Connect with us

NASIONAL

PLN Raih Penghargaan Kemendikbud untuk Program Vokasi SMK

Published

on

General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Wisnoe Satrijono menerima penghargaan dari pemerintah melalui Kemendikbud sebagai BUMN yang peduli pendidikan Vokasi di Indonesia, yang diserahkan oleh Kemenko Perekonomian, Darmin Nasution dan Mendikbud Muhajir Effendi di Jakarta, Rabu (5/12/2018)

Jakarta, Penatimor.com – Perusahaan Listrik Negara atau PLN menjadi satu-satunya BUMN yang mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan atas kontribusi perusahaan terhadap pengembangan kompetensi lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) melalui program vokasi.

Penghargaan Peduli SMK disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pereknomian, Darmin Nasution dan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada General Manager PLN Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Pusdiklat) Wisnoe Satrijono pada gelaran Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Sebanyak lima industri menerima penghargaan Peduli SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, industri yang meraih penghargaan meliputi bidang industri otomotif, bidang industri kecantikan, bidang industri makanan dan minuman dan bidang industri listrik.

Pada kesempatan itu, Mendikbud menyampaikan terima kasih atas kepedulian dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terhadap pendidikan vokasi, terutama SMK.

“Kami mengapresiasi DUDI yang bersungguh-sungguh terlibat dalam penyusunan kurikulum SMK. Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik antara DUDI dan pemerintah, diharapkan dapat menghasilkan lulusan SMK yang kompeten,” kata Mendikbud.

Sementara itu, General Manager PLN Pusdiklat, Wisnoe Satrijono mengatakan, PLN telah berupaya aktif sejalan dengan program pemerintah melalui kegiatan BUMN yang peduli pendidikan vokasi dan peningkatan daya saing generasi muda di Indonesia.

“Proyek ketenagalistrikan banyak dan tersebar. Membutuhkan SDM yang tidak sedikit dan harus kompeten di bidangnya. Sehingga Pembangunan yang ada berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja khususnya lulusan SMK,” jelas Wisnoe.

Menurut Wisnoe, sejak tahun 2015 PLN telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi ketenagalistrikan bagi pengajar dan peserta didik SMK.

“Lulusan program vokasi SKM sudah ada yang diterima di PLN dan anak perusahaan. Ada 86 Siswa,” ungkap Wisnoe.

Selain PLN, peraih penghargaan Peduli SMK adalah L’Oréal Indonesia, PT. Astra Honda Motor, PT Sumber Alfaria Trijaya.TBL, dan Yamaha Motor Manufacturing Indonesia. (R2)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

SPBE Hasilkan Efektifitas, Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Jakarta, Penatimor.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

“SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin saat konferensi pers terkait Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Bidakara, Jakarta, Kamis (28/03/2019).

Dikatakan, tata kelola pemerintah yang masih silo dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, Kementerian PANRB bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membangun kebijakan SPBE yang  akan dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE yang kali pertama dilakukan pada tahun 2018. Penyerahaan hasil evaluasi SPBE dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (28/03). Acara ini dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Wakapolri dan para Kapolda.

Dalam acara tersebut dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas  menyampaikan materi berkaitan dengan SPBE.

Lebih lanjut Rini mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri dan pemda. Masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam, sambungan internet yang  tidak bagus. “Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda,” jelasnya.

Dijelaskan, tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data  baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. (Humas MENPANRB/R2)

Continue Reading

NASIONAL

Menkominfo Tunggu Koordinasi Hapus Game PUBG

Published

on

Menteri Kominfo RI, Rudiantara

Kupang, Penatimor.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengaku masih menunggu koordinasi dengan sejumlah pihak terkait game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).

Menteri Rudiantara sampaikan ini kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, Selasa (26/3/2019).

Menurut Rudiantara, jika game tersebut menjadi kemudaratan bagi bangsa maka tentu perlu dipertimbangkan.

“Kita tunggulah koordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya adalah MUI, karena yang mengangkat ini MUI jadi kita tunggu saja,” ungkap Rudiantara.

Ketika ditanya apakah game online PUBG ini akan dihapus di Indonesia, Rudiantara mengaku belum tahu. “Belum tahu saya, belum tahu,” singkat Rudiantara.

Untuk diketahui, saat ini MUI tengah mengkaji usulan masyarakat terkait game PUBG. Hasil kajian tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk fatwa soal game tersebut.

Game PUBG adalah salah satu permainan virtual yang dimainkan di telepon pintar bertema peperangan. Game ini dimainkan antarpengguna secara dalam jaringan (daring).

Sejumlah unsur masyarakat menilai permainan tersebut ditengarai memicu radikalisme karena mempraktikkan peperangan dan pembunuhan.

Permainan genre battle royale itu menuai kontroversi setelah disebut mirip dengan aksi pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru. (R2)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua PMKRI Pusat yang juga Putra NTT Ini Kecam Penembakan di Selandia Baru

Published

on

Juventus Prima Yoris Kago

Jakarta, penatimor.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengecam aksi pembantaian terhadap jemaah Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago menganggap aksi yang menewaskan 40 orang dan melukai setidaknya 20 orang itu sebagai kebiadaban.

“Itu bentuk kebiadaban terhadap kemanusiaan. Pembantaian itu merupakan bagian dari kebrutalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan persaudaraan antar manusia,” ujar Juventus.

Juventus juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut.

“Saya kira peristiwa itu murni tindakan biadab dan kriminal, bukan mengatasnamakan suatu kaum tertentu. Oleh karena itu mari kita berpikir jernih melihat masalah ini agar tidak terprovokasi. Kita jaga kondusivitas di Tanah Air,” tandas Juventus yang juga mantan Ketua Presiden PMKRI Cabang Kupang ini.

Senada dengan Juventus, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Najih Prasetyo, mengutuk keras tindakan teror terhadap kemanusiaan tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan sebaliknya mencederai persaudaraan di kalangan umat manusia.

“Kami mengutuk tindakan tercela itu. Itu sama sekali tidak mencerminkan solidaritas kemanusiaa,” imbuhnya.

Najih mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersama-sama menggalang solidaritas atas peristiwa duka itu dengan mendoakan para korban dan perdamaian dunia.

“Kita jaga kondusifitas, tidak usah terprovokasi, dan mari kita doakan agar perdamaian dapat terwujud di seluruh dunia,” kata dia. (fri/jpnn/R4)

Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!