatakan, terkait kegiatan karya tulis ilmiah tersebut, pihaknya masih membuka pendaftaran hingga Kamis (28/2).

Menurut sosok yang juga Wakapolda NTT itu, kegiatan tersebut dilatar belakangi minimnya minat masyarakat NTT untuk membaca dibandingkan dengan provinsi lain, dan sesuai hasil survei tingkat baca dan tulis masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibanding negara lain.

“Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain terendah dan di Indonesia sendiri NTT sangat rendah. Sehingga untuk memajukan SDM di NTT, melalui ikatan alumni menyelenggarakan kegiatan sebagai tantangan dan diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi,” harap jenderal bintang satu itu.

Johni Asadoma yang juga mantan Wakapolda Sulawesi Utara itu menambahkan, pendaftaran awalnya ditutup tanggal 27 Januari 2019, tetapi karena jumlah pendaftar masih kurang sehingga diputuskan memperpanjang waktu pendaftaran.

“Makanya kami buka pendaftran sampai tanggal 28 Februari, dan hasil lomba akan diumumkan pada pertegahan bulan Maret,” sebut Johni Asadoma. (R3)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor