Connect with us

NASIONAL

PLN Raih Penghargaan Kemendikbud untuk Program Vokasi SMK

Published

on

General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Wisnoe Satrijono menerima penghargaan dari pemerintah melalui Kemendikbud sebagai BUMN yang peduli pendidikan Vokasi di Indonesia, yang diserahkan oleh Kemenko Perekonomian, Darmin Nasution dan Mendikbud Muhajir Effendi di Jakarta, Rabu (5/12/2018)

Jakarta, Penatimor.com – Perusahaan Listrik Negara atau PLN menjadi satu-satunya BUMN yang mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan atas kontribusi perusahaan terhadap pengembangan kompetensi lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) melalui program vokasi.

Penghargaan Peduli SMK disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pereknomian, Darmin Nasution dan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada General Manager PLN Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Pusdiklat) Wisnoe Satrijono pada gelaran Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Sebanyak lima industri menerima penghargaan Peduli SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, industri yang meraih penghargaan meliputi bidang industri otomotif, bidang industri kecantikan, bidang industri makanan dan minuman dan bidang industri listrik.

Pada kesempatan itu, Mendikbud menyampaikan terima kasih atas kepedulian dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terhadap pendidikan vokasi, terutama SMK.

“Kami mengapresiasi DUDI yang bersungguh-sungguh terlibat dalam penyusunan kurikulum SMK. Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik antara DUDI dan pemerintah, diharapkan dapat menghasilkan lulusan SMK yang kompeten,” kata Mendikbud.

Sementara itu, General Manager PLN Pusdiklat, Wisnoe Satrijono mengatakan, PLN telah berupaya aktif sejalan dengan program pemerintah melalui kegiatan BUMN yang peduli pendidikan vokasi dan peningkatan daya saing generasi muda di Indonesia.

“Proyek ketenagalistrikan banyak dan tersebar. Membutuhkan SDM yang tidak sedikit dan harus kompeten di bidangnya. Sehingga Pembangunan yang ada berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja khususnya lulusan SMK,” jelas Wisnoe.

Menurut Wisnoe, sejak tahun 2015 PLN telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi ketenagalistrikan bagi pengajar dan peserta didik SMK.

“Lulusan program vokasi SKM sudah ada yang diterima di PLN dan anak perusahaan. Ada 86 Siswa,” ungkap Wisnoe.

Selain PLN, peraih penghargaan Peduli SMK adalah L’Oréal Indonesia, PT. Astra Honda Motor, PT Sumber Alfaria Trijaya.TBL, dan Yamaha Motor Manufacturing Indonesia. (R2)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Terapkan SAKIP, 151 Pemda di Wilayah II Hemat Rp 22,3 Triliun

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Hal itu terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut,” ujar Menteri PANRB, Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting , yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Pihaknya akan membatu daerah daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.

“Namun realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang,” jelasnya.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Senada dengan Menteri, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi.

Menurutnya, efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. “SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekadar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP. (R2/ HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

NASIONAL

Hasto: Kesalahan Fatal Menyatakan Presiden Chief of Law Enforcement

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto bikin pernyataan blunder, yang mencerminkan karakter dasarnya bahwa menjadi Presiden itu sebagai chief of law enforcement.

“Pernyataan yang berbahaya. Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (17/1/2019).

Atas pernyataan tersebut, Hasto menyatakan tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting.

“Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” ungkap Hasto.

Menurut Hasto, hal yang menarik dari debat tersebut adalah posisi Kyai Maruf Amin sebagai Cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Joko Widodo (Jokowi).

“Agresifnya Sandi sekedar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kyai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden,” paparnya.

Hasilnya, tambah Hasto, sekali bicara, pernyataan Kyai Maruf singkat namun menohok.

“Mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya berorasi atau tebar janji,” tandasnya. (R2)

Continue Reading

NASIONAL

PDI Perjuangan: Visi Misi Prabowo-Sandi Lupa HAM

Published

on

Dok. Ist

Terkesan Menyembunyikan Masa Lalu

Kupang, Penatimor.com – PDI Perjuangan menanggapi serius pemaparan awal visi misi Prabowo Sandi yang diluar konteks, bicara pangan dan air, sementara yang dibahas adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Penegakan Hukum, Korupsi dan Terorisme.

“Apa yang disampailan sekedar kualifikasi hafalan, retorik, dan melupakan hal yang substansial terkait komitmen terhadap Hak Asasi Manusia. Nampak betul bagaimana visi misi tersebut lupa HAM. #PrabowoLupaHAM,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/1/2019).

Menurut Hasto, apa yang terjadi dalam pamaparan 3 menit visi misi tersebut menunjukkan komitmen dasar pemimpin.

“Nampak Pak Prabowo menyembunyikan persoalan HAM tersebut. Buat apa bicara kualitas kehidupan namun melupakan komitmen yang sangat penting, agar di negara yang berdaulat ini, tidak boleh ada penghilangan paksa nyawa warga negara Indonesia mengingat tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap agar debat melihat rekam jejak, program konkrit dan gagasan masa depan untuk Indonesia Raya. “Kami bersyukur Pak Jokowi dan Kyai Maruf Amin tampil kalem,” tandasnya. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor