Connect with us

UTAMA

Pemkot Segera Mutasi Camat, Lurah dan Kepala SD-SMP

Published

on

Ilustrasi mutasi pejabat (NET)

Kupang, penatimor.com – Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengaku draf mutasi telah rampung.

Draf yang dimaksud adalah draf mutasi kepala sekolah dasar (SD) dan kepala sekolah menengah pertama (SMP).

Wawali yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/12), mengatakan, draf mutasi untuk 162 kepala SD, seluruh kepala SMP, lurah dan camat sudah selesai.

“Urusan mutasi sepenuhnya telah diserahkan Wali Kota kepada saya, jadi saya sementara konsentrasi untuk menyusunnya. Besok (hari ini, Red) saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Menteri Sosial. Jadi drafnya sudah harus selesai, saya akan serahkan langsung ke Baperjakat dan Wali Kota untuk melakukan pelantikan,” kata Wawali.

Hermanus mengaku, pemerintah bersama DPRD baru saja menyelesaikan sidang anggaran murni 2019, sehingga pelaksanaan mutasi baru akan dilakukan dalam Desember ini.

“Tidak bisa kita lakukan mutasi saat sidang pembahasan anggaran sementara berlangsung, akan mengganggu konsentrasi sidang, jadi karena sidangnya sudah selesai, maka kami akan segera lakukan. Prinsipnya Wali Kota sudah serahkan sepenuhnya di saya, jadi kita lakukan sesuai dengan aturan,” kata Hermanus.

Wawali dua periode itu mengaku, untuk lurah, tidak semuanya dimutasi, namun ada 10 lurah yang dipertahankan, karena berbagai pertimbangan, penilaian kinerja dan capaian selama ini.

“Saya sudah susun draf untuk para lurah, tinggal 10 lurah dan saya berhenti di situ. 10 lurah ini akan dipertahankan. Siapa-siapa saja nanti kita akan dengar, belum bisa saya sampaikan di sini,” ujarnya.

Selain itu, untuk semua kepala sekolah baik SD maupun SMP akan diroling. Ada yang masih tetap di jabatannya dan ada yang harus bergeser.

“Arti bergeser bukan berarti kami tidak suka dan alasan lainnya, tetapi karena kami ingin ada perubahan dan penataan. Jika ditempatkan di posisi yang baru, diharapkan bisa berkembang. Perlu ada suasana baru agar orang tidak jenuh,” ungkapnya.

Untuk lurah kata Hermanus, ada lurah yang dipromosi, ada yang dipertahankan dan ada juga yang diroling. Semua kinerja lurah selama ini sudah dinilai dan menjadi bahan pertimbangan.

Selain itu, para lurah yang nantinya akan dilantik, beserta semua jajaran lainnya termasuk eselon II, semuanya harus menandatangani pakta integritas. Dimana semua tugas masing-masing harus dijalankan secara baik dengan berbagai inovasi baru sesuai dengan visi misi kepala daerah.

“Kami akan nilai itu setiap tiga bulan. Contohnya jika lurah tidak bisa menyelesaikan masalah sampah di wilayahnya dalam waktu tiga bulan, maka akan langsung diganti. Kami hanya beri waktu setiap tiga bulan untuk dievaluasi. Begitupun dengan kepala dinas, harus ada inovasi, agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Misalnya kata Hermanus, Kepala Dinas Kesehatan yang baru, dia harus mampu menciptakan inovasi pelayanan yang baru, yang manfaatnya sampai ke masyarakat.

Selain itu, contohnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bagaimana inovasinya dan cara menekan angka kelahiran di Kota Kupang.

“Itu cuma contohnya saja, nanti akan diterapkan di semua pejabat, kepala dinas, camat, lurah, kepala sekolah dan lainnya,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang Adrianus Talli, mengatakan, ada 94 jabatan lowong di lingkup pemerintah Kota Kupang.

Adrianus mendorong dan mendukung pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi di lingkup Pemkot Kupamg dengan mempercepat penataan pada setiap tingkatan eselon, dimulai dari eselon IV sampai eselon II.

“Pelaksanaan mutasi harus dilakukan dalam satu kesatuan yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan sebuah tata birokrasi pemerintahan yang siap melaksanakan visi dan misi kepala daerah guna melakukan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat,” kata Adrianus.

Dia melanjutkan, wacana mutasi yang digulirkan telah menjadi seperti bola salju yang terus bergelending, semakin membesar dan tanpa arah.

Fraksi PDIP kata dia, menilai pemerintah tidak serius dan tidak siap dalam melakukan penataan birokrasi. Kondisi birokrasi yang gaduh dan timpang akan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.

“Karena itu, Fraksi PDIP meminta data jumlah eselon dari eselon IV sampai eselon II, berapa yang terisi dan berapa yang sudah tidak ada penjabatnya. Selanjutnya, perlu dijelaskan pula alasan mengapa sampai di penghujung tahun anggaran 2018 ini belum juga dapat dilakukan mutasi guna penataan birokrasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, rekapitulasi pejabat struktural menurut eselonering per 26 November 2018 yaitu, eselon II A tersedia 1 orang dan lowong 1 orang, eselon IIB tersedia 37 dan lowong 7, terisi 30.

Eselon IIIA tersedia 54, lowong 6 dan terisi 48. Eselon IIIB tersedia 116, lowong 13 dan terisi 103. Eselon IVA tersedia 554 lowong 50 terisi 504, eselon IVB tersedia 243, lowong 17 dan terisi 226. Jumlah yang tersedia sebanyak 1.005 dan lowong 94, terisi 911. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Kajati NTT Dimutasi jadi Dirtut JAM Pidsus

Published

on

Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah

Kupang, penatimor.com – Saat Kejati NTT sedang gencar nya menyidik perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dan sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya, Kajati NTT Dr. Febrie Adriansyah, SH.,MH., tiba-tiba dimutasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Orang nomor satu di Kejati NTT itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda (Dirtut JAM) Pidsus.

Febrie akan diganti Pahtor Rohman, SH.,MH., yang saat ini menjabat Wakajati DKI Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan.

“Ya, benar, bapak Kajati pindah ke Kejagung,” singkat Abdul. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Bebaskan Kaum Milenial dari Ancaman Bahaya Narkoba

Published

on

Ilustrasi/ foto: net

Kupang, Penatimor.com – Penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) pada kaum milenial (Millennials) saat ini menjadi permasalahan global di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam World Drugs Reports 2018 yang dikeluarkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba setidaknya satu kali.

Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan hasil survey 2018 yang dilakukan oleh BNN dan LIPI di 13 Ibukota Provinsi, menyebutkan bahwa pada kelompok pelajar/mahasiswa penyalahguna Narkoba dalam satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2,3 juta orang. Sedangkan pada kelompok pekerja sebesar 2, 1 % atau sejumlah 1, 5 juta pekerja.

Angka ini menjadi peringatan, bahwa upaya penanganan permasalahan Narkoba tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era milenium.

Karena pada Millennials, yang digadang akan membawa kehidupan yang unik dan terbarukan ini, masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka.

Membangun Millennials yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyebutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diperhatikan agar hasilnya benar-benar efektif.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak.

Kedua, dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan, pendidik berkewajiban memberikan edukasi dan informasi yang benar dan lengkap tentang Narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, perangkat pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari pimpinan tertinggi, aparat penegak hukum, hingga RT/RW harus bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran kaum milenial dalam pentingnya perilaku hidup sehat tanpa menyalahgunakan Narkoba, BNN akan mengadakan dialog nasional dengan tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba, Menuju Indonesia Emas”, pada Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada tanggal 26 Juni 2019.

“Kegiatan ini akan menghadirkan millennials-millennials yang memiliki pengaruh kuat (influencer), tokoh publik, pakar hukum, dan pengambil kebijakan di bidang P4GN,” kata Pudjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2019).

Pudjo berargumen, terlahir pada era globalisasi membuat millennials memiliki keunggulan yang lebih dalam pada penguasaan dan adaptasi terhadap teknologi. Derasnya arus informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi millennials dalam menyaring informasi.

“Menguatkan kemantapan karakter millennials dalam menghadapi bahaya narkoba merupakan hal penting, sehingga kegagalan dalam mendidik mereka sama dengan kegagalan membangun bangsa dan negara,” tandas Pudjo. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Kritisi Moratorium TKI NTT, Fraksi Demokrat: Ini Tidak Jelas Ujung Pangkalnya!

Published

on

Reni Marlina Un

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan catatan kritis ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Reni mengatakan, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI NTT ini. Sebab, katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Dia menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!