Connect with us

UTAMA

Pemkot Segera Mutasi Camat, Lurah dan Kepala SD-SMP

Published

on

Ilustrasi mutasi pejabat (NET)

Kupang, penatimor.com – Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengaku draf mutasi telah rampung.

Draf yang dimaksud adalah draf mutasi kepala sekolah dasar (SD) dan kepala sekolah menengah pertama (SMP).

Wawali yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/12), mengatakan, draf mutasi untuk 162 kepala SD, seluruh kepala SMP, lurah dan camat sudah selesai.

“Urusan mutasi sepenuhnya telah diserahkan Wali Kota kepada saya, jadi saya sementara konsentrasi untuk menyusunnya. Besok (hari ini, Red) saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Menteri Sosial. Jadi drafnya sudah harus selesai, saya akan serahkan langsung ke Baperjakat dan Wali Kota untuk melakukan pelantikan,” kata Wawali.

Hermanus mengaku, pemerintah bersama DPRD baru saja menyelesaikan sidang anggaran murni 2019, sehingga pelaksanaan mutasi baru akan dilakukan dalam Desember ini.

“Tidak bisa kita lakukan mutasi saat sidang pembahasan anggaran sementara berlangsung, akan mengganggu konsentrasi sidang, jadi karena sidangnya sudah selesai, maka kami akan segera lakukan. Prinsipnya Wali Kota sudah serahkan sepenuhnya di saya, jadi kita lakukan sesuai dengan aturan,” kata Hermanus.

Wawali dua periode itu mengaku, untuk lurah, tidak semuanya dimutasi, namun ada 10 lurah yang dipertahankan, karena berbagai pertimbangan, penilaian kinerja dan capaian selama ini.

“Saya sudah susun draf untuk para lurah, tinggal 10 lurah dan saya berhenti di situ. 10 lurah ini akan dipertahankan. Siapa-siapa saja nanti kita akan dengar, belum bisa saya sampaikan di sini,” ujarnya.

Selain itu, untuk semua kepala sekolah baik SD maupun SMP akan diroling. Ada yang masih tetap di jabatannya dan ada yang harus bergeser.

“Arti bergeser bukan berarti kami tidak suka dan alasan lainnya, tetapi karena kami ingin ada perubahan dan penataan. Jika ditempatkan di posisi yang baru, diharapkan bisa berkembang. Perlu ada suasana baru agar orang tidak jenuh,” ungkapnya.

Untuk lurah kata Hermanus, ada lurah yang dipromosi, ada yang dipertahankan dan ada juga yang diroling. Semua kinerja lurah selama ini sudah dinilai dan menjadi bahan pertimbangan.

Selain itu, para lurah yang nantinya akan dilantik, beserta semua jajaran lainnya termasuk eselon II, semuanya harus menandatangani pakta integritas. Dimana semua tugas masing-masing harus dijalankan secara baik dengan berbagai inovasi baru sesuai dengan visi misi kepala daerah.

“Kami akan nilai itu setiap tiga bulan. Contohnya jika lurah tidak bisa menyelesaikan masalah sampah di wilayahnya dalam waktu tiga bulan, maka akan langsung diganti. Kami hanya beri waktu setiap tiga bulan untuk dievaluasi. Begitupun dengan kepala dinas, harus ada inovasi, agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Misalnya kata Hermanus, Kepala Dinas Kesehatan yang baru, dia harus mampu menciptakan inovasi pelayanan yang baru, yang manfaatnya sampai ke masyarakat.

Selain itu, contohnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bagaimana inovasinya dan cara menekan angka kelahiran di Kota Kupang.

“Itu cuma contohnya saja, nanti akan diterapkan di semua pejabat, kepala dinas, camat, lurah, kepala sekolah dan lainnya,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang Adrianus Talli, mengatakan, ada 94 jabatan lowong di lingkup pemerintah Kota Kupang.

Adrianus mendorong dan mendukung pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi di lingkup Pemkot Kupamg dengan mempercepat penataan pada setiap tingkatan eselon, dimulai dari eselon IV sampai eselon II.

“Pelaksanaan mutasi harus dilakukan dalam satu kesatuan yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan sebuah tata birokrasi pemerintahan yang siap melaksanakan visi dan misi kepala daerah guna melakukan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat,” kata Adrianus.

Dia melanjutkan, wacana mutasi yang digulirkan telah menjadi seperti bola salju yang terus bergelending, semakin membesar dan tanpa arah.

Fraksi PDIP kata dia, menilai pemerintah tidak serius dan tidak siap dalam melakukan penataan birokrasi. Kondisi birokrasi yang gaduh dan timpang akan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.

“Karena itu, Fraksi PDIP meminta data jumlah eselon dari eselon IV sampai eselon II, berapa yang terisi dan berapa yang sudah tidak ada penjabatnya. Selanjutnya, perlu dijelaskan pula alasan mengapa sampai di penghujung tahun anggaran 2018 ini belum juga dapat dilakukan mutasi guna penataan birokrasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, rekapitulasi pejabat struktural menurut eselonering per 26 November 2018 yaitu, eselon II A tersedia 1 orang dan lowong 1 orang, eselon IIB tersedia 37 dan lowong 7, terisi 30.

Eselon IIIA tersedia 54, lowong 6 dan terisi 48. Eselon IIIB tersedia 116, lowong 13 dan terisi 103. Eselon IVA tersedia 554 lowong 50 terisi 504, eselon IVB tersedia 243, lowong 17 dan terisi 226. Jumlah yang tersedia sebanyak 1.005 dan lowong 94, terisi 911. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor