Connect with us

POLKAM

Pelayanan Terhadap Guru Honorer Belum Maksimal

Published

on

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho

Kupang, Penatimor.com – Walau pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sudah berlangsung dua tahun, tapi pelayanan terhadap para guru honorer belum maksimal dan nasib mereka pun masih terkatung- katung.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (3/12/2018).

Menurut Maxi, demikian Kasintus Ebu Tho biasa disapa, selain belum semua tenaga honorer dialihkan menjadi tenaga honorer provinsi, tapi pembayaran gaji mereka pun sangat memprihatinkan. Dimana pembayaran gaji sangat tidak lancar, bahkan mereka baru terima gaji tiga sampai enam bulan sekali.

Kondisi lebih memprihatinkan, lanjutnya, dialami oleh guru honor komite dan yayasan. Pembayaran gaji mereka sangat bergantung pada kemampuan keuangan yayasan atau komite.

“Para guru honorer sampaikan permasalahan yang dihadapi ketika saya melakukan public hearing tentang Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nagekeo pekan lalu,” kata Maxi.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka menyampaikan, nasib guru honor yang ada di kampung- kampung sangat memprihatinkan. Mereka meminta perhatian pemerintah secara serius terhadap keberadaan mereka, terutama menyangkut uang kesra. Karena itulah pendataan tentang guru honorer harus segera dituntaskan untuk menghasilkan satu data final.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTT ini
berargumen, memang pemerintah sudah menyatakan komitmen untuk memberi perhatian terhadap guru honorer, tapi belum memberi perhatian terhadap para tenaga lainnya seperti pegawai tata usaha, satpam, dan tukang kebun. Padahal keberadaan mereka ini sangat memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah bersangkutan, termasuk para guru.

“Kita minta pemerintah juga memberi perhatian terhadap sejumlah tenaga lainnya yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk penyelenggaraan pendidikan,” pinta Maxi. (R2)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Pemerintah Pusat Diminta Segera Revisi UU Tentang ASN

Published

on

Patris Lali Wolo (Foto: Penatimor)

Kupang, Penatimor.com – Komitmen keberpihakan terhadap tenaga honorer untuk semua bidang tugas hanya bisa terealisasi jika pemerintah pusat segera merevisi UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan, Rabu (15/1).

Menurut Patris, PDI Perjuangan telah menginisiasi perjuangan revisi UU dimaksud melalui Komite Nasional ASN. Komite ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian tersekait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite ASN.

“Kita minta UU tentang ASN segera direvisi karena belum mengakomodasi persoalan honorer yang selama ini sudah mengabdi di bidang tugasnya masing- masing,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyatakan, revisi UU tersebut dimaksudkan agar ada pasal atau klausul khusus yang mengatur tentang tenaga honorer di semua bidang tugas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian, pegawai tata usaha, dan kantor pemerintah lainnya. Sehingga menjadi payung hukum untuk kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ini terutama menyangkut nasib para honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena mereka yang belum berusia 35 tahun, masih punya peluang untuk ikut seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga jika tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Revisi UU merupakan sesuatu yang sangat mendesak karena jumlah tenaga honorer di provinsi ini cukup banyak,” ungkap Patris.

Dia berargumen, walau PDI Perjuangan yang menginisiasi revisi UU tersebut, tapi butuh dukungan semua pihak, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan para honorer. Jika UU itu sudah direvisi dan diberlakukan, akan berdampak pada kebijakan anggaran. Dengan demikian, kinerja mereka pun semakin lebih baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah terutama soal besaran gaji yang diterima.

“Dengan demikian, keberpihakan kita terhadap tenaga honorer menjadi nampak, tidak sekedar slogan tanpa ada penerapan,” ujar Patris.

Tentang sejauhmana langkah perjuangan untuk merevisi UU tentang ASN dimaksud, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat revisi UU tersebuat sudah dibahas dan disahkan menjadi UU hasil revisi. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Tiga Srikandi Golkar NTT Kunjungi Makam Umbu Mehang Kunda

Published

on

Foto: IST

Waingapu, Penatimor.com – Langkah awal ditempuh DPD Golkar NTT untuk melakukan konsolidasi Partai Golkar pasca pemberhentian Gidion Mbilijora dari Ketua DPD II Golkar Sumba Timur, tiga srikandi Golkar NTT, Inche Sayuna, Wilhelmintje Libby Sinlaeloe dan Frouke Rebo Bubu, Sabtu (12/1/2019) pagi secara khusus mengunjungi makam Umbu Mehang Kunda di kampung asal yang juga kampung kelahirannya di Priawang, Rindi, Sumba Timur.

Ketiga srikandi Golkar NTT ini yaitu Inche Sayuna menjabat Sekretaris DPD Golkar NTT, Wilhelmintje Libby Sinlaeloe sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumba Timur dan Frouke Rebo Bubu selaku Plt Sekretaris DPD Golkar Sumba Timur  bersama Ketua Dewan Pertimbangan Golkar NTT, Felix Pullu.

Umbu Mehang yang dimakamkan secara Marapu sepuluh tahun lalu, adalah tokoh Golkar NTT, mantan Ketua Komisi III DPR RI dan juga mantan Bupati Sumba Timur selama delapan tahun (periode 2000 — 2010).

Berziarah ke makam Umbu Mehang merupakan agenda awal dari rangkaian kegiatan konsolidasi Golkar Sumba Timur di Waingapu. Konsolidasi yang sedianya melibatkan jajaran keluarga besar Golkar, Fraksi Golkar dan para sesepuh Golkar di Sumba Timur, dilakukan setelah DPD Golkar NTT menonaktifkan Gidion Mbilijora dan Robert Riwu sebagai Ketua dan Sekretaris Golkar Sumba Timur sejak 7 Januari 2019. Godion adalah Bupati Sumba Timur, periode kedua atau terakhir.

Tiga srikandi Inche Sayuna, Wilhelmintje Libby Sinlaeloe dan Frouke Rebo Bubu bersama Ketua Wantim Golkar NTT, Felix Pullu, Sabtu pagi terbang dari Kupang ke Waingapu melalui Bandara Umbu Mehang Kunda. Bandara itu sejak lama bernana Bandara Mau Hau. Sejak 20 Mei 2009 Bandara Mau Hau berganti nama menjadi Bandara Umbu Mehang Kunda. Pergantian nama itu terjadi setahun setelah Umbu Mehang Kunda mengembuskan nafas terakhirnya di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, 2 Agustus 2008.

“Kami sedang dalam perjalanan dari Waingapu menuju Praiawang, Rindi, untuk ziarah khusus ke makam tokoh kita, Umbu Mehang,” jelas Inche Sayuna melalui telepon selulernya, Sabtu pagi.

“Kegiatan ziarah ini dengan daya tarik khusus lain karena langsug berangkat dari Bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu menuju makam Umbu Mehang Kunda di Praiawang, Rindi,” tambah Inche Sayuna.

Golkar berakar kuat di Sumba Timur antara lain berkat jasa kekaryaan almarhum Umbu Mehang Kunda. Suami dari Sylvia Anggraini itu adalah tokoh yang sangat disegani dan berpengaruh kuat di Sumba Timur.

“Kami dari Golkar NTT merasa harus memberikan penghargaan sepantasnya bagi almarhum Umbu Mehang, antara lain dengan berziarah ke makammnya di Praiawang,” sambung Felix Pullu. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Laka Lena Angkat Bicara Soal Kisruh Politik Golkar Sumba Timur

Published

on

Melki Laka Lena bersama sejumlah pengurus Golkar NTT saat memberikan keterangan pers, Jumat (11/1/2019)

Kupang, Penatimor.com – Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena akhirnya angkat bicara terkait kisruh politik yang terjadi di tubuh partai Golkar Sumba Timur pasca dinonaktifkannya Ketua DPD Golkar Sumba Timur Gidion Mbilijora.

Menurut Laka Lena, kisruh yang terjadi di tubuh partai Golkar merupakan hal biasa. Partai berlambang pohon beringin ini sudah terbiasa menghadapi badai baik dari eksternal maupun secara internal partai.

“Kasus Sumba Timur saya maknai sebagai pelajaran berharga bukan hanya bagi Golkar NTT tetapi sebagai media pembelajaran bagi siapa saja agar ketika berpolitik harus ada prinsip-prinsip berpartai dan berpolitik yang bisa jadi standar yang dibangun di NTT ini, agar politik itu jauh lebih sehat dan bermakna” ungkap Laka Lena kepada wartawan di Kupang, Jumat (11/1/2019).

Dia menyatakan, persoalan yang terjadi pada Golkar Sumba Timur atau Golkar NTT adalah murni persoalan organisasi. Karena dalam organisasi Golkar memiliki mekanisme dan aturan yang menjadi dasar berorganisasi.

“Sehingga pemberhentian itu kami lakukan sesuai dengan peraturan organisasi partai Golkar Nomor 15 Tahun 2017 tentang penegakan disiplin organisasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam peraturan tersebut, dalam Pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa dengan sengaja tidak melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan dan / atau diperintahkan oleh dewan pimpinan / pimpinan partai di atasnya.

“Dalam pasal 11, juga disebutkan bahwa bentuk sanksi organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran disiplin organisasi adalah diberhentikan sementara sebagai pengurus. Ini ada di pasal 11 ayat 1 poin b,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam aturan itu juga memberikan ruang pembelaan diri yang diatur dalam pasal 14, yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberian sanksi organisasi oleh satu tingkat partai di atasnya.

“Jadi wewenang pemberian sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai diberhentikan sebagai pengurus, itu diberikan oleh dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya. Sehingga kalau untuk tingkat kecamatan diberhentikan oleh kabupaten, dan kabupaten oleh provinsi, selanjutnya provinsi oleh DPP,” paparnya.

Laka Lena menegaskan, partai Golkar di era kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua DPP dan dirinya sebagai Ketua DPD I, menginginkan agar partai digerakkan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi.

“Artinya siapa saja yang menjadi pengurus partai harus betul-betul berkontribusi terhadap partai Golkar, sehingga baik pengurus yang aktif dengan jabatan publik maupun pengurus yang tidak pegang jabatan publik diperlakukan sama, tidak ada yang dibedakan karena ketika menjadi pengurus diberikan hak dan kewajiban yang sama,” tegasnya.

Dia menyatakan, persoalan Golkar Sumba Timur, terjadi karena berbagai keputusan partai baik DPP maupun DPD I yang harus dijalankan oleh semua pengurus DPD II, namun seringkali DPD II Golkar Sumba Timur mengabaikannya.

“Di sini saya mau menegaskan bahwa Golkar adalah partai sistem bukan partai figur. Jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yaitu konsolidasi partai, dan selanjutnya harus sering bertemu untuk mengatur strategi pemenangan pemilu. Nah, dari semua yang sudah disepakati itu, berkali-kali kami minta data, laporan tapi Sumba Timur saja yang tidak pernah masukkan data,” katanya.

Padahal, lanjut dia, seluruh pengurus di tingkat kabupaten yang ketuanya sebagai pejabat publik baik bupati, wakil bupati, ketua DPRD atau yang tidak memegang jabatan publik, semuanya patuh dan menjalankan aturan partai.

“Jadi sudah berkali-kali pula dikasih peringatan tertulis, maupun dalam bentuk teguran dalam pertemuan-pertemuan di tingkat provinsi, tetapi seringkali pula beberapa daerah melakukan mungkin bukan pembangkangan tapi pelalaian terhadap tugas organisasi,” tandasnya.

Laka Lena melanjutkan, dalam pertemuan terakhir seluruh pengurus partai Golkar pada pertengahan Desember 2018 lalu di Jakarta, semua telah diingatkan bahwa disiplin partai dan prinsip-prinsip berpartai harus ditegakkan pada tahun baru ini.

“Ini untuk menunjukkan bahwa Golkar itu menang karena sistem yang dibangun dan semuanya bergerak, dan bukan menang karena bergantung pada orang per orang atau pada figur,” katanya.

“Kemarin kami Rakor lagi tanggal 6 Januari, semua pengurus DPD II hadir, kecuali Sumba Timur. Ada yang tidak sempat hadir tapi memberikan laporan, seperti Manggarai yang terkendala karena masalah penerbangan. Tetapi Sumba Timur lagi-lagi tidak hadir, tidak memberikan laporan atau konfirmasi kenapa tidak hadir,” tambahnya.

Akibatnya, lanjut dia, sejumlah DPD II menyampaikan pendapat terkait ketidakaktifan DPD II Sumba Timur, tetapi tidak ditindak sesuai aturan organisasi partai, karena jika terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan DPD II  lainnya akan melakukan hal yang sama.

“Karena mendapat desakan itu, kami lalu membuat lagi undangan khusus untuk Sumba Timur dibluar rakor ini, agar mengikuti pertemuan tersendiri keesokan harinya, tetapi tidak juga datang, dan tanpa konfirmasi lagi. Karena itu, dalam rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPD I dan Dewan Pertimbangan, di situ terjadi perdebatan, tetapi kemudian semua berkesimpulan yang sama bahwa penegakan disiplin partai harus dilakukan, sehingga kita berhentikan pak Gidion,” tandasnya.

Dia menambhakan, Plt Ketua DPD II Golkar Sumba Timur, Libby Sinlaloe dan Plt Sekretaris, Frouke Rebo akan berangkat ke Waingapu (Sabtu, 12/1/2019) untuk melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut akan hadir seluruh fungsionaris Golkar Sumba Timur, Dewan Pertimbangan, senior-senior Golkar, Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur serta Gidion Mbilijora. (R2)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pena Timor