Connect with us

UTAMA

Baru 4 Persen, DPRD Minta Pemkot Kupang PHK dan Audit Kontraktor Proyek Gedung Baru Dukcapil

Published

on

Inilah proyek pembangunan gedung kantor Dinas Dukcapil Kota Kupang yang terancam gagal total.

Kupang, penatimor.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang.

Pasalnya, sampai saat ini progres pembangunan gedung kantor Dukcapil baru mencapai 4,8 persen.

Sementara berdasarkan kontrak kerja, seharusnya sudah mencapai 50an persen. Hal ini menunjukan adanya deviasi sebanyak 40an persen.

“Melihat progres yang baru mencapai 4 sekian persen, sementara seharusnya sudah mencapai 50an persen dan terjadi deviasi sebesar 40an persen, jadi artinya kalau memang evaluasi pertama jika deviasinya 10 persen, seharusnya itu dikejar sehingga progresnya bisa terkejar. Nah sekarang yang terjadi deviasi sudah sampai 40an persen, malahan pekerjaan di lapangan jauh dari harapan untuk mengejar deviasi yang terjadi. Maka harusnya sudah di-PHK,” kata Telend saat diwawancarai di ruang Komisi III, Selasa (4/12).

Telend juga meminta agar pemerintah tidak hanya melakukan PHK, tetapi juga meminta lembaga audit untuk melakukan audit terkait dengan uang muka yang sudah diberikan dengan volume yang sudah dicapai.

Mantan Ketua DPRD Kota Kupang itu melanjutkan, jika seandainya volume pekerjaan yang telah dicapai melebihi dari uang muka, maka pemerintah berkewajiban membayar volume pekerjaan yang lebih itu. Tetapi jika kurang, maka tanggung jawab kontraktor untuk mengembalikan uang sesuai dengan progres pembangunan.

“Sekarang ini terkesan seperti kita memberikan kesempatan kepada kontraktor, dalam hal ini pikak ketiga untuk mengejar uang muka yang mereka sudah terima sehingga beres. Bukan lagi mengejar proyek ini selesai untuk difungsikan,” ungkapnya.

Jadi kata Telend, dirinya meminta dengan tegas agar pemerintah segera melakukan PHK, agar negara tidak dirugikan lagi. Jangan memakai dalih bahwa masih ada waktu pemeliharaan, adendum dan lainnya.

“Ini sudah jelas-jelas tidak bisa terkejar lagi. Tidak bisa diberikan kesempatan lagi dan harus segera di PHK, dan menghitung ulang pekerjaan yang telah dikerjakan dengan meminta badan audit,” tandas Telend.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Kupang Mery Salouw, mengatakan, pekerjaan gedung kantor Dukcapil ini harus dikejar agar bisa segera difungsikan, karena kantor ini diperuntukan untuk memperbaiki layananan administrasi kependudukan bagi masyatakat.

“Pemerintah harus segera ambil langkah tegas, jangan menunggu, karena kami mau agar gedung ini selesai. Jika kontraktornya tidak berkualitas dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan maka segera ambil langkah tegas, jangan menggantung dan akhirnya pelayanan kepada masyarakat terus terhambat,” ujar Mery.

Menurut dia, selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan di Dukcapil, dan pemerintah sementara melakukan berbagai upaya peningkatan layanan dengan menghadirkan sebuah gedung kantor yang representatif, tetapi jika kontraktor yang bekerja tidak memiliki kualitas, maka upaya pemerintah akan sia-sia.

“Pemerintah harus tegas. Jangan gunakan uang rakyat untuk hal yang merugikan. Pemerintah diminta tegas perjuangkan hak-hak rakyat, jangan sampai ada oknum-oknum yang menggunakan uang rakyat seenaknya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Devi Loak, mengatakan, pembangunan gedung kantor Dukcapil sampai saat ini sudah mencapai 4 persen lebih, dari yang seharusnya sudah 51 persen.

“Jadi minus sekitar 45 persen. Jika ditanya apakah bisa selesai tepat waktu, maka tentunya kami optimis jika dia mengikuti sistem kerja yang sudah dibicarakan bersama-sama saat show couse metting, yaitu kontraktor berjanji akan menambah tenaga kerja, stok material dan lainnya untuk bisa mengejar kontraknya yaitu pada 28 Desember, yaitu sampai pada struktur lantai II dan lantai I selesai,” kata Devi.

Sementara untuk proses surat teguran dan lainnya, lanjut Devi, sudah dilakukan oleh konsultan pengawas sebanyak tiga kali surat teguran dan SCM I atau setiap kali progres pekerjaan tidak sesuai dengan skedul maka akan dibawa dalam SCM.

“Sementara untuk PHK, sampai saat ini masih menunggu progres sampai pada akhir kontrak yaitu 28 Desember. Dan ada aturan, yang menyebutkan bahwa jika pekerjaan tidak mencapai 70 persen, maka tidak berhak mendapatkan adendum waktu, dan langsung dilakukan pemutusan kontrak,” terangnya.

Devi mengaku, sampai saat ini tidak ada aktivitas kerja karena masalah material dan tenaga kerja, sehingga bisa terancam di-PHK jika kontraktor tidak hati-hati dalam waktu kerja dan progresnya. (R1)

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

UTAMA

Plt. Kadis Nakertrans Minta Maaf

Published

on

Plt. Kadis Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona tampak berpelukan dengan Selfina Etidena usia RDP di ruang Kelimutu Kantor DPRD NTT, Selasa (15/1).

Kupang, penatimor.com – Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Sisilia Sona akhirnya meminta maaf atas tindakan pencegahan keberangkatan terhadap Selfina Etidena oleh Satgas Anti Trafficking di Bandara El Tari Kupang belum lama ini.

Permintaan maaf disampaikan Sisilia Sona usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi NTT, Selasa (15/1).

RDP yang dipimpin Muhamad Ansor didampingi anggota DPRD NTT, Winston Rondo dan Pdt. Karel Koro berlangsung dramatis diwarnai interupsi bahkan saling membentak. Namun situasi itu berhasil dinetralisir oleh pimpinan rapat di ruang Kelimutu itu.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga menuntut penjelasan dan perlindungan hukum serta SOP yang digunakan Satgas TPPO, karena korban akan diberangkatkan untuk melanjutkan proses perkuliahannya di Yogyakarta.

Sisilia Sona secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Alor atas ketidaknyamanannya selama kurang lebih 10 hari ini.

Ditambahkan dengan adanya RDP dan adanya keterbukaan dari masing-masing pihak sudah dinyatakan selesai dan korban bisa di berangkatkan.

“Dengan pertemuan ini masalah sudah selesai dan korban bisa diberangkatkan. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dari korban karena sudah tidak masuk kulia sejak masuk liburan,” katanya.

Sementara itu, korban Selfina Etidena mengaku sejak dicekal hingga saat ini mengalami trauma karena diperhadapkan dengan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dialaminya.

Ditambahkan dirinya sebagai mahasiswa juga sudah rugi materi kuliah karena jadwa masuk kuliah sudah terhitung tanggal 3 januari 2019 lalu.

“Saya merasa tidak diperlakukan secara adil dan seolah-olah saya ini pencuri,” katanya usai RDP. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Pulang Yogyakarta, Selfina Dikawal Puluhan Mahasiswa ke Bandara

Published

on

Selfina Marsia Etidena pose bersama keluarga dan mahasiswa di Bandara El Tari Kupang saat hendak berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor akhirnya berangkat ke Yogyakarta, Selasa (15/1) petang.

Dia kembali ke kota tempatnya menuntut ilmu dengan menumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Yogyakarta, melalui Bandara El Tari Kupang, sekira pukul 15.00.

Selfina diantar oleh puluhan keluarga, mahasiswa dan juga kuasa hukumnya Dedy Jahapay, SH.

Barka Malaipani dari Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam persoalan ini.

“Puji Tuhan, adik saudari kita Selfina Marsia Etidena telah berhasil berangkat dari Bandara El Tari Kupang tanpa dicekal lagi, tanpa surat keterangan dari Dinas Nakertans NTT,” kata Barka.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bahkan berpartisipasi dalam semua aksi hingga keberangkatan adik kita hari ini,” sambung dia. (R1)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor